Ditemukan 1900 data
Urut Berdasarkan
Register : 18-10-2016 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 27-07-2017
Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pgp Tanggal 9 Maret 2017 — SUFFREE ULTAVIA SUDESSY,A.Md bin SUHAIMI
101 — 17
101 — 17
Misalnya tidak melakukanpenahanan karena menerima suap; Seseorang memiliki kewenangan, tapi digunakannya denganmaksud yang bersifat melawap hukum. Misalnya menangguhkanpenahanan karena telah menerima sejumlah uang dari penasehathukumnya; Menggunakan kewenangan lain yang tidak dimilikinya. Misalnyapenyelidik melakukan penahanan, padahal penyelidik tidakmempunyai wewenang tersebut; Seseorang memiliki Kewenangan, tapi dilaksanakannya denganmenyalahi prosedur.
Putus : 15-02-2016 — Upload : 20-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 760 K/PID.SUS/2015 Tanggal 15 Februari 2016 — Ir. FAISAL
397 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
397 — 357 — Berkekuatan Hukum Tetap
Penyimpangan merupakan definisiyang dipakai sebagai payung dari berbagai macam whitecollar crime, seperti penyalahgunaan aset, suap, korupsi,pencucian uang, penghindaran pajak, serta fraudulentstatements. Pemeriksaan investigatif merupakanpemeriksaan lanjutan dari auditing, auditing yang lebihkhusus dan mendalam, yang menuju pada pengungkapanpenyimpangan. Pemeriksaan investigative merupakanHal. 114 dari 155 hal. Put.
Putus : 07-03-2014 — Upload : 20-11-2015
Putusan PN SERANG Nomor 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Srg Tanggal 7 Maret 2014 — ⢠PIDANA KORUPSI
- ANTONIUS HUTAURUK, SH
145 — 23
145 — 23
Penuntut Umum;Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut, Tim Penasehat HukumTerdakwa telah mengajukan Pledoi tertanggal 24 Februari 2014 yang padapokoknya mengemukakan sebagai berikut:Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan segala macam upaya agar PT.Mayindo dinyatakan sebagai pemenang lelang dalam proses pelelangan danpelaksanaan pengadaan Alat Uji Kendaraan Bermotor Statis TahunAnggaran 2011 di Dinas Perhungan Komunikasi dan Informatika KotaTangerang Selatan;Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan suap
Upload : 02-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 31/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg H.M. Basyir Idris, dkk
116 — 35
116 — 35
Jika PPKmengetahui adanya penyimpangan dan PPK punya kewenangan untukmengendalikan agar penyimpangan dihentikan namun tetap membiarkandan/atau terlibat, maka PPK dapat dimintai pertanggungjawaban ataskewenangan yang dimiliki.Bahwa terkait apakah PPK dapat dituntut pertanggungjawabannyasecara pidana, maka terlebih dahulu perlu diperkuat pembuktian apakahtindakan yang dilakukan telah memenuhi unsur pidana, sepertiperbuatan fiktif, rekayasa negatif, terima suap/gratifikasi dalam prosespengadaan barang
Register : 28-01-2021 — Putus : 02-09-2021 — Upload : 03-11-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN Tjs Tanggal 2 September 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
323 — 332
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
IWAN SETIAWAN Bin ACHMAD
323 — 332
kepentingan umum atau membela diri tidak dapat dimintaipertanggungjawaban pidana;Halaman 70 dari 114 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2021/PN TjsBahwa selama perbuatan itu bisa dipertanggungjawabkan Ahli merasa jikahal tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya;Bahwa dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi hal yang menjadipidana adalah perbuatan korupsinya bukan pada kolusi atau nepotisme kalausederhananya di dalam UndangUndang Tindak Pidana Korupsi hanyaberbicara tentang gratifikasi dan suap
Register : 07-04-2021 — Putus : 28-06-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2021/PN Jkt.Pst Tanggal 28 Juni 2021 — Penuntut Umum:
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
414 — 150
GUSTI M. SOPHAN
Terdakwa:
Sofia Hartati Ringoringo, SE., AK., MM
414 — 150
Lidik07/01/01/2018 tanggal 12 Januari 2018;2) Bahwa dalam pelaksanaan penyelidikan tersebut pihak DirektoratPenyelidikan KPK dan IBI Kemenkeu aktif berkoordinasi danmelakukan pertukaran informasi untuk mengungkap dugaan praktekpenerimaan suap di KPP Cengkareng Jakarta Barat.3) Bahwa Penyelidik KPK kemudian melakukan pemantauankomunikasi terhadap beberapa pihak, diantaranya:a) Nomor telpon 6281280008103 yang diduga digunakan olehTerdakwa Sofia Hartati Ringoringo (Supervisor Tim PemeriksaPajak di KPP
Putus : 11-12-2017 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 208 PK/Pid.Sus/2017 Tanggal 11 Desember 2017 — AJIB SHAH
573 — 599 — Berkekuatan Hukum Tetap
573 — 599 — Berkekuatan Hukum Tetap
SU) Nomor005/3007V/2015 tanggal 07 Mei 2015 ;3 (tiga) lembar copy dokumen berkop Jaringan MasyarakatMandiri (JMM) Sumatera Utara yang berjudul PernyataanSikap Stop Korupsi dan Suap ;2 (dua) lembar copy dokumen yang bertuliskan jawaban ataspertanyaan pansus~ terhadap Laporan KeteranganPertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sumatera Utara AkhirTahun 2014 ;2 (dua) lembar asli dokumen yang bertuliskan jawaban ataspandangan Pansus DPRD Prov.
