Ditemukan 1673 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : republik replik rebuplik repubiik rebublik repubik repblik repuplik repulbik repbulik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 25-11-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1600 K/Pdt/2014
Tanggal 25 Nopember 2015 — RIKA YOU SOO SHIN, SH, DKK VS GO LENNY SETYAWATI (dahulu bernama GO TEK LIAN), DKK
232 — 161 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • di Surabaya pada tanggal 3 Agustus1956;Bahwa Goe Soe Lot (suami dari Po Guan Cuan) yang merupakan ayahdari Para Penggugat (in casu Go Lenny Setyawati dan Wiwik SundariGuntur) dan Para Tergugat (in casu Indra Boedijono, SoedomoMergonoto dan Singgih Gunawan) telah meninggal dunia di NegaraRepublik Singapura pada tanggal 12 Juli 1993, sebagaimana ternyatadari Certificate of Registration of Death (Sertifikat PendaftaranKematian) Republic of Singapore Nomor 321431A yang telah dilihat diKedutaan Besar Repulik
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 05-11-2020 — Putus : 04-05-2021 — Upload : 04-05-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 200/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Mei 2021 — Penggugat:
Saleh Alhasni
Tergugat:
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indoesia
489 — 541
  • Negara, (fotokopidari fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1973Tentang Pembagian Uang Pemasukan Pemberian HakHakAtas Tanah, (fotokopi dari fotokopi);Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 1 Tahun1977 Tentang Tata Cara Permohonan dan PenyelesaianHak Atas Tanah HakPengelolaan serta Pendaftarannya, (fotokopi dari fotokopi);Pemberian BagianBagianPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2Tahun 1992 Tentang Biaya Pendaftaran Tanah, (fotokopidari fotokopi);Keputusan Presiden Repulik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 02-08-2021 — Upload : 20-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 325/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN Jkt.Pst
Tanggal 2 Agustus 2021 — Penggugat:
YULIUS DAGILAHA, S.H
Tergugat:
DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT C.Q AGUS HARIMURTI YUDHOYONO DAN TEUKU RIEFKY HARSYA SELAKU KETUA UMUM DAN SEKRETARIS JENDERAL
454 — 224
  • Bahwa menurut hasil keputusan Rapat Kerja Nasional(Rakernas) Mahkamah Agung Repulik Indonesia dengan jajaranPengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan TinggiSeluruh Indonesia yang diselenggarakan di Palembang tahun 2009,halaman 11 kepentingan publik diatas kepentingan privat. Berdasarkanpemahaman tersebut maka penegakan norma norma pada kepentingan.privat 4 lingkungan Peradilan Tinggi Seluruh Indonesia ;47.
Pengadilan PT SAMARINDA Perdata
Register : 10-09-2020 — Putus : 15-10-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 144/PDT/2020/PT SMR
Tanggal 15 Oktober 2020 — Pembanding/Turut Tergugat IV : Ketua DPC ALFI Asosiasi Logistik DAN Forwarder Indonesia
Terbanding/Penggugat : Koperasi Tenaga Kerja Bongkar Muat Samudera Sejahtera
Terbanding/Tergugat : PT. Pelabuhan Samudera Sejahtera
Turut Terbanding/Turut Tergugat I : PT. Pelabuhan Indonesia IV Persero
Turut Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Samarinda
Turut Terbanding/Turut Tergugat III : Ketua INSA Indonesian National Shipowners Association Persatuan Pengusaha Pelayaran Niaga Nasional Indonesia
Turut Terbanding/Turut Tergugat V : Ketua DPC APBMI Asosiasi Perusahaan Bongkar Muat Indonesia
170 — 109
  • 2017sebesar Rp 35.000, (tigapuluh lima ribu Rupiah) Per Box/Peti Kemas, untukisi/kosong ukuran 20 feet dan/atau sebesar Rp 53.200, (Lima puluh tigaribu dua ratus rupiah) per Box/Peti Kemas, untuk isi/kosong ukuran 40 feetyang dibuat dan ditandatangani Para Pihak dalam perkara aquo adalahbagian dari penetapan biaya pelayanan jasa bongkar muat baru, yangdalam kenyataannya sampai saat Gugatan ini diajukan di Pengadilan NegeriSamarinda belum pernah mendapatkan Persetujuan dari KementerianPerhubungan Repulik
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-10-2013 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-09-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 464/PDT.G/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 9 Desember 2014 — ABETNEGO PANCA PUTRA TARINGAN,Cs >< NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. Pemerintah Republik Indonesia Cq. Presiden Republik Indonesia,Cs
275 — 638
  • Bahwa Tergugat VI, adalah Pemerintah Daerah Provinsi Jambi (GubernurJambi) yang berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang PemerintahDaerah, telah melaksanakan urusan yang menjadi kewenanganpemerintah daerah Provinsi dalam menjaga pelestarian lingkungan hidup.Yaitu knusus terhadap pengendalian lingkungan hidup, namun jika masihada terdapatnya titiktitik api atau hotspot, tentunya tidak dapatdituduhkan adalah kesalahan Pihak Tergugat VI semata.Serta berdasarkan Instruksi Presiden Repulik Indonesia
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Korupsi
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
283 — 161
  • BankPembangunan Daerah (BPD) Papua periode tahun 2008 sampai dengantahun 2013, atau setidaktidaknya dalam jumlah tersebut.Perbuatan terdakwa tersebut diancam pidana sebagaimana diatur dalam3 Pasal 18 Undangundang Repulik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubahdengan UndangundangRepulik IndonesiaNomor 20 Tahun 2001 tentangPerubahan atas UndangundangRepulik IndonesiaNomor 31 Tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo.
