Putusan Nomor 1222/B/PK/PJK/2016 54.432.840,00 namun dicatat oleh Terbandingsebesar Rp.84.432.840,00 sehinggamenimbulkan kelebihan catat nilai penerimaanpiutang dagang sebesar Rp 30.000.000,00 Jumlah Pengurang nilai peredaran usaha (include PPN) (3.016.756.317)Nilai peredaran usaha Tahun 2004 yangbenar (including PPN) 382.127.405.677Nilai peredaran usaha Tahun 2004 yang benar 29.206.732.433(DPP)Nilai peredaran usaha Tahun 2004 menurutSPT 29.198.259.164Kekurangan lapor nilai peredaran usaha 8.473.269

PJK/2015 bahwa Terbanding berpendapat bahwa terdapat hubungan istimewa antaraPemohon Banding dengan BP Amoco Chemical Indonesia Ltd, Mitsui ChemicalInc dan Mitsui & Co, Ltd melalui hubungan kepemilikan, oleh karena itu,berdasarkan Pasal 18 ayat (38) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yang menyebutkan bahwa:"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnyapenghasilan dan pengurang

Kembali berpendapat terdapat hubungan istimewa antaraPemohon Peninjauan Kembali dan para penjual PX tersebut melalui hubungankepemilikan dan menurut Termohon Peninjauan Kembali sesuai dengan Pasal18 ayat (3) UndangUndang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilansebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 10 Tahun 1994 danUndangUndang No. 17 Tahun 2000 (UndangUndang Pajak Penghasilan),Termohon Peninjauan Kembali (Direktur Jenderal Pajak) berwenang untukmenentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurang

hubungan istimewa;bahwa Terbanding berpendapat terdapat hubungan istimewa antaraPemohon Banding dengan penjual PX yaitu BP Amoco ChemicalIndonesia Ltd, Mitsui Chemical Inc dan Mitsui & Co, Ltd melalui hubungankepemilikan bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (8) UndangUndang Nomor7 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan yangmenyebutkan bahwa:"Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnyapenghasilan dan pengurang

ditandatangani pada tanggal 7 November 1995, bahwa padaangka 5 perjanjian a quo disebutkan bahwa harga paraxylene ditentukanberdasarkan USCP (United States Contract Price) pada saat paraxylene aquo dimuat di kapal untuk setiap pengiriman kepada pembeli denganditambah atau dikurangi dengan alpha yang ditentukan setiap periode 6(enam) bulan;bahwa harga USCP a quo adalah harga paraxylene per ton termasukbiaya pengapalan bahwa alpha adalah faktor tunggal dari hargaparaxylene yang digunakan sebagai penambah atau pengurang

terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributoryang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yangjumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

bukti (P6)berupa : Putusan Perkara Nomor : 309/PDT.PLW/2014/PN.SMG, surat bukti(T3) berupa : Sertipikat Hak Milik Nomor : 4014, atas nama Purnomo,surat bukti (T7) berupa :Permohonan Angkat Sita Nomor :05/DSMADV/P/V1/2015, tanggal 10 Juni 2015 yag diajukan oleh Tergugat(Purnomo) ;Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor14/15/PBI/2012 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum pada BAB VPenyusuhan Penghapusan Aset Dan Cadangan Kerugian Penurunan Nilaipada paragraf 2 Agunan sebagai Pengurang

PPA didalam : Pasal 43Agunan yang dapat diperhitungkan sebagai pengurang' dalamperhitungan PPA ditetapkan sebagai berikut :a.

adalah induknya sesuai dengan penjelasanBahwa layanan jasa tersebut adalah dalam rangka pengelolaaninformasi untuk keperluan pembuatan Laporan Keuangan gunakepentingan kontrol perusahaan;.Bahwa skema ini termasuk dalam pengertian share holder activitydimana sesuai S153/PJ.4/2010 Ditujukan untuk kepentinganpemegang saham atau pihak lain dalam kelompok usaha Wajib PajakHalaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 154 B/PK/PJK/2015(shareholder activity), sehingga biaya ini tidak dapat dikurangkansebagai pengurang

