putusan ini dapat dijadikan dasaruntuk melanjutkan proses jual beli di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung hinggaSertipikat Hak Milik No. 710/Desa Kuta dibalik nama dari atas nama MuhamadSaleh (Tergugat Dalam Rekonvensi) menjadi atas nama Mustafa (Penggugat DalamRekonvensi).Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonpensi tersebut majelis akanmempertimbangkan sebagai berikut :Menimbang, bahwa ternyata gugatan rekonpesi yang diajukan oleh Penggugatdalam rekonpensi atau tergugat konpensi adalah sama secara subtansial

/G/2018/PTUNMDNPadang Brahrang pada tanggal 30 Juli 1991, maka dengan demikian telahmelewati tenggang waktu 5 (Lima) tahun sejak terbitny Sertifikat Hak GunaUsaha No. 1 Desa Padang Brahrang tersebut ;Bahwa menurut pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, maka gugatan Para Penggugat tidak dapatlag menuntut haknya atas tanah tersebut apabila dalam jangka waktu 5(Lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat tersebut ;C.Tentang Kompetensi AbsulutBahwa secara subtansial

dalampembentukan peraturan Bupati yang tidak terlebin dahulu dibentuk tim penyusunsebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan UndangUndang Nomor17 tahun 2003 tentang kKeuangan daerah pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwakeuangan Negara dikelolah secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, ekonomis, efektif, transfaran dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan ketentuan perundanganundangan tersebut diatas, juga secara subtansial

dalampembentukan peraturan Bupati yang tidak terlebin dahulu dibentuk tim penyusunsebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan UndangUndang Nomor17 tahun 2003 tentang keuangan daerah pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwakeuangan Negara dikelolah secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, ekonomis, efektif, transfaran dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan ketentuan perundanganundangan tersebut diatas, juga secara subtansial

dalampembentukan peraturan Bupati yang tidak terlebin dahulu dibentuk tim penyusunsebagaimana tersebut diatas, juga bertentangan dengan UndangUndang Nomor17 tahun 2003 tentang keuangan daerah pada Pasal 3 ayat 1 dinyatakan bahwakeuangan negara dikelolan secara tertib, taat pada peraturan perundangundangan, ekonomis, efektif, transfaran dan bertanggungjawab denganmemperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.Menimbang, bahwa selain bertentangan dengan ketentuan perundanganundangan tersebut diatas, juga secara subtansial

tidakmelampaui batas waktu pelaksanaan yaitu selama 60 (enampuluh) ;c) Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamdokumen pengadaan ini ;d) Personil inti sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantumdalam LDP ;e) Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang disediakansebagaimana tercantum dalam LDP ;Bahwa Evaluasi Administrasi hanya dilakukan terhadap halhal yangtidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi, penawaran dinyatakanmemenuhi syarat administrasi apabila syaratsyarat subtansial

tidakmelampaui batas waktu pelaksanaan yaitu selama 60 (enam puluh); Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapbkan dalamdokumen pengadaan ini ; Personil inti sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantumdalam LDP ; Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang disediakansebagaimana tercantum dalam LDP ;Bahwa Evaluasi Administrasi hanya dilakukan terhadap halhal yangtidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi, penawaran dinyatakanmemenuhi syarat administrasi apabila syaratsyarat subtansial

tidakmelampaui batas waktu pelaksanaan yaitu selama 60 (enam puluh);Spesifikasi teknis memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalamdokumen pengadaan ini ;Personil inti sesuai dengan persyaratan sebagaimana tercantumdalam LDP ;Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan yang disediakansebagaimana tercantum dalam LDP;Bahwa Evaluasi Administrasi hanya dilakukan terhadap halhal yangtidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi, penawaran dinyatakanmemenuhi syarat administrasi apabila syaratsyarat subtansial

