Ditemukan 1903 data
Urut Berdasarkan
Putus : 23-02-2015 — Upload : 17-06-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 285 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 23 Februari 2015 — Hj. RATU ATUT CHOSIYAH, S.E
879 — 1524 — Berkekuatan Hukum Tetap
879 — 1524 — Berkekuatan Hukum Tetap
;Bahwa pertimbangan judex facti dalam perkara Tubagus Chaeri Wardana Nomor: 48/PID/TPK/2014/PT.DKI pada hal. 6263, menyatakan :"Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam perkara ini, di manaTerdakwalah yang menyediakan dana atau disebut sebagai penyandang danadalam pemberian suap kepada Sdr.
Register : 24-06-2020 — Putus : 22-10-2020 — Upload : 23-10-2020
Putusan PN BENGKULU Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN Bgl Tanggal 22 Oktober 2020 — Penuntut Umum:
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.Alm
159 — 78
DODIYANSAH PUTRA, SH
Terdakwa:
PEPZI ZURAIDI Bin ZAINUL ABIDIN.Alm
159 — 78
Sebaliknyaorang yang memberi suap atau hadiah kepada penyelengara Negaradapat dikatagorikan sebagai pelaku.Halaman 59 dari 111 Putusan Nomor : 22/Pid.Sus.TPK/2020/PN BglBahwa warga yang terpaksa memberikan uang atau membayarsejumlah tertentu kepada Kepala Desa SUHARDIMAN atas paksaandari Kades bukanlah pelaku tetapi korban.
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR. Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
88 — 21
88 — 21
Bank menjadi rugi makahal tersebut merupakan tanggung jawab Direksi ;Bahwa pertemuan atau lobi dapat dibenarkan oleh duniaperbankan ;Bahwa tidak ada Bank yang memberikan kredit tanpa anggunan ;Bahwa jika ada Direksi yang bersalah maka ia bertanggungjawabsecara perdata ;Bahwa UU Keuangan Negara No.1 Tahun 2004 adalah keliru ;Bahwa apabila Bank tidak ketat dalam memberikan kredit makabanyak terjadi kredit macet ;Bahwa BUMN dan BUMD dapat terkena Tindak Pidana Korupsiapabila adanya Penggelapan uang, suap
menyuap danmengalihkan kekayaan perusahaan menjadi milik pribadi ;Bahwa jika sudah dievaluasi sejak awal bahwa suatu kreditbermasalah, maka kredit tersebut tidak diberikan ;Bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata termasukdidalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan perbuatan melawanHukum secara pidana jika ada ketentuan Pidana yang dilanggarantaralain Suap menyuap ;Bahwa jika suatu perbuatan tersebut menyimpang dari UndangUndang yang lebih tinggi maka perbuatan tersebut merupakanperbuatan melawan
Putus : 18-08-2015 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 — Dr. ISMAIL, M.Ag
123 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
123 — 112 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi mengatur beberapa hal yang menyimpang dari aturan umum(KUHAP), karena komponen pembentuknya selain hukum nasional sepertisubstansi UndangUndang lama yaitu UndangUndang Nomor 3 Tahun1971 dan UndangUndang Suap.
