kepada SIGIT HANTORO, ST; (Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).108) Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;109) Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/ 003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;110) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;111) Keputusan Kepaa

urut 96 s/d 107 dikembalikan kepada SIGIT HANTORO, ST;(Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan JembatanBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate PekerjaanPembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/003/ULPKT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) TA 2014;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade SoneTA 2014;Keputusan Kepaa

Utara/Alur Toboleutimbunan biasa.Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan JembatanBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate PekerjaanPembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor600/003/ULPKT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) TA 2014;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA2014;172110.111.112.113.114.115.116.117.118.119.120.121.122.123.124.125.Keputusan Kepaa

Zaenalmengatakan kepaa saksi bahwa RSUD Indramayu memerlukantambahan gedung dan untuk biaya penambahan gedung diperlukanbiaya Rp.150.000.000.000, (seratus lima puluh milyar rupiah) ;Bahwa atas bantuan Budi saksi diangkat sebagai Komisaris PTCisantana Bahagia namun belum diakte Notariskan ;Bahwa saksi dipertemukan dengan terdakwa oleh Sdr.

UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dan ditambah dengan undangundang No.20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangUndang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUH Pidana,jelasjelas tidak terbukti terdakwamelakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan: PENUTUP : 770 70 22222022222 222 2Berdasarkan uraianuraian tersebut diatas, kami dari Penasehat Hukum terdakwa IwanEriadi Bin Syamsir Umar, mohon kepaa

Objek tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor:05064/Karangtengahseluas 3502 M2 semula atas nama TUGIRAH (Penggugat Il) yang sahdialinkan kepaa Tn. Hary Gunawan (Tergugat !) berdasarkan AJB No.423/2015Halaman 17 dari 70 Putusan Nomor 24 PDT.G/2016/PN Wnotanggal 27 November 2015 yang dibuat di haapan Notaris/PPAT Tn.ArisWicaksono, S.H.,M.H. (Turut Tergugat I);4.

Namunjika melihat pasal 2 Akta Perikatan Jual Beli Nomor : 62, tanggal 17Desember 2014, Terbanding (D/h tergugat 1) Ic MAWAR sudah sempurnamelakukan kewajiban pembayaran kepada pembanding dan pembanding II(D/h penggugat dan Penggugat II) Namun jika melihat pasal 2 AktaPerikatan Jual Beli Nomor : 62, tanggal 17 Desember 2014, Terbanding (D/h tergugat 1) Ic MAWAR sudah sempurna melakukan kewajibanpembayaran kepaa pembanding dan Pembanding II (D/h penggugat danPenggugat II)Dari uraian yang disampaikan

II ; Bahwa yang saksi ketahui dengan perkara ini adalah adanya masalah hutangpiutang antara Penggugat dan Tergugat ; Bahwa yang berhutang adalah Penggugat dan yang memberikan hutangadalah Tergugat ; Bahwa pinjaman hutang tersebut adalah kirakira tiga tahun yang lalu ; Bahwa pinjaman Penggugat pada Tergugat lebih kurang 10 milyar rupiah; Bahwa pinjaman tersebut sebagai jaminannya 1 rumah Penggugat tetapi 2sertifikat ; Bahwa saksi melihat sendiri di Notaris pada saat Ibu Tan menyerahkansertifikat kepaa

.; (Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).108) Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;109) Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/ 003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;110) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;111) Keputusan Kepaa Unit Layanan

urut 96 s/d 107 dikembalikan kepada SIGIT HANTORO, ST(Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan JembatanBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate PekerjaanPembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor :600/003/ULPKT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) TA 2014;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade SoneTA 2014;Keputusan Kepaa

2015 BelanjaLangsung, Uraian Pembangunan Lanjutan Ngade Sone arah Utara/Alur Toboleutimbunan biasa.Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan JembatanBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate PekerjaanPembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor600/003/ULPKT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) TA 2014;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA2014;Keputusan Kepaa

;(Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan JembatanBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate PekerjaanPembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/003/ULPKT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) TA 2014;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade SoneTA 2014;Keputusan Kepaa Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 16

Bahwa Tergugat Il berhak untuk menyerahkan tanah sengketa kepaa Tergugat karena tanah tersebut milik Persekutuan Adat Masyarakat Kampung NangaNae dan Tergugat Il adalah Tua Golo dari Kampung Nanga Nae sehingga YusufUmar dalam kapasitas sebagai apapun tidak berhak untuk menyerahkan tanahsengketa kepada siapapun termasuk kepada 16 orang warga KampungMenjaga;Hal ini diperkuat dengan penolakan oleh 16 orang dari Kampung Menjaga atasJualBeli tersebut;4.

