Amat Rejo alias Murjinem(Kabluk) telah dikuasi oleh Tergugat' I yang tidakmempunyai alat hak yang sah menguasai, mendaku apalagi19. Bahwe????memiliki tanah obyeksengketa. ++ eee eee eee ee eeeBahwa Penggugat pernah beritikat baik menanyakn kepada TergugatI mengenai alas hukum yang sah aats penguasaan tanah (obyeksengketa) tetapi tergugat I mengatakan bahwa tanah (obyeksengketa) didapatkan dari hasil jual beli yang dibantu olehTergugat II (Pemerintah desa . Desa Maguwoharjo, Depok,Sleman).

Berkepentingan adalah satu satunya ahli dari Ny.Amat Rejo alias Murjinem (Kabluk) yang berhak atas obyeksengketa. ++ eee eee eeeMenyatakan dan menetapkan menurut hukum bahwa segala bentukperalihan atas tanah obyek sengketa yang dilakukan olehtergugat I dibantu tergugat II tidak sah dan cacathukum. ++ eee ee eee eee eMenyatakan dan menetapkan menurut bahwa pengusaan ataupendakuan atas tanah obyek sengketa oleh tergugat I tidaksah demi hukum dan dapat disebut dengan perbuatan melawanhukum karena menguasai dan mendaku

Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik daripelaku baik seluruhnya maupun sebagian ;Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk Di Miliki SecaraMelawan Hukum akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ;Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk Di Miliki adalahtelah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatanmenguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolaholah sebagai ataumenjadi miliknya sendiri ;Menimbang, bahwa pengertian Secara Melawan Hukum

Sutariyah janda Abu Sunarko yang menolakmemberikan persetujuan proses peralihan hak atas tanah obyeksengketa dan bahkan mendaku tanah tersebut adalah merupakanperbuatan melawan hukum yang merugikan PENGGUGAT;16.Bahwa secara defacto tanah obyek sengketa dikuasai olehPENGGUGAT, namun penguasaan tanah obyek sengketa secarade yure ada pada PARA TERGUGAT, mengingat obyek sengketamasih atas nama Ny.

membayar biaya perkara yang timbulatas perkara ini.SUBSIDAIR:Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ExEquo Et Bono).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut paraTergugat dan Turut Tergugat 4 melalui kuasanya memberikan jawabantertanggal 7 Juni 2017 pada pokoknya sebagai berikut :RIWAYAT PERMASALAHAN OBYEK SENGKETABahwa sebelum gugatan in casu, telah terdapat gugatan atas OBYEKSENGKETA dengan permulaannya adalah adanya KLAIM dari beberapapihak yang mendaku

EKSEPSI KOMPETENSI ABSOLUTBahwa PARA PENGGUGAT dalam gugatannya mendaku memiliki hakwaris atas OBYEK SENGKETA sebagaimana telah kami sampaikan dalampoint KLAIM SEBAGAI AHLI WARIS OBYEK SENGKETA DANPENETAPAN WARIS, berikut kami salin PETITUM point 2, yaitu:Menyatakan sah menurut hukum bahwa Para Penggugat dan Turut Terqugat 2 sampai dengan Turut Terqugat 22 adalah ahli waris alm, Karso Pawiro alias PaimanKarenanya relevan ketika dalam kesempatan ini, kami akan membahasmengenai ahli waris maupun penetapaannya

TANGGAPAN POSITA POINTS, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dalam pembacaan kamiselaku KUASA HUKUM TERGUGAT 1, TERGUGAT 2, TERGUGAT 3,TURUT TERGUGAT 4, POSITA POINT 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 merupakan dalildalil PARA PENGUGAT yang mendaku sebagai ahli waris yang sah darialmarhum Karso Pawiro alias Paiman, dimana untuk hal ini, kami sekedarakan mencermati mengenai pembuktian yang muncul, dan bagaimanakahkualitas kekuatan pembuktian yang dihadirkan nantinya;2.