Register : 28-07-2015 — Putus : 24-08-2015 — Upload : 03-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 72/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel Tanggal 24 Agustus 2015 — PROF.DR.OTTO CORNELIS KALIGIS, SH.,MH., laki-laki, lahir di Ujung Pandang, pada tanggal 19 Juni 1942, beragama Kristen, beralamat di Jalan Majapahit 18-20, RT.008/RW.008, Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan Gambir, dalam hal ini diwakili oleh Tim Penasihat Hukumnya/Kuasa Hukumnya, yaitu Humphrey R. Djemat S.H.,LL.M, Johnson Panjaitan S.H., John Waliry, S.H., Alamsyah Hanafiah, S.H., Ir. Esterina D. Ruru, S.H., Luciana Lovinda, S.H., Freddy T. Simatupang, S.H., Albiker Siagian, S.H., Sabar H. Simanjuntak, S.H., Andreas Nahot Silitonga, S.H.,LL.M., Tumpak Tampubolon, S.H., Timotius Tumbur Simbolon, S.H., Harapan Manurung, S.H., TH.Ratna Dewi,S.H.,MKn., Azam Khan, S.H., Octolin Hutagalung, S.H., Farida Sulistyani, S.H.,CN.,LL.M., Robert Napitupulu S.H., Camelia, S.H., M.H., Andrias Herminanto Nayoan, S.H., Hervan Dewantara Merukh, S.H., Parasian Simbolom., S.H., Faisal Miza, S.H.,M.H., J.Sontang Simatupang, S.H., Dr. Purwaning M. Yanuar S.H., M.CL.,CN, Muhammad Yahya Rasyid, S.H.,M.H., Advokat-advokat yang bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tergabung dalam Asosiasi Advokat Indonesia, yang beralamat pada kantor Sekretariat Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Advokat Indonesia, Plaza Gani Djemat Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 76-78 Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juli 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON PRAPERADILAN;
M e l a w a n :
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) Cq. PIMPINAN KPK, yang beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Kuningan, Jakarta Selatan dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Nur Chusniah, S.H., M.Hum., Arif Suhermanto, S.H.,M.H., Indra Mantong Batti, S.H.,LL.M., Rasamala Aritonang, S.H.,M,H., R. Natalia Kristianto, S.H., Imam Akbar Wahyu Nuryamto, S.H., Nancy Setiawati Silalahi S.H., masing-masing selaku pegawai KPK, beralamat Kantor di Jalan H.R. Rasuna Said Kavling C-1, Jakarta Selatan 12920 berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-45/01-55/08/2015 tertanggal 4 Agustus 2015, untuk selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PRAPERADILAN ;
279 — 144
279 — 144
April2015 tidak relevan untuk penetapan tersangka dalam kontekstertangkap tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir19 dan Pasal 111 KUHAP, karena Putusan MK tersebut hanyaterkait dengan pengujian PasalPasal tertentu dalam KUHAPyaitu, Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1), danPasal 77 huruf a UndangUndang Nomor 8 Tahun 1981tentang Hukum Acara Pidana.Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Pemohon didugamemiliki keterlibatan secara langsung sebagai salah satupelaku dalam tindak pidana suap
Putus : 18-08-2015 — Upload : 11-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 20 PK/PID.SUS/2015 Tanggal 18 Agustus 2015 — Dr. ISMAIL, M.Ag
128 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
128 — 115 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi mengatur beberapa hal yang menyimpang dari aturan umum(KUHAP), karena komponen pembentuknya selain hukum nasional sepertisubstansi UndangUndang lama yaitu UndangUndang Nomor 3 Tahun1971 dan UndangUndang Suap.
