Ditemukan 1873 data
1.AYUB GULICK SIHOTANG
2.ROIDA ERIKA SULASMI SIHOTANG
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SAMARINDA
Intervensi:
SITI MANUR SIMBOLON
263 — 795
Bahwa cacat administrasi yang dilakukan Tergugat sesuai dengan pasal107 tersebut adalah (a) Kesalahan prosedur, (b) Kesalahan penerapanperaturan perundang undangan dan (g) terdapat tumpang tindin hakatas tanah.8. Bahwa cacat administrasi yang dilakukan oleh Tergugat dalam kasus aquo disamping poin 7 Tergugat hanya menggunakan putusan perkaraperdata No.43/Pdt.G/2007/PN.Smd Jo.
1.H. MANSURUDDIN
2.EFTA INDRA
Tergugat:
1.OSMAN HENDRA KURNIAWAN
2.HOTMIAN SITUMORANG
3.ENI KARTUS PASARIBU
4.SUPARMAN
5.H.T. KAMARUZAMAN
6.NOTARIS OYONG TARULIN, SH
7.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK, SH
8.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Gubernur Riau Cq. Bupati Pelalawan Cq. Camat PKl.Kerinci Cq. Kepala Kelurahan Pkl.Kerinci Barat
9.Pemerintah Republik Indonesia Cq.Kepala BPN Pusat Cq.Kepala BPN Provinsi Riau Cq. Kepala BPN Pelalawan
10.NOTARIS YANTER SIMANJUNTAK
303 — 300
Sertifikat ganda/tumpang tindih, sertifikat yang menguraikan satu bidangtanah yang sama, diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnyasaling tumpang tindin seluruh atau sebahagiannya.
Terbanding/Penggugat II : Handjoko Sastra.Liauw Tek Han
Terbanding/Penggugat III : Tjoannoto.Liauw Tek Tjoan
Terbanding/Penggugat I : Ibu Lily Sastra.Giok Lie,
Turut Terbanding/Tergugat IV : Agus Suharto,
Turut Terbanding/Tergugat II : Alm. Asep Dedi Hamdani Cq. Erik Noviansyah, Dion Noviansyah, Ranti Miranti, dan Bia Subagja
Turut Terbanding/Tergugat V : Rika Mustika,
Turut Terbanding/Tergugat III : Alm. Neneng Yeti Hamdani Cq. Tia Deriantina
69 — 43
permohonan tertulis kepada Kantor PertanahanKota Bogor untuk diadakan suatu pertemuan guna membahaspermasalahan sengketa tumpang tindih batasbatas tanah milik ParaTergugat Konvensi dengan tanah Para Penggugat Konvensi, dankemudian pada tanggal 10 Oktober pertemuan dimaksud digelar di KantorKantor Pertanahan Kota Bogor;Bahwa, berdasarkan surat Kantor Pertanahan Kota Bogor Nomor:2459/002 3271,100/IX/2016 tertanggal 30 September 2016 dilaksanakanmediasi sebagai tindak lanjut permohonan mediasi tumpang tindin
71 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
telahditerbitkan oleh Tergugat bukan atas nama Penggugat selaku pemiliksah bidang tanah pada Objek Sengketa a quo.Pasal 107 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional Nomor 9 Tahun 1999 Tata Cara Pemberian dan PembatalanHak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu mengenai cacathukum administratif yakni kKesalahan prosedur, kesalahan penerapanperaturan perundangundangan, kesalahan subjek hak, kesalahan objekhak, kesalahan jenis hak, kesalahan perhitungan luas, terdapattumpang tindin
1.Patimah Binti H.Muhammad
2.Marali, SH Bin H Sabeni
3.Mardani, S Ag Bin H Sabeni
4.M Sibli Bin H Sabeni
5.Abdul Holik Bin H Sabeni
6.M Rusli Bin H Sabeni,
7.Koswati ,SE Binti H Sabeni
Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat
2.KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
3. Rudy Karnadi
426 — 566
Asas kepastian hukum :Bahwa tindakan tergugat yang telah menerbitkan obyek sengketaaquo adalah merupakan tindakan yang tidak mencerminkan asaskepastian hukum karena obyek sengketa aquo adanya overlaaptumpang tindin antara bidang tanah milik Para Penggugat denganbidang tanah Sertifikat yang diterbitkan oleh Tergugat ;b.