Asuka BahariNusantara adalah Independent Marine Surveyors yang ditunjuk olehPemohon Kasasi/Tergugat bertugas secara independen/objektif untukmencari fakta/facts finding yang menyebabkan terjadi kecelakaankapal;Dalam amar putusannya Judex Facti tingkat banding menyatakanPemohon Kasasi/Tergugat/Penanggung membayar secara penuhRp28.000.000.000,00 (dua puluh delapan milyar Rupiah) sementaraketentuan Polis Marine Hull Nomor 203.501.200.10.00005 adadeductible/resiko sendiri sebagai faktor pengurang nilai

Pemohon Banding sampaikan dalam surat ini dan menetapkankembali pajak yang terhutang sebagai berikut : Jumlah MenurutNo Uraian SPT SKP/Keputusan PermohonanKeberatan KeberatanRp Rp Rp1 Peredaran Usaha 479.000.000 479.000.000 479.000.0002 Harga Pokok Penjualan 2.175.226.554 2.051.663.815 2.158.374.6353 Laba Bruto (1.696.226.554) (1.572.663.815) (1.679.374.635)4 Penghasilan Bruto dari Luar 2.320.316.256 4.648.187.757 2.321.415.506Usaha5 Jumlah Penghasilan Bruto 624.089.702 3.075.523.942 642.040.8716 Pengurang

antara lain berbunyi sebagai berikut :Halaman 60 Alinea ke5, ke6,ke7 dan ke8:Bahwa atas biaya gaji, upah, bonus, Terbanding melakukankoreksi sebesar Rp. 353. 672.753,00 tetapi alasan yang adahanya menyangkut koreksi sebesar Rp.21.6340.170,00, Majelisberpendapat pengeluaran tersebut dapat dikurangkan sebagaipengurang penghasilan bruto karena sebesar Rp. 139.840.170,00merupakan tunjangan pajak sedang sebesar Rp. 76.500.000,00merupakan THR kepada karyawan oleh karenanya keduapengeluaran itu. merupakan pengurang

Bahwa nilai kewajiban pembayaran Penggugat Rekonpensi kepadaTergugat Rekonpensi dan beberapa faktor pengurang kewajibanPenggugat Rekonpensi kepada Tergugat Rekonpensi adalah sebagai berikut:No.

FAKTOR PENGURANG NILAI DALAM RUPIAH1 Koreksi Audit 9.449.983.1212 Saldo Rekening Giro 15 Januari 393.736.89220193 Lelang Tanah Sentul 2.684.385.0004 Lelang Ruang Kantor 7.790.000.000TOTAL 20.318.277.013 Dengan demikian perhitungan sisa kewajiban Penggugat Rekonpensiadalah:Kewajiban Berdasarkan Putusan Faktor Pengurang = TOTALPengadilan Negeri Jakarta SelatanJo.

tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

1. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir
2. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir

terjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributoryang jumlahnya besar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehinggamengakibatkan keuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar43,6% dari realisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres54 tahun 2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overheadyang dianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

tersebutterjadi karena terdapat pemberian Diskon dari distributor yang jumlahnyabesar yaitu sekitar 40% (empat puluh persen) sehingga mengakibatkankeuntungan yang diterima oleh PT.DMSU mencapai sekitar 43,6% darirealisasi pembayaran yang diterima PT.DMSU padahal Perpres 54 tahun2010 Lampiran Il menyatakan keuntungan dan biaya overhead yangdianggap wajar bagi penyedia maksimal 15% (lima belas persen) tidaktermasuk pajak, sedangkan Diskon yang diberikan oleh Penjual kepadapembelinya juga merupakan komponen pengurang

Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.Cabang Pembantu Lewoleba sebagai berikut :Poin d, Apabila terdapat tunggakan angsuran dalam jangka waktu 3,5(tiga setengah) tahun sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,maka isi kesepakatan ini menjadi berakhir/oatal (termasuk keringananyang telah diberikan) dan kembali pada perjanjian kredit sebelumnya.Apabila kesepakatan penyelesaian damai ini menjadi batal makaangsuran yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA (PENGGUGAT)akan diperhitungkan sebagai pengurang

Koreksi Positif atas Pengurang Penghasilan Bruto sebesar Rp.5.870.000,00;Bahwa Pemohon Banding setuju dengan Terbanding dengan dilakukan KoreksiPositif atas biaya representasi yang tidak didukung daftar nominatif;3 Koreksi Negatif atas Penghasilan Yang Telah dikenakan Pajak PenghasilanFinal sebesar Rp. 213.096.883,00;Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan Koreksi Terbanding atasPenghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Final, karena pendapatantersebut adalah berupa bunga jasa giro bank

