Ditemukan 150 data
141 — 48
adalah suatu penetapan tertulis, maka HakimPengadilan Tata Usaha Negara diberi wewenang untuk menetapakan suatuganti rugi terhadap instansi pemerintah;(Lihat Rosa Agustina dalam bukunya Perbuatan Melawan Hukum, PenerbitPasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003, halaman 208dan 209)Bahwa, oleh karena objek petitum yang diajukan oleh PENGGUGATmerupakan pembatalan Surat Keputusan (Beschikking) yang merupakanobjek sengketa Tata Usaha Negara, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4UndangUndang PIUN
65 — 34
Undangundang Nomor 51 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara (Undangundang PIUN) yang pokoknyamenyatakan bahwa gugatan hanya dapat diajukan dalam tenggang waktu 90(Sembilan puluh) hari sejak diumumkan dan diterima keputusan tersebut yangselengkapnya Penggugat kutip isi kKetentuannya sebagai berikut :Pasal 55 Undangundang PTUNGugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang wektu sembilan puluh hari terhitungsejak saat diterimanya atau diumumkannya
698 — 539
telah diperbaharui denganUndang Undang Nomor: 9 tahun 2004 yang terakhirdiperbaharui dengan Undang Undang Nomor: 51 tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor: 5tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara =;om Nyata nyata secara fakta hukum, Penggugat a quotelah menggunakan "syarat dasar bukum" yang sudahdiketahui Palsu) dalam pengajuan Gugatan a quo, olehkarenanya Gugatan Penggugat a quo tidak memenuhiPrasyarat mutlak berkaitan dengan "dasar hukum" dalammengajukan gugatan ke PIUN
52 — 12
Karsiti, seluas 3058 M2;
NOP : 32.19.040.014.021-0040.0, atas nama Rasini Warsa, seluas 1895 M2;
NOP : 32.19.040.014.020-0047.0, atas nama Sarmun Sekut, seluas 284 M2;
NOP : 32.19.040.014.021-0051.0, atas nama Abun, seluas 9417 M2;
NOP : 32.19.040.014.020-0063.0, atas nama Sodikin, seluas 360 M2;
NOP : 32.19.040.014.021-0070.0, atas nama Didi Piun
HENDRIK WIJAYA
Tergugat:
KEPALA BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN
258 — 155
Bahwa Penggugat a quo saat ini sedang dalam proses penyidikanTipikor, sehingga PIUN Makassar tidak berwenang menerima,memeriksa dan memutus perkara a quo ;Bahwa berdasarkan argumentasi yuridis di atas, obyek sengketa a quoadalah bagian dari rangkaian proses pidana yaitu bagian dari prosespenyidikan (Pro Justitia) yang dilaksanakan oleh Penyidik DitreskrimsusPolda Sulawesi Selatan, yang mana sesuai dengan kewenangan yangdimilikinya dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan sebagaimanadiatur dalam
1.TIHIM Bin AMAQ RIM
2.INAQ JAELANI Binti AMAQ DARWI
3.PIIN Alias INAQ PIUN Binti AMAQ PIIN
4.PIAH Alias INAQ MIS Binti AMAQ PIIN
Tergugat:
1.SUHNI Binti AMAQ SUHNI
2.SERIM ALIAS INAQ MUHRIM Binti AMAQ RIM
3.INAQ SARI Binti AMAQ PIIN
4.INAQ NUREHAN Binti LOQ UDIN
5.INAQ PAHRUDIN Binti LOQ UDIN
