Ditemukan 1645 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
sebagaimana
sebagainana
sebagaimnana
sebagaiinana
sebagairnanaã
sebagaiamana
Register : 08-04-2013 — Putus : 16-10-2013 — Upload : 09-10-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 41/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg. Tanggal 16 Oktober 2013 — H. RACHMAT DAKIM bin RAKMAN.
112 — 50
112 — 50
Uang tunai sebesar Rp. 482.668.000,00, (empat ratus delapan puluh dua jutaenam ratus enam puluh delapan ribu rupiah).245Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sahmenurut hukum dan ketika diperlihatkan di depan persidangan barang bukti tersebuttelah diakui oleh saksisaksi, ahli maupun terdakwa; Menirnbang, bahwa terhadap halhal yang relevan sebagairnana termuatdan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuatdalam putusan ini ; Menimbang
Unsur (( yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomianNegara"Menirnbang, bahwa dari rurnusan elernen ini diketahui tindak pidanakorupsi adalah delik formil dalam arti bahwa akibat dari perbuatan tersebut tidakperlu telah terjadi akan tetapi apabila perbuatan tersebut dapatlrnungkin merugikankeuangan Negara atau perekonomian Negara maka perbuatan pidana korupsi itu telahselesai dilakukan ;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum Undang UndangNomor 31 tahun 1999 sebagairnana telah diubah
Putus : 28-04-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2386 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 28 April 2014 — Dr. Ir. MADE ASTAWA RAI ;
110 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
110 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
2013Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor : 03/KEP/MPDT/V2006 tentang Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran,Pejabat Penandatanganan SPM, Pejabat Pembuat Komitmen danBendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2006 ; Bahwa diktum ketiga dari Kepmen No. 03 Tahun 2006 tersebutberbunyi : Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang diberiwewenang untuk menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM)dan Pejabat Pembuat Komitmen Tahun Anggaran 2006 padaKementerian Pembangunan Daerah Tertinggal sebagairnana
Putus : 14-08-2014 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN SURABAYA Nomor 586/Pdt.G/2013/PN.SBY Tanggal 14 Agustus 2014 — Tsang Fa Tai Dkk
melawan
Tegoeh Agoes Jatono Selamet ( Tjan Khwan Yang) Dkk
222 — 52
222 — 52
., hanya menggunakan Bahasa Indonesia, padahalPENGGUGAT 1, PENGGUGAT Il, PENGGUGAT IV danPENGGUGAT V berkewarganegaraan Republik Rakyat China,sebagairnana ditegaskan oleh PARA PENGGUGAT di halaman 1GUGATAN dan dikuatkan dengan lampiran paspor milikPENGGUGAT I, PENGGUGAT Il, PENGGUGAT IV danPENGGUGAT V~ yang terbitkan oleh Hongkong SpecialAdministrative Region People Republic Of China, kemudiandiserahkan oleh Rekan Muljo Hardijana, S.H., M.Hum. dihadapanYang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan
Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1800 K/Pid.Sus/2016 Tanggal 15 Nopember 2016 — SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.SI
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
., M.Si lebin tepat dan lebih adildipertirnbangkan selanjutnya sebagai perbuatan menyalahgunakankewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada Terdakwa karenajabatan atau kedudukan Terdakwa yang menguntungkan Terdakwa atau oranglain atau suatu korporasi sebagairnana yang diatur dan diancam pidana dalamPasal 3 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah denganUndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;Bahwa pertimbangan tersebut sama sekali tidak mempertimbangkansub unsur lainnya yaltu unsur memperkaya
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 19-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 115 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg Tanggal 8 April 2015 — AAN RUSAN, S.T
60 — 49
60 — 49
Rahfindo Cipta Engenering:e Bahwa proyek tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 September 2012 s/d 28 Desember2012 sebagairnana kontrak namun kami melakukan pekerjaan pengawasan hingga 28Januari 2013 dikarenakan ada keterlambatan pekerjaan dari kontraktor pelaksana;e Bahwa berdasarkan laporan dari Team Leader (Aan Rusan). pengerjaanproyek Pembangunan Area Terbuka Gelar Karya / Kreativitas Seni danBudaya Para Pemuda (Paket:GKKSB02) Lokasana di Kabupaten Ciamispada Dinas Pemukiman dan Perumahan Pemerintah
Register : 14-09-2017 — Putus : 21-02-2018 — Upload : 22-03-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 111/G/2017/PTUN.BDG Tanggal 21 Februari 2018 — Penggugat:
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
145 — 110
Ny Hanny Johanes
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bekasi
Intervensi:
PT MITRA BUMI ASRI PERKASA
145 — 110
Bekasi, Persil No.22, Blok Jalen, Kohir No.169,sebagairnana disebutkan dalam Surat Tanda TerimaSetoran (STTS) tertanggal 31 Desember 1993 yangdikeluarkan oleh Departemen Keuangan RI DirektoratJenderal Pajak Kantor Wilayah VIl DJP Jawa BaratKantor Pelayanan PBB Bekasi dan lampirannya(Fotocopy sesuai dengan aslinya).
