Ditemukan 229 data
57 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sardjito Yogyakarta dan DosenFakultas Ekonomi Universitas Respati Yogyakarta, Diketahui bahwa alatrotgen yang ada di RSUD Dolopo Kabupaten Madiun tidak memiliki ijinoperasional dari Bapeten (Badan Pengawas Energi Nuklir) dan harga yangtertuang di kontrak untuk 21 alat kesehatan yang diperuntukkan RSU Dolopoterdapat selisin kemahalan harga sebesar Rp979.050.500,00 (sembilan ratustujuh puluh sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah) dengan perinciansebagai berikut:1.Bed Periksa, harga di kontrak
53 — 35
NUKLIR Semarang alamat Sukun Ill, Rt.03Rw.02, Kel. Srondol Wetan, Kec. Banyumanik, Kab. Semarang,menikah dengan Sdri. Vera alamat Ds. Lawen, Kec. Pandan arum, Kab.Banjarnegara.Bahwa saksi kehilangan seorang anak lelakinya yang bernama DWIWIJYATNO al WIWIT sejak pada tanggal 31 Oktober 2013.39Bahwa saksi terakhir mendapat informasi keberadaan Sdr.
NUKLIR alamat: di Kawasan IndustriCandi di Krapyak semarang.Bahwa korban sudah menikah dengan Sdri. VERA, 28 tahun, islam, pegawaiBank BRI Kalibening Banjarnegara, alamat: Lawen, Kec. Pandanarum, Kab.Banjarnegara dan Istrinya tinggal bersama dengan orang tuanya di Lawen, Kec.Pandanarum, Kab.
SARIEF HIDAYAT, SH.MH
Terdakwa:
LIONY MAYESTICA, S.S. binti SAMSURIZAL CHANIAGO
116 — 23
Posisi 568 orang sembuh, 75 orang masih dalamperawatan, 175 orang isolasi mandiri dan 61 orangmeninggal dunia;Bahwa karantina kesehatan adalah upaya untuk mencegah danmenangkal keluar masuknya penyakit dan atau faktor resikokesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkankedaruratan kesehatan masyarakat;Bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadiankesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandaipenyebaran penyakit menular dan atau kejadian disebabkanradiasi nuklir, pencemaran
392 — 228 — Berkekuatan Hukum Tetap
meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yanglazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkanmalapetaka ;Bahwa virus Covid19 yang merupakan wabah penyakit menular tersebuttelah menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat sebagaimanaPasal 1 angka 2 UndangUndang Nomor 6 Tahun 2018 (Bukti T6)disebutkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadiankesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandaipenyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan olehradiasi nuklir
149 — 74 — Berkekuatan Hukum Tetap
dilestarikan;merupakan tempat perlindungan' peninggalan budayanasional:memberikan perlindungan terhadap keanekaragamanbudaya; ataumemiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skalanasional:;Bahwa Kawasan strategis nasional dari sudut kepentinganpendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggiditetapkan dengan kriteria:a.diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber dayaalam strategis nasional, pengembangan antariksa, sertatenaga atom dan nuklir
dilestarikan;merupakan tempat perlindungan peninggalan budayanasional:memberikan perlindungan' terhadap keanekaragamanbudaya; ataumemiliki potensi kerawanan terhadap konflik sosial skalanasional:Kawasan strategis nasional dari sudut kepentinganpendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggiditetapkan dengan kriteria:a.b.diperuntukkan bagi kepentingan pengembangan ilmupengetahuan dan teknologi berdasarkan lokasi sumber dayaalam strategis nasional, pengembangan antariksa, sertatenaga atom dan nuklir
72 — 93
Madiuntidak memiliki ijin operasional dari BAPETEN (Badan PengawasEnergi Nuklir) dan harga yang tertuang di kontrak untuk 21 alatHal 20 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.kesehatan yang diperuntukkan RSUD Dolopo terdapat Selisihkemahalan harga sebesar Rp.979.050.500, (Sembilan ratus tujuhpuluh Sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah), denganperincian sebagai berikut :1.Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000,sedangkan harga untuk konsumensetelah dilakukan surveyke