Putus : 01-12-2016 — Upload : 16-03-2017
Putusan PN SINTANG Nomor 135/Pid.B/2016/PN Stg Tanggal 1 Desember 2016 — PETRUS BAKUS Anak Dari HERI WANTO
589 — 245
589 — 245
datang kerumah dan mengatakanAIR SUMBER KEHIDUPAN dan saya jawab iya pak, tadi siang ketemusaksi juga ngomong seperti tu pak, dan saksi mau ngasih tahu bapak tapikarena bapak tidak ada saya akhirnya pulang ke rumah, kemudian padahari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar Jam 06.30 Wib Terdakwamenelpon saksi dengan mengatakan bang, jinkan saya tidak masukkantor, badan saya lemah dan saksi jJawab iya Kus, kau kan ndak adamakan cuma minum air ja, wajarlah lemah, coba dipaksakan makansesuap atau dua suap
Register : 23-11-2012 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 04-04-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 47/Pid.Sus/2012/PN.PBR. Tanggal 15 April 2013 — Drs. BUCHARI ARAHIM, MM
95 — 21
95 — 21
Bank menjadi rugi makahal tersebut merupakan tanggung jawab Direksi ;Bahwa pertemuan atau lobi dapat dibenarkan oleh duniaperbankan ;Bahwa tidak ada Bank yang memberikan kredit tanpa anggunan ;Bahwa jika ada Direksi yang bersalah maka ia bertanggungjawabsecara perdata ;Bahwa UU Keuangan Negara No.1 Tahun 2004 adalah keliru ;Bahwa apabila Bank tidak ketat dalam memberikan kredit makabanyak terjadi kredit macet ;Bahwa BUMN dan BUMD dapat terkena Tindak Pidana Korupsiapabila adanya Penggelapan uang, suap
menyuap danmengalihkan kekayaan perusahaan menjadi milik pribadi ;Bahwa jika sudah dievaluasi sejak awal bahwa suatu kreditbermasalah, maka kredit tersebut tidak diberikan ;Bahwa perbuatan melawan hukum secara perdata termasukdidalam Pasal 1365 KUHPerdata, sedangkan perbuatan melawanHukum secara pidana jika ada ketentuan Pidana yang dilanggarantaralain Suap menyuap ;Bahwa jika suatu perbuatan tersebut menyimpang dari UndangUndang yang lebih tinggi maka perbuatan tersebut merupakanperbuatan melawan
Register : 26-09-2014 — Putus : 09-12-2014 — Upload : 08-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 92 / Pid.Sus / TPK / 2014/ PN.Bdg Tanggal 9 Desember 2014 — RAMLAN COMEL .
225 — 121
225 — 121
juta rupiah)subsidiair 1 (Satu) bulan kurungan.Bahwa , atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidakkeberatan6.Saksi BENNY JOESOEF di bawah sumpah memberikan keteranganpada pokoknya sebagai berikut :Bahwa , saksi kenal dengan Terdakwa pada saat persidanganperkara Bansos di Pengadilan Negeri Bandung dan saksimerupakan salah satu anggota Tim Penasihat Hukum ketujuhTerdakwa perkara Bansos;Bahwa , sepengetahuan saksi terdakwa dihadapkan dipersidangan karena ada keterkaitan dengan perkara suap
Patut diduga( bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untukmempengaruhi putusan perkara yang diserahkankepadanya untuk diadili ) ;Menimbang , bahwa katakata padahal diketahui ataupatut diduga dalam rumiusan tersebut di atas dimaksudkan untukmemberikan gambaran tentang sikap bathin si hakim ketika hendakmenerima hadiah atau janji yang disodorkan kepadanya ;Menimbang , bahwa dari rumusan tersebut dapat dipahamibahwa ada 2 (dua) kesalahan Hakim dalam menerima suap berupahadiah atau janji, yang satu
Kalausudah diputus maka pemberian suap tidak berpengaruh lagiterhadap putusan, karena putusannya sudah dijatuhkan. Oleh379karena itu syarat untuk mempengaruhi putusan adalahpemberian tersebut harus dilakukan sebelum perkaradiputuskan.e Kedua , diketahui atau patut diduga oleh hakim bahwa sipemberi ada hubungan dan kepentingan terhadap perkarayang sedang ditangani dan hendak diputus oleh hakimtersebut.