6.INAQ GINI Binti LOQ UDIN
7.INAQ HUSNI Binti LOQ UDIN
8.INAQ ERNA Binti LOQ UDIN
Turut Tergugat:
1.MURTIADI Alias AMAQ
84 — 0
Penggugat:
1.TIHIM Bin AMAQ RIM
2.INAQ JAELANI Binti AMAQ DARWI
3.PIIN Alias INAQ PIUN Binti AMAQ PIIN
4.PIAH Alias INAQ MIS Binti AMAQ PIIN
Tergugat:
1.SUHNI Binti AMAQ SUHNI
2.SERIM ALIAS INAQ MUHRIM Binti AMAQ RIM
3.INAQ SARI Binti AMAQ PIIN
4.INAQ NUREHAN Binti LOQ UDIN
5.INAQ PAHRUDIN Binti LOQ UDIN
6.INAQ GINI Binti LOQ UDIN
7.INAQ HUSNI Binti LOQ UDIN
8.INAQ ERNA Binti LOQ UDIN
Turut Tergugat:
1.MURTIADI Alias AMAQ
80 — 27
Ahli La Sina,SH.MH, dibawah sumpah yang pada pokoknyamenerangkan sebagaiDETIKUT = w= men win sin re i me ei ie in Bahwapasal 32 PP No.24 tahun 1997 tentangpendaftaran tanah, apabila sebidang tanah telahdidaftarkan atas nama seseorang, maka setelah jangkawaktu lima tahun seseorang yang merasa mempunyai haktidak dapat mengajukan keberatan ke Pengadilan; Bahwa gugatan di PIUN terhadap sertifikat dibatasijangka waktunya, apabila surat keputusan telah terbitlebih dari 90 hari, sh menurut hukum; Bahwa
67 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Masalah penurunan DP3 ini juga sedang digugat olehPenggugat di PIUN Makassar dengan Perkara Nomor:34/G/2013/P.TUN.Mks;Bahwa pada minggu terakhir Januari 2012 Penggugat kembali keMakassar untuk bertemu Rektor Universitas Hasanuddin.
127 — 52
Pidan bin Piun;Fotokopi Peta pembebasan PPOTT Tahun 1958;Fotokopi Peta Kelurahan Bambu Apus yang dikeluarkan oleh ZidamJaya/Jayakarta tahun 1986;Fotokopi Peta Tanah Tempat Penampungan Rakjat DesaTjidjantung DSK di Desa Tjeger DSK Ketjamatan Pasar Rebotanggal 17 September 1958;Fotokopi Peta Gambar Situasi Tanah kapling TNI AD di KelurahanBambu Apus Blok A buulan Oktober 1999;Hal 129 dari 171 Putusan Perdata No.144/Pdt.G/2016/PN Jkt Tim19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.Bukti T.I19 :Bukti T.120 :Bukti T
Turut Terbanding/Penggugat CVII : KERUSMEN SINAGA
Turut Terbanding/Penggugat CXXIV : PIUN USDA GIRSANG
Turut Terbanding/Penggugat XI : JAMIN HIDUP SIJABAT
Turut Terbanding/Penggugat CLXXXVIII : DENSI ROHANA SIHALOHO
Turut Terbanding/Penggugat LXXV : REDIN SINAGA
Turut Terbanding/Penggugat CLVI : WILSON GIRSANG
Turut Terbanding/Penggugat XLIII : ALEMMINA BANGUN
Turut Terbanding/Penggugat CLXXI : IKA SUSANTI GIRSANG
Turut Terbanding
297 — 100
Pembanding/Penggugat I : JORDANIUS GIRSANG
Turut Terbanding/Penggugat CVII : KERUSMEN SINAGA
Turut Terbanding/Penggugat CXXIV : PIUN USDA GIRSANG
Turut Terbanding/Penggugat XI : JAMIN HIDUP SIJABAT
Turut Terbanding/Penggugat CLXXXVIII : DENSI ROHANA SIHALOHO
Turut Terbanding/Penggugat LXXV : REDIN SINAGA
Turut Terbanding/Penggugat CLVI : WILSON GIRSANG
Turut Terbanding/Penggugat XLIII : ALEMMINA BANGUN
Turut Terbanding/Penggugat CLXXI : IKA SUSANTI GIRSANG
Turut Terbanding