Bekasi, PersilNo.53 dan 66, Blok lalen, Kohir No.299, Kelas 41 untuktahun 1997 sebagairnana disebutkan dalam SuratTanda Terima Setoran (STTS) tertanggal 31Oktober 1993 (Bukti Sesuai dengan aslinya).;Fotocopy Akta Jual Beli No.663/JM.15/V/1993tertanggal 22 Mei 1993 yang dibuat oleh Penggugatdan Achmad Naiha dihadapan Drs. H. Djalil Muchtar,selaku PPAT untuk Wilayah Kec. Tambun Utara (dahuluKec. Tambun) atas sebidang tanah seluas 15.500 M2yang terletak di Kampung Jalen, Desa Jejalen Jaya,Kec.
Register : 03-01-2019 — Putus : 14-04-2020 — Upload : 07-10-2020
Putusan PN MAKASSAR Nomor 2/Pdt.G/2019/PN Mks Tanggal 14 April 2020 — Penggugat melawan Tergugat
227 — 81
227 — 81
Bahwa Tergugat Intervensi 7 / Penggugat Asal tidak memiliki kapasitas,wewenang dan hak dalam mengajukan gugatan sebagairnana yangterdaftar dengan Register Nomor: 2/Pdt.G/2019/PN.Mks denganmengakuaku sebagai Pemilik dan menjadikan lahan garapan milikHal 100 Putusan Nomor 02/Pdt.G/2019/PN.Mks46.47.48.Penggugat Intervensi sebagal objek gugatan, oleh karenanya sangatberalasan hukum yang mulia majelis hakim untuk menyatakan menolakgugatan Hamzah Dg Muntu (penggugat asal/Tergugat Intervensi 7) atausetidaktidaknya
Putus : 06-02-2017 — Upload : 14-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3295 K/Pdt/2016 Tanggal 6 Februari 2017 — RIDUANSYAH, dkk vs. H. MOCHTAR BASRY IDIRIS, dkk
322 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
322 — 204 — Berkekuatan Hukum Tetap
kedua akta perubahantersebut diatur dalam Pasal 7 ayat 1 masingmasing akta, yangberbunyi sama:Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahanhak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yangmenerima pemindahan atau kuasanya yang sah;Asas Hukum: Lex Specialis Derogat Legi GeneraliBahwa jual beli saham sudah diatur dalam hukum yang khususyaitu Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroandan Pasal 60 ayat (1), yang berbunyi: saham merupakan bendabergerak dan memberikan hak sebagairnana
perubahan tersebutdiatur dalam Pasal 7 ayat (1) masingmasing akta, yang berbunyi sama:Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta pemindahanhak yang ditandatangani oleh yang memindahkan dan yangmenerima pemindahan atau kuasanya yang sah.Asas Hukum: Lex Specialis Derojat Legi General;Bahwa jual beli saham sudah diatur dalam hukum yang khusus yaituUndang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatasdan Pasal 60 ayat (1), yang berbunyi: saham merupakan bendabergerak dan memberikan hak sebagairnana
Register : 17-12-2012 — Putus : 24-05-2013 — Upload : 12-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 81/Pid.Sus/TPK/2012/PN.Bdg. Tanggal 24 Mei 2013 — -Dra. Hj. NONENG SITI KURAESIN, M.Si.
