Ditemukan 103579 data
51 — 9
MENGADILI- Mengabulkan permohonan Pemohon; ----------------------------------------------- Memberi ijin kepada Pemohon (MAS`UD ANTAR S.B bin ANTAR SALIM B.) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (FAIRUS binti MUHAMMMAD BARAJA) di hadapan sidang Pengadilan Agama Semarang; ------------------------------------------------------------------------ Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon, sebagai berikut : --- Mut'ah berupa uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah); ---
ROSMAN YUSA, SH
Terdakwa:
RIZKY ADIWIBOWO PRASETYO bin SUROSO
58 — 18
5. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) lembar Surat Perintah Kerja No.021 / INT / VI / 17, tanggal 15 Juni 2017 dari saudara HALIM GUNAWAN kepada saudara RIZKY ADIWIBOWO PRASETYO, 1 (satu) lembar Bukti Pengeluaran Kas / Bank tanggal 15 September 2019 sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah yang diterima saudara RIZKY, 1 (satu) lembar Nota Pemindahan IMEI Antar Gudang CV.
MJP TO RIZKY nomor PI-19104120, tanggal 12 Oktober 2019,1 (satu) lembar Nota Pemindahan IMEI Antar Gudang CV. MJP TO RIZKY nomor PI-191060001, tanggal 12 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Nota Pemindahan IMEI Antar Gudang CV. MJP TO RIZKY nomor PI-19106007, tanggal 14 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Nota Pemindahan IMEI Antar Gudang CV. MJP TO RIZKY nomor PI-19104135, tanggal 14 Oktober 2019, 1 (satu) lembar Nota Pemindahan IMEI Antar Gudang CV.
47 — 15
Menyatakan Batal Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang Peresmian Pengangkatan Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau No.245 tahun 2014 tanggal 15 Januari 2014 tentang peresmian pengangkatan antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bintan atas nama Andi Ansar Chalid ;4.
128 — 277
Maret 2009 sebesar Rp.278.1002.650,- ; - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pada tanggal 13 Maret 2009 sebesar Rp.300.000.000,- ; - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pada tanggal 18 Maret 2009 sebesar Rp.100.000.000,- ; - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pada tanggal 23 Maret 2009 sebesar Rp.400.000.000,- ; - 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BCA pada tanggal 15 Mei 2009 sebesar Rp.100.000.000,- ; - 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar
Hudiono Liyanto sebesar Rp.1.000.000.000,- ; - 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 24 Desember 2009 ke Nomor 5005015151 an. Hudiono Liyanto sebesar Rp.1.000.000.000, ; - 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 12 Februari 2009 ke Nomor 5005015151 an.
Hudiono Liyanto sebesar Rp. 500.000.000, ; - 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 19 Februari 2009 ke Nomor 5890132881 an. lnjatama sebesar Rp. 283.798.500, ; - 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 26 Februari 2009 ke Nomor 5890132881 an. Injatama sebesar Rp. 250.000.000, ; - 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan Dana antar rekening tanggal 03 Maret 2009 ke Nomor 5005015151 an.
Hudiono Liyanto sebesat Rp. 250.000.000, ; - 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 04 Maret 2009 ke Nomor 5890132881 an. Injatama sebesar Rp.100.000.000,- ; - 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 06 Maret 2009 ke Nomor 5890132881 an.
Iniatarna sebesar Rp.198.500.000,- ; - 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 17 Maret 2009 ke nomor 7480137579 atas nama Lodi Djunaedi sebesar Rp.300.000.000,- ; Kembali kepada saksi Ong Andi Wiryanto ; 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);
Hudiono Liyanto sebesarRp.1.000.000.000, ;1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 24Desember 2009 ke Nomor 5005015151 an. Hudiono Liyanto sebesarRp.1.000.000.000, ;1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 12 Februari2009 ke Nomor 5005015151 an. Hudiono Liyanto sebesar Rp. 500.000.000, ;e 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 19 Februari2009 ke Nomor 5890132881 an.
Injatama sebesar Rp. 283.798.500, ;e 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 26 Februari2009 ke Nomor 5890132881 an. Injatama sebesar Rp. 250.000.000, ;e 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan Dana antar rekening tanggal 03 Maret2009 ke Nomor 5005015151 an. Hudiono Liyanto sebesat Rp. 250.000.000, ;e 1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 04 Maret2009 ke Nomor 5890132881 an.
antar rekening ke nomor 7480137579 atasnama Lodi Djunaedi sebesar Rp.300.000.000.
