Dan juga Tergugat membantah masa kerja yangdisampaikan oleh Para Penggugat dalam gugatannya tersebut.Bahwa Tergugat menolak secara tegas dalil Para Penggugat dalam poin 14gugatannya, karena tidak sesuai dengan patron tuntutan dari PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial yang diatur di dalam UndangUndang No. 13Tahun 2003 dan UndangUndang No. 2 Tahun 2004.

Polapemahaman seperti inilah yang selanjutnya menjadi patron bagi majelis hakimdalam mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat untuk bercerai denganTergugat.Menimbang, bahwa perselisihan dalam rumah tangga dapat dipahamisebagai suatu kondisi atau Suasana tidak sehaluan antara suami dengan isterikarena adanya perbedaan pendapat dan sikap yang menyebabkan disharmonidalam kehidupan rumah tangga.

Dalam sengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, makaanak adalah pihak yang paling lemah, sehingga dalam penyelesaiansengketa tersebut kepentingannya harus menjadi prioritas utama.Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingananak sebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa tentang anaktersebut, selanjutnya menjadi patron yuridis bagi Majelis Hakim dalammempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar(rechtellijkegronden) gugatan Penggugat, yaitu Pasal 105 huruf

/PID/20 1 8/PT.SMR(2) hukum otonom, yaitu hukum sebagai suatu pranata yang mampumenetralisasikan represi dan melindungi integritas hukum itu sendiri;dan (3) hukum responsif, yaitu hukum sebagai suatu sarana responterhadap ketentuanketentuan sosial dan aspirasiaspirasi masyarakat.Bahwa karakteristik hukum yang menindas, yaitu patron yang terdapatpada masyarakat yang masih berada pada tahap pembentukan suatutatanan politik tertentu (in the formative stages of political society).Produk hukum represif

PATRON JAFAR, Pekerjaan Penggarap, bertempat tinggal di Desa Molingkapoto,Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara ;7.

No. 1876 K/Pid.Sus/2017 Obat luka/anti Kg 2.000.000 150.000 7,50 20.000 217.000 32.500 2.400.000bakteriKapal fiber Unit 52.250.000 2.612.500 5,00 2.000.000 5.780.000 860.000 63.500.000glassMotor tempel Unit 15.300.000 1.530.000 10,00 300.000 1.700.000 250.000 19.000.000 Bahwa selanjutnya, panitia pengadaan mengumumkan pelelanganoO ON Patron =Pengadaan Keramba Jaring Apung (KJA) atas Pembangunan EtalaseKelautan dan Perikanan dengan pagu dana sebesar Rp2.000.000.000,00(dua miliar rupiah) melalui Koran

jika = yang menghilangkan itu disuruhmengembalikan sudah tidak mungkin karena memang sudahtidak ada lagi.Yang dimaksud barang keperluan perang adalah meliputiseluruh barang barang bukan hanya barangbarang yang besarsaja sampai yang bukan untuk perorangan termasuk dalampengertian seperti meriam, tank, alatalat besar zeni, kendaraan,pesawat terbang, kapal laut, kapal selam dan lain sebagainyaakan tetapi juga barangbarang yang sifatnya sepele sepertitelepon, kabel telepon, pembungkus, layar perahu, patron

untukmembayar uang dwangsom serta menyatakan putusan dalam perkaraini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum verzet,banding maupun kasasi dengan ini secara tegas Tergugat menolaknya;Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena setelah melihat alurdari sengketa perkara a quo tidak terpenuhinya syaratsyarat formilsuatu surat gugat, seharusnya Camat, Kecamatan Tambang sertaKepala Desa Tarai Bangun harus diikutkan para pihak sebagaiTergugat atau Turut Tergugat, Jika tidak mengikuti patron

masing masing dibawahsumpah ,serta Bukti Tl sampai dengan Bukti T 31 dan paraTergugat tidak mengajukan saksi ,serta Bukti Bukti yang diajuakanTergugat Il yaitu berupa TTI 1 sampai dengan TIIIl dn TIl dalam perkaraini tidak mengajukan saksi seta Bukti yang diajukan Tergugat Ill berupaTIlll sampai dengan TII12 dan Buktibukti yang diajukan Tergugat Vyaitu. berupa Bukti TS dan Tergugat V tidak ada mengajukan saksidalam perkara ini , maka Majelis Hakim Pengadilan NegeriPematangsiantar telah membuat PATRON

Bahwa patron yang harus dipatuhi oleh hukum acara perdata khususnyauntuk membuktikan adanya kerugian dalam Pasal 1365 KUH Perdata,siapa yang mendalilkan harus membuktikan kebenarannya, oleh karena itupula, quod non hal mana ditolak, semua kerugian yang didalikan harusdibuktikan pula oleh Penggugat Konpensi tidak hanya didasari padateknis sampling yang hanya dilakukan terhadap kondisi + 30%.63.Bahwa lebih parah lagi, perhitungan kerugian dengan teknik samplingterhadap + 30% tadi dipergunakan untuk

Konyolnyagugatan yang tidak mengikuti patron ini dianggap sebagai gugatan yang cacat.7 Agar permalahan ini nampak lebih jelas, Bpk.