menurut pendapat saya bisa saja penafsiranya bisa berbeda, bisajadi karena sudah ada pembayaran maka disitu ada unsur ingin memiliki,barang yang sudah berada dibawah kekuasannya untuk didaku secaramelawan hukum tidak teroukti karena unsur dari pada penggelapan itusudah berada dibawah kekuasaannya dan yang bersangkutan inimenguasai barang secara melawan hukum artinya kalau yangbersangkutan itu menyampaikan kepada orang yang berhak berarti yangbersangkutan tidak ada unsur sifat batin jahat untuk mendaku

untukmemiliki barang tersebut tidak terbukti, bisa jadi seperti itu unsur esensialitu dimaknai seperti itu sehingga yang bersangkutan bisa diputus bebaskatena didalam peradilan pidana salah satu unsur delik itu tidak terbuktiberarti keseluruhan delik itu tidak terbukti ;Bahwa kalau barang bukti tidak sampai disita bagaimana mungkin jaksapenuntut umum akan membuktikan bahwa terdakwa mendaku barangyang berada di bawah kekuasaannya itu untuk didaku secara melawanhukum yang seluruhnya atau sebagian

barang itu sebagai miliknya, hanyapersoalan waktu saja kapan barang itu akan diserahkan, artinya unsurmelawan hukum untuk mendaku barang yang dibawah kekuasaannya itumenurut saya tidak ada, kalau memang demikian yang terjadi;Bahwa ada sebuah perjanjian pihak ke1 akan membayar kepada pihakke2, pembayarannya terlambat kemudian dilaporkan Polisi, tetapisebelum laporan Polisi sudah ada janji minggu depan saya bayar danpihak ke2 sudah menyetujui, kemudian pihak ke1 dilaporkan polisimelakukan penggelapan

86 Putusan Nomor : 331/Pid.B/2016/PN.Smnkepada korban itu kompensasi, kalau sumbangan sifatnya sukarela,tetapi yang perlu dilihat adalah apakah perbedaan peristiwa ituberpengaruh terhadap makna perbuatan yang dipersangkakan atau tidak,karena didalam pasal 372 KUHP penggelapan yang penting barang itudibawah kekuasaannya tidak secara melawan hukum, barang itu bukanseluruhnya atau sebagian bukan miliknya yang penting barang itudibawah kekuasaannya tidak secara melawan hukum kemudian yangberangkutan mendaku

Kalaubarang sudah diberikan kepada yang berhak menurut saya tidak ada niatatau sikap batin untuk mendaku secara melawan hukum itu tidak ada,satu unsur tidak terbukti;Bahwa seumpama barang ini disita dan diputus oleh Pengadilan /Hakim,pasti akan dikembalikan kepada yang berhak dan bukan kepada pelaporBahwa apabila sudah tidak menjabat masih bisa dijadikan tersangkasebagai melakukan penggelapan masih mungkin dijadikan tersangka ;Halaman 34 dari 86 Putusan Nomor : 331/Pid.B/2016/PN.Smn Bahwa apabila

Karena sangataneh kenapa baru sekarang ini (tahun 2016) mencoba coba keberuntungandengan mengklaim / mendaku tanah yang sudah diidentifikasi / diverifikasioleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan PertanahanNasional D.lYogyakarta dengan akan diterimanya ganti kerugian sejumlahtertentu oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang oleh logikaberfikir patut dipertanyakan ada maksud apa dibalik semua ini ;.

Yogyakarta yang dibentuk oleh Pemerintahdengan peraturan hukum, maka tindakan Para Tergugat Rekonvensi / ParaPenggugat Konvensi in casu yang mendaku, mencoba coba keberuntunganmengklaim tanah milik Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi in casuadalah telah berlawanan dengan Undang Undang dan Peraturan hukumHalaman 35 dari 111 Putusan Sela Perdata Gugatan Nomor 195/Pdt.G/2016/PN Watyang berlaku, sehingga tindakan yang dilakukan oleh Para TergugatRekonvensi / Para Penggugat Konvensi tersebut adalah

Menyatakan secara hukum Para Tergugat Rekonvensi telah melakukanPerbuatan Melawan Hukum karena telah mendaku secara tidak sah atas tanahPakualaman Ground milik Kadipaten Pakualaman sebagaimana dalam gugatan ;3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang kerugian materiildan immaterial secara tanggungrenteng kepada Penggugat Rekonpensi secaratunai dan sekaligus sebesar :a.