, antar rekening ke nomor 7480137579 atasnama Lodi Djunaedi sebesar Rp.300.000.000.
Injatama sebesar Rp. 283.798.500, ;1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 26 Februari2009 ke Nomor 5890132881 an. Injatama sebesar Rp. 250.000.000, ;1 (satu) lembar bukti slip pemindahan Dana antar rekening tanggal 03 Maret2009 ke Nomor 5005015151 an. Hudiono Liyanto sebesat Rp. 250.000.000, ;1 (satu) lembar bukti slip pemindahan dana antar rekening tanggal 04 Maret2009 ke Nomor 5890132881 an.
92 — 26
Menyatakan batal keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018 Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa jabatan 2014-2019, tanggal 10 September 2018;4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sejumlah Rp.591.500,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah);
Bahwa Pemberhentian antar Waktu Penggugat tidak didasarkan padaKetentuan pasal 405 ayat (2) huruf e UndangUndang Nomor 17 Tahun 2014Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,Dewan Perwakilan Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yangberbunyi: Anggota DPRD kabupaten/kota diberhentikan antarwaktusebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila: diusulkan oleh partaipolitiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BuktiP.1. : Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan GubernurMaluku Nomor: 206 Tahun 2018 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat MasaJabatan 2014 2019, Tanggal 10 September 2018;2.
Tanggal 13 Juli 2018 ;Foto copy sesuai copynya Surat dari Sekretaris DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku TenggaraBarat, Kepada Bupati Maluku Tenggara Barat di Saumlaki,Nomor: 175/187/2018 Perihal: Laporan ProsesPemberhentian Antar Waktu Anggota DPRD Kab.
Menyatakan batal keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupaKeputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018 Tentang PeresmianPemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten Maluku Tenggara Barat Masa jabatan 20142019, tanggal 10September 2018;3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut keputusan yang diterbitkanoleh Tergugat berupa Keputusan Gubernur Maluku Nomor 206 Tahun 2018Tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanHalaman 24dari 26Halaman Putusan Nomor 12/G/2018/PTUN.ABNRakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara Barat Masa jabatan 20142019,tanggal 10 September 2018;4.
105 — 52
ABN tanggal 16 Januari 2014 mengenai Penundaan Pelaksanaan Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;--------------------------------------------------II. Dalam Pokok Sengketa:-----------------------------------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;---------------------2.
Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;--3.
Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;-----------------------------------------------------------------4.
Bahwa proses pemberhentian antar waktu bagi Penggugatselaku Anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya tidakprocedural, sebab tidak melalui mekanisme dan prosedursebagaimana ditegaskan dalam Pasal 103 PeraturanPemerintah Nomor : 16 Tahun 2010 tentang PedomanPenyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD danSurat Edaran dalam Negeri Nomor : 161/38294/SJperihalPemberhentian antar waktu anggota DPRD karena menjadianggota partai politik lain atau Karena menggundurkan diri yangmenyatakan bahwa pemberhentian
antar waktu, akan tetapi apabila dalam jangkawaktu 14 hari pimpinan partai politik tidak mengusulkannya,maka Pimpinan DPRD dapat mengusulkan kepada Gubernurmelalui Bupati/Walikota untuk selanjutnya diresmikanpemberhentian antar waktu) dengan uraian sebagaiD&PIKUT ~ ~~ mn nenn nnn nnn nnne Bahwa proses pergantian antar waktu yang dilakukanoleh Tergugat sebagai salah satu syarat dilakukannyauntuk pergantian antar waktu tidak sesuai dengan Pasal103 Peraturan Pemerintah Nomor : 16 Tahun 2010tentang
Usulan Pemberhentian dan PeggantiAntar Waktu Anggota DPRD Kab Maluku Barat Daya atas namaPenggugat didasarkan pada Surat Pimpinan DPRD KabupatenMaluku Barat Daya Nomor 171.2/52/2013, tanggal 21 Oktober2013 perihal Usulan Penggantian Antar Waktu Anggota DPRDKab.