Madiuntidak memiliki ijin operasional dari BAPETEN (Badan PengawasEnergi Nuklir) dan harga yang tertuang di kontrak untuk 21 alatkesehatan yang diperuntukkan RSUD Dolopo terdapat Selisihkemahalan harga sebesar Rp. 979.050.500, ( Sembilan ratus tujuhHal 47 dari 91 perkara Nomor 64/PID.SUS/TPK/2015/PT.SBY.puluh Sembilan juta lima puluh ribu lima ratus rupiah), denganperincian sebagai berikut :1.Bed Periksa, harga di kontrak sebesar Rp.3.609.000,sedangkan harga untuk konsumen setelah dilakukan survey
208 — 158 — Berkekuatan Hukum Tetap
rusaknyalingkungan, namun karakteristik limbah B3 copper slag akandirasakan dalam kurun waktu yang sangat lama, sehinggapemerintah pun telah mengkategorikan copper slag tersebutsebagai limbah berbahaya dan beracun;c.4 Bahwa hal ini diperlukannya majelis yang harus bersertifikasilingkungan supaya mempunyai wawasan dan memahamipermasalah lingkungan sehingga dalam memberikan putusantidak sekedar berdasarkan asumsi belaka, logika sederhanannyadapat diberikan contoh bahwa disuatu lokasi yang terkontaminasilimbah nuklir
Terbanding/Terdakwa : dr. ROSA MARINA TIDAJOH, M.Kes
134 — 111
2016 tanggal 18 Februari2016 menetapkan: Perpanjangan Status Siaga Darurat Penanganan BencanaBanjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utara selama 90 hari sejak tanggal 17Februari 2016 sampai dengan 16 Mei 2016;Bahwa VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utaramenerbitkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016tanggal 18 Pebruari 2016 tidak berdasarkan pada adanya kondisi yang dinyatakanekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang (badan Vulkanologi, BMKG, LembagaAtom dan Nuklir
2016tanggal 18 Pebruari 2016 perihal menetapkan: Perpanjangan Status SiagaDarurat Penanganan Bencana Banjir dan Longsor di Kabupaten Minahasa Utaraselama 90 hari sejak tanggal 17 Februari 2016 sampai dengan 16 Mei 2016.Bahwa VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN selaku Bupati Minahasa Utaramenerbitkan Surat Keputusan Bupati Minahasa Utara Nomor: 68 tahun 2016tanggal 18 Februari 2016 tidak berdasarkan pada adanya kondisi yangdinyatakan ekstrim oleh Kelembagaan yang berwenang (Badan Vulkanologi,BMKG, Lembaga Atom dan Nuklir
172 — 95
mengundurkan diri dari keduaorganisasi setelah menjadi anggota selama 30 tahun.Penggugat menghabiskan karirnya selama lebih dari 40 tahun bekerja diEropa, Afrika Selatan dan Asia Tenggara di mana Penggugatmemperoleh pengalaman luas dalam menghitung dan mempersiapkanreimbursement dalam hal terjadi penundaan proyek karena gangguan.Penggugat juga terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur besar,misalnya pembangunan pembangkit listrik yang beroperasi dengantenaga minyak bui, gas, batu bara, air dan nuklir
PT Sarana Ventura Selaras / diwakili Alamsyah
Tergugat:
KEPALA KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN A BEKASI
104 — 54
tarif secarasalah adalah dalam rangka menghindari ketentuan laranganpembatasan, karena berdasarkan legalitas Penggugat berupaAlat Pengenal Importir Umum (APIU) nomor: 090510874Ptanggal 22 Mei 2014, Penggugat hanya diberi izin untuk dapatmelakukan impor barang dengan pos tarif 8401 s.d pos tarif8548, yang berdasarkan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia(BTKI) dan aplikasi INSW, uraian barang pos tarif dalam APIUmilik Penggugat adalah sebagai berikut:e Pos tarif 8401 dengan uraian barang berupa Reaktor nuklir
;elemen bahan bakar (cartridges), non radiasi, untukreaktor nuklir; mesin dan aparatus untuk separasiisotopic;e Pos tarif 8548 dengan uraian barang berupa Sisa dan skrapdari sel primer, baterai primer dan akumulator listrik; selprimer bekas pakai, baterai primer bekas pakai danakumulator listrik bekas pakai; bagian elektrik dari mesinatau apparatus.Namun pada faktanya Penggugat melakukan importasi barangdiluar pos tarif APIU Penggugat, sehingga sudah sangat jelasbahwa Penggugat sengaja melarikan
116 — 116
Nuklir No. 6 Desa Jogonegoro,Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang,sekarang tidak diketahui alamatnya secara jelas danpasti di seluruh wilayah Indonesia;Disebut sebagai TERBANDING V semula TURUTTERGUGAT ;6. KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MAGELANG, beralamatdi Jl.