Karena sangataneh kenapa baru sekarang ini (tahun 2017) juga turut serta mencoba cobakeberuntungan dengan mengklaim / mendaku tanah yang sudah diidentifikasi / diverifikasi oleh Panitia Pelaksana Pengadaan Tanah KantorWilayah Badan Pertanahan Nasional D.I Yogyakarta dengan akanditerimanya ganti kerugian sejumlah tertentu oleh Penggugat RekonvensiDalam Intervensi / Tergugat Intervensi IX yang oleh logika berfikir patutdipertanyakan ada maksud apa dibalik semua ini ;.

Menyatakan secara hukum Para Tergugat Rekonvensi Dalam Intervensi telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mendaku secara tidak sahatas tanah Pakualaman Ground milik Kadipaten Pakualaman sebagaimanadalam gugatan ;3. Menghukum Para Tergugat Rekonvensi Dalam Intervensi untuk membayar uangkerugian materiil dan immaterial secara tanggung renteng kepada PenggugatRekonpensi Dalam Intervensi secara tunai dan sekaligus sebesar :a.

dibatalkan;Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Klas IB Atambua yang dibenarkan Pengadilan TinggiKupang tersebut tidak mencerminkan asas keadilan yang menjadi harapan masyarakatpencari keadilan dalam suatu peradilan perdata karena disuatu pihak secara tidakberalasan hukum menghapus hak milik ayah Tergugat I atas tanah sengketa karenaalasan alasan subyektif yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dandilain pihak melindungi Penggugat yang secara nyata dengan berbagai dalih telahberetiket buruk mendaku

dengan alasan bahwa tanah objek perkara tersebut di atas telahdibeli oleh Almarhum H.Efendi yang merupakan Suami dari Tergugat B.1 danBapak dari Tergugat B.3, B.4 dan B.5;Bahwa PenggugatPenggugat telah beberapa kali menghubungi Tergugat B.1,B.2, B.3, B.4 dan B.5 supaya mengembalikan harta pusaka tinggi PenggugatPenggugat tersebut yang sekarang ini masih dikuasai oleh Tergugat B.1, B.2,B.3, B.4 dan B.5 tetapi selalu mengalami jalan buntu dan Tergugat B.1, B.2,B.3, B.4 dan B.5 tetap bersikukuh dan mendaku

(dua puluh tigaribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi) dikembalikan kepada pemilik pusakaSaudari Eriyanti, AMd.Keb Cs (PenggugatPenggugat) tersebut; Bahwa putusan hanya tinggal putusan saja karena Tergugat B.1, B.2, B.3,B.4 dan B.5 tetap mendaku bahwa tanah objek perkara tumpak I, II dan Illtersebut di atas adalah hak miliknya yang berasal dari Almarhum H.Efendi yangmerupakan Suami Tergugat B.1 orang tua dari Tergugat B.3, B.4 dan B.5; Bahwa perbuatan Tergugat B.1, B.2, B.3, B.4 dan B.5 yang mendaku

BDG10.11.12.Bahwa perbuatan Tergugat yang telah mendaku kembali tanah milikadat yang telah dijualnya kepada Penggugat sebagaimana angka 6(enam) di atas adalah jelasjelas telah telah menimbulkan kerugian yangamat besar bagi Penggugat baik materiel maupun immaterial ;Bahwa perbuatan Tergugat tersebut yang telah merugikan Penggugatjelas merupakan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana yang telahditegaskan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang menyatakan ; Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian

Asad Namanmendapatkan perlindungan hukum atas harta warisan peninggalan alm.Asad Naman berupa 2 (dua) bidang tanah hak milik adat in casu ;Bahwa sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanoleh Tergugat dan Para Turut Tergugat sebagaimana tersebut di atas,khususnya Tergugat yang telah mendaku/mengklaem kembali tanahhak milik adat in casu dan mengajukannya kepada Turut Tergugat IIagar menjadi/dianggap selaku yang berhak menerima atas pembayarandana pembebasannya sehingga Penggugat akan

punya suratsurat kepemilikan atas nama AsadNaman, hanya mengakungaku punya tanah dan mengklaimtanah milik Tergugat sebagai miliknya, sehingga secara hukumtidak bisa diakui sebagai pemilik tanahtanah aquo oleh TIMPengadaan dan Pembebasan tanah (P2T) ;Bahwa dari uraian diatas terbukti TergugatI tidak pernah melakukanpendakuankembali tanah obyek gugatan sebagaimana dalilPenggugat pada angka 7, Justru sebaliknya Penggugatlah yangmandakutanahmilik Tergugat, dahulu dalam perkaraNo.223/Pdt.G/2015/PN.DPK., mendaku

Karena sangat ANEHkenapa baru sekarang ini (tahun 2017) mencoba cobakeberuntungan dengan mengklaim / mendaku tanah yangsudah di identifikasi / diverifikasi oleh Panitia PelaksanaPengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan NasionalD..Yogyakarta dengan akan diterimanya ganti kerugiansejumlah tertentu oleh PENGGUGAT REKONVENSI /TERGUGAT KONVENSI yang oleh logika berfikir patutdipertanyakan ada maksud apa dibalik semua ini?

Bahwa karena status Kepemilikan atas tanah yang tercatat atasnama Pakualaman Grond dilindungi oleh Undang Undangyaitu Undang Undang No. 13 tahun 2012 tentangKeistimewaan D.I.Y dan secara hukum tanah yang terdampakpembangunan Bandara Baru tersebut sudah sah dinyatakanoleh Panitia Pelaksanaan Pengadaan Tanah Kantor WilayahBadan Pertanahan Nasional Propinsi D.I.Yogyakarta yangdibentuk oleh Pemerintah dengan peraturan hukum, makatindakan PARA TERGUGAT REKONVENSI / PARAPENGGUGAT KONVENSI in casu yang mendaku

Menyatakan secara hukum PARA TERGUGAT REKONVENSI telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah mendaku secaraHalaman 32 dari 47 halaman Putusan Nomor 62/PDT/2018/PT YYKtidak sah atas tanah Pakualaman Ground milik Kadipaten Pakualamansebagaimana dalam gugatan.3. Menghukum PARA TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar uangkerugian materiil dan immaterial secara tanggung renteng kepadaPENGGUGAT REKONVENSI secara tunai dan sekaligus sebesar :a.

Unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannya kepunyaanorang lain, yaitu memperlakukan seolaholah miliknya sendiri(mendaku) suatu barang tertentu, baik barang berujud maupun tidakberujud, barang bergerak ataupun tidak bergerak, padahal sebagianatau seluruhnya dari barang tersebut kepunyaan orang lain.

Unsur memiliki barang yang seluruhnya atau sebagiannyakepunyaan orang lain tidak terpenuhi, karena berdasarkankronologis singkat sebagaimana dikemukakan olehPenyidik/Pemeriksa, tidak tergambar adanya perbuatan JOHANNESSAUGIARTO, PEK SUGIARTO PANGESTU, NICKY HOGAN danFRANSISCA NURWATI yang mendaku barang milik PT. BRENTVENTURA.

EKO KAPITAL)menurut pendapat saksi sebagai Ahli Hukum Pidana, tidak dapatdipandang sebagai suatu perbuatan mendaku barang milik PT.BRENT VENTURA.Berkenaan adanya selisin penjualan lebih sebesar Rp. 10.315.480.390 dari hasilpenjulan Repo yang dilakukan JOHANNES SAUGIARTO (PT. FITION) senilai Rp.20.315.480.390, sedangkan pelunasan Repo tersebut di bulan Maret s/d April2014 sebesar Rp. 10 Milyar namun dibayarkan sebesar Rp. 10.050.989.164.