Gani, MM (Sekda Kota Langsa) padatanggal 15 Agustus 2006;Berhubung Tergugat II Intervensi merupakan satuan pemerintahdaerah di Republik Indonesia dan mengingat bahwa tanah yangdimohonkan merupakan tanah negara, maka dari sudut pandangsubjek dan objek hak, permohonan hak pakai tersebut dapatdibenarkan berdasarkan patron yang ditentukan Pasal 39 huruf cJuncto Pasal 41 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai AtasTanah (PP 40/1996);Menindaklanjuti

UU RI Nomor : 8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan, dan segalaketentuan perundang undangan lainnya yang berkaitan dengan kelengkapan dokumen dokumen yang harus diserahkan kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Niaga yangdituju, berlaku telah menjadi patron untuk Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, akan tetapidiberlakukan juga pada Pengadilan Niaga lainnya di seluruh wilayah hukum PengadilanNiaga di Indonesia, maka sebelum mempertimbangkan essensi Permohonan Pernyataan PailitDebitor Bagi Diri Sendiri

Pembungkus, layar perahu, patron dan lainsebagainya.Yang dimaksud Barang Keperluan Perang lebih luaspengertiannya dari pengertian kedua yaitu perlengkapan perang,Bahkan perlengkapan perang ini termasuk dalam pengertiangolongan barang keperluan perang. barang tersebut dikaitkandengan kemampuan membawa dan ketentuan yang wajib dibawaoleh seorang prajurit misalnya senjata senjata perseorangan(pistol, garand,senapan, bren, granat tangan, amunisi dansebagainya termasuk juga meriam untuk satu regu, sedangkanperlengkapan

Dalamsengketa hak asuh anak antara ayah dan ibu, anak adalah pihak yang palinglemah, sehingga dalam penyelesaian sengketa tersebut kepentingan anakharus menjadi prioritas utama;Menimbang, bahwa norma umum mengenai peletakan kepentingan anaksebagai prioritas utama dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak tersebut,selanjutnya menjadi patron yuridis bagi majelis hakim dalammempertimbangkan penerapan ketentuan hukum yang menjadi dasar gugatanpenggugat, yaitu Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang

Karena pada prinsipnya pemimpin itu bukan digambarkan sepertiHalaman 61 dari 97 Halaman Putusan Nomor 164/G/2020/PTUNJKTpatron and client, patron dalam ilmu sosiologi memiliki Kekuasaan absolutyang tidak bisa dibantah karena semua ucapan itu dianggap hukum, namunhukum di Indonesia tidak menganutnya. Karena di dalam HukumAdministrasi bahwa semua yang terkait dalam organ memiliki kedudukan,serta mempunyai fungsi dan tugas masingmasing, yang secara kolegialmenjadi satu.

Praperadilan No. 9/Pid.Pra/2021/PN Kdimaka penyidikan tersebut dianggap sesuatu yang dilakukan secara terburuburu ; Bahwa Perbedaan tentang laporan dan pengaduan yakni laporan atauPelaporan dapat diajukan terhadap segala perbuatan pidana,sedangkan pengaduan hanya mengenai kejahatan kejahatan, dimanaadanya pengaduan itu menjadi syarat ; Bahwa Patron terhadap proses penyelidikan dan penyidikan termuat dalamrumusan KUHAP pada pasal 1 ayat (2) dan (5).bahwa terhadap keterangan saksi baik Kuasa Pemohon

terdakwa / pembanding sebagai korban (kambing hitam) untuk mengelakdari pertanggungjawaban pidana terhadap diri mereka;Bahwa bisa majelis hakim pelajari dan lihat baik dalam media nasional ataulocal, media masa atau TV maupun internet dan bahkan pula majelis hakim sendirimungkin pernah mengadili perkara berkaitan dengan Anggota DPR RI/ DPRD Provmaupun DPRD Kabupaten / kota, yang mana pola anggota dewan adalah maumaunya / menjadi seorang yang dilayani dan selalu nomor satu, yang mana hal tersebutadalah patron

Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak, karena setelah melihat alur dari sengketaperkara a quo tidak terpenuhinya syaratsyarat formil suatu surat gugat, seharusnyaCamat, Kecamatan Tambang serta Kepala Desa Tarai Bangun harus diikutkan parapihak sebagai Tergugat atau Turut Tergugat, Jika tidak mengikuti patron im, makagugatan Penggugat dinilai sebagai gugatan yang cacat formil, sebab aparatpemerintah Camat dan Kepala Desa tersebut telah moelakukan tindakanadministratif berkaitan dengan perkara a quo

., sebagai Patron of Foundation dan Diena SoefianaS.