(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana Kajian KebijakanKriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.

J. 1919, W. 10365berpendapat,antara lain sebagai berikut :"onrechmatig tidak lagi hanya berartiapa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengankewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentangan baik dengantata susila maupun kepatutan dalam pergaulan masyarakat."(Leden Marpaung,AsasTeoripraktik Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hal 44). Suatuperbuatan dikatakan melawan hukum apabila orang tersebut melanggarundangundang yang ditetapkan oleh hukum.

menyatakanbahwa pada tanggal 26 Juli telah dilahrkan NAOMI ANGELEESUWANDY anak perempuan dari suami istri LIE BUDIANTO Soewandidan LIM,SURJATI sesuai dengan persyaratan yang diperlukan untuk itusecara Adminisratief. telah dipenuhi olen Penggugat dan Tergugat.Dan Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah mengeluarkan PenetapanNo. 132/Pdt.P/2001/PN.Jkt.Ut. yang amarnya berbunyi sebagai berikut:"Memerintahkan Kepada Kantor Catatan Sipil di Jakarta Untukmendaftarkan kelahiran menurut Stbl. 1917 No. 130 Jo. 1919

sudah memenuhi syaratsecara Administratif.Bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Utara sudah seharusnyamenyatakan telah berkekuatan hukum Penetapan No.132/PDT.P/2001/PN.Jkr.Ut. tanggal 21 Maret tahun 2001 danmemutuskan bahwa NAOMI ANGELEE SUWANDY tersebut adalahbenar anak Penggugat lahir tanggal 26 Juli tahun 2000 adalah anakperempuan dari suami Istri LIEIBUDIANTO SOEWANDY dan LIMSURJATI sesual dengan Akta Kelahiran Nomor28/1st/PN/WNI/2001/2000 tentang kelahiran menurut Stbld 1917 No.130 Jo. 1919

bukan tanaman ;Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam Arresinya tanggal 31Januari 1919, NJ 1919 halaman 161 telah mengartikan secara tanpa hak danmelawan hukum sebagai meliputi tiaptiap perbuatan atau hal tidak berbuatyang bertentangan dengan undangundang, kesusilaan dan sikap seharihariyang diperlukan dalam lalu lintas masyarakat;Menimbang, bahwa didalam Undangundang No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika pada pasal 7 disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakanuntuk kepentingan pelayanan kesehatan

Petrus dan PaulusTemanggung, dan selanjutnya telah dicatat dalam Pencatatan Sipil WargaNegara Indonesia, Kutipan Akta Perkawinan Nomor 19/KC/9495;Dari daftar perkawinan menurut Stbld. 1917 Nomor 130 juncto 1919 Nomor 81 diKabupaten Temanggung pada tanggal 4 Oktober 1994, pukul 19.30 WIB (buktiP1);2.

Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah mendapatkarunia seorang anak lakilaki yang diberi nama: Malvin Kurniawan Yulianto,lahir pada tanggal 10 Juli 1995 di Surabaya, yang kemudian dibuatkan AktaKelahiran, Tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 504/C/CS/1995,menurut Stbld 1917 Nomor 130 juncto 1919 Nomor 81 di Kantor CatatanSipil Kabupaten Ujung Pandang pada tanggal 21 Agustus 1995 (bukti P2);.

(TeguhPrasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah, Politik Hukum Pidana KajianKebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasi, Yogyakarta, PustakaPelajar, 2005, hal 3132) Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N.J. 1919, W. 10365 berpendapat, antara lain sebagai berikut"Onrechmatig tidak lagi hanya berarti apa yang bertentangan denganhak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku,Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 219/Pid.B/2021/PN Mtrmelainkan juga apa yang bertentangan baik dengan tata

menjadi NAFISHAKHAIRITYA GUNAWANMenimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan halhal lainnya lagidalam permohonan ini selain mohon penetapan, dan selanjutnya untukmempersingkat uraian Penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimanatercantum dalam Berita Acara Persidangan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonanPemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas :Menimbang, bahwa pada akhimya Pemohon mohon PenetapanMenimbang, bahwa pasal 93 Stbl. 1917 No. 130 Jo Stbl. 1919