72 — 12
72 — 12
orang dirnaksud;Menirnbang, bahwa pengertian un sur "setiap orang" dalarn Pasal 3 adalah pelaku tindakpidana korupsi yang bersifat orang perseorangan yang memangku suatu jabatan ataukedudukan, berbeda dengan Pasal 2 ayat (1) yang bersi fat urn urn dan dengan unsur delik"secara melawan hukum" yang bersifat general;Menimbang, bahwa dengan dernikian unsur "setiap orang" yang termaktub dalamPasal 3 memiliki sifat kekhususan yang tidak terdapat didalarn Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor : 31 Tahun 1999 sebagairnana
Putus : 29-11-2016 — Upload : 02-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1555 K/Pdt/2016 Tanggal 29 Nopember 2016 — SANUSI WIRADINATA VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA cq KEPALA KEPOLISIAN DAERAH METRO JAYA cq DIREKTUR RESERSE KRIMINAL UMUM, cq KASUBDIT RENAKTA, DIRESKRIMUM POLDA METRO JAYA
221 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
221 — 142 — Berkekuatan Hukum Tetap
berikut ini: Pasal 95:(1) Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugiankarena ditangkap, ditahan, dituntut, dan diadili atau dikenakantindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang undang ataukarena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;(2) Tuntutan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya ataspenangkapan atau penahanan serta tindakan lain tanpa alas an yangberdasarkan undangundang atau karena kekeliruan mengenai orangatau hukum yang diterapkan sebagairnana
Putus : 01-12-2011 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1970 K/Pid.Sus/2011 Tanggal 1 Desember 2011 — Dr. SRI UMMIYATI HARTININGSIH, M.Pd
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
34 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Sehingga menerima ataupun mengeluarkan uang atas dasar PeraturanDaerah yang sah adalah suatu perbuatan yang sah dan tidak bertentangandengan hukum ;Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang tidak memahamikeberadaan PP Nomor 110 tahun 2000 yang menurut pertimbangannya telahdibatalkan oleh Mahkamah Agung RI sehingga tidak layak untuk dijadikan dasarpenyusunan anggaran sebagairnana yang telah di tetapkan dalam PeraturanDaerah Nomor 04 tahun 2003, dan telah disahkan pada tanggal 31 Desember2003 tersebut
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 14-03-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/201 Tanggal 16 Desember 2016 — SERTU ERISKA YUDHA ADITAMA
213 — 93
213 — 93
Surat Dakwaan Oditur Militer hanya dirumuskan secara umumtentang keikutsertaan itu berupa rumusan : bersamasama melakukan tindak pidana,tetapi tidak dispesifikasi atau diklasifikasi secara keseluruhan sampai sejauh manamereka dapat dikategorikan sebagai pelakupelaku yang "turut serta" atau "turut ambilbagian" (deelneming, take part in crime) sebagairnana diatur dalam Pasal 55 KUHP,mesti menguraikan rumusan Dakwaan secara terinci meliputi keselurunhan bentukpengambilan bagian tersebut.
Register : 22-08-2016 — Putus : 16-12-2016 — Upload : 30-01-2017
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 159-K/PM.II-09/AD/VIII/2016 Tanggal 16 Desember 2016 —
74 — 48
74 — 48
bagian" (deelneming, take part in crime) sebagairnana diatur dalam Pasal 55 KUHP,mesti menguraikan rumusan Dakwaan secara terinci meliputi kKeselurunan bentukpengambilan bagian tersebut. Pada kenyataannya Oditur Militer tidak menguraikansecara rinci mengenai pelakupelaku yang "turut serta" atau "turut ambil bagian"(deelneming, take part in crime) sebagaimana di atur dalam Pasal 55 KUHP.
Register : 17-11-2014 — Putus : 08-04-2015 — Upload : 03-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 113 /Pid.Sus/TPK/2014/PN.Bdg. Tanggal 8 April 2015 — RINI YULIANTHIE FATIMAH
78 — 28
78 — 28
Rahfindo CiptaEngenering:e Bahwa proyek tersebut dilaksanakan sejak tanggal 21 September 2012 s/d 28Desember 2012 sebagairnana kontrak namun kami melakukan pekerjaanpengawasan hingga 28 Januari 2013 dikarenakan ada keterlambatan pekerjaandari kontraktor pelaksana;e Bahwa berdasarkan laporan dari Team Leader (Aan Rusan).pengerjaan proyek Pembangunan Area Terbuka Gelar Karya /Kreativitas Seni dan Budaya Para Pemuda (Paket:GKKSB02)Lokasana di Kabupaten Ciamis pada Dinas Pemukiman danPerumahan Pemerintah
Putus : 06-10-2010 — Upload : 15-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1859 K/PID.SUS/2010 Tanggal 6 Oktober 2010 — ALEX ARWAM, Amd. K. Bank
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
50 — 31 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bank terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah "Secara berlanjut sebagai orang yangmelakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut scrta mclakukan"tindak pidana korupsi sebagairnana diatur dan diancam pidana pasal 2ayat (1) Jo. Pasal 18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPernberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan Undangundang Nomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 jo.