PP.Nomor 37 tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah(videPasal 22 ) ;Bahwa substansi gugatan Penggugat sebagaimana didalilkan dalamgugatan, dimana mempertahankan tanah seluas 1.235 m2 yang terletak diWatukesu Keluarahan Danga Kecamatan Aesesa adalah milikPenggugat/Pembanding FITALIS PIGA yang diperoleh karena dikuasai dandikerjakan secara terus menerus dan secara turun temurun sejak nenek moyangsampai kepada orang tua dan diteruskan oleh Penggugat, yang kemudian padamasa Bupati Kepaa

21 Februari 20061 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lingkar Masyarakat MiskinKota Pontianak tgl 22 Februari 20061 (satu) eksemplar Proposal Pecinta Olah Raga Alam Kalimantan Barat29229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831916PPORAKB1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 645 Tahun 2006 ttgPemberian Bantuan Kepaa Perhimpunan Pecinta Olahrga Alam KalimantanBarat1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Pecinta OlahragaAlama Kalimantan

eksemplar Kwitansi bantuan kepada Koran Kalbar (Koalisi Rakyat AntiNarkoba) Kegiatan Pelatihnan Komputer bagi Eks Korban Napza tgl 28 September20061 (satu) eksemplar Proposal / Surat Lingkar Masyarakat Miskin Kota LIMMIT tgl21 Februari 20061 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lingkar Masyarakat MiskinKota Pontianak tgl 22 Februari 20061 (satu) eksemplar Proposal Pecinta Olah Raga Alam Kalimantan Barat PPORAKB1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 645 Tahun 2006 ttg PemberianBantuan Kepaa

Anti289290291292293294295296297298299300301302303304305306307308309310311312313314315269Narkoba) Kegiatan Pelatihan Komputer bagi Eks Korban Napza tgl 28September 20061 (satu) eksemplar Proposal / Surat Lingkar Masyarakat Miskin Kota LIMMITtgl 21 Februari 20061 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lingkar Masyarakat MiskinKota Pontianak tgl 22 Februari 20061 (satu) eksemplar Proposal Pecinta Olah Raga Alam Kalimantan BaratPPORAKB1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 645 Tahun 2006 ttgPemberian Bantuan Kepaa

21 Februari 20061 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lingkar Masyarakat MiskinKota Pontianak tgl 22 Februari 20062912922932942952962972982993003013023033043053063073083093103113123133143153163173183193001 (satu) eksemplar Proposal Pecinta Olah Raga Alam Kalimantan Barat PPORAKB1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 645 Tahun 2006 ttg PemberianBantuan Kepaa Perhimpunan Pecinta Olahrga Alam Kalimantan Barat1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan kepada Perhimpunan Pecinta OlahragaAlama

kepada SIGIT HANTORO, ST; (Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).108) Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan Jembatan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate Pekerjaan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;109) Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/003/ULP-KT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) TA 2014;110) Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;111) Keputusan Kepaa

urut 96 s/d 107 dikembalikan kepada SIGIT HANTORO, ST;(Kepala sub bagian perencanaan dan evaluasi).Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan JembatanBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate PekerjaanPembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor : 600/003/ULPKT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) TA 2014;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade SoneTA 2014;Keputusan Kepaa

2015 BelanjaLangsung, Uraian Pembangunan Lanjutan Ngade Sone arah Utara/Alur Toboleutimbunan biasa.Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan JembatanBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate PekerjaanPembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor600/003/ULPKT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) TA 2014;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade Sone TA2014;Keputusan Kepaa

bagian perencanaan dan evaluasi).247108)109)110)111)112)113)114)115)116)117)118)119)120)121)122)123)Kerangka Acuan Kerja (KAK), Program Pembangunan Jalan dan JembatanBidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kota Ternate PekerjaanPembangunan Jalan Ngade Sone TA 2014;Keputusan Kepala Unit Layanan Pengadaan Kota Ternate Nomor :600/003/ULPKT/2014 tanggal 13 Februari 2014 tentang PembentukanKelompok Kerja (POKJA) TA 2014;Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kegiatan Pembangunan Jalan Ngade SoneTA 2014;Keputusan Kepaa

Bahwa Tergugat 7 merupakan Surveyor Kadastar Berlisensi BadanPertanahan Nasional, sehingga Tergugat 7 bukanlah Pegawai NegeriBPN yang telah didalilkan oleh para Penggugat akan dan Tergugat7 bernaung dibawah Badan Petanahan Nasiona sesuai SuratKeputusan Kepaa BPN RI Nomor : 348/KEP200.13.1/VIII/2014;3.

yang adalah tanah sengketa, padahal seharusnya ParaTergugat Rekonvensi mengetahui bahwa dengan adanya putusan PengadilanNegeri Jakarta Utara yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tersebutmereka sudah tidak mempunyai hak atas objek sengketa tersebut denganmenguasai atas objek tersebut ataupun dengan cara lain mengakui sebagaimiliknya, sehingga dengan adanya perbuatan Para Tergugat Rekonvensidengan mengaku ngaku tanah tersebut adalah sebagai miliknya denganmemasang berner dan meminta uang sewa kepaa

Lampiran 9 tentang kewajiban kepaa LPSBiaya KlaimPenjaminan clan Lampiran 11 Simpanan yang tidak dapat dijamin atautidak dibayarkan oleh LPS;35.