Terbanding/Tergugat : PT. Pelayaran Bintang Putih
Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Surabaya Pelleting Companyyang
Terbanding/Turut Tergugat II : PT. Cunningham Lindsey Indonesia
161 — 122
(vi) Pemogokan, laranganpegawai masuk pabrik, penghentian atau pengekangan buruh darisebab apapun, baik yang bersifat umum atau pun sebagian;(vil) Kecelakaan nuklir;(vili) Kejadian atau sebabapapun yang tidak dapat Perusahaan angkut hindari dan yangakibatakibatnya tidak dapat ia cegah dengan penerapanketekunan yang wajar.Bahwa 40 kontainer kacang kedelai kuning milik Turut Tergugat yangdiangkut Tergugat dari Port of Loading Norfolk VA, United State, sampaipenyerahan barang tanggal 15 Januari 2017
KUSUFI ESTI RIDLIANI,SH.MH.
Terdakwa:
1.BAMBANG ISWANTO Bin SAMINTO
2.RAHMATIKA MAULIDIA ASHARI SUKARNO Binti SUKARNO JAYA
127 — 65
dalamperawatan, 175 orang isolasi mandiri dan 61 orangmeninggal dunia;Bahwa karantina kesehatan adalah upaya untuk mencegah danmenangkal keluar masuknya penyakit dan atau faktor resikokesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkankedaruratan kesehatan masyarakat;Bahwa kedaruratan kesehatan masyarakat adalah kejadiankesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandaipenyebaran penyakit menular dan atau kejadian disebabkanHalaman 15 Dari 43 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2021/Pn Madradiasi nuklir
680 — 589
YK(6) Bangunan gedung fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dankeamanan, dan bangunan sejenis yang diputuskan oleh menteri.(7) Satu bangunan gedung dapat memiliki lebih dari satu fungsi.Dalam Penjelasan Pasal disebutkan sebagai berikut:Pasal 5Ayat (1) Cukup jelasAyat (2) Rumah tinggal sementara adalah bangunan gedung fungsi hunianyang tidak dihuni secara tetap seperti asrama, rumah tamu, dansejenisnya.Ayat (3) Lingkup
YKkesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayananumum.(5) Fungsi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) mempunyaifungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkatkerahasiaan tinggi tingkat nasional atau yang penyelenggaraannya dapatmembahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahayatinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanandan keamanan, dan bangunan sejenis yang ditetapkan oleh Menteri.Peraturan
YKuntuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan, dan bangunansejenis.f, Fungsi campuran atau ganda adalah bangunan gedung yang memiliki lebihdari satu fungsi.Menimbang, bahwa lebih lanjut dengan ketentuan Peraturan MenteriDama Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian IzinMendirikan Bangunan yang menyebutkan bahwa:Pasal 7 ayat (1)Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf aberfungsi sebagai: a. hunian; b. keagamaan; c. usaha; d. sosial dan budaya;dan e.