Putus : 01-12-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN SINTANG Nomor 135/Pid.B/2016/PN Stg Tanggal 1 Desember 2016 — PETRUS BAKUS Anak Dari HERI WANTO
571 — 245
571 — 245
datang kerumah dan mengatakanAIR SUMBER KEHIDUPAN dan saya jawab iya pak, tadi siang ketemusaksi juga ngomong seperti tu pak, dan saksi mau ngasih tahu bapak tapikarena bapak tidak ada saya akhirnya pulang ke rumah, kemudian padahari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar Jam 06.30 Wib Terdakwamenelpon saksi dengan mengatakan bang, jinkan saya tidak masukkantor, badan saya lemah dan saksi jJawab iya Kus, kau kan ndak adamakan cuma minum air ja, wajarlah lemah, coba dipaksakan makansesuap atau dua suap
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
272 — 136
272 — 136
April2015 tidak relevan untuk penetapan tersangka dalam kontekstertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir19 dan Pasal 111 KUHAP, karena Putusan MK tersebut hanyaterkait dengan pengujian PasalPasal tertentu dalam KUHAPyaitu, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1), danPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pemohon didugamemiliki keterlibatan secara langsung sebagai salah satupelaku dalam tindak pidana suap
Register : 28-01-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs Tanggal 2 September 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
314 — 325
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
314 — 325
kepentingan umum atau membela diri tidak dapat dimintaipertanggungjawaban pidana;Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN TjsBahwa selama perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan Ahli merasa jikahal tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;Bahwa dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi hal yang menjadipidana adalah perbuatan korupsinya bukan pada kolusi atau nepotisme kalausederhananya di dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi hanyaberbicara tentang gratifikasi dan suap
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — AJIB SHAH
558 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
558 — 588 — Berkekuatan Hukum Tetap
SU) Nomor005/3007V/2015 tanggal 07 Mei 2015 ;3 (tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan MasyarakatMandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul PernyataanSikap Stop Korupsi dan Suap ;2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawaban ataspertanyaan pansus~ terhadap Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara AkhirTahun 2014 ;2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan jawaban ataspandangan Pansus DPRD Prov.
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
406 — 150
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
406 — 150
Lidik07/01/01/2018 tanggal 12 Januari 2018;2) Bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut pihak DirektoratPenyelidikan KPK dan IBI Kemenkeu aktif berkoordinasi danmelakukan pertukaran informasi untuk mengungkap dugaan praktekpenerimaan suap di KPP Cengkareng Jakarta Barat.3) Bahwa Penyelidik KPK kemudian melakukan pemantauankomunikasi terhadap beberapa pihak, diantaranya:a) Nomor telpon 6281280008103 yang diduga digunakan olehTerdakwa Sofia Hartati Ringoringo (Supervisor Tim PemeriksaPajak di KPP
Putus : 06-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 K/Pid/2013 Tanggal 6 Januari 2014 — ELINA, SE. binti BUNARI
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
62 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentangNasabah Penyimpan dan Simpanan dari Sriyati (baca Pasal 47UndangUndang RI Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)tindakan telepon tersebut dilakukan pada hari libur kantor/Sabtu,dalam hal ini perlu kKesadaran dan kewarasan penegak hukumyang sarjana hukumnya benar diperoleh dari perguruan tinggiyang benar untuk memilahmilah dan menilai suatu peristiwahukum secara ilmiah, jangan sampai kita para penegak hukum ini(maaf) hanya sebagai pemuas nafsu dari para premanisme dankejahatan demi uang suap
Register : 26-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 92 / Pid.Sus / TPK / 2014/ PN.Bdg Tanggal 9 Desember 2014 — RAMLAN COMEL .
218 — 121
218 — 121
juta rupiah)subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan.Bahwa , atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan6.Saksi BENNY JOESOEF di bawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa , saksi kenal dengan Terdakwa pada saat persidanganperkara Bansos di Pengadilan Negeri Bandung dan saksimerupakan salah satu anggota Tim Penasihat Hukum ketujuhTerdakwa perkara Bansos;Bahwa , sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada keterkaitan dengan perkara suap
Patut diduga( bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili ) ;Menimbang , bahwa katakata padahal diketahui ataupatut diduga dalam rumiusan tersebut di atas dimaksudkan untukmemberikan gambaran tentang sikap bathin si hakim ketika hendakmenerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya ;Menimbang , bahwa dari rumusan tersebut dapat dipahamibahwa ada 2 (dua) kesalahan Hakim dalam menerima suap berupahadiah atau janji, yang satu
Kalausudah diputus maka pemberian suap tidak berpengaruh lagiterhadap putusan, karena putusannya sudah dijatuhkan. Oleh379karena itu syarat untuk mempengaruhi putusan adalahpemberian tersebut harus dilakukan sebelum perkaradiputuskan.e Kedua , diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa sipemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkarayang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakimtersebut.