Register : 05-07-2023 — Putus : 15-08-2023 — Upload : 15-08-2023
Putusan PT BANDUNG Nomor 25/PID.TPK/2023/PT BDG Tanggal 15 Agustus 2023 — Pembanding/Penuntut Umum XI : Heradian Salipi
Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H.
570 — 315
Terbanding/Terdakwa : Desy Yustria, S.H.
570 — 315
;
Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sejumlah SGD70.000,00 (tujuh puluh ribu dolar singapura) dan Rp78.500.000,00 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) yang diperhitungkan dengan uang yang telah disita KPK sejumlah SGD3.000 (tiga ribu dolar singapura) dan 1 (satu) buah handphone iPhone 13,nomor model: MNGK3PA/A,SN:CKJV9WMVYM, kapasitas128 GB,berikut sejumlah uang Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiag)yang telah disetor ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap424
Uang sejumlah Rp350.000.000 (Tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terdapat di Bank BNI atas nama Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092.
Bukti Setoran Tunai Bank BNI tanggal 23 Desember 2022 ke Rekening Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI nomor rekening virtual account 8844202201510092 terbilang Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah dengan nama penyetor AZHARY SH dengan keterangan tujuan Transaksi Kesanggupan Pengembalian.
Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092)
Uang Sejumlah Rp. 350.000.000 (Tiga Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) yang disetor ke Rek. Penampungan KPK Perkara Suap Mahkamah Agung RI (8881202201510092) oleh Pengirim Hj Haniah, pada tanggal 10/01/2023
429
1 (satu) lembar slip transaksi Bank BNI Kantor Cabang Menteng Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) tanggal 12/01/2023 atas nama Penyetor MOCHAMAD HADI LESMANA, Penerima Rek.
Penampungan KPK Perkara Suap (8844202201510092
Uang Sejumlah Rp. 12.600.000 (Dua Belas Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) yang disetor ke Rek.
Register : 08-03-2016 — Putus : 13-04-2016 — Upload : 12-07-2016
Putusan PT JAKARTA Nomor 15/PID/TPK/2016/PT.DKI Tanggal 13 April 2016 — IRWAN HENDARMIN, S.Kom
123 — 55
123 — 55
terdakwa IRWAN HENDARMIN, S.Kom selaku Direktur Programdan Berita LPP TVRI, pada tanggal 28 September 2012, 05 Oktober 2012, 05Nopember 2012 dan tanggal 28 Nopember 2012 atau setidaktidaknya pada suatuwaktu sejak pada Tahun 2012, bertempat di Kantor LPP TVRI di Jalan GerbangPemuda Nomor 8, Senayan Jakarta atau setidaktidaknya pada suatu tempat tertentulainnya yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Setiapgratifikasi kepada Pegawai Negeri atau penyelenggaran negara dianggappemberian suap
Register : 10-12-2018 — Putus : 08-02-2019 — Upload : 18-04-2019
Putusan PN AMBON Nomor 19/Pid.Sus-TPK/2018/PN Amb Tanggal 8 Februari 2019 — 1. Nama lengkap : ANTHONY LIANDO
2. Tempat lahir : Labuha
3. Umur/tanggal lahir : 63 tahun/18 Nopember 1955
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln.Rijali No.88 Ambon
7. Agama : Katolik
8. Pekerjaan : Direktur CV Angin Timur
286 — 478
286 — 478
Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)dibebankan kepada Terdakwa.Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa padatanggal 1 Pebruari 2019 yang pada pokoknya, menyatakan bahwa apa yangdidakwakan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi telahterbukti, namun perbuatan terdakwa tidak terlepas dari adanya kontribusi ParaHalaman 2 dari 127 Putusan Nomor 19/Pid.SusTPK/2018/PN AmbPetugas Kantor Pelayanan Pajak Ambon yang mempengaruhi tindakanterdakwa untuk melakukan suap
Register : 26-05-2020 — Putus : 25-06-2020 — Upload : 29-06-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 14/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 25 Juni 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : ISKANDAR MARWANTO
Terbanding/Terdakwa : Muhtar Ependy
185 — 152