BupatiKabupaten Maluku Barat Daya; Bukti T5 : Foto Kopi sesuai dengan Foto Kopinya Surat KeptusanNomor :514.01/SK/PAW/DPWPATRIOT/VIII/2013 TentangPergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan RakyatDaerah Partai Patriot Kabupaten Maluku Barat Daya,tertanggal 28 Agustus 201 3; Bukti T6 : Foto Kopi sesuai dengan Foto Kopinya Surat KeptusanNomor :514.02/SK/PAW/DPWPATRIOT/VIII/2013 TentangPergantian Pengurus Antar Waktu Partai Patriot KabupatenMaluku Barat Daya, tertanggal 26 Agustus Bukti T7 : Foto
Menyatakan batal Keputusan Gubernur Maluku Nomor 298 Tahun2013, tanggal 17 Desember 2013, tentang Peresmian Pemberhentiandan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota DewanPerwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat Daya;3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan GubernurMaluku Nomor 298 Tahun 2013, tanggal 17 Desember 2013, tentangPeresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar WaktuAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Barat4.
123 — 42
------------------------------------- M E N G A D I L I : ----------------------------------------DALAM PENUNDAAN : ------------------------------------------------------------------------------ Mempertahankan Penundaan pelaksanaan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 atas nama Steve Ousten leonardo Rere;-------------------------------DALAM EKSEPSI
Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 atas nama Steve Ousten leonardo Rere;----------------------------------------------------------------------------3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 460 Tahun 2017, Tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Kendari, Tanggal 25 September 2017 atas nama Steve Ousten leonardo Rere;----------------------------- 4.
1.1. TAN MINGGUS SETIAWAN
2.2. LA ODE RASINU SARONI / NURDIN SARONI
3.3. SAHUDIN
4.4. ARIFIN HUSEIN / ADEA A
5.5. LA MARUDIN
6.6. LA IDI SH
7.7. THENY RAYMOND / THENY ROCKY
8.8. TRIANITA BACHTIAR
9.9. HANDRY KHOMARO
10.10. SURJANTO HAMIJOYO
11.11. HENGKY HALIM/POPY HALIM
12.12. BURHAN
13.13. LASIONO
14.14. OEI THOMAS/ OEI JOHANES
15.15. ROSDIANA AZIZ
16.16. POPY MARLENA
17.17. SUMARNO BUTON / ERNA SILA
18.18. JONGKY TANAIR
19.19. ROBERT THEODORUS
20.20. OEI LENNY AIRINZINA WIJAYA
21.21. OEI HENG HIAP/ERIK S WILLIS
22.22. FRANDI ANGIR
23.23. MOH ISMAIL
24.24. TAN PABULA/ PT SIRIMAU INDAH/FERDINAND PABULA
25.25. PT SAMALAGI RAYA/SURJANTO HAMIJOYO
26.26. LA IRI
27.27. RUSLI/FITRI
28.28. PIUDIN
29.29. VERY
30.30. HAMSUDIN, SE
31.31. ROSHYANDRA
32.32. SURYANTO LIM/MECE TANIHATU
33.33. CHARLES KHOESUMA
34.34. WARMAN BACHTIAR
35.35. SAHARIAH
36
Tergugat:
1.1. Pemerintah Provinsi Maluku/Gubernur Maluku
2.2. PT. Bumi Perkasa Timur
Turut Tergugat:
3. Badan Pertanahan Kota Ambon
444 — 347
Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
- SHGB No. 207 berdasarkan akta jual beli No. 10/1989 dihadapan Notaris PPAT Tuasikal Abua, SH yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT.
Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
- SHGB No. 443 berdasarkan transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjiannya dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT.
Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
- SHGB No 458, SHGB No. 462 dan SHGB No. 473 berdasarkan Transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT.
Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II ;
- SHGB No. 490 berdasarkan Akta Jual Beli yang diperoleh dari hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT.
Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT. Bumi Perkasa Timur/Tergugat II yang mana Haji Naya mewariskannya kepada Naya Sapaty ;
- SHGB No. 419 berdasarkan hasil transaksi jual beli antara Penggugat dengan PT. Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat I dan PT.
BumiPerkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar Pemprov Maluku/Tergugat dan PT.
Bumi Perkasa Timur dan Perjanjian yang dilakukan antar PemprovMaluku/Tergugat dan PT.