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-06-2015 — Putus : 09-11-2015 — Upload : 02-02-2016
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 11/Pid.Sus-TPK/2015/PN Tpg
Tanggal 9 Nopember 2015 — Raden Nurma Sapta Gumbira Bin Muhammad Wasmin (Alm)
70 — 12
  • Asli Surat Nomor : M.HH-196.KU.03.03 tahun 2013 tanggal 13 Mei 2013, Hal : Perbaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repulik Indonesia tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : M.HH-444.KU.03.03 tahun 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 yang ditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr.
    Bambang Rantam Sariwanto.Asli Surat Nomor : M.HH196.KU.03.03 tahun 2013 tanggal 13 Mei2013, Hal : Perbaikan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak AsasiManusia Repulik Indonesia tanggal 13 Nopember 2012 Nomor : M.HH444.KU.03.03 tahun 2012 pada Kantor Wilayah Kementerian Hukumdan Hak Asasi Manusia Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2013 yangditandatangani oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kehakiman danHak Asasi Manusia Republik Indonesia yaitu Dr.
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-0205 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 24-07-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 26/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 — HOSEN SYAM , SP BIN SYAHRUL KIAM
94 — 32
  • dalam pasal 3 jo pasal 18ayat (1) huruf b, ayar (2), ayat (3) UndangUndang Republik Indonesia Nomo : 20 Tahun2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPATAU.KEDUADidakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1)huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang PemberatasanTindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan UndangUndang Republik Nomor :20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Repulik
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 20-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 27/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 — RADIANTO RAMINIS BIN RAMINIS
116 — 72
  • dalam pasal 3 jopasal 18 ayat (1) huruf b, ayar (2), ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomo : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPATAU.KEDUADidakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) joPasal 5 ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun1999 Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubahdengan UndangUndang Republik Nomor : 20 Tahun 2001 tentang PerubahanAtas UndangUndang Repulik
Pengadilan PN BENGKULU
Register : 17-03-2015 — Putus : 09-06-2015 — Upload : 21-08-2015
Putusan PN BENGKULU Nomor 25/PID.SUS/TPK/2015/PN Bgl
Tanggal 9 Juni 2015 —
73 — 20
  • dalam pasal 3 jopasal 18 ayat (1) huruf b, ayar (2), ayat (3) UndangUndang Republik IndonesiaNomo : 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 55ayat (1) ke 1 KUHPATAU.KEDUADidakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 5 ayat (2) jo Pasal 5ayat (1) huruf b, UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 1999Tentang Pemberatasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah denganUndangUndang Republik Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Repulik
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Upload : 14-10-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2446 K/PDT/2009
MARUBENI CORPORATION; PT. SWET INDOLAMPUNG
577 — 586 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Oleh karena itu,PARA PEMOHON KASASIdahulu PARA PEMBANDING/PARATERGUGAT mohon agar Mahkamah Agung Repulik Indonesia yangterhormat berkenan untuk membatalkan Putusan Sela No.12 dan PutusanPT.TK No.10 tersebut.B.
    Oleh karena itu,PEMOHON KASASVdahulu PEMBANDING/TERGUGAT 46 mohon agarMahkamah Agung Repulik Indonesia yang terhormat berkenan untukmembatalkan Putusan Sela No.12 dan Putusan PT.TK No.10 tersebut.B.
    Oleh karena itu,PEMOHON KASASVdahulu PEMBANDING/TERGUGAT 49 mohon agarMajelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung Repulik Indonesia yangterhormat berkenan untuk membatalkan Putusan Sela No.12 dan PutusanPT.TK No.10 tersebut.B.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Perijinan
Register : 07-03-2016 — Putus : 19-05-2016 — Upload : 22-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 120 K/TUN/2016
Tanggal 19 Mei 2016 — I. PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (METRO TV), DKK., II. PT. CAKRAWALA ANDALAS TELEVISI ("ANTV")., III. MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI., IV. PT. SURYA CITRA TELEVISI., DKK., V. PT. INDOSIAR BANDUNG TELEVISI, DKK., VI. PT. TELEVISI TRANSFORMASI INDONESIA, DKK., VII. PT. TRANS MEDAN DAN PT. TRANS7 PALEMBANG, DKK VS I. ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA ("ATVJI")., II. ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA (ATVLI) DAN I. PT. RCTI SATU., II. PT. RCTI SEPULUH., III. PT. RCTI LIMA BELAS ACEH., IV. PT. GTV DUA., V. PT. GTV TUJUH., VI. PT. GLOBAL INFORMASI BERMUTU;
140 — 127 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Berdasarkan hal tersebutkemudian Penggugat mengajukan uji materiil terhadap PM Nomor 22yang isi, materi maupun muatannya tidak selaras dengan normanorma yang diatur di dalam UU Penyiaran dan PP Nomor 55 keMahkamah Agung Repulik Indonesia;2/7.
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN Perijinan
Register : 13-06-2014 — Putus : 05-03-2015 — Upload : 01-06-2015
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 119/G/2014/PTUN.JKT
Tanggal 5 Maret 2015 — 1.ASOSIASI TELEVISI JARINGAN INDONESIA (“ATVJI”),2.ASOSIASI TELEVISI LOKAL INDONESIA ( ATVLI );1.MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA ,2.PT. MEDIA TELEVISI INDONESIA (“Metro TV”), dkk
204 — 425
  • Berdasarkan hal tersebut kemudian Penggugatmengajukan uji materiil terhadap PM No. 22 yang isi, materi maupun muatannyatidak selaras dengan normanorma yang diatur di dalam UU Penyiaran dan PPNo. 55 ke Mahkamah Agung Repulik Indonesia ;27.