Ditemukan 1756 data
SUGIANTI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SUMBAWA
Intervensi:
Tentara Nasional Indonesia ( T.N.I. )
77 — 43
KODIM 1607/Sbw.Dalam perkembangannya tanah tersebut terpecah menjadi 2 (dua) lokasikarena ada program pembangunan jalan raya (JI. Dr. Sutomo). Lokasipertama asrama dikenal dengan asrama lama dan lokasi kedua dulutanah kosong yang sekarang oleh Penggugat diklaim sebagai tanahobjek sengketa;Bahwa pada tahun 1962, Alm. Purn. TNI AD Markaban mengajukanpermohonan untuk menempati tanah kosong tersebut, atas ijin Dandim1607/Sbw Letkol Inf. Tatang memberi kebijakan kepada Alm. Purn.
PINGKAN W. I. GERUNGAN, SH., MH
Terdakwa:
1.ANDI BUNTA IBRAHIM
2.SYAHRUDDIN, S.Sos, M.Si
227 — 69
lokasi tanahtersebut, yang mana asal usul perolehan lokasi tanah tersebut PT.ARIYUSBERSINAR LESTARIJAYA telah beli berdasarkan Akta Jual belliNo.27/AJB/MGL/IV/2008 tanggal 24 April 2008 yang diperoleh dari BAHARdengan dasar tanah adalah Persil 19 SI Kohir 1557 Cl luas 9.800 m2 ;Bahwa setelah itu pihak PT.ARIYUS BERSINAR LESTARIJAYA memohonuntuk penerbitan SHGB induk yaitu nomor : 21429/PandangBangkala, suratukur Nomor : 03964/Bangkala/2011 tanggal 01/02/2011, adalah gambarbagian tanah yang sudah terpecah
58 — 37
.111/PDT/2017/PT.BTNMenimbang, bahwa Turut Tergugat juga telah mengajukan Jawabannyatertanggal 22 Juni 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa pada prinsipnya kelurahan Ciputat Kecamatan Kota TangerangSelatan sudah menjalankan segala prosedur yang ditentukan olehPeraturan Daerah dan pada saat terjadi Sertifikasi tanah a quo / terpekaraKelurahan Ciputat Kecamatan Ciputat Kota Tangerang Selatan masihberada dalam wilayah Kabupaten Tangerang yang sejak tahun 2008sesuai dengan UU 51 tahun 2008 terpecah
54 — 25 — Berkekuatan Hukum Tetap
., yang semula selurunnya masuk pada KelurahanPapanggo, kini menjadi terpecah, sebagian (2,19 Ha) masuk pada KelurahanSunter Agung, pembatasnya, sebelah timur adalah kali buatan/ Jalan MetroKencana, dahulu pembatasnya adalah tanah 15 hektar milik Penggugat.
74 — 27
MinahasaBahwa berdasarkan Buku Tanah dan Surat Ukur Sertipikat Hak Milik objeksengketa (vide bukti T23, T24 = T IL Int1), lokasi bidang tanah objek sengketaberada di Desa Airmadidi Atas, dan yang mengeluarkan atau menerbitkan BukuTanah dan Surat Ukur dari Sertipikat Hak Milik objek sengketa tertera nama KepalaKantor Pertanahan Kabupaten Minahasa, dikarenakan pada saat diterbitkanSertipikat Hak Milik objek sengketa masih masuk wilayah Kabupaten Minahasa,namun setelah dimekarkan sekitar Tahun 20042005, terpecah
176 — 90
KpuKota017.433903/2013, tanggal 21 Mei 2013 tentangPenetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Walikota danWakil Walikota Bima Tahun 2013; Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerbitkan Keputusan KPUKota Bima Nomor : 40/Kpts/KpuKota017.433903/2013, tanggal 21Mei 2013 tentang Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan UmumWalikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2013 adalahperbuatan yang sewenangwenang yang telahmenimbulkan..... ke halaman 17menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap prosespemilukada dan terpecah
34 — 12
Bahwa dengan adanya pidana minimum khusus tersebut dikalangan praktisisendiri pendapatnya terpecah menjadi dua golongan di mana di satu sisiberpendapat jika sudah nyata tertulis pidana minimum khusus, maka demikepastian hukum tidak boleh disimpangi karena pidana minimum khusus sudahmerupakan kehendak pembentuk undangundang dan merupakan manifestasikehendak rakyat.