Terbanding/Terdakwa IV : PANGLIMA PUTRA ANTAR NUSA Bin Alm. YONGKY
Terbanding/Terdakwa V : CHANDRA SEPTIAN ADI PUTRA Bin Alm. TRISMAN
Terbanding/Terdakwa VI : PREZI OKSA RAMADHAN Bin REDI PURNAWAN GUNTUR
76 — 33
Terbanding/Terdakwa IV : PANGLIMA PUTRA ANTAR NUSA Bin Alm. YONGKY
Terbanding/Terdakwa V : CHANDRA SEPTIAN ADI PUTRA Bin Alm. TRISMAN
Terbanding/Terdakwa VI : PREZI OKSA RAMADHAN Bin REDI PURNAWAN GUNTUR
31 — 0
Memerintahkan barang bukti berupa:- 1 (satu) Lembar Print Out bukti Transfer antar bank Online dari Rekening 1100000222288 ke Rekening 3691189951 nama penerima DEWI KURNIA DARWIYANTI Tanggal 12 januari 2017 sebesar Rp. 1.500.000,-.- 1 (satu) Lembar Print Out bukti Transfer antar bank Online dari Rekening 1100000222288 ke Rekening 3691189951 nama penerima DEWI KURNIA DARWIYANTI Tanggal 21 Januari 2017 sebesar Rp. 10.000.000,-.- 1 (satu) Lembar Print Out bukti Transfer
antar bank Online dari Rekening 1100000222288 ke Rekening 3691189951 nama penerima DEWI KURNIA DARWIYANTI Tanggal 27 januari 2017 sebesar Rp. 8.000.000,-.- 1 (satu) Lembar Print Out bukti Transfer antar bank Online dari Rekening 1100000222288 ke Rekening 3691189951 nama penerima DEWI KURNIA DARWIYANTI Tanggal 30 januari 2017 sebesar Rp. 6.168.000,-.- 1 (satu) Lembar Print Out bukti Transfer antar bank Online dari Rekening 1100000222288 ke Rekening 3691189951
nama penerima DEWI KURNIA DARWIYANTI Tanggal 01 Februari 2017 sebesar Rp. 25.000.000,-.- 1 (satu) Lembar Print Out bukti Transfer antar bank Online dari Rekening 1100000222288 ke Rekening 3691189951 nama penerima DEWI KURNIA DARWIYANTI Tanggal 02 Februari 2017 sebesar Rp. 13.502.000,-- 1 (satu) Lembar surat CV.
99 — 51
-----------------------------------------M E N G A D I L I : --------------------------------------- Dalam Permohonan Penundaan :------------------------------------------------------------ - Menolak Permohonan Para Penggugat untuk melakukan Penundaan Pelaksanaan dan tindakan administrasi lebih lanjut dari Keputusan Objek Sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor:10/KPTS/KPU.PROV.030/2017, tertanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhetian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan
Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV.030/2017, tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Dan Pengambilalihan Tugas Dan Wewenang;--------------------------- 3.
Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor: 10/KPTS/KPU.PROV.030/2017 tanggal 24 Januari 2017 tentang Pemberhentian Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Jayapura Dan Pengambilalihan Tugas Dan Wewenang;------------------------------------------------------------------------------------4.
perkara ini ;Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal28 Februari 2017, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata UsahaNegara Jayapura pada tertanggal 28 Februari 2017 dengan Register PerkaraNomor : 06/G/2017/PTUN.JPR. dan telah diperbaiki pada tanggal 23 MaretMenimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalahSurat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua Nomor :10/KPTS/KPU.PROV.030/2017, Tertaggal 24 Januari 2017 tentangPemberhentian Antar
92 — 32
Transportasi Antar Ranah Logistik
Selain itu pada halaman 1 Gugatan aquo disebutkanbahwa Gugatan aquo diajukan oleh MARDIANA, dan bukan diajukanoleh PT Transportasi Antar Ranah Logistik;Terbukti bahwa Gugatan aquo diajukan oleh Penggugat sebagaipribadi, BUKAN diajukan oleh PT Tranportasi Antar Ranah Logistik.Sedangkan faktanya, hubungan hukum yang terjadi adalah hubunganhukum antara Tergugat dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik.Oleh karena Tergugat hanya memiliki hubungan hukum dengan PTTransportasi Antar Ranah Logistik, dan
Terbukti bahwa Gugatan aquo diajukan oleh Penggugat sebagaipribadi, bukan diajukan oleh PT Tranportasi Antar Ranah Logistik.Sedangkan faktanya, hubungan hukum yang terjadi adalah hubunganhukum antara Tergugat dengan PT Transportasi Antar Ranah Logistik;5.
