• DONT telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kegiatanusaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatanusaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan, sebagaimana dalam suratHalaman ke1 dari 36 halamanPutusan Nomo: 67/Pid.B/2012/PN.MRdakwaan Kedua kami melanggar Pasal Pasal 53 huruf b Undang Undang Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2 Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa berupa

  Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1 Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gasbumi.

  proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.2 Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yangberintikan atau bertumpu pada kegiatan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga.3 Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyakbumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dariwilayah kerja atau dari tempat penampungan danpengolahan, termasuk pengangkutan gas bumimelalui pipa transmisi dan distribusi.Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undangundang nomor 22 Tahun 2001dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir mencakup

  solar bersubsidi dari SPBU Kiliran Jao ke Lubuk JambiKabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau adalah tidak dibenarkan karena akanmengurangi alokasi kuota kabupaten tersebut, dan perbuatan tersebut bertentangan denganperaturan perundangundangan karena terdakwa dan saksi Syafrimai Doni tidakmempunyai izin usaha pengangkutan untuk mengangkut minyak solar tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur melakukankegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup

  DONI tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupakegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpaIjin Usaha Pengangkutan;2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidanapenjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 3.000.000,34(tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarharus diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan3

• IMAS tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.

  IMAS telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kegiatanusaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatanusaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan, sebagaimana dalam suratdakwaan Kedua kami melanggar Pasal Pasal 53 huruf b Undang Undang Nomor22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.2.

  Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatanusaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa jinUsaha Pengangkutan ;3. orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut sertamelakukan perbuatan ;Ad.1.

  Unsur Melakukan kegiatan ha minusahahilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha PengangkutanMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1. Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumidan gas bumi.

  Pengangkutan adalah kegiatan pemindahanminyak bumi, gas bumi, dan/atau hasilolahannya dari wilayah kerja atau dari tempatpenampungan dan pengolahan, termasukpengangkutan gas bumi melalui pipa transmisidan distribusi.Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undangundang nomor 22 Tahun 2001dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir mencakup :. Pengolahan;ab. Pengangkutan;QPenyimpanan;d.

  IMAS tersebut di atastelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukantindak pidana Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumiberupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usahapengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;2.

• MUZAR tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan;Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000, (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan pidana

  JaksaPenuntut Umum ;Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;Halaman ke1 dari 40 halamanPutusan No. 92/Pid.B/2012/PN.MRTelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknyasupaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagaiberikut :1 Menyatakan terdakwa MUZAR YM PG.MUZAR telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan kegiatanusaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup

  Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hiliryang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa Ijin Usaha Pengangkutan Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan umum dalam Pasal 1 UndangundangNomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan :1 Minyak dan Gas Bumi adalah minyak bumi dan gasbumi.

  proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.2 Kegiatan Usaha Hilir adalah kegiatan usaha yangberintikan atau bertumpu pada kegiatan pengolahan,pengangkutan, penyimpanan dan / atau niaga.3 Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan minyakbumi, gas bumi, dan/atau hasil olahannya dariwilayah kerja atau dari tempat penampungan danpengolahan, termasuk pengangkutan gas bumimelalui pipa transmisi dan distribusi.34Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 Undangundang nomor 22 Tahun 2001dijelaskan bahwa kegiatan usaha hilir mencakup

  empat) jerigen yang berisi bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah sebanyaklebih kurang 840 (delapan ratus empat puluh) liter. 24 (dua puluh empat) jerigen yangberisi bahan bakar minyak (BBM) jenis minyak tanah sebanyak lebih kurang 840 (delapanratus empat puluh) liter tersebut adalah kepunyaan terdakwa dan Joni Anwar Pgl.Ijon yangdibeli kepada AI di Pangkalan Minyak tanah di Saok Laweh Solok ;Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut merupakankegiatan usaha hilir yang mencakup

  yaitu : harga minyaktanah yang disubsidi pemerintah adalah Rp. 2.500,/liter, dikurang harga minyak duniasebesar Rp. 9.000,/liter, sehingga pemerintah mensubsidi sebesar Rp. 6.500,/liter,kemudian dikalikan dengan jumlah minyak tanah sebanyak 840 liter sehingga negaradirugikan sebanyak Rp. 6.500, x 840 = Rp.5.460.000,(lima juta empat ratus enam puluhribu rupiah) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur melakukankegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup

• Menyatakan batal Sertipikat Hak Milik No. 180/Ranomut, Tanggal 15 Pebruari 1984, Gambar Situasi Nomor: 63/1984, Tanggal 4 Pebruari 1984, Luas 20.860 M2 atas nama NETTY GEESBERTA LASUT, yang telah beralih kepada ADI GUNAWAN khusus sepanjang yang mencakup tanah milik Penggugat seluas 11.150 M2;3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut dan mencoret Sertipikat Hak Milik No. 180/Ranomut, Tanggal 15 Pebruari 1984, Gambar Situasi Nomor: 63/1984, Tanggal 4 Pebruari 1984, Luas 20.860 M2 atas nama NETTY GEESBERTA LASUT, yang telah beralih kepada ADI GUNAWAN khusus sepanjang yang mencakup tanah milik Penggugat seluas 11.150 M2;4.

  atasnama NETTY GEESBERTA LASUT, yang telah beralin kepada ADI GUNAWAN,Hal. 3 dari50 halaman Putusan No. 36/G/2015/PTUN.MDOkhusus sepanjang yang telah mencakup tanah milik Penggugat seluas luas 11.150 M2,yang diterbitkan oleh Tergugat ; 222020 ooo nnn nnn one ene ene ene1.

  Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No. 180/Ranomut, Tanggal 15Pebruari 1984, Gambar Situasi Nomor : 63/1984, Tanggal 4 Pebruari 1984, luas20.860 M2 atas nama NETTY GEESBERTA LASUT, yang telah beralih kepada ADIGUNAWAN, khusus sepanjang yang telah mencakup tanah milik Penggugat seluasluas 11.150 M2, yang diterbitkan oleh Tergugat ; 3.

  Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut/mencoret Sertipikat Hak Milik No.180/Ranomut, Tanggal 15 Pebruari 1984, Gambar SituasiNomor : 63/1984, Tanggal4 Pebruari 1984, luas 20.860 m2 atas nama NETTY GEESBERTA LASUT, yangtelah beralih kepada ADI GUNAWAN, khusus sepanjang yang telah mencakup tanahmilik Penggugat seluas luas 11.150 M2;4.

• Membayar Tagihan Pertama yang mencakup Biaya Pekerjaan dan biaya wharfage periode 23 Juni 2011 hingga 20 Juni 2012 sebesar Rp24.802.007.474,00 (dua puluh empat miliar delapan ratus dua juta tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);ii.

  Membayar Tagihan Kedua yang mencakup biaya pemeliharaan periode 1 Juli 2012 hingga 31 Desember 2014 dan biaya wharfage periode 21 Juni 2012 hingga 31 Desember 2014 sebesar Rp7.532.915.680,00 (tujuh miliar lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh rupiah);iii.

  Membayar Tagihan Ketiga yang mencakup biaya pemeliharaan dan biaya wharfage periode 1 Januari 2015 hingga 31 Oktober 2015 sebesar Rp2.315.426.330,00 (dua miliar tiga ratus lima belas juta empat ratus dua puluh enam ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);iv.

  Membayar Tagihan Keempat yang mencakup biaya pemeliharaan dan biaya wharfage periode 1 November 2015 hingga 31 Desember 2016 sebesar Rp2.567.721.540,00 (dua miliar lima ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus empat puluh rupiah);v.

• Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Timur yang wilayahnya mencakup tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pebcatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Tengah yang wilayahnya mencakup tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; 5.

  Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin untukmengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor UrusanAgama Kecamatan Banjarmasin Timur yang wilayahnya mencakuptempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan danPegawai Pebcatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanBanjarmasin Tengah yang wilayahnya mencakup tempat kediamanPenggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yangdisediakan untuk itu;5.