Terbanding/Terdakwa : Muhtar Ependy
185 — 152
No. 14/PID.SUSTPK / 2020 / PT.DKI6.6) 1 (satu) bundel Laporan Komisi Bantuan Hukum IndonesiaNo.015a/AD/HH/VI/2013 tanggal 15 Juni 2013 perihal Laporanakibat hukum lanjutan dari Perkara sengketa Pilkada KotaPalembang pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.7) 3 (tiga) lembar Surat Mahkamah Konstitusi no. 96/PAN.MK/5/2013tanggal 29 Mei 2013.8) 1 (satu) jilid berkas laporan untuk KPK tentang Dugaan Suap diMahkamah Konstitusi dalam Perkara Pilkada Kota PalembangTerkait Putusan Mahkamah Konstitusi No.42/PHPU.DXI
Jaksa Penuntut Umum ; Bahwa, akan tetapi Majelis Hakim dalam penjatuhan pidana kepadaTerdakwa belum dapat mencerminkan rasa keadilan ; Bahwa, pidana badan yang dijatuhkan oleh Majelis hakim kepadaTerdakwa belum mencerminkan suatu putusan terhadap pemidanaandalam perkara tindak pidana korupsi maupun tindak pidana pencucianuang yang harus mendapatkan perhatian khusus; Bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa tidak menyesali perbuatannyayang seharusnya menjadi perhatian dari Majelis Hakim; Bahwa terkait suap
Register : 24-08-2020 — Putus : 25-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PT JAKARTA Nomor 28/PID.TPK/2020/PT DKI Tanggal 25 September 2020 — Pembanding/Penuntut Umum : RONALD F.W., SH.
Terbanding/Terdakwa : Miftahul Ulum
225 — 108
Terbanding/Terdakwa : Miftahul Ulum
225 — 108
dari ENDING FUAD HAMIDY yang menjabatselaku Sekjen KONI Pusat, LINA NURHASANAH selaku Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) Program Indonesia Emas (PRIMA) Kemenpora periode tahun2015 s.d. 2016, EDWARD TAUFAN PANDJAITAN alias UCOK selaku PejabatPembuat Komitmen (PPK) pada Program Satlak PRIMA Kemenpora RI TahunAnggaran 2016 2017 dan SUPRIYONO selaku Bendahara PengeluaranPembantu (BPP) Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) periode tahun2017 sampai dengan tahun 2018 tersebut haruslah dianggap suap
Putus : 09-08-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN SERANG Nomor 178/Pid.Sus/2018/PN.Srg Tanggal 9 Agustus 2018 — RAHMAT Bin SAENUN
63 — 32
63 — 32
Pada Perkap 8/2009, khususnya dalam Pasal 11 ayat (1) telahditegaskan bahwa setiap petugas/anggota Polri dilarang melakukan:a) penangkapan dan penahanan secara sewenangwenang dan tidakberdasarkan hukum;b) penyiksaan tahanan atau terhadap orang yang disangka terlibat dalamkejahatan;c) pelecehan atau kekerasan seksual terhadap tahanan atau orangorang yangdisangka terlibat dalam kejahatan;d) penghukuman dan/atau perlakuan tidak manusiawi yang merendahkanmartabat manusia;e) korupsi dan menerima suap;
Register : 17-10-2018 — Putus : 27-03-2019 — Upload : 25-06-2019
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 244/G/2018/PTUN-JKT Tanggal 27 Maret 2019 — ADY PURWANTO, dkk. ; MENTERI DALAM NEGERI RI ; MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI RI ; KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
116 — 71
116 — 71
Jika termasuk dalam pidana maka disanaada unsur suap, tipuan dan paksaan maka itu jelas kejahatan jabatan.Jika selain itu maka semua adalah persoalan administrasi itulah yangdimaksud dengan pasal 17 UU No. 30 Tahun 2014.
Putus : 06-01-2014 — Upload : 12-08-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1264 K/Pid/2013 Tanggal 6 Januari 2014 — ELINA, SE. binti BUNARI
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
tentangNasabah Penyimpan dan Simpanan dari Sriyati (baca Pasal 47UndangUndang RI Nomor : 10 Tahun 1998 tentang Perbankan)tindakan telepon tersebut dilakukan pada hari libur kantor/Sabtu,dalam hal ini perlu kKesadaran dan kewarasan penegak hukumyang sarjana hukumnya benar diperoleh dari perguruan tinggiyang benar untuk memilahmilah dan menilai suatu peristiwahukum secara ilmiah, jangan sampai kita para penegak hukum ini(maaf) hanya sebagai pemuas nafsu dari para premanisme dankejahatan demi uang suap