Transportasi Antar Ranah Logistik ........2. Bahwa merujuk kepada Gugatan Penggugat yang Turut Tergugatkutip di atas, terlihat Penggugat memiliki 2 (dua) kedudukan, yaitusebagai Karyawan Swasta dan sebagai Direktur dari PTTransportasi Antar Ranah Logistik.Bahwa Penggugat dengan menyatakan dirinya sebagai KaryawanSwasta, membuktikan adanya keterpisahan antara entitas PTTransportasi Antar Ranah Logistik dengan diri pribadi Penggugat.
aquo diajukan oleh MARDIANA, dan bukan diajukan olehPT Transportasi Antar Ranah Logistik;.
Terbukti bahwa Gugatan aquo diajukan oleh Penggugat sebagaipribadi, BUKAN diajukan oleh PT Tranportasi Antar RanahLogistik.
216 — 58
M E N G A D I L I :DALAM PENUNDAAN : --------------------------------------------------- Menolak Permohonan Penggugat tentang pelaksanaan penundaan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya ;------------------DALAM EKSEPSI : ----------------------------------------------------------------- Menyatakan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II
Menyatakan batal Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Blora (Tergugat) Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya ; ------------------------------------------------------3.
Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Blora (Tergugat) Nomor: 294/KPU-Kab-012329367/XI/2015, tanggal 27 Nopember 2015, perihal Pengganti Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dari Partai Golongan Karya ;-----------------------------------------4.
Waktu Anggota DPRD Kabupaten Blora dariPartai Golongan Karya ; Bahwa isi Surat Keputusan Tergugat a quo adalah sebagai berikut :1 Sehubungan dengan Surat Saudara Nomor : 170/874 tanggal 23November 2015 (in casu Ketua DPRD Kabupaten Blora) perihal :Nama Calon Pengganti Antar Waktu mengenai penyampaian namaAnggota DPRD Kabupaten Blora yang berhenti antar waktu atasnama Sdr.
H.Sunoto) dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaicalon pengganti antar waktu dan penggantinyaadalah perolehan suara terbanyak berikutnya atasnama Sdr.
antar waktu anggota DPRD KabupatenBlora dari Partai Golongan Karya atas nama Penggugat (incasu Drs.
nama CalonPengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Bloradari Partat GOLKAR atas nama H.M.
Kusnanto sebagai anggota DPRDKabupaten Blora dan meminta nama calon pengganti antar waktukepada KPU Kabupaten Blora.
71 — 3
Medan Barat Agama : Islam Pekerjaan : Karyawan (antar jemput air mineral)
Medan BaratAgama : IslamPekerjaan : Karyawan (antar jemput air mineral)Terdakwa Rendi Febrian als Kibo ditahan dalam tahanan rumah oleh:1.2.Penyidik sejak tanggal 30 Juli 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2017sampai dengan tanggal 27 September 2017. Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 16Oktober 2017.
yang dilakukan oleh orang yang adadisitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak, Yang untukmasuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yangHalaman 2 dari 15 Putusan Nomor 2253/Pid.B/2017/PN Lbpdiambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau denganmemakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatanpara terdakwa dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut:Bahwa terdakwa yang seharihari bekerja sebagai tukang antar
yangbersidang di Labuhan Deli, mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atausebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memilikinya secaramelawan hukum, Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuksampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, ataumemanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaianjabatan palsu, perbuatan para terdakwa dilakukan antara lain dengan carasebagai berikut:Bahwa terdakwa yang seharihari bekerja sebagai tukang antar
Percut Sei Tuan, terdakwa telahmengambil uang saksi Sapta Mirani;Bahwa terdakwa seharihari bekerja sebagai tukang antar jemput air isi ulangmineral AG Water milik saksi koroan Sapta Mirani dan segala aktivitas di WaterAG milik saksi korban tersebut sudah terdakwa ketahui termasuk dimana saksikorban menyimpan uang hasil penjualan air mineral tersebut karena seharihariterdakwa melihat saksi korban menyimpan uang milik saksi korban di rak piringlemari kaca milik saksi korban;Bahwa adapun cara terdakwa
Percut Sei Tuan, terdakwa telahmengambil uang saksi Sapta Mirani;Bahwa terdakwa seharihari bekerja sebagai tukang antar jemput air isi ulangmineral AG Water milik saksi korban Sapta Mirani dan segala aktivitas di WaterAG milik saksi korban tersebut sudah terdakwa ketahui termasuk dimana saksikorban menyimpan uang hasil penjualan air mineral tersebut karena seharihariterdakwa melihat saksi korban menyimpan uang milik saksi korban di rak piringlemari kaca milik saksi korban;Bahwa adapun cara terdakwa
1.WAHIDIN
2.ZULKHAIR
Tergugat:
MAHKAMAH ORGANISASI PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
Turut Tergugat:
1.DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
2.DEWAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WKTU DPP PPMI
105 — 42
Penggugat:
1.WAHIDIN
2.ZULKHAIR
Tergugat:
MAHKAMAH ORGANISASI PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
Turut Tergugat:
1.DEWAN PERTIMBANGAN NASIONAL PERSAUDARAAN PEKERJA MUSLIM INDONESIA
2.DEWAN PENGURUS PERGANTIAN ANTAR WKTU DPP PPMI
162 — 28
PAN/28/A/K-S/33/V/2017, Tertanggal 22 Mei 2017, Perihal Pemohonan Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kaltim Periode 2014-2019 atas nama Hj. Siti Qomariah, SE. dengan Muhammad Armend, SP adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);b. Perbuatan Tergugat II mengeluarkan surat No. PAN/A/KU-SJ/062/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, Perihal Persetujuan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kaltim Periode 2014-2019 atas nama Hj.