• Menyatakan Pemohon SOFYAN adalah Pihak yang berhak untuk melakukan perbuatan hukum tertentu mencakup pengurusan hak-hak dari Almarhumah ROSMIDAH SAID, S.Pd.I. di PT. TASPEN MAKASSAR; 3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.156.000,- (seratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

  Menyatakan Pemohon SOFYAN adalah Pihak yang berhak untukmelakukan perbuatan hukum tertentu mencakup pengurusan hakhakdari Almarhumah ROSMIDAH SAID, S.Pd.l. di PT. TASPEN MAKASSAR;3. Membebankan biaya perkara yang timbul dalam perkara permohonan inikepada Pemohon sejumlah Rp.156.000, (seratus lima puluh enam riburupiah) ;Demikian ditetapbkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Sinjai padahari Kamis, tanggal 23 Maret 2017, oleh ANDI MUH. AMIN AR.

• li>

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I, II, III, IV dan V telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan Tergugat I untuk melanjutkan membuat Peraturan Daerah Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3K) Provinsi Kalimantan Timur;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat III untuk membuat Peraturan Daerah Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang mencakup

   sistem peringatan dini;

5. Memerintahkan Tergugat II untuk melanjutkan membuat Peraturan Daerah Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup yang mencakup sistem peringatan dini;
6. Memerintahkan Tergugat II dan III untuk menyusun Prosedur Tetap Penanggulangan Keadaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut (PROTAP) Tier 2;
7. Memerintahkan Tergugat IV untuk menerbitkan Peraturan Menteri Tentang Sistem Informasi Lingkungan Hidup salah satunya mencakup sistem peringatan dini;

• -----------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -----------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -------------
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8214/Kpts-II/2002,tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15), seluas 2.834,20 (Dua ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu,dua puluh persen) hektar,sebatas dan mencakup

   luas 15.217 M² sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 702/Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ; ----------------------------------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan kembali Keputusan Tergugat/Terbanding yang benar setelah dikeluarkan bidang tanah seluas dan sebatas dan mencakup Sertifikat Hak Milik Nomor 702/Desa Pemongkong tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan

• Abstrak : Dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat pertama membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, walaupun Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan pasal tersebut. Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur secara melawan hukum memperkaya ... [Selengkapnya]

• hukummemperkaya diri sendiri orang lain atau suatu korporasi tidak terpenuhi dantidak terbukti maka unsur lain dalam dakwaan Primair tidak perludipertimbangkan dan dikesampingkan sehingga Terdakwa dibebaskan daridakwaan Primair, pertimbangan tersebut diambil alin dan dijadikanpertimbangan tersendiri oleh Judex Facti Pengadilan Tinggi Medan danselanjutnya menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Medan, pertimbangan tersebut adalah tidak tepat ;Bahwa perbuatan melawan hukum mencakup

• ----------------------------------

1. DALAM POKOK PERKARA :---------------------------------------------------------------

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8214/Kpts-II/2002,tanggal 9 September 2002 tentang Penetap-an Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15), seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu, dua puluh persen) hektar,sebatas dan mencakup

   luas 15.205 m2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 703/Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupa-ten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;----

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan kembali Keputus-an Tergugat/Terbanding yang benar setelah dikeluarkan bidang tanah seluas dan sebatas dan mencakup Sertifikat Hak Milik Nomor 703/Desa Pemongkong tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;------------------------------------------------

• Tergugat/Terbanding ; ---------------------------------------

1. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya ; -------------
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8214/Kpts-II/2002,tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15), seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu, dua puluh persen) hektar,sebatas dan mencakup

   luas 18,465m2 sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;----

3. Mewajibkan Tergugat/Terbanding untuk menerbitkan kembali Keputusan Tergugat/Terbanding yang benar setelah dikeluarkan bidang tanah seluas dan sebatas dan mencakup Sertipikat Hak Milik Nomor 709/Desa Pemongkong tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;------------------------------------------

• AMANG tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengangkutan tanpa izin usaha pengangkutan;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

  Unsur Melakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengolahan,pengangkutan, penyimpanan, niaga;3. Unsur tanpa izin usaha pengangkutan;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut :Ad. 1.