170 — 98
data pendaftaran tanah menurut peraturan perundangundangan;(2) Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)antara lain:a. kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan/ataupendaftaran hak tanah;b. kesalanan prosedur dalam proses pendaftaran peralihan hakdan/atau sertipikat pengganti;c. kesalahan prosedur dalam proses pendaftaran penegasan dan/atau pengakuan hak atas tanah bekas milik adat;d. kesalahan prosedur dalam proses pengukuran, pemetaan dan/atau perhitungan uas; e. tumpang tindin
289 — 169
tanggal 4 Februari 2006,yang dibuat dihadapan Hafsan Hirwan, SH, Notaris berkedudukan di Selong,Lombok Timur (vide bukti P37);Bahwa terhadap Sertipikat Hak Milik Nomor 704/Desa Pemongkong tanggal 30Juli 2001, Seluas 15.200 M2 atas nama Lalu Sukirman, SH yang diterbitkanoleh Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timur yang dijadikan obyekpengikatan jual beli sebagaimana diuraikan dalam poin ke1 dan ke2, secarahukum berada dalam areal kawasan Hutan Sekaroh dan faktanya diakui olehPara pihak tumpang tindin
Wirariawan Lawer
Tergugat:
1.Nelly
2.Henri
3.Giok Bie
Turut Tergugat:
1.Kepala Kantor Pertanahan Kab. Kampar
2.Camat Tapung
3.Kepala Desa Karya Indah
4.Notaris/PPAT Rina Karlina, SH., M.Kn
5.Notaris/PPAT Nella Sasmelia, SH., M.Kn
115 — 53
Tarsono Uk : 400 MeterBarat berbatas dengan Jalan Riau Uk ; 50 MeterSehingga terbukti dimana tanah milik DJOHAN LAWER semulabersempadan sebelah Utara dengan Deliani yang menjualnya kepadaTergugat rekonvensi dan disebelan Selatan DJOHAN LAWERbersempadan dengan Drs.Tarsono yang menjualnya kepadaPenggugat dan II rekonvensi dan tanah Tergugat rekonvensi tidakberada diatas atau tumpang tindin dengan tanah milik Penggugat dan II rekonvensi ;c) Bahwa apabila diteliti bukti kKepemilikan dari Tergugat Rekonvensiyang
81 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
Kedua Belah pihak akan mengikuti semua peraturan perundanganyang berlaku dalam penyelesaian masalah ini;Bahwa Tergugat dan Tergugat Il secara sadar mengetahui bahwabelum ada penyelesaian yang baik terkait dengan permasalahantumpang tindin lahan antara Penggugat dengan Tergugat , akan tetapipada tanggal 7 November 2011, Tergugat kemudian tanpa alas haktelah melakukan perbuatan melawan hukum yakni dengan memasuki danmerusak perkebunan kelapa sawit milik Penggugat dengan caramematok areal/lahan milik
(KW010 APL 005/DU. 1576A) yang tumpang tindin dengan tanaman sawitPT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (SCHG).Pada hari Senin tanggal 18 April 2011, bertempat di area perkebunansawit PT. Sumber Cahaya Hasil Gemilang (GSCHG) dengan dihadiri oleh :o Anggota POLRES Belitung Timuro Dinas Pertambangan dan Energi Belitung Timuro PT. Timah (Persero) Tbk.o Dinas Pertanian dan Kehutanan Belitung Timuro Badan Pertanahan Nasional Belitung Timuro PT.
64 — 28
/atau membayarganti rugi harga tanah keseluruhan yang hargarryadidasarkan pada nilai harga tanah berdasarkan NILA JUAL OBJEK PAJAK(NJOP) yang berlaku pada saat pelaksanaan eksekusi.Bahwa karena Sertipikat HM (sisa), Nomor : 93/Grogol Udik, luas: 14.275m2 dan Sertipikat HM, Nomor : 1040/Grogol Selatan, luas : 14.325 m2memuat kekeliruan mengenai obyek tanahnya yang dimohonkan sertipikat,demikian pula dengan Sertipikat tanah HGB, Nomor: 3631/Grogol Selatan,luas :27.815 m2, yang ternyata bertumpang tindin
45 — 33 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa oleh karena itu, sebelum gugatan ini diajukan ke PengadilanTata Usaha Negara maka terlebih dahulu harus dibuktikan apakah telahterjadi tumpang tindin atau overlapping antara lIzin KuasaPertambangan dan Izin Lokasi Perkebunan Kelapa Sawit ;Hal. 25 dari 73 hal. Put.