olehkarena letak bidang tanah yang dimaksud Penggugat sama denganletak tanah yang dimaksud didalam objek sengketa (berdasarkan hasilPemeriksaan Setempat) maka Penggugat merupakan pihak yangdirugikan atas terbitnya objek sengketa aquo, oleh karenanyaPenggugat dapat mengajukan gugatan untuk menuntut agar objeksengketa dinyatakan batal atau tidak sah;Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mengujisecara hukum apakah terbitnya objek sengketa aquo (vide buktiT1=T.ILInt7) secara prosedural maupun subtansial

alasan yang dikemukakan oleh Penggugatrekonvensi/Tergugat untuk mengasuh anak tersebut diatas, karena anak tersebutsekarang berada dalam asuhan Penggugat rekonvensi/Tergugat, danPenggugat /Tergugat rekonvensi selaku iobu kandung dari anak tersebut tidakmempunyai banyak waktu untuk mengasuh dan memelihara anak tersebut sertaanakanak tersebut pengasuhannya akan diserahkan kepada pembantu;Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan oleh Penggugatrekonvensi/Tergugat bukanlah suatu alasan yang bersifat subtansial

Sarma Siahaanalias Sarma Tandi Manguliat dan Surung Siahaan alias Surung Portahi Adil(Tergugat 1);Bahwa secara subtansial, halhal yang termuat dalam Surat PenyerahanMutlak Harta Tidak Bergerak tertanggal 19 Desember 1974, tidak sejalandengan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung yang menegaskan bahwaatas rasa kemanusiaan dan keadilan serta hakekat persamaan hak antaraHalaman 101 dari 111 Putusan Perdata Gugatan Nomor 40/Pat.G/2018/PN.

telahmenerima hak milik atas tanah objek perkara/tanah Negara seluas +65,4088 ha sesuai Salinan Dari Surat Keputusan Gubernur KepalaDaerah Propinsi Sumatera Utara Di Medan Nomor SK : 8/MM/LR/1969,tertanggal 8 Agustus 1969 berikut dengan Gambar Situsi sebagailampiran dari Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah PropinsiSumatera Utara Di Medan Nomor SK : 8/MM/LR/1969, tertanggal 8Agustus 1969 ;Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat atas tanah objek perkarasudah sesuai dengan hukum procedural maupun hukum subtansial

No. 174 PK/PID.SUS/2017melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkanoleh undangundang;Bahwa dalam unsur melawan hukum secara subtansial tentu termasukdiantaranya ada penyalahgunaan wewenang, oleh karena itu.

pidana yang kami ajukan tanggal 11 Desember2014; Menimbang, bahwa sehubungan permintaan dan pemeriksaanbanding tersebut Terdakwa PIUS MANGU WISOK dan Terdakwa IISIMON LEWOGETE tidak mengajukan memori banding;nn Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Tinggi Kupang, setelah mempelajari dan mengkajisecara seksama Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum,ternyata hanyalah merupakan pengulangan dari tuntutannya(Requsitoir) tidak ada yang merupakan halhal yang baru baik darisegi Subtansial

Mahkamah Konstitusi Nomor 21 tahun 2014 kemudianPeraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015yang terkait masalah penetapan Tersangka di dalam PeraturanHalaman 57 dari 79 Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN SkyMahkamah Agung Republik Indonesia tersebut menyebutkan dalammenetapkan Tersangka harus dengan alat bukti baru, tetapi sedangkanuntuk menurut Putusan Mahkamah Konstitusi alat bukti tersebut bisadigunakan alat bukti yang lama tetapi harus disempurnakan sehinggadari formalitas menjadi subtansial