  pergi, dan tidak berapa33lama polisi datang dan menangkap RAHMAT dan kemudian menangkapTerdakwa;Menimbang, bahwa 60 jerigen bahan bakar minyak bersubsidi berupabensin dan solar merupakan bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dariminyak bumi, yang mana Terdakwa dan RAHMAT melakukan prosespembelian, dan bertujuan hendak dijual kembali, dan melakukan prosespengangkutan terhadap bahan bakar minyak tersebut, maka dengan demikianMajelis Hakim berpendapat, bahwa unsur melakukan kegiatan usaha hiliryang mencakup

  AMANG tersebut di atas,terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMelakukan kegiatan usaha hilir yang mencakup pengangkutan tanpaizin usaha pengangkutan ;2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidanapenjara selama: 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp 2.000.000,00 (duajuta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayardiganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;3.

• eksepsi Tergugat / Terbanding ; ------------------------------------------

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; --------------------------------------------------
2. Menyatakan batal Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 8214/Kpts-II/2002,tanggal 9 September 2002 Tentang Penetapan Kelompok Hutan Sekaroh (RTK 15), seluas 2.834,20 (dua ribu delapan ratus tiga puluh empat ribu, dua puluh persen) hektar, sebatas dan mencakup

   luas 15.200 m2 sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, Propinsi Nusa Tenggara Barat ;-----------------------------------

3. Mewajibkan Tergugat / Terbanding untuk menerbitkan kembali Keputusan Tergugat / Terbanding yang benar setelah dikurangi luas area sebatas dan mencakup Sertifikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tersebut berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;--------------------------

• Turut Tergugat untuk seluruhnya;

1. DALAM POKOK PERKARA

• Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
• Menyatakan menurut hukum tanah seluas 4.674 m2 (empat ribu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), yakni tanah sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 436/Lepo-Lepo, tanggal 5 - 11 - 1985, GS Nomor 2383/1985 tanggal 5 Nopember 1985 luas 30.000 M2 yang atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang mencakup

  seluas 4.674 m2 (empat rihu enam ratus tujuh puluh empat meter persegi), sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor : 436/Lepo-Lepo, tanggal 5 - 11 - 1985, GS Nomor : 2384/1985, tanggal 5 - 11 - 1985, adalah perbuatan melawan hukum;

• Menyatakan Sertifikat Pengganti atas Sertifikat Hak Milik Nomor 435/Lepo-Lepo, tanggal 5 11 - 1985, GS Nomor 2383/1985, tanggal 5 11 - 1985, luas 30.000 m2, yang atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatan mengikat sepanjang mencakup

  DALAM POKOK PERKARAMengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;Menyatakan menurut hukum tanah seluas 4.674 m2 (empat ribuenam ratus tujuh puluh empat meter persegi), yakni tanah sesuaiSertifikat Hak Milik Nomor : 436/LepoLepo, tanggal 5 11 1985,GS Nomor 2383/1985 tanggal 5 Nopember 1985 luas 30.000 M2yang atas nama Tergugat adalah tidak mempunyai kekuatanmengikat sepanjang mencakup tanah obyek perkara seluas 4.674M2 (empat ribu enam ratus tujuh puluh empat persegi) tersebut;Adalah sah tanah milik

• MULYADI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu usaha kegiatan hilir, yang mencakup usaha niaga tanpa izin usaha niaga sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 53 huruf d Undang-Undang RT No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 6 (enam) bulan ;3.

  Menyatakan terdakwa RAGIL SASMITA MULYADI terbukti bersalahsecara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melakukanNiga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 yaitu usaha kegiatanhilir yang mencakup usaha niaga tanpa izin usaha niagasebagaimana dalam dakwaan Subsidair keempat pasal 53 huruf d2.

  Unsur Melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23yaitu usaha kegiatan hilir yang mencakup usaha niaga tanpa izinusaha niaga ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalahbahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Maret 2015 sekira jam 18.00 Wibbertempat di pergudangan yang disewa tedakwa di dea Kludan Rt. 4 Rw. 1 Kec.Tanggulangin kab.