Memberi dispensasi kepada anak PEMOHON yang bernamaSYAHRUL RAMADHAN bin SURYONO untuk menikah denganseorang perempuan bernama NINUK SAFITRI binti SURATNO;3. .Membebankan biaya perkara menurut hukum;ATAUApabila Majlis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapbkan KuasaPemohon datang menghadap sendiri di persidangan;Bahwa Pemohon menyatakan mencabut perkaranya Nomor125/Pdt.P/1919/PA.PwrHalaman 3 dari 6 putusan Nomor 125/Pdt.P/2019/

berikut:Mengenai apa yang diartikan dengan onrechtmatig dalam Pasal 1365BW (1401 BW Ned.) pada tahun 1883 Hoge Raad menafsirkanonrechtmatig sebagai een daad of verzuim in strijd met des dadersrechtsplicht of inberuk makend op eens anders recht (berbuat atau tidakberbuat bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat ataumelanggar hak orang lain)(Sudikno Mertokusumo, Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah,(Yogyakarta: Maha Karya Pustaka, 2019, hal. 17).Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sejak tahun 1919

, diartikan secaraluas dimana perkataan melawan hukum bukan hanya untuk pelanggaranperundangundangan tertulis sematamata, melainkan juga melingkupiatas setiap pelanggaran terhadap kesusilaan atau kepantasan dalampergaulan hidup masyarakat;Menurut Munir Fuady, menyebutkan sebagai berikut:Lihat putusan Hoge Raad negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 dalamkasus Lindenbahum versus Cohen.

Dengan demikian, sejak tahun 1919,tindakan onrechmatige daad tidak dimaksudkan hanya sebagaionwetmatige daad saja. Sejak tahun 1919 tersebut, di negeri Belanda, dandemikian juga di Indonesia, perbuatan melawan hukum telah diartikanHalaman 5 dari 28 Putusan Perdata Gugatan Nomor 290/Pdt.G/2020/PN MIg15.16.secara luas, yakni mencakup salah satu dari perbuatanperbuatan sebagaiberikut:1. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain.2.

Terdakwa juga mencakar kearahleher dan tangan kanan korban menggunakan kuku tangan kanannya, selanjutnyaTerdakwa mengambil pasir dan kerikil/gragal yang ada dijalanan tersebut dandimasukkan ke dalam baju korban, tindakan Terdakwa berhenti setelah adaPetugas Patroli datang ;Bahwa antara korban dan Terdakwa terikat perkawinan yang sah dariKutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil KotaSurabaya Nomor : 545/WN/2007 20 Mei 2007 tanggal 20 Mei 2007 menurut Stbld1917 No. 130 JoS. 1919

tersebut di atas, telah melakukanpenganiayaan kepada suaminya, perobuatan mana dilakukan Terdakwa dengancara sebagai berikut :Bahwa pada waktu dan tempat seperti diuraikan dalam Dakwaan Kesatutersebut di atas, telah terjadi percekcokan/pertengkaran mulut antara Terdakwadengan saksi KORBAN yang merupakan suaminya yang syah sejak tahun 2007berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan SipilKota Surabaya Nomor : 545/WN/2007 tanggal 20 Mei 2007 menurut Stbld 1917No. 130 jo S. 1919

1. 22 (dua puluh dua) bungkus plastik klip masing-masing berisikan kristal warna putih (20 (dua puluh) bungkus plastic klip berat netto seluruhnya 18,2989 (satu delapan koma dua sdelapan sembilan) gram diberi nomor barang bukti 1917/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat netto 0,0595 (nol koma nol lima sembilan lima) diberi nomor barang bukti 1918/2023/OF, 1 (satu) bungkus plastic klip dengan berat netto 0,7322 (nol koma tujuh tiga dua dua) gram diberi nomor barang bukti 1919