Perbuatan Turut tergugat I Nomor 160/1.2-874/Set-DPRD tertanggal 9 Oktober 2017, Perihal Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Prov. Kaltim Periode 2014-2019, Dapil Kaltim 1 adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad;)d. Perbuatan Turut Tergugat II mengeluarkan surat Nomor 926/SDM.14-SD/64/Prov/X/2017 tertanggal 16 Oktober 2017 Perihal Penggantian Antar waktu DPRD Provinsi Kaltim dari Partai Amanat Nasional Dapil Kaltim I adalah perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad); 3.
11 — 0
- Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Antar Eko Laksono bin Jarot Subiyoko) terhadap Penggugat(Sinta Cynthia binti Junaedi);
- Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Aurora Naureen binti Antar Eko Laksono lahir pada tanggal 12 Februari 2020 berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat
117 — 52
Menyatakan batal Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013; 3.
Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Gubernur Lampung Nomor:G/307/B.II/HK/2013 Tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan atas nama SAEPUDIN,SE tertanggal 28 Maret 2013 ; 4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.233.000.- (Dua ratus tiga puluh tiga ribu rupiah) ;
G/307/B.II/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013,Tentang Peresmian Pemberhentian danPengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan PerwakilanRakyat Kabupaten Lampung Selatan, yang diterbitkan oleh Tergugatterhadap Penggugat sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;52.
Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Gubernur LampungNo.G/307/B.1I/HK/2013, tgl. 28 Maret 2013, Tentang PeresmianPemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, yangditerbitkan oleh Tergugat ; 3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk membatalkan dan mencabut SuratKeputusan Gubernur Lampung No.
Bahwa Tergugat mohon seluruh dalil dan dalin yang dinyatakan dalameksepsi merupakan bagian yang tak terpisahkan dan merupakan satukesatuan dengan pokok perkara 50nnnnnnn nnerKEWENANGAN MENGADILI 5Bahwa perkara a quo adalah proses pergantian antar waktu yangmasuk dalam ruang lingkup politik, yang penyelesaiannya bukanmenjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, bahwaPengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tidak berwenangmengadili perkara a quo, dengan alas an bahwa bilamana mencermatiSurat
Gugatan Penggugat (Schrifelijk Voredering) secara teliti danseksama, dapat disimpulkan bahwa materi atau obyek sengketa yangdijadikan dasar dan alasan bagi Penggugat untuk menggugat Tergugatadalah proses Pergantian Antar Waktu (PAW) yang sangat berkaitanerat dengan hasil pelaksanaan kegiatan Pemilihan Umum (Pemilu) ;Karena pokok sengketa adalah proses PAW yang masuk dalam ruanglingkup politik yaitu hasil pelaksanaan kegiatan Pemilu, maka sesuaidengan ketentuan pasal 2 huruf g UndangUndang Nomor
BUDI SANTOSO, SE telah dilantik sebagai AnggotaDPRD Kabupaten Lampung Selatan Pengganti Antar Waktu terhadapPenggugat, oleh karena telah menjabat sebagai Anggota DPRDKabupaten Lampung Selatan, maka Sdr.