Ini sudah barangtentu adalah BPD di Desa Tergugat, yaitu Desa Tanjunggunung Kec.Badegan Kabupaten Ponorogo, sehingga secara yuridis Tergugat memangberalamat di Desa Tanjunggunung dan ketika Jurusita PenggantiPengadilan Agama Ponorogo memanggil di alamat tersebut memang tidakbertemu dengan Tergugat tetapi diterima olen Kepaa Desa, yang olehKepala Desa kemudian disampaikan kepada Tergugat.

Kewajiban Penyelenggara Negara Melaksanakan Putusan PengadilanTata Usaha Negara Palu dalam Rangka Memberikan Kepastian Hukumdan Kepastian Pelayanan kepada PT Oti Eya Abadi;Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas PT Oti Eya Abadi meminta kepadaTermohon II dapat memasukan IUP OP PT Oti Eya Abadi ke dalam database terdaftar IUP ODitjen Minerba dan/atau = mengusulkanperubahan/penciutan WIUPK Blok Bahodopi Utara agar wilayah IUP PT OtiEya Abadi dikeluarkan dari Blok Bahodopi Utara sebagaimana telahdilakukan kepaa

SinarPutra Murni;Menimbang bahwa di dalam Pasal 37 ayat 1, Pasal 40 dan Pasal 42Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepaa BPN Nomor 9 tahun 1999 tentang TataCara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaandinyatakan bahwa Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenarandata yuridis dan data fisik permohonan hak guna bangunan sebagaimana dimaksuddalam Pasal 33 ayat 1 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atauHal 85 dari hal 94 Putusan Nomor : 11/G/2019/

tersebutadalah milik TERDAKWA yaitu 1 (Satu) unit sepeda motor merek MIOSOUL GT dengan NO.POL BN 6468 WD berwarna merah marunkombinasi HitamTanggapan terdakwa atas keterangan saksi keberatan untuk linggisadalah milik Saksi yudi10.EMILIA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa Saksi mengenal Saksi YUDI dan Saksi YUDI adalah kaka ipardari Saksi .Bahwa Sdri ELLY (DPO) adalah kakak kandung Saksi dan Sdri ELLY(DPO) adalah istri kedua dari YUDI.Bahwa Sdri ELLY (DPO) pernah mengatakan kepaa

bantuan kepada Koran Kalbar (KoalisiRakyat Anti Narkoba) Kegiatan Pelatinan Komputer bagi Eks KorbanNapza tgl 28 September 2006289 1 (satu) eksemplar Proposal / Surat Lingkar Masyarakat Miskin KotaLIMMIT tgl 21 Februari 2006290 1 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lingkar MasyarakatMiskin Kota Pontianak tgl 22 Februari 2006291 1 (satu) eksemplar Proposal Pecinta Olah Raga Alam Kalimantan BaratPPORAKB292 ~=1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 645 Tahun 2006 ttgPemberian Bantuan Kepaa

eksemplar Kwitansi bantuan kepada Koran Kalbar (Koalisi RakyatAnti Narkoba) Kegiatan Pelatinan Komputer bagi Eks Korban Napza tgl 28September 20061 (satu) eksemplar Proposal / Surat Lingkar Masyarakat Miskin KotaLIMMIT tgl 21 Februari 20061 (satu) eksemplar Kwitansi bantuan dana kepada Lingkar MasyarakatMiskin Kota Pontianak tgl 22 Februari 20061 (satu) eksemplar Proposal Pecinta Olah Raga Alam Kalimantan BaratPPORAKB1 (satu) eksemplar SK Walikota Pontianak Nomor 645 Tahun 2006 ttgPemberian Bantuan Kepaa

.), oleh karena itu fidak jelas siapa Terdakwa yang dimaksudsebagai Kepala Bagian SKPK ;Bahwa jika dicermati lebih dalam lagi fakta hukum tersebut sungguh tidakmenerapkan hukum pembuktian karena tidak ada satu alat buktipun yangmenyatakan bahwa Kepaa Bagian Divisi SKPK adalah dijabat oleh salahsatu dan para Terdakwa.