Upload : 13-06-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg Ir. Satya Tjasana Kartawiadi, dkk
47 — 54
47 — 54
Jika PPK mengetahui adanyapenyimpangan dan PPK punya kewenangan untuk mengendalikan agar penyimpangandihentikan namun tetap membiarkan dan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintaipertanggungjawaban atas kewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannya secara pidana, makaterlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakah tindakan yang dilakukan telahmemenuhi unsur pidana, seperti perbuatan fiktif, rekayasa negatif, terima suap/gratifikasidalam proses pengadaan barang
Register : 11-12-2018 — Putus : 16-04-2019 — Upload : 16-09-2019
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Tjk Tanggal 16 April 2019 — - SUTANTO Bin SURIPNO
213 — 196
213 — 196
Bahwa Ahli menjelaskan terhadap peraturan yang sebutkan dalamketerangan ahli adalah Perpres 54 Tahun 2010 beserta perubahan 4 kalihingga terakhir Perpres 4 tahun 2015 adalah aturan yang disebutkan ahliuntuk menjelaskan pekerjaan penyedia Jasa untuk proyek PeningkatanJalan Ruas Jalan Rajabasa Lama Induk Taman Nasional Way KambasT.A 2016.Bahwa sepemahaman Ahli terhadap kontrak adalah ranahnya perdata, jadikalau ada kesalahan itu bersifat administratif kecuali disitu ada pekerjaanyang ditipu, fiktif, suap
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — SUFFREE ULTAVIA SUDESSY,A.Md bin SUHAIMI
101 — 17
101 — 17
Misalnya tidak melakukanpenahanan karena menerima suap; Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya denganmaksud yang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkanpenahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehathukumnya; Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidakmempunyai wewenang tersebut; Seseorang memiliki Kewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.
Putus : 07-03-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg Tanggal 7 Maret 2014 — ⢠PIDANA KORUPSI
- ANTONIUS HUTAURUK, SH
141 — 23
141 — 23
Penuntut Umum;Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Tim Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan Pledoi tertanggal 24 Februari 2014 yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan segala macam upaya agar PT.Mayindo dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam proses pelelangan danpelaksanaan pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis TahunAnggaran 2011 di Dinas Perhungan Komunikasi dan Informatika KotaTangerang Selatan;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan suap
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
385 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
385 — 347 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyimpangan merupakan definisiyang dipakai sebagai payung dari berbagai macam whitecollar crime, seperti penyalahgunaan aset, suap, korupsi,pencucian uang, penghindaran pajak, serta fraudulentstatements. Pemeriksaan investigatif merupakanpemeriksaan lanjutan dari auditing, auditing yang lebihkhusus dan mendalam, yang menuju pada pengungkapanpenyimpangan. Pemeriksaan investigative merupakanHal. 114 dari 155 hal. Put.
Register : 10-12-2018 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb Tanggal 8 Februari 2019 — 1. Nama lengkap : ANTHONY LIANDO
2. Tempat lahir : Labuha
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/18 Nopember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Rijali No.88 Ambon
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Direktur CV Angin Timur
282 — 450
282 — 450
Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa.Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 1 Pebruari 2019 yang pada pokoknya, menyatakan bahwa apa yangdidakwakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telahterbukti, namun perbuatan terdakwa tidak terlepas dari adanya kontribusi ParaHalaman 2 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbPetugas Kantor Pelayanan Pajak Ambon yang mempengaruhi tindakanterdakwa untuk melakukan suap
Register : 08-03-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 13 April 2016 — IRWAN HENDARMIN, S.Kom
119 — 55
119 — 55
terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Programdan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober 2012, 05Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI di Jalan GerbangPemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentulainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Setiapgratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggaran negara dianggappemberian suap
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
112 — 69
112 — 69
Jika termasuk dalam pidana maka disanaada unsur suap, tipuan dan paksaan maka itu jelas kejahatan jabatan.Jika selain itu maka semua adalah persoalan administrasi itulah yangdimaksud dengan pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014.
Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Srg Tanggal 9 Agustus 2018 — RAHMAT Bin SAENUN
61 — 32
61 — 32
Pada Perkap 8/2009, khususnya dalam Pasal 11 ayat (1) telahditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:a) penangkapan dan penahanan secara sewenangwenang dan tidakberdasarkan hukum;b) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalamkejahatan;c) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orangorang yangdisangka terlibat dalam kejahatan;d) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkanmartabat manusia;e) korupsi dan menerima suap;