- I WAYAN PUTRA TENAYA, SH
Tergugat
- GUBERNUR BALI
123 — 72
Menyatakan batal Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, S.H.
3.Mewajibkan kepada Gubernur Bali untuk mencabut Keputusan Gubernur Bali Nomor : 2000/04-A/HK/2013 tanggal 07 Oktober 2013 tentang Peresmian Pemberhentian Antar Waktu (PAW) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karangasem atas nama I Wayan Putra Tanaya, S.H.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 245.000,- (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah)Bahwa setelah mengetahui Penggugat mencalonkan diri sebagai calonAnggota DPRD dari partai lain, pada tanggal 8 Juli 2013 DPC PNIMarhaenisme Kabupaten Karangasem mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat yaitu SK.No.03 / SK. DPC PNEM / Kr.Asem / VIl / 2018 ; 6.
Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu (PAW)yang dikeluarkan oleh DPC PNI Marhaenisme sebagaimana telahdisebutkan pada point angka 5 di atas, Ketua DPRD KabupatenKarangasem bersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) melalui BupatiKarangasem dengan suratnya Nomor : 171.3 / 114 / DPRD tanggal 15Juli 2013 dengan Perihal : Mohon Pengesahan Pemberhentian AntarWaktu ( PAW ) Anggota DPRD Kabupaten Karangasem atas namaFST CUCL 5 ~~~ mmm nn mmm nn mmr7.
Bahwa selanjutnya tanggal 29 Juli 2013 DPP PNI Marhaenisme jugamengeluarkan Surat Keputusan Pergantian Antar Waktu ( PAW )terhadap Penggugat yakni SK. Nomor : 0146 /KEP.PAW/DPP PNI MN1W2013 tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) saudara WayanPutra Tanaya, SH. ( Penggugat ) sebagai anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali dan Penetapan Saudara Ida Bagus PidadaSindhu , SH. sebagai Pengganti Pergantian Antar Waktu ( PAW )Anggota DPRD Kabupaten Karangasem Provinsi Bali Periode 2009 8.
Pembatalan dari DPP PNI Marhaenismeterhadap Penggugat, selanjutnya Ketua DPRD Kabupaten Karangasembersurat kepada Tergugat ( Gubernur Bali ) tertanggal 13 Agustus 2013,No. 171.3 / 147 / DPRD, untuk membatalkan Pergantian Antar Waktu( PAW ) terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD KabupatenKarangasem Provinsi Bali Periode 2009 2014 Wakil PNIMarhaenisme,selanjutnya melalui surat tersebut juga Ketua DPRDKabupaten Karangasem mencabut Surat yang telah dikirimkan kepadaTergugat ( Gubernur Bali ) Nomor :
DPP PNI Marhaenismetentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) terhadap Penggugat olehDPP PNI Marhaenisme , maka tugas, kewajiban dan keberadaanPenggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Karangasem tetapberjalan sebagaimana mestinya, demikian juga halnya denganpencalonan Penggugat sebagai calon Anggota DPRD dari Partai lainseyogyanya tidak ada permasalahan ; Bahwa walaupun DPP PNI Marhaenisme telah mengeluarkan SKPembatalan Pemberhentian Antar Waktu ( PAW ), ternyata padatanggal 7 Oktober 2013 Tergugat
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : SUAIDI YAHYA Bin YAHYA Diwakili Oleh : Teuku Fakhrial Dani SH MH
108 — 43
- 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0956 tanggal 20 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 05 s/d 09 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
- 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0957 tanggal 20 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 13 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
- 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0980 tanggal 27 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 16 s/d 19 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
- 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 0990 tanggal 11 Mei 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 19 s/d 22 Mei 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
- 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1355 tanggal 14 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 08 s/d 10 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
- 1 (satu) buah Journal Voucher No. 21 RSAL 1400 tanggal 27 Juli 2021 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 24 s/d 26 Juli 2021 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
RSAL 22/05/068 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 13 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
- 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/05/069 tanggal 18 May 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 07 s/d 09 Mei 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
- 1 (satu) buah Journal Voucher No.
RSAL 22/07/101 tanggal 18 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 10 s/d 12 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
- 1 (satu) buah Journal Voucher No. RSAL 22/07/158 tanggal 29 Juli 2022 biaya Transportasi bidan dan Ambulance antar pasien tanggal 29 Juli 2022 sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) beserta lampiran.
- 1 (satu) buah Journal Voucher No.