- Tentang : Perindustrian
PRESIDENREPUBLIK INDONESIAPasal 25Ayat (1)Cukup jelas.Ayat (2)Cukup jelas.Ayat (3)Cukup jelas.Ayat (4)Cukup jelas.Ayat (5)Yang dimaksud dengan jenis pekerjaan tertentu adalah jenispekerjaan yang mempunyai risiko tinggi terhadap keamanan,keselamatan, kesehatan, dan lingkungan, baik terhadappekerja maupun produk yang dihasilkan seperti pekerjaan:pembuatan boiler, operator reaktor nuklir, pengelasan di bawahair, proses penggunaan radiasi, dan pengoperasian bejanabertekanan (pressure vessel).Ayat (6)
52 — 15
Kelompok Mineral Zircon digunakansebagai Mineral untuk industri dengan memanfaatkandaya tahan fisik dari kekerasan dan Sifat daya tahanterhadap panas dan biasanya digunakan untukindustri pada reactor nuklir, Bodi pesawat terbang dancip computer sedangkan dari kilapnya yang sepertipermata mineral Zircon digunakan dalam industryHal 29 PUTUSAN Nomor 202/Pid.Sus/2014/PN Ktpperhiasan dan sering disebut sebagai Intan imitasiatau Diamon atau Intan Natura.Bahwa untuk PT CML selaku pemiliknya sesuai datayang
- Tentang : Cipta Kerja
dikuasai oleh negara.Pemerintah Pusat menetapkan wilayah usahapertambangan Bahan Galian Nuklir sesuai denganketentuan peraturan perundangundangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai Bahan Galian Nuklirdiatur dalam Peraturan Pemerintah.Di antara Pasal 9 dan Pasal 10 disisipkan 1 (satu) pasal,yakni Pasal 9A sehingga berbunyi sebagai berikut:Pasal9A...SK No 050768 A (1)(2)(7)PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 268 Pasal 9APemerintah Pusat dapat menetapkan badan usahayang melakukan kegiatan pertambangan BahanGalian
Nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.Kegiatan pertambangan sebagaimana dimaksud padaayat (1) dapat dilakukan oleh badan usaha miliknegara yang bekerja sama dengan badan usaha milikswasta.Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)wajib memenuhi Perizinan Berusaha dari PemerintahPusat.Pertambangan Bahan Galian Nuklir sebagaimanadimaksud pada ayat (1) termasuk pertambangan yangmenghasilkan mineral ikutan radioaktif.Badan usaha terkait pertambangan mineral danbatubara yang menghasilkan mineral
ikutanradioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajibmemiliki Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.Dalam hal orang perseorangan ataupun badan usahamenemukan mineral ikutan radioaktif, pelaku wajibmengalihkan kepada Negara atau badan usaha miliknegara sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.Ketentuan lebih lanjut mengenai pertambanganBahan Galian Nuklir dan mineral ikutan radioaktifdiatur dalam Peraturan Pemerintah.Pasal 10 dihapus.Penjelasan Pasal 14 diubah sebagaimana tercantum
dalampenjelasan.Ketentuan Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:Pasal 17...SK No 050769 A 10,(1)PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 269 Pasal 17Setiap kegiatan pemanfaatan tenaga nuklir wajibmemenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat,kecuali dalam hal tertentu yang diatur dalamPeraturan Pemerintah.Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir daninstalasi nuklir lainnya serta dekomisioning reaktornuklir wajib memenuhi Perizinan Berusaha dariPemerintah Pusat.Ketentuan lebih lanjut mengenai
PRESIDENREPUBLIK INDONESIA 270 Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagaiberikut:(1)Pasal 41Setiap orang yang membangun, mengoperasikan,dan/atau melakukan dekomisioning reaktor nuklirtanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksuddalam Pasal 17 ayat (2) dipidana dengan pidanapenjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dendapaling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliarrupiah).Setiap orang yang melakukan perbuatan sebagaimanadimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) yang menimbulkankerugian nuklir
117 — 37
Endang Supriatna tanggal 12 April 2006 ;50. 1 (satu) faktur pajak Nomor :010.00010.026764690 tanggal 27 Nopember 201051. 1 (satu) faktur pajak nomor : 01.00010.02803208 tanggal 30 Nopember 2010 ;52. 1 (satu) sejarah pembayaran dokumen faktur/CN/DN ;53. 1 (satu) tambahan Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor012440.3.269.03000.030510;54. 1 (satu) tambahan II Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor012440.3.269.03000.030510;55. 1 (satu) faktur pajak PT.