72 — 28
Yahya Harahap, SH, Ruang Lingkup Permasalahan EKSEKUSIBidang Perdata, 1989, hal. 322) ; 26.Bahwa jika seandainya quod non benar, ada tanah sebagaimanaOT28.dimaksud PARA TERLAWAN I dalam Putusan Mahkamah Agung RIdalam tingkat Peninjauan Kembali No. 94 PK/Pdt/2004 tanggal 03Oktober 2007, jelas objek tanah tersebut berada di luar atau tidakmungkin bertumpang tindin dengan tanah yang dimaksud dalamsertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) No. 307, HGB No. 357, HGBNo. 397, HGB No. 449, HGB No. 590, HGB No. 591
223 — 30
Bahwa cara Saksi untuk mengetahui kalau surat yang akan ditanda tanganiselaku Ketua RT, tidak tumpang tindin dengan surat tanah lainnya yaitu Saksiterlebih dahulu kelapangan untuk mengetahui tanah yang diurus suratnya, belumpernah diterbitkan surat sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menerangkan bahwa Saksitidak mengetahui apakah Ketua RT sebelumnya pernah menandatangani surat tanahdiatas obyek perkara karena arsip suratsurat tanah berada di Kelurahan.
Bahwa Saksi pernah melihat bukti T.lll1, T.llk2, T.lI3, T.llk4 dan T.ll5 ketika surat tersebut, ditandatangani oleh Saksi Sulaiman.Bahwa cara Saksi Sulaiman untuk mengetahui kalau surat yang akan ditandatangani selaku Ketua RIT, tidak tumpang tindin dengan surat tanah lainnya yaituSaksi terlebih dahulu kelapangan untuk mengetahui tanah yang diurus suratnya,belum pernah diterbitkan surat sebelumnya;Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Sulaiman menerangkan bahwa SaksiSulaiman tidak mengetahui apakah
Terbanding/Jaksa Penuntut : MUHAMMAD ALI SH
128 — 98
Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasihalaman 78 dari 183 halaman Putusan Nomor 24/PID.SUS TPK/2015/PT.BJMmelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatberdamaipuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN
Angkasa Pura dan PanitiaPengadaan Tanah Kota Banjarbaru, yang prosesnya dilaksanakan olehterdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONI SADEWO selaku Tim Verifikasimelaksanakan verifikasi, sehingga terdakwa EKO WIDOWATI Binti DJONISADEWO menyuruh agar berdamai dengan SAPLI SANJAYA, dandibuatlah Surat Perjanjian Perdamaian dan tanah milik sebanyak 43 (empatpuluh tiga) orang tersebut terjadi tumpang tindin dengan tanah milik SAPLISANJAYA Bin DARMAN EMBANG, untuk memperlancar pengurusannyaSAPLI SANJAYA Bin DARMAN
H.SYAHRIANI, M.Si Bin SYAHRAN selaku ketua Panitia Pembebasan Tanah(P2T) ;Bahwa setelah data tersebut diteliti oleh PT.Angkasa Pura (Persero) kantorcabang Bandara Syamsudin Noor Banjarmasin baik nama penerima,jumlahluas tanahnya, alas haknya,nama penerima,besaran uang yang akandibayarkan maka dilakukan pembayaran kepada warga Masayarakatdengan cara harus~ diterima yang berhak,menanda tanganikuitansi,menanda tangani surat pelepasan hak,dan difoto ;Bahwa warga masyarakat pemilik lahan yang tumpang tindin
Pembanding/Tergugat III : Winner Sianipar Diwakili Oleh : RAMOTI HANS, SH
Pembanding/Tergugat I : Rumondang Aritonang Diwakili Oleh : RAMOTI HANS, SH
Pembanding/Tergugat II : Binter Diwakili Oleh : RAMOTI HANS, SH
Terbanding/Penggugat : PT. Karya Graha Cemerlang
Terbanding/Turut Tergugat III : Kepala Kelurahan Karang Satria
Terbanding/Turut Tergugat I : Kepala Badan Pertanahan Nasional Bpn Kabupaten Bekasi
Terbanding/Turut Tergugat II : Camat Tambun Utara
Turut Terbanding/Tergugat VII : Hajjah Kimiyati
Turut Terbanding/Tergugat VI : Pr. Pindah Binti Lain
Turut Terbanding/Tergugat IV : Lince Gurning
59 — 30
Dalam PutusanPengadilan Negeri Bekasi Nomor: 491/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 7Halaman 32 dari 68 halaman Putusan Nomor 111/PDT/2020/PT.BDGAgustus 2019, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mencantumkanpertimbangan hukumnya dalam memberikan putusan sela.Bahwa setelah memeriksa materi gugatan melalui Hasil Pemeriksaan Setempattanggal 12 April 2019 dan bukti yang diajukan Para Pihak, Majelis HakimTingkat Pertama menemukan fakta hukum bahwa diatas Objek Sengketa terjaditumpah tindin kepemilikan antara
