Untuk menjawab soalini, ada yang mengajarkan, bahwa berlaku surutnya pembatalan itu, suatuhal yang dapat dilepaskan oleh penggugat (pemilik barang yang disewa).Juga diajarkan bahwa pemilik barang yang disewa itu menuntut pembatalanperjanjian untuk waktu yang akan datang, untuk hari depan dengan tidakmenengok ke belakang. Menurut pendapat kami, ajaranajaran ini diperlukandalam suatu alam pikiran yang abstrakteoritis. Sebenarnya, soalnya mudahsaja!

Berlaku surutnya pembatalan itu adalah suatu pedoman yang harusdilaksanakan, jika itu mungkin dilaksanakan;Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukarmenukar, barang hak milikdapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli. Tetapi dalam halsewamenyewa, bagaimanakah si penyewa dapat mengembalikankenikmatan yang sudah diperolehnya dari barang yang disewa itu. Dankarena kenikmatan itu tidak mungkin dikembalikan, tentunya pemilik barangdapat tetap memiliki uang sewa yang sudah diterimanya.

objek sengketa dalam perkara ini adalah taman dan jalan tersebut akandibuat mal dan apartemen;Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Keputusan tahun 2006;Bahwa Saksi membeli rumah di Perumahan Tanjung Mas Raya melaluiperantara;Bahwa taman dan jalan yang merupakan fasos dan fasum tersebut adalahbagian dari sarana perumahan Tanjung Mas Raya;Bahwa dalam setiap blok di perumahan Tanjung Mas Raya terdapat taman;Bahwa di Perumahan Tanjung Mas Raya sering terjadi banjir bila musim hujan,namun cepat juga surutnya

akibat dari pelaksanaan pembangunan yang dilakukanTergugat Il Intervensi telah mengakibatkan terjadinya banjir dilingkungan ParaPenggugat, karena faktanya berdasarkan bukti dokumentasi Foto dari Tergugat IlIntervensi yang dilakukan pengambilan gambar sebelum adanya pembangunan(keterangan : berdasarkan tanggal yang tertera pada dokumentasi Foto) telahmenunjukan bahwa disekitar areal lahan Para Penggugat merupakan daerah rawanuntuk timbulnya genangan air, namun genangan tersebut cepat juga untuk surutnya

Bahwa sejak itu kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudahmengalami keributan dan pasang surutnya kehidupan rumah tangga yang ditandaidengan seringnya terjadi perselisihan dan selalu berakhir dengan pertengkaran mulutyang sangat hebat. bahkan pertengkaran tersebut dipicu oleh persoalan kecil berupaperbedaan pendapat antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat sendiri dalampertengkaran tersebut sering mengusir Penggugat dari rumah tempat kediamanbersama;8.

Putusan Nomor : 54/G/2019/PTUN Mtrharus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukunglegalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehinggaKeputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermatsebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau diterbitkan;Menimbang, bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalammemberlakukan surutnya surat keputusan Objek Sengketa a quo telah melanggarketentuan peraturan perundang undangan

darikeluarga dan atau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan26Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yangmendengarkan keterangan saksisaksi yang berasal dari keluarga danatau orangorang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon tersebutadalah didasarkan bahwa saksi keluarga atau orang dekatlah yangdianggap lebih mengenal dan mengetahui sifat dan kepribadian keduabelah pihak yang berperkara serta pasang surutnya

Apalagijika dalam rentang waktu diberlakukan surutnya pemberhentian tersebut, PNSyang bersangkutan diberikan amanah untuk menduduki sebuah jabatan dengankewenangan tertentu, maka tindakan, perbuatan, dan/atau ketetapanketetapanyang telah dibuat dan/atau dilakukan oleh PNS tersebut dapat menimbulkanmasalah hukum baru;Menimbang, bahwa jabatan terakhir dari Penggugat adalah Kepala SeksiPenanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan KotaPekanbaru, yang menurut Pasal 50 PP Nomor 11 Tahun

Kedua pernyataan Penggugat Konvensi di atas menyisihkan satupertanyaan, yaitu Apa penyebab surutnya usaha rental mobil yangawalnya 12 (dua belas) unit menjadi hanya tinggal 5 (lima) unit ?Pertanyaan ini telah Tergugat Konvensi jawab pada poin 5 jawabanatas gugatan konvensi dengan menguraikan fakta bahwa PenggugatKonvensi sangat boros menggunakan pemasukan usaha untuk dirinyaHal 20 Dari 54 Put.

keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Pemohondan Termohon, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Pemohon dan Termohon tersebut adalah didasarkan bahwasaksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal danmengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

Di Thamrincity yang terkena dampaknya bukanhanya usaha yang Penggugat dan Tergugat jalankan tetapi parapedagang yang lain juga sama, namanya usaha ada pasang surutnya,karena Tergugat juga survey ke sesama pedagang di area thamrincitypada mengeluhkan hal yang sama.