25 — 5
Penggugatdengan Tergugat sejalan dengan ketentuan Pasal 925 KUHPerdata danPasal 174 HIR tersebut diatas ;Menimbang bahwa antara Penggugat dan Tergugat telahsenyatanya berpisah tempat tidur (scheiding van tafel en bed) sejak Juni2012 atau 1 (satu) tahun yang lalu sampai saat ini, sebagai salah satubukti nyata dari akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat;Menimbang bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut diatasditemukan beberapa peristiwa/kejadian yang membuat ikatan pernikahanPenggugat dan Tergugat terpecah
14 — 6
Dalam hal ini Pemohonmengingatkan berhatihati dalam menuduh yang tidak berdasarkan faktayang ada disertakan buktibukti, karna bisa berdampak terhadapTermohon apabila Pemohon membawanya ke ranah hukum;Bahwa tidak benar Pemohon temperamental, ringantangan dan lainlain seperti yang disebutkan Termohon sudah pasti Pemohon tersangkutKDRT, justru malah sebaliknya Termohonlah yang pernah memukulli,mencakar Pemohon dalam pertengkaran yang terjadi sampai kaca mataPemohon jatuh dan terpecah bahkan bekas cakaran
103 — 21
SHM Nomor : 00196, tercatat atas nama Widi Satria Utama (Anak Tergugat1), seluas 556M2.Bahwa setelah Para Penggugat mengetahui SHM No 56 terpecah menjadi 4(empat) sertipikat setelah meninggalnya lbu ISTERI PEWARIS, ParaPenggugat berusaha bermusyawarah melalui jalur kekeluargaan kepadaPara Tergugat agar Sertipikat dan tanah tersebut dikembalikan dalamkeadaan semula, namun Para Tergugat tidak bersedia dan menolaknya.Bahwa dari penjelasan diatas sangat jelas bahwa dalil Tergugat sangat tidakHal. 61
71 — 64 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sebagai lampiran dan secara formil yuridisberarti hal ini menjadi pertimbangan di dalam putusannya, sedangkan perkaraini adalah terpecah menjadi 3 (tiga) perkara yaitu An. Terdakwa AfandyTandjaya, Terdakwa Ir. Anmad Supriadi dan Terdakwa Ir. Kosasih Abbas BinAbbas, sehingga jika putusan An.
31 — 11
initerbukti karena 21 (dua puluh satu) lembar cheque yang diberikan olehPENGGUGAT kepada TERGUGAT yang merupakan JAMINANPEMBAYARAN dengan total nilai pembayaran sebesar Rp.15.445.500.000, (lima belas miliar empat ratus empat puluh lima jutalima ratus ribu rupiah) semuanya tidak dapat diuangkan (dicairkan)oleh TERGUGAT sesuai dengan waktu jatuh temponya (bukti T5A s/dbukti T5U dan bukti T6, T7, T8 dan T9);5 Meskipun sertifikat bidang tanah yang terkena rencana jalan masukapartemen dan perumahan belum terpecah
267 — 74
Sertifikat Hak Milik Nomor : 1884/Margajaya dengan luas 49.850 Sedangkan luas tanah Hak Guna Usaha Nomor : 1 / Tenjolaya dengan luas249.350 (bukan 242.750 dalam gugatan) telah terpecah menjadi 5sertifikat yang telah diterbitkan dan diserahkan kepada pemiliknya yaitu :Sertifikat Hak Milik Nomor : 1883 / Margajaya ;Sertifikat Hak Milik Nomor : 1884 / Margajaya ;Sertifikat Hak Milik Nomor : 1885 / Margajaya ;Sertifikat Hak Milik Nomor : 1987 / Margajaya ;5.