,,Hal 62 dari 133 Hal Putusan No. 110/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Seltidak dapat dipandang sebagai suatu perbuatan mendaku dalam unsur ini.Begitu pula berkenaan dengan sampai dengan saat ini terhadap selisih penjualansaham yang lebih besar sebesar Rp. 10.315.480.390 dari hasil penjulan Repoyang dilakukan JOHANNES SAUFIARTO (PT. FITION) yang belum dikembalikankepada PT.

BRENT VENTURA, tidak dapat dipandang sebagai suatuperbuatan mendaku yang dilakukan JOHANNES SAUGIARTO, PEKSUGIARTO PANGESTU, NICKY HOGAN dan FRANSISCA NURWATI kepadaPT. BRENT VENTURA.Berkenaan PT. BRENT VENTURA merasa memiliki hak atas selisin penjualanlebih besar sebesar Rp. 10.315.480.390 dari hasil penjulan Repo yang dilakukanJOHANNES SAUGIARTO (PT.

., SH. tanggal 26 Agustus 2015yang mendaku kuasa hukum dari Umi Khoiriyah yang pada pokoknya adalahmemberikan janji dan jaminan akan membantupelaksanaan pengosongantanahdan bangunan tersebut. Namun faktanya juga tetap tidak dapat membayar atau membeli Kembali serta juga tidak mengosongkan tanah danbangunan tersebut.

Afiq Ansyori CH,S.H., yang mendaku sebagai kuasa hukum Penggugat saat itu termasukpula yang menjadi kuasa hukum Penggugat dalam perkara a quo yang padapokoknya surat pernyataan tersebut berisi tentang rencana Penggugatuntuk membeli kembali objek dalam perkara a quo.

., SH.tanggal 26 Agustus 2015 yang mendaku kuasa hukum dari dari lbu UMIKHOIRIYAH yang pada pokoknya adalah memberikan janji dan jaminanakan membantu pelaksanaan pengosongan rumah yang berada NgepringanIV RT 02 RW 04, Kel. Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab. Sleman (obyeksengketa) sebagaimana surat pernyataan kesanggupan pengosongan yangdibuat oleh Tn. PAERAN dan UMI KHAIRIYAH pada tanggal 26 Agustus2015.

AFIQANSYORI CH., SH. tanggal 26 Agustus 2015 yang mendaku kuasa hukumdari dari lou UMU KHOIRIYAH yang pada pokoknya adalah memberikanjanji dan jaminan akan membantu pelaksanaan pengosongan rumah yangberada Ngepringan IV RT 02 RW 04, Kel. Sendangrejo, Kec. Minggir, Kab.Sleman (obyek sengketa) sebagaimana surat pernyataankesanggupanpengosongan yang dibuat Tn.PAERAN dan UMI KHAIRIYAH pada tanggal26 Agustus 2015.

milik almarhum Wibisono Wijayatersebut sah menurut hukum dan mempunyai kekuatan mengikat;Bahwa selama almarhum Wibisono Wijaya masih hidup tidak adaorang yang mengklaim atau mendaku dan/atau Penggugat juga tidakpernah mengklaim atau mendaku bahwa Setifikat Hak GunaBangunan Nomor 255/Kelurahan Gading Gambar Situasi tanggal1941996 Nomor 4703/1996 Luas 1.850 m? dan Sertifikat Hak GunaBangunan Nomor 256/Kelurahan Gading Gambar Situasi tanggal1941996 Nomor 4702/1996 Luas 1.560 m?