(Pakar Hukum Tata Negaradan Administrasi Negara).Ahli berpendapat di bawah sumpah menurut Agama Hindu, sebagai berikut :e Yang pertama dipahami benar bahwa Surat Keputusan Gubenrnur No.84 Tahun 2005 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat PengelolaDana Bagi Hasil Provinsi Irian Jaya Barat Tahun 2005, dari GubernurIrian Jaya Barat kepada Plt Sekretaris Daerah dalam perspektif HukumAdministrasi Negara merupakan Penetapan Tertulis (Beschiking) ;Yang kedua, secara subtansial, SK Gubernur No. 84 Tahun

berada terlebihdahulu, bukan kepada yang menjadi wewenang dari Pengadilan TataUsaha Negara, karena yang berhak menentukan Penggugatmerupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkanSertipikat a quo adalah Pengadilan Negeri, sedangkan kewenangandari Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUNterhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atauPISJ@DIAL TUN) nn = nnn nnn nnn nnn nnn nin renin RRBahwa berdasarkan halhal tersebut di atas yang dipersoalkansecara subtansial

Yahya Harahap yang menyatakan : kesalahan ketik yangtidak signifikan ( clerical error ) lumrah terjadi, asalkan kesalahan itu tidakmenimbulkan perubahan subtansial ( dikutip dari MA Perbaiki SalahHal.54 dari 98 halaman. Putusan Nomor : 31/G/2015/PTUN. Sby.

Perkara tersebut Telah dicabut oleh PENGGUGAT pada tanggal17 Maret 2015 dengan alasan adanya perbaikan subtansial ternadap formalitas dan materigugatan tersebut, sehingga kemudian PENGGUGAT mengajukan gugatan ini;23. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian "Alasan Hukum, bahwa setelahputusan Hoge Raad 31 Januari 1919 dalam perkara Cohen v. Lindenbaum, pengertian danruang lingkup Perbuatan Melawan Hukum telah mengalami perluasan. Menurut Prof.

Eksepsi Kewenangan AbsolutAlasan Hukumnya yaitu :Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Penggugat dalamgugatannya secara subtansial sangat menitik beratkan pada titiksinggung mengenai yang berhak atas objek hak keperdataan darikepemilikan tanah yang merasa milik Penggugat.Bahwa atas uraian dalam materi posita gugatan Penggugattersebut perlu dibuktikan terlebin dahulu mengenai apakah adanyahubungan hukum hak keperdataan dari kepemilikan

Pengadilan Negeritempat objek sengketa berada terlebin dahulu, bukan kepadayang menjadi wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara,karena yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemiliksah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat aquo adalah Pengadilan Negeri, sedangkan kewenangan dariPengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa TUNterhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badanatau Pejabat TUN ;c.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di atas yang dipersoalkansecara subtansial

Aceng Wangsa Mulia yaitu Penggugat.Bahwa materi permasalahan yang diangkat dari peristiwahukum yang diutarakan dalam isi posita gugatan Para Penggugathalaman 4 sampai dengan halaman 6 point 3 sampai dengan point 9dalam gugatannya secara subtansial materi permasalahannyasangat menitik beratkan pada titik singgung mengenai yang berhakatas objek hak tanah yang masih merasa milik Para Penggugat,akan tetapi secara yuridis telah diterbitkan Surat Keputusan PejabatTata Usaha Negara berupa SK Kepala Inspeksi

Bahwa Tedakwa selama pemeriksaan di depanpersidangan bersikap sopan, kooperatif dan tidakmenyangkal keterangan para saksi secara subtansial sertamenyampaikan keterangan yang tidak berbelit belit.b.

tersebut menurut hukum pembuktianacara Perdata Tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang Sah dalamPersidangan Pengadilan.Yurisprudensi MA RI No.701 K/SIP/1974 Tanggal 14 April 1976.KarenaJudex Facti mendasarkan Putusanya melulu atas suratsurat buktiyang terdiri dari Foto copifoto copi yang diajukan oleh kedua belah pihaktanpa keterangan atau dengan jalan apapun secara sah darimana, ternyatafotocopifotocopi tersebut tidak sesuai dengan aslinya, sedang terdapatdiantaranya yang pentingpenting secara subtansial