/2023/OF, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories masih bersisa nomor barang bukti 1917/2023/OF berat netto seluruhnya 18,1880 ( satu delapan koma satu delapan delapan nol) gram, nomor barang bukti 1918/2023/OF berat netto 0,0539 (nol koma nol lima tiga Sembilan) gram, nomor barang bukti 1919/2023/OF berat netto 0,7188 (nol koma tujuh satu delapan delapan) gram.

Bahwa sejak dijatuhkannya Putusan Hoge Raad dalam perkaraLindenbaum vs Cohen pada tahun 1919, terdapat 5 kriteria perbuatanmelawan hukum, yaitu:I. Melanggar undangundang yang berlaku; atauil. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atauill. Melanggar hakhak subyektif orang lain; atauIV. Melanggar kaidah tata susila; atauV.

sebagaipelaku usaha, yaitu: Perbuatan Para Tergugat juga telah melanggar asas kepatutan,asas kehatihatian dan ketelitian untuk memperhatikan kepentinganPenggugat yang dijamin dan dilindungi hukum, asas kesusilaan yangwajib dipatuhi dalam hubungan masyarakat yang baik;Bahwa berdasarkan faktafakta Nhukum tersebut, maka ParaTergugat telah terbukti memenuhi seluruh kriteria atau setidaktidaknya satukriteria secara alternative dari perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919

Bahwa meskipun melakukan perbuatan (aktif dan pasif) adalahhak dari Para Tergugat, namun karena penggunaan hak tersebutbertentangan dengan tujuan hukum dan tujuan kemasyarakatan sertamelanggar hak orang lain cq Penggugat yang dijamin dan dilindungi hukum,maka Para Tergugat telah terbukti melakukan penyalahgunaan hak(misbruik van recht) yang termasuk perbuatan melawan hukumsebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 juncto Pasal 1365KUHPerdata;:69.

Bahwa perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudPutusan Hoge Raad Arrest 1919 juga diatur dalam ketentuan Pasal 1365KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut:Pasal 1365 KUHPerdata:Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepadaseorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkankerugian itu mengganti kerugian tersebut;71.

Menyatakan bahwa Para Tergugat baik secara sendirisendiri maupunbersamasama telah melakukan perbuatan melawan hukum kepadaPenggugat sebagaimana dimaksud Putusan Hoge Raad Arrest 1919 junctoPasal 1365 KUHPerdata:3. Menyatakan bahwa Tergugat III telan melanggar Pasal 49 ayat (2) hurufb Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 juncto Undang Undang Nomor 10Tahun 1998 tentang Perbankan (Undang Undang Perbankan);4.

Putusan Hoge Raad tanggal 31 Januari 1919 (vide Buku Prof.Subekti, SH, PokokPokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa Cetakan XVIIIhalaman 133), yang menyatakan sebagai berikut :11.1. Pasal 1365 KUHPerdata :Tiap perbuatan yang melanggar hukum (onrechtmatige daad) mewajibkanorang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbulkerugian, untuk membayar kerugian itu. ;11.2.

Putusan Hoge Raad tanggal 31 September 1919 :Onrechtmatig, tidak saja perbuatan yang melanggar hukum atau orang lain,tetapi juga tiap perbuatan yang berlawanan dengan kepatutan yang harusdiindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap pribadi atau benda oranglain. ;Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang diderita Penggugat sebagaimanayang dimaksud pada angka (9) diatas adalah sebagai berikut :12.1.

(Tegun Prasetyo dan Abdul Hakim Barkatullah,Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasai dan Deskriminalisasl,Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hal 3132);Hoge Raad pada tanggal 31 Januari 1919, N. J. 1919, W. 10365berpendapat, antara lain sebagai berikut: onrechmatig tidak lagi hanyaberarti apa yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku, melainkan juga apa yang bertentanganbaik dengan tata susila maupun kepatutan dalam pergaulanmasyarakat.