Putus : 17-12-2015 — Upload : 05-01-2016
Putusan PN PALU Nomor 251/Pid.Sus/2015/PN.Pal Tanggal 17 Desember 2015 —
623 — 246
623 — 246
sanksi pidana dijatuhkan terhadappemberi perinton atau pemimpin dalam tindak pidana tersebuttanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secarasendiri atau bersamasama.Bunyi Pasal 117 UUPPLH, sebagai berikut:Jika tuntutan pidana diajukan kepada pemberi perintah ataupemimpin tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116ayat (1) huruf b. ancaman pidana yar,g diajtuhkan berupa pidanapenjara dan denda diperberat dengan sepertiga.Bunyi Pasal 118 UUPPLH, sebagai berikut:Terhadap tindak pidana sebagairnana
Putus : 28-03-2012 — Upload : 02-08-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 PK/PID.SUS/2010 Tanggal 28 Maret 2012 — Drs. MOCH. MUCHARROR,MM
141 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
141 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
/Pid.B/2007/PN.Jr, Poin 1, menyebutkan :Menyatakan Terdakwa : Prasetyo Waluyo dan Terdakwa II: Drs.Muhammad Ali Mansyur , terbukti secara sah dan meyakinkanbersalah melakukan tindak pidana : KORUPSI SECARA BERSAMASAMA DAN BERLANJUT.Bahwa kemudian dalam pertirnbangan putusan PN Jember No. 787/Pid.B/2007/PN.Jr,(Pn6) halarnan 262, yang dibenarkan olehMahkarnah Agung RI dalam putusannya No. 1095 K /Pid.Sus /2008 ,sebagairnana telah diuraikan pada halarnan 52 poin 2 huruf b MernoriPK dirnaksud, menunjukkan
Register : 24-11-2015 — Putus : 09-01-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 223/Pdt.G/2015/PN Bwi Tanggal 9 Januari 2017 — Drs. WARIDJAN
lawan
SUGIHARTOYO, S.H, dkk
627 — 306
627 — 306
Menyatakan sah dan berlaku Perubahan Organ Pengurus PERPENAS17 Agustus 1945 Banyuwangi sebagairnana yang termuat dalam AkteNotaris Abdul Malik, Sarjana Hukum, Nomor: 09, tanggal 26 Oktober 2015;7. Menyatakan Dewan Pengurus PERPENAS 17 Agustus 1945 Banyuwangimasa bakti 20152020 berlaku sejak diterbitkannya Akte Notaris AbdulMalik, Sarjana Hukum, Nomor: 09, tanggal 26 Oktober 2015 Jo. KeputusanMenteri Hukurn dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU0000101.AH.01.03.
Putus : 11-03-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2274 K/Pid.Sus/2014 Tanggal 11 Maret 2015 — ARIFIN AHMAD
93 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
93 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
Hal ini akhirnya menyebabkanJudex Facti telah melakukan kekeliruankekeliruan (falacies) dalam mengambilkesimpulan yang secara langsung mengakibatkan dalam purusannya Judex Facti telahsalah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagairnana mestinya;Selain itu, ketika membaca pertimbanganpertimbangan Judex Facti yanginkonsisten dengan putusannya Pemohon Kasasi semakin berkeberatan karena terlihatjelas cara mengadili Judex Facti dalam Perkara ini tidak dilaksanakan menurutketentuan undangundang
Putus : 30-10-2013 — Upload : 03-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2510 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 30 Oktober 2013 — UNGGUL, S.Sos, M.Si
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
75 — 54 — Berkekuatan Hukum Tetap
Untuk melindungi kepentingan yang berhak atas ganti rugi, seorangpenerima kuasa hanya dapat menerima kuasa dan 1(satu) orangyang berhak atas ganti rugi ;Pasal 47 menyebutkan:1.Setelah menerima undangan sebagairnana dimaksud dalam Pasal 44ayat (2), pihak yang berhak atas ganti rugi tidak hadir, PanitiaPengadaan Tanah Kabupaten/Kota mengundang kembali pihaktersebut untuk menenima pembayaran ganti rugi pada waktu yangditetapkan ;.