Modern Internasional ;59. 1 (satu) surat jalan Nomor : 20B/DRM/XI/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ;60. 1 (satu) tambahan Ill Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor012440.3.269.03000.030510 ;61. 1 (Satu) bundel Sertifikat dari Shimadzu Corporation International Marketing Divisiontanggal 15 February 2010 ;62. Laporan Kerja Teknisi Nomor 001228 tanggal 27 Oktober 2010 ; 1 (satu) surat penawaran Nomor : 005/BDG/SS/VIII/10 tanggal 23 Agustus 2010 dari salesmarketing PT.
Surat Izin PemanfaatanTenaga Nuklir Nomor : 012440.3.269.03000.030510 tanggal 3 Mei 2010 ;1 (satu) Ijazah an.
Trianaka Nurcahya tanggal 14 April 2000 ;Endang Supriatna tanggal 12 April 2006 ;1 (satu) faktur pajak Nomor :010.00010.026764690 tanggal 27 Nopember20101 (satu) faktur pajak nomor :2010;1 (satu) sejarah pembayaran dokumen faktur/CN/DN ;1 (satu) tambahan Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor :012440.3.269.03000.030510;1 (satu) tambahan Il Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor :012440.3.269.03000.030510;1 (satu) faktur pajak PT.
Modern Internasional ;1 (satu) surat jalan Nomor : 20B/DRM/X1/2010 tanggal 22 Nopember 2010 ;1 (satu) tambahan Ill Surat Izin Pemanfaatan Tenaga Nuklir Nomor :012440.3.269.03000.030510 ;1 (satu) bundel Sertifikat dari Shimadzu CorporationMarketing Division tanggal 15 February 2010 ;. Laporan Kerja Teknisi Nomor 001228 tanggal 27 Oktober 2010 ;01.00010.02803208 tanggal 30 NopemberTbk NomorInternational 1 (satu) ssales marketing PT.
IDA RUDIANA
Tergugat:
EDY SUMARLIN Alias ANAU
356 — 260
Termasuk di dalam forcemajeure tersebut adalah peperangan, pemberontakan, operasi militer,sabotase, blokade, pemogokan dan perselisihan buruh, kebakaran,epidemik, terorisme, peledakan, ledakan kebakaran, kerusuhan,keributan, pengrusakan massa (amukan massa), bencana nuklir, radioaktif, huruhara, wabah, kerusuhan buruh secara umum, perbuatanmusuh masyarakat, keadaankeadaan lain di luar Kekuasaan manusiayang langsung mempengaruhi jalannya pekerjaan, serta keadaandarurat lain yang ditetapkan oleh pemerintah
125 — 116
Pantai Ancol ; Bahwa Ahli menerangkan penataan kota yang baik akan tercermin dari upayapemerintah yang memperhatikan hakhak masyarakat dalam mengakses ruangruangkota yang termasuk dalam kategori ruang publik, misal tamantaman kota, pantai atautepian sungai, danau, secara CumaCuma ; Bahwa Ahli menerangkan pada dasarnya seluruh garis pantai itu harus dapat diaksesoleh publik kecuali bila berkaitan dengan bangunanbangunan yang termasuk dalamkategori bangunan khusus misalnya instalasi militer, reactor nuklir
Menimbang, bahwa Ahli menerangkan penataan kota yang baik akan tercermin dariupaya pemerintah yang memperhatikan hakhak masyarakat dalam mengakses ruangruangkota yang termasuk dalam kategori ruang publik, misal tamantaman kota, pantai atau tepiansungai, danau, secara CumaCuma dan Ahli juga menerangkan pada dasarnya seluruh garispantai itu harus dapat diakses oleh publik kecuali bila berkaitan dengan bangunanbangunanyang termasuk dalam kategori bangunan khusus misalnya instalasi militer, reactor nuklir