  Sidoarjo melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalampasal 23 yaitu usaha kegiatan hilir yang mencakup usaha niaga tanpa ijin usahaniaga; Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagaiberikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatasberdasarkan informasi dari masyarakat yang mengetahui bahwa ada aktifitasyang dilakukan terdakwa di tempat usahanya yaitu pengisian elpiji dari yang 3kg ke tabung yang berukuran 12 kg dan 50 kg, bahwa untuk tabung yangberukran 12 kg

• MENETAPKAN

  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

  2. Menetapkan Pemohon WIDARYANTI binti YADI sebagai wali dari anak bernama ALFINANDA FARAHDINA SYAHRANI binti ILHAM SUDIYONO lahir di Ngawi, tanggal 14 Oktober 2004, Umur 16 tahun dan RAIHAN FASHA NAHARI bin ILHAM SUDIYONO lahir di Ngawi, tanggal 09 Februari 2011, Umur 10 tahun untuk mewakili segala kepentingan hukum terhadapnya mencakup

  Menetapkan, mengangkat Pemohon PEMOHON ASLI sebagaiwali dari anak bernama ANAK I , lahir di Ngawi, tanggal 14 Oktober2004, Umur 16 tahun dan ANAK II , lahir di Ngawi, tanggal 09 Februari2011, Umur 10 tahun, untuk mewakili segala kepentingan hukumterhadapnya mencakup kepemilikan saham pada PT. RAIHANANUGRAH PUTRA, yang beralamat di JI. A. Yani No. 184, Dsn.

• Sudirman tanggal 10 Oktober 2017 adalah sah dan mengikat;

• Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi;
• Menyatakan harta benda milik Tergugat baik yang bergerak maupun tidak bergerak serta yang telah ada maupun yang akan ada sah sebagai jaminan umum atas perikatan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dalam Perjanjian Kredit antara Koperasi Serba Usaha Parnados dengan Sudirman tanggal 10 Oktober 2017;
• Menghukum Tergugat untuk melakukan pelunasan kredit pinjaman yang mencakup

• Menyatakan terdakwa HERI GUSMITON Pgl MITON telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha pengangkutan tanpa izin Usaha Niaga sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-3 Penuntut Umum ;2.

  Menyatakan terdakwa HERI GUSMITON Pgl MITON terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan usaha minyak dangas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usahapengangkutan tanpa izin Usaha Niaga sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam Pasal 53 huruf d UU No.22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;2.

  hari Kamis tanggal18 April 2013 sekira pukul 22.30 wib atau setidaktidaknya pada waktu lain dalambulan April tahun 2013, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Jorong KotoPanjang KenagarianV Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung atau setidak tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili telahmelakukan kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi berupakegiatan usaha hilir yang mencakup

  hari Kamis tanggal 18April 2013 sekira pukul 22.30 wib atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam bulanApril tahun 2013 bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Jorong Koto PanjangKenagarian V Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung atau setidak tidaknyapada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanNegeri Sawahlunto, yang berwenang memeriksa dan mengadili telah melakukankegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha gas bumi berupa kegiatanusaha hilir yang mencakup

  MITON adalah orang perseorangan sebagaisubyek hukum yang dalam persidangan terdakwa telah membenarkan segalaidentitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dandalam persidangan terdakwa menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat baikjasmani maupun rohani dan mampu bertanggung jawab atas segala perobuatan yangdilakukannya, dengan demikian apa yang dimaksud unsur ini telah terpenuhi;Ad.2 Unsur Melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi berupa kegiatanusaha hilir yang mencakup

  : pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga, yang menurutketentuan Pasal 23 ayat 1 UU Nomor 22 Tahun 2001, sedangkan izin yangdibutuhkan adalah Surat Izin Usaha Niaga dan Surat Izin Usaha Pengangkutan yangdikeluarkan oleh Menteri Energi Sumber Daya Mineral Cq Direktur Jendral Minyakdan Gas;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk ~ selanjutnya akandipertimbangkan apakah terdakwa telah terbukti melakukan kegiatan usaha minyakdan gas bumi berupa kegiatan usaha hilir yang mencakup kegiatan usaha

• MENGADILI:

  1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
  3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melakukan pelunasan kredit pinjaman yang mencakup pinjaman pokok, bunga dan denda yaitu membayar uang sejumlah Rp88.408.400,00 (Delapan puluh delapan juta empat ratus delapan ribu