ALMAN NOVERI SH MH
Terdakwa:
ASISMAN BIN YURNI
127 — 72
Melakukan pembuatan regulasi hukum tentang pembuatandesa berkenaan dengan dana desa (DD) dan danaadministrasi desa (ADD);Bahwa dalam menggerakan desa agar desa dapat bangkkit secaraSDM (perangkatperangkat desa), Struktur organisasi pemerintahan,SDA, Potensipotensi yang ada di desa tersebut, sehinggga dapatmemajukan ekonomi desa tersebut;Bahwa Saksi jelaskan sinergintas ini yaitu mensosialisasikan agarbersinergi dan tidak ada tumpang tindin dalam pelaksanaannyadalam tingkat desa, Kecamatan dan Kabupaten
1.Zaenudin
2.Khisomudin
3.Amir Mahmudin
4.Taufiq Hidayatudin
5.Uun Hindun Hidayati
6.Ngasifudin
7.Malik Tamyiz
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap
Intervensi:
Akhmad Sahudin dan Ikhsanudin
349 — 268
Bahwa dengan masih adanya perbantahan mengenai kepemilikandan atau masih terdapatnya tumpang tindin kepemilikan ataspenguasaan tanah maka walaupun gugatan Para Penggugatmempermasalahkan keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dalamhal ini Sertifikat Hak Milik Nomor : 00898 / Desa Karangpakis namunpada dasarnya yang menjadi titik tolak permasalahan dalam gugatanini adalah menyangkut sengketa kepemilikan tanah antara ParaPenggugat dengan Pemegang Hak dari Keputusan Tata UsahaNegara atas obyek sengketa
141 — 100 — Berkekuatan Hukum Tetap
Gugatan Kabur (obscuur libel)Gugatan dari Para Penggugat adalah tidak jelas (obscuur libel), hal initerbukti dari:1.Bahwa gugatan dari Para Penggugat yang mendalilkan bidangbidangtanah yang merupakan objek perkara milik Para Penggugat beradadidalam/tumpang tindin dengan Hak Pengelolaan (HPL) atas namaTergugat yang diterbitkan berdasarkan Peta Pendaftaran HakPengelolaan (HPL) Nomor 34 Tahun 2001 dan Nomor 36 Tahun 2001,hal ini membuktikan bahwa Para Penggugat tidak mengetahui denganpasti dimana letak
TermohonKasasi/Para Pembanding/Para Penggugat);d) Saksi Khairudullah tidak dapat menunjukkan batasbatas fisik daritanah yang diklaim milik para Termohon Kasasi/Para Penggugat,salah dalam menunjukkan tandatanda batas lokasi tanah, tidakdapat menunjukkan seluruh tanah yang diklaim milik Para Termohonkasasi/Para Penggugat, dari sebanyak 118 (seratus delapan belas)bidang Tanah yang diklaim hanya dapat ditunjukan sebanyak 107(seratus tujuh) bidang tanah, serta tidak mengetahui tanahtanahtersebut tumpang tindin
Tergugat (PT Pelindo II), karena faktanyaPara Termohon Kasasi/Para Terbanding/Para Penggugat tidak pernahmenguasai dan/atau mengerjakan sendiri tanahnya apalagi mengetahuilokasi tanahnya, jelas sama sekali tidak tahu;Bahwa Pemohon Kasasi/Turut Terbanding/Tergugat Il berkeberatan jugaterhadap pertimbangan dan kesimpulan Putusan Pengadilan Tinggi Jakartayang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara alinea keempatdan alinea kelima halaman 213 yang pada pokoknya menyatakan bahwaadanya tumpang tindin
95 — 68 — Berkekuatan Hukum Tetap
Terdapat kelalaian Judex Facti karena sudah terbukti apabila MajelisHakim Tingkat Pertama telah "menciptakan penemuan hukum yangtumpang tindin konstruksi hukumnya" padahal sudah jelas apabilaeksepsi obscuur libel c.q. mencampuradukkan gugatan wanprestasidengan gugatan perbuatan melawan hukum adalah syarat formiildalam pembuatan gugatan dan tidak dapat disatukanpertimbangannya dalam pokok perkara karena pertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama membiaskan permasalahan dan tidak sesuaidengan hukum
1.IRWAN SAFRIZAL
2.DRA. NURLINA SYAFIDIN
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PALEMBANG
Intervensi:
PT. FOSSA BARA INDONESIA DIWAKILI OLEH KAHAR CUA
483 — 227
(lima ribu seratus duabelas empat meter persegi) sebagaimana diterangkan dalam SHMNo. 00039 Desa Tanjung Baru tanggal. 20 Juni 2019 SU No.62/TANJUNG BARU/2019 tanggal. 20 Juni 2019;sedangkan selebihnya tidak dapat diberikan dan dilakukan pendaftaranhak atas tanah dikarenakan sisa bidang tanah yang diimohonkan olehPara Penggugat terindikasi tumpang tindin dengan bidang tanah NIB01430 Kel. Keramasan Kec.