FIRMANSYAH, SH
Terdakwa:
Yudi Fernando Pangaribuan
168 — 50
Seri N222501621295;
13. 1 (satu) buah Magazine;
14. 1 (satu) buah Tabung Peredam;
15. 6 (enam) butir peluru;
16. 1 (satu) proyektil yang telah terpecah menjadi 3 (tiga) bagian;
17. 2 (dua) buah kotak bertuliskan Bae Soju;
18. 1 (satu) buah kotak bertuliskan Bir Bintang;
19. 1 (satu) unit Handphone
95 — 90
(8 are) dan terpecah menjadidua bagian antara lain:10.7.1 Bagian pertama dengan luas sekitar 2.000 M? (20 are) denganbatasbatas sebagai berikut :Sebelah Utara : Kali/Tanah sawah Pecatu ;Sebelah Selatan : Jalan Raya Cut Nyakdin ;Sebelah Timur : Jalan Raya Cut Nyakdin ;Sebelah Barat : Jalan Pancor sekarteja ;10.7.2 Bagian kedua dengan luas sekitar 200 M?
172 — 170
Pada tahun 2021 tanah dengan NOP itu terpecah luasnya danbukan lagi atas nama Siti Sarah, karena kemungkinan sudah dibagibag!luasnya dan ada NOP nya masingmasing. Bahwa untuk NOP atas nama A.
Pada tahun 2021tanah dengan NOP itu terpecah luasnya dan bukan lagi atas nama SitiSarah, karena kemungkinan sudah dibagibagi luasnya dan ada NOP nyamasingmasing. Bahwa untuk NOP atas nama A.
64 — 47
Bahwa pekerjaan pengadaan APILL pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahunanggaran 2012 dengan dana sebesar Rp.567.843.650, yang terpecah menjadi 7kegiatan dan dengan Surat Perintah Kerja yang tidak sesuai fakta, adalah tidak dapatdibenarkan karena tidak mendasarkan pada pasal 24 Peraturan Presiden RI. nomor 54tahun 2010, Bahwa pelaksanaan pekerjaan traffic light pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahunanggaran 2012, tidak dapat dilakukan dengan cara pemecahan paket, karena jenis dansifatnya yang sama,
Ade Kristiawan, ST.M.Eng. menerangkan terhadap pekerjaanAPILL yang dilaksanakan oleh Dishubkominfo Kota Pasuruan tahun anggaran 2012 dengansumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Keselamatan Transportasi Darat, harusdilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden RI. nomor 54 tahun 2010 beserta perubahannya,Hal. 109 dari 177 Putusan Akhir No : 207/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Sby.pekerjaan pengadaan APILL pada Dishubkominfo Kota Pasuruan tahun anggaran 2012 dengandana sebesar Rp.567.843.650, yang terpecah
57 — 34 — Berkekuatan Hukum Tetap
oleh Penggugat dan telah mendapat SIPPT Nomor 5773/IX/1983dari Gubernur DKI JAYA dan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor183/HGB/DA/87 tanggal 23 Mei 1987 dan Nomor 184/HGB/DA/87 tanggal23 Mei 1987;Bahwa pada saat Tergugat mengurus pensertifikatan tanah sengketa yangmerupakan tanah hasil pembebasan dari Penggugat, Kelurahan SunterAgung mengalami perubahan/perluasan wilayah, sehingga tanah Negarabekas Eigendom Nomor 5599seb. yang semula seluruhnya masuk padaKelurahan Papanggo, kini menjadi terpecah
126 — 18
berbagai upaya hukum,biaya Penasehat Hukum untuk perkara di PTUN Pontianak, di PT.TUN Jakarta, diMahkamah Agung RI, di Pengadilan Negeri Sintang, di POLDA KalimantanBarat, laporan kepada Kejaksaan Agung, laporan kepada Jaksa Agung MudaBidang Pengawasan RI, laporan kepada Komisi Kejaksaan RI, Peradilan AdatDayak dan lainlainnya sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliyar rupiah), dankerugian immaterial karena konsentrasi pikiran Para Penggugat Rekonvensi dalamusaha memperjuangkan tanah hak miliknya jadi terpecah
102 — 137
Sudah menguasai lahannyamasing masing dan sebagian sudah ada yang menjual nya.Halaman 45 dari 84 halaman Putusan Nomor 1672/Pdt.G/2019/PA.Kis26.Kami harap bapakhakim yang mulia dapat mempertimbangkannya atasgugatan yang hanya membuat keluarga kami rebut dan terpecah belahakibat dari gugatan dari seorang cucu yang sudah mendapatkanbagiannya.Kami siap menghadirkan saksisaksi.27.Objek perkara tidak ada yang dikuasai tergugat/di kuasai masingmasingpihak.28.Kami memohon Bapak Hakim Yang Mulia dapat menolak