RepublikIndonesia, menentukan sebagai berikut : Kerugian negara jika terdapatkekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pastijumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengajamaupun Ialai.Bahwa panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapatdikategorikan ataupundianggap sebagai suatu kerugian negara karenakenyataan dan fakta hukum sebagai temuan BPK besar dan jumlah uangtersebut tetap tercatat sebagai saldo (non tunai) pada Pos Bantuan danfaktanya memang tidak menjadi unsur pengurang

1 Pasal 1 ayat(3) menentukan : Kerugian Negara jika terdapat kekuarangan uang,surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagaiakibat akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalaiBahwa panjar dinas (pinjaman sementara) ini tidak dapat dikategorikanataupun dianggap sebagai suatu kerugian negara karena kenyataan danfakta hukum sesuai temuan BPK besar dan jumlah uang tersebut tetaptercatat sebagai saldo (non tunai) pada pos banduang dan faktanyamemang tidak menjadi unsur pengurang

dilakukan kepada pihakyang tidak memiliki hubungan istimewa;Bahwa berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa transaksi pembelian 8Management Agreement merupakan transaksi yang memiliki nilai ekonomisserta memenuhi kewajaran dan kelaziman dunia usaha, Oleh karenakepemilikan Management Agreement sebagai dasar bagi PTHI untukmemperoleh penghasilan berupa jasa pengelolaan manajemen hotel darijaringan hotel Hyatt di Indonesia, maka seharusnya biaya bunga sehubungandengan pembelian tersebut dapat dijadikan pengurang

7.1 dan 7.2 dari Subcontract Agreement yang meny:bahwa:"Contractor will reimburse Subcontractor for any expenses made which are deemed to be outSubcontractor's Scope as defined in clause 2.2. of the Subcontract Agreement";"The Reimbursement of expenses shall be at cost i.e. without any surcharge, interest or mark2) Peneliti Keberatan mengakui bahwa biaya transportation of rock telah sesuai dengan ketePasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 yang seharusnya bisa dikurasebagai biaya pengurang

disampaikanPemohon Banding sebagai lampiran pada Laporan SPT PPh Badan tahun2008, tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 28 ayat (3) dan (8) yangmenyatakan bahwa pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakandengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan ataukegiatan usaha yang sebenarnya agar dapat dihitung besarnya pajak yangterutang;bahwa atas hal ini Pemohon Banding berpendapat:bahwa pada dasarnya Peneliti mengakui bahwa biaya transportasi batumerupakan biaya yang dapat dikurangkan sebagai pengurang

Pemerintah Daerah Kabupaten KutaiKartanegara dan dijadikan pengurang uang pengganti.Bukti yang disampaikan bersamaan pada saat replik tanggal O1Nopember 2021, sebagai berikut:Halaman 48 dari 61 Putusan Nomor 14/PIDTPK/2021/PT SMR1)2)Fotocopy Surat dari Kepala Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu. Pemerintah daerah KutalKartanegara Nomor: B181/DPMPTSP/BID.III.3/473.03/02/2021,Perihal: Data PT.

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dandijadikan pengurang uang pengganti;Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan Penasehat HukumTerdakwa sebagaimana diuraikan diatas, Pengadilan Tinggi memertimbangkansebagai berikut:Bahwa terhadap keberatan pendapat ahli dari BPKP, karena Instansi yangberwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan negaraadalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang memiliki Kewenangankonstitusional.

Bahwa sesuai bukti tersebut ternyata tidak dapat dibuktikan bahwapembebanan/ pembayaran biaya tersebut memang layak menjadi bebanTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)yang dapatdijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto;19.

Lakukan analisis dengan seksamaperhitunganperhitungan yang berkenaandengan pengurang laba kotor misalnya:a. Beban bunga dengan besarnya hutangb. Biaya Leasing (angsuran + bunga)dengan jumlah penyusutanc.

Lakukan analisis dengan seksamaperhitunganperhitungan yang berkenaandengan pengurang laba kotor misalnya, :a. Beban bunga dengan besarnya hutangb. Biaya Leasing (angsuran + bunga)dengan jumlah penyusutanc.

Hal tersebut terjadi karena dalam penerbitan SuratPermintaan Pembayaran, Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana,PPN 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekening terdakwa(PT. Guhang Amanah Perdana).