, saksi saksi dan dihubungkan dengan surat surat bukti yaitu P.1 sampai dengan P.3 serta keterangan Pemohon sendiri dalam persidangan,satu dan lainnya saling mendukung dan berkaitan sehingga Pemohon dapatmembuktikan tentang maksud penggantian nama Pemohon tersebut;Menimbang, bahwa sebelum Hakim memberikan penetapannya,terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai aturan yang mengaturtentang permohonan ganti nama ; Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 93 dan 94 Staatsblad 1917No. 130 jo Staatsblad 1919

Putusan Perkara No 0003/Pdt.P/2015/PA UnaFebruari 2015 telah mengajukan permohonan isbat nikah dengan uraian/alasan sebagaiberikut :1FonW BR WwW WwBahwa Pemohon adalah anak kelima dari Rumba (alm) dan Wirila (alm) sesuaidengan daftar silsilah keluarga ahli waris yang diterbitkan oleh Kepala DesaPuusawah dan diketahui oleh Camat Anggolomoare pada tanggal 06 Januari2015;Bahwa Rumba (alm) dan Wirila (alm) menikah di Desa AnggolomoareKecamatan Sampara Kabupaten Konawe (dahulu Kabupaten Kendari) padatahun 1919

LAB : 1919/NNF/XI/2014 tanggal 6 November2014 ;Perbuatan terdakwaterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika JoPasal 55 ayat (1) ke1 ;ATAUKEDUABahwa terdakwa I BOLGIA ADNAN SARAJEVO BIN RAMLAN MIMI bersamasama dengan Terdakwa II MUH ADEN TIRTA ALIAS ADEN BIN AFRISAL RIFAI,pada hari senin tanggal 03 November 2014 sekira pukul 15.30 Wita atau setidaktidaknyapada waktuwaktu lain dalam bulan November 2014 bertempat

LAB : 1919/NNF/XI/2014 tanggal 6 November2014 ;Perbuatan terdakwaterdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal127 ayat (1) huruf a Undangundang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika jo pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah pulamenghadapkan saksisaksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah, pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Saksi ke1 AJON Bin LA ODE MPOLELE, dipersidangan dibawah sumpah padapokoknya menerangkan

Lab. 1919/NNF/XI/2014 yangterlampir dalam berkas perkara ;Bahwa para terdakwa maupun 3 (tiga) orang pemuda lainnya tidak memiliki ijinuntuk memiliki sabu tersebut ;Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil urin bahwa paraterdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.

Lab. 1919/NNF/XI/2014 yangterlampir dalam berkas perkara ;Bahwa para terdakwa maupun 3 (tiga) orang pemuda lainnya tidak memiliki ijinuntuk memiliki sabu tersebut ;Bahwa paket sabu tersebut di temukan didalamkamar dekat lemari ;Bahwa telah dilakukan pemeriksaan Laboratoris dengan hasil urin bahwa paraterdakwa positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Gol.

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi putusan lioge raadpada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertian definitifperbuatan melawan hukum, hal itu dikarenakan Para Penggugat dalamgugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau melaksanakanPerjanjian Praperjanjian jual beli tanah a quo yang sudah disepakati olehPara Penggugat dan Tergugat (Ingkar Janji/Wanprestasi), yaitu memberikan2 (dua) bidang tanah sengketa kepada Para Penggugat Dihadapan Notarisapa bila Para Penggugat sudah

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 11 yang menyatakanperbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum merupakan dalilyang mengada ngada, hal itu dikarenakan Perbuatan Tergugat tidak samasekali memenuhi Unsur Unsur Perbuata Melawan Hukum sebagai manayang di nyatakan dalam putusan hoge raad pada Negeri Belanda tanggal 31Januari 1919 yang memberikan pengertian definitif tentang perbuatanmelawan hukum, dan juga Para Penggugat memang tidak sama sekalimempunyai hak terhadap tanah a quo sebab