Tidak berlaku surutnya UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentangPemberantasan tindak pidana Korupsi sebagaimana di rubah dengan UU RINo.20 Tahun 2001. Karena peristiwa mengorder dan aktifasi ATM a/n Drs.PN. Soenarso terjadi pada tanggal 19 Juni 2000 dan 29 Juni 2000 ;Mengenai keberatan ini Majelis tidak sependapat karena peristiwa order danaktifasi yang terjadi tahun 2000 tersebut, belumlah sebagai tindak pidanakorupsi.

Bahwa pada mulanya pembayaran angsuran terhadap kredit tersebutberjalan dengan baik dan lancar, dimana Penggugat setiap bulannyamelakukan pembayaran terhadap Tergugat , akan tetapi oleh karenapasang surutnya kegiatan usaha dari Penggugat yang sudah hampir sekitarbeberapa bulan lamanya usaha Penggugat menurun, maka pembayaranterhadap Tergugat agak terhambat, namun demikian Penggugat masihberitikad baik untuk berusaha menyelesaikan kewajibannya ;4.

dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat, hal ini telah sejalan dengan ketentuanPasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim yang mendengarkanketerangan saksisaksi yang berasal dari keluarga dan atau orangorang yangdekat dengan Penggugat dan Tergugat tersebut adalah didasarkan bahwasaksi keluarga atau orang dekatlah yang dianggap lebih mengenal danmengetahui sifat dan kepribadian kedua belah pihak yang berperkara sertapasang surutnya

mengetahuinya, memerintahkan pengundangan UndangUndang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara RepublikIndonesia Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan tertanggal 07April 2017, telah jelas dalam pasal tersebut mulai berlakunya UndangUndang yang menjadi dasar Tergugat membuat dan menerbitkanKeputusan obyek gugatan a quo pada Poin b yang menjadi obyekgugatan a guo telah melanggar asas legalitas (non retroaktif) dandalam Peraturan Pemerintah tersebut tidak mengatur tentangketentuan berlaku surutnya

Penggugatdiberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil melaluiobjek sengketa a quo, terhitung mulai tanggal 1 Desember 2009 dan suratkeputusan ditetapkan pada tanggal 31 Desember 2018, dan terhadapkeadaan hukum tersebut Majelis Hakim menilai telah bertentangan denganketentuan Pasal 58 ayat (6) yang mensyaratkan suatu keputusan tidak dapatberlaku surut, kKecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atauterabaikannya hak warga masyarakat, karena sebagai konsekuensi hukumdari telah berlaku surutnya

pihak maka perludemi keadilan keuntungan atau laba atau hasil tersebut harus juga dijadikanpertimbangan untuk tidak membagi harta bersama tersebut dengan pembagianyang sama seperdua;Menimbang, bahwa telah ditemukan fakta persidangan bahwa sebelummenikah dengan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telahmempunyai usaha ayam petelur bahkan mencapai lebin kurang 3.000 ekorayam dan setelah menikah dikelola secara bersamasama oleh PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dengan segala pasang surutnya

Poeti itu adalah merupakantanah kering surutnya air Danau Toba (Pangeahan Lumban Tongatonga);Bahwa dalam poin 2 (dua) sebidang tanah yang dimaksud Penggugatmiliknya Op. Raja Poeti Pardede adalah tanah yang tidak jelas, dan tidakada disebutkan di dalam surat tertangan 1 Agustus 1941 luas + 4500m?sedangkan posisi rumah Op.

ada Jalan Guru Sumalaing karena padawaktu itu Jalan Guru Sumalaing yang ada sekarang masih danau toba;Bahwa tanah yang ada dipinggir danau toba yang berdekatan dengantanah objek perkara pernah diperkararakan antara Ompu Timbul Pardedemelawan Tigor Pardede (Suami Tergugat II) dan antara Ompu TimbulPardede melawan Togap Pardede dan perkara tersebut dimenangkanoleh Ompu Timbul yang dalam putusan dinyatakan tanah yangdiperkarakan milik Ompu Raja Puti;Bahwa tanah pangeahan adalah tanah kering akibat surutnya

Kulon Progo, Prop.D.1.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan halterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak

Kulon Progo, Prop.D.l.Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015 tidak dapatserta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkanterhadap Pengelolaan tambak Pemohon Keberatan di atas TanahPakualaman

Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 71 Tahun 2015tidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, dan halterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihnan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah Pakualaman (PAG) terkait dengan izin oleh yangberhak in casu Kadipaten

Kulon Progo,Prop.D.l Yogyakarta berdasarkan Perda Kabupaten Kulon Progo Nomor10 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kulonorogo Nomor 71 Tahun 2015Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 42/Pdt.G/2016/PN Wattidak dapat serta merta diberlakukan pada Pemohon Keberatan sebagaipemberlakuan surut atas Peraturan PerundangUndangan, danhalterlarang berlaku surutnya Peraturan a qua tidak diatur dalam aturanketentuan peralihan Peraturan tersebut;Menimbang, bahwa terhadap Pengelolaan tambak PemohonKeberatan di atas Tanah