YAHYA MUHAMMAD), dan kemudiandipakai sebagai dasar/alas hak untuk mendaku sebagai pemilik/pihakyang berhak menguasai terhadap obyek sengketa, menurut MajelisHakim harus digolongkan sebagai perbuatan yang tidak jujur/suatuperbuatan yang beritikad tidak baik.Menimbang, bahwa terhadap buktibukti yang lain telahdipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama antara lain :Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi dari Pelawan(Pembantah) yaitu saksi YUSUF (disumpah); saksi MAHMUDIROCHMAN (tidak

YAHYA MUHAMMAD) untuk mendaku secara sepihakkalau. terhadap tanah sengketa merupakan milik nya Pelawan(Pembanta cq. YAHYA MUHAMMAD), maka sangat wajar apabila tidakperlu lagi dipertimbangkan dan harus dikesampingkan untuk ditolak;Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama telah benar maka pertimbangan tersebut diambil alihsebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalammemutus perkara ini di tingkat banding;Halaman 26.

Jadi dalam hal ini segala sesuatu benda tersebutbukanlah milik dari pelaku baik seluruhnya maupun sebagian ;Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk Di MilikiSecara Melawan Hukum akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ;Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk Di Milikiadalah telah adanya niat, kKehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukanperbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolaholahsebagai atau menjadi miliknya sendiri ;Menimbang, bahwa pengertian Secara Melawan Hukum

adalahperbuatan pelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemiliksah sesuatu benda tersebut, dalam artian bertentangan dengankehendak/keinginan pemiliknya serta tidak ada ijin dari pemiliknya tersebutMenimbang, bahwa dengan demikian pengertian Dengan MaksudUntuk Di Miliki Secara Melawan Hukum adalah telah adanya niat,kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukan perbuatan menguasai danatau mendaku sesuatu benda seolaholah sebagai atau menjadi miliknyasendiri di mana perbuatan pelaku bertentangan

Jadi dalam hal ini segala sesuatu bendatersebut bukanlah milik dari pelaku baik selurunnya maupun sebagian ;Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk Di MilikiSecara Melawan Hukum akan Majelis Hakim uraikan di bawah ini ;Menimbang, bahwa pengertian Dengan Maksud Untuk Di Milikiadalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuan pelaku untuk melakukanperbuatan menguasai dan atau mendaku sesuatu benda seolaholahsebagai atau menjadi miliknya sendiri ;Menimbang, bahwa pengertian Secara Melawan Hukum

Sehingga selain Tergugat masih banyak pihakyang menguasai dan mendaku ikut membelinya serta ikut memiliki danmengusahakan pohon kelapa ditanah sengketa; Kesimpulannya : tidak cukup hanya Tergugat Lacinta yang digugat,tetapi masih ada pihakpihak lain yang mestinya ikut di gugat,utamanya Indo Ria dan juga Rustam maupun Laeceng Ambo Podi.Sehingga tidak perlu mengadili pokok perkara sengketanya, karenaformil gugatannya tidak memenuhi syarat/cacat dari segi subyek pihakyang harus digugat sehingga putusan

No. 777 K/Pdt/2004selaku miliknya pribadi Tergugat ;10.Bahwa jelas perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang11menguasai dan mendaku tanah dan bangunan rumah yang menjadiobyek sengketa tersebut sebagai miliknya pribadi adalah bertentangandengan hukum dan keadilan, sebab masih ada ahliwaris lain yaitu paraPenggugat, sehingga wajarlah apabila para Tergugat dan TurutTergugat diperintahkan oleh Pengadilan agar segera menyerahkantanahtanah dan bangunan rumah yang menjadi obyek sengketa yangbukan

benda seolaholah sebagai atau menjadi miliknya sendiriMenimbang, bahwa pengertian Secara Melawan Hukum adalah perbuatanpelaku bertentangan dengan hak orang yang menjadi pemilik sah sesuatu bendatersebut, dalam artian bertentangan dengan kehendak/keinginan pemiliknya sertatidak ada ijin dari pemiliknya tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian pengertian Dengan Maksud UntukDimiliki Secara Melawan Hukum adalah telah adanya niat, kehendak, dan tujuanpelaku untuk melakukan perbuatan menguasai dan atau mendaku