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 12 yang menyatakanperbuatan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau melanggarPasal 1365 KUHPer adalah dalil yang tidak berdasar, hal itu dikarenakanPerbuatan Tergugat tidak sama sekali memenuhi UnsurUnsur PerbuataMelawan Hukum sebagai mana yang di nyatakan dalam putusan hoge raadpada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 yang memberikan pengertiandefinitif tentang perbuatan melawan hukum, dan juga Para Penggugatmemang tidak sama sekali mempunyai

Bahwa Gugatan Para Penggugat tidak memenuhi putusan hogeraad pada Negeri Belanda tanggal 31 Januari 1919 tentang pengertiandefinitif perobuatan melawan hukum, hal itu dikarenakan Para Penggugatdalam gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat tidak mau melaksanakanPerjanjian Praperjanjian jual beli tanah a quo yang sudah disepakati olehPara Penggugat dan Tergugat (Ingkar Janji/Wanprestasi), yaitumemberikan 2 (dua) bidang tanah sengketa kepada Para PenggugatDihadapan Notaris apa bila Para Penggugat sudah

Bungkul) Desa Darmo IH kecamatan Wonokromo Kota Surabaya, sebagaimana tertulis didalam Sertifikat lakMilik no 56, Surat Ukur no 568 tertanggal 23 September 1919. tertulis alas namaDOERYAT RAHARIO. untuk selanjutnya akan disebut sebagai rumah sengketa"(vide bukti P1 & P2)2.Bahwa sudah sejak lama rumah aimah sengketa oleh tergugat 1. & II tanpa seyin dariPara Penggugat selaku pemilik..

Fotocopy Akta kelahiran atas nama Deni Yunius no. 1917 no. 130 jo.1919.no0.81 tanggal 08 Juli 1988 (P6);7. Fotocopy Akta kelahiran atas nama Rosy no. 3533/1987 tanggal 31Juli 1987 (P 7);8.

atautelah hilang, atau pula akta perkawinanlah yang tak ada didalamnya, makaterserahlah pada pertimbangan Hakim soal cukup atau tidaknya buktibuktitentang adanya perkawinan itu, asal saja hubungan selaku suami istri jelasnampaklah adanya;Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Peraturanpenyelenggaraan daftardaftar Catatan Sipil untuk golongan Tionghoa(Reglement of het houden der register Van den Burgerlijhen stand voor dechineezen) S 1917130 jo 191981 (Ordonansi 29 Maret 1917, mulai berlaku1 Mei 1919

Perbuatan tersebut melawan hukum.Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut pengertiansetelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluasluasnyayang meliputi:i. Perbuatan yang melanggar peraturan perundangundangan yangberlaku yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum;il. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku;ill. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan;iv.

Perbuatan itu melawan hukum.Bahwa dikaji dari aspek teoritik dan praktik peradilan pada hakikatnyasebelum tahun 1919 Hoge Raad Belanda dalam Arrestnya tanggal 18Febuari 1853, Arrest tanggal 6 Januari 1905 dan Arrestnya tanggal 10Juni 1910 berpendapat dan menafsirkan perbuatan melawan hukumdalam artian sempit, dimana perbuatan melawan hukum dinyatakansebagai berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang melanggar hak oranglain atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang telahdiatur oleh undangundang

Kemudian pada tahun 1919, Hoge RaadBelanda melalui Arrestnya tanggal 31 Januari 1919 menafsirkanperbuatan melawan hukum dalam artian luas, yang meliputi perbuatanyang melanggar undangundang yang berlaku, melanggar hak oranglain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangandengan kewajiban hukum si pelaku, atau perbuatan yang bertentangandengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikapyang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentinganorang lain.