Ditemukan 2277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengurung penanrang peneguran pengoreng pengudang pengarang pengering
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 13-01-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1012/B/PK/PJK/2015
Tanggal 13 Januari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAJANG HEULANG
159 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sisi DPP PPN terdiri dari penyerahan PPN yang harusdipungut, yang tidak dipugut dan dibebaskan dari pengenaanmenurut SPT Masa, Penjualan Tandan Buah Segar(selanjutnya disebut dengan TBS) yang diketemukan dalampemeriksaan dan disetujul oleh Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding), dimana atas hal tersebut tidakdiajukan keberatan dan banding, serta uang muka penjualanperiode berikutnya (pengurang) dan pendapatan lain yangmerupakan obyek PPN;7.4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 17-10-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 519/B/PK/Pjk/2011
Tanggal 17 Oktober 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. RECKITT BENCKISER INDONESIA
24 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • hasil rekonsiliasi Penjualan antara Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan dan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai;Bahwa berdasarkan rekonsiliasi penjualan yang Pemohon Banding buat,terdapat selisih sebesar Rp. 15.257.470,00 yang tidak dapat dijelaskan, berikutadalah rekonsiliasi yang telah Pemohon Banding buat : Penjualan Per Audit Report Tahun 2004 Rp 460.383.730.819,00Discount yang tercatat di Faktur Pajak, di pembukuan tercatat sebagai biaya Rp (10.441.115.687,00)(bukan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 268/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. PABRIK GULA RAJAWALI II VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
164 — 59 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • HakimPengadilan Pajak menjadi tidak tepat serta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, sebagaimana yang dikemukakandalam dalildalil hukum Majelis Hakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman53 dan 54, berbunyi sebagai berikut :> Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis berpendapat, padaprinsipnya biayabiaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan sertaJPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudahdiperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 05-03-2012 — Upload : 14-08-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 435 B/PK/PJK/2011
Tanggal 5 Maret 2012 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vsBUT. PAN PACIFIC HOTELS AND RESORT INDONESIA
39 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • ./1995 tanggal 24 Juli 1995, Pasal 6 ayat (1) danPenjelasannya serta Penjelasan Pasal 9 ayat (1) UndangUndang PPh;bahwa apabila diperhatikan dalam daftar perhitungan alokasi bebankantor pusat untuk BUT di Indonesia sesuai dengan lampiran 2Surat Pernyataan Auditor KPMG untuk tahun 1997 sebagaimanatersebut di atas, maka terlihat bahwa Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) mengalokasikan biaya kantorpusat sebagai pengurang penghasilan bruto bentuk usaha tetap diIndonesia sebesar 20,0%
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Perdata
Register : 26-10-2018 — Putus : 01-07-2019 — Upload : 12-06-2020
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 831/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 1 Juli 2019 — PT. Java Seafood, LAWAN PT. ANT DUA SATU Indonesia
270 — 154
  • Sel4) Menyatakan bahwatagihan TERGUGAT kepada PENGGUGAT sebesar Rp.370.267.300, (tiga ratus tujuh puluh juta dua ratus enam puluh tujuh ributiga ratus rupiah) tersebut pada posita dan petitum nomor 3 diatas,dikompensasikan sebagai pengurang pengembalian uang pembelian produkWOW40000.5) Menghukum TERGUGAT untuk membayar bunga atau denda keterlambatansebesar 6 (enam) persen per tahun dari kewajibannya untuk mengembalikanuang Rp. 3.198.837.800, (tiga miliar seratus Sembilan puluh delapan jutadelapan
Pengadilan PENGADILAN PAJAK Pajak Bea Masuk
Register : 20-12-2012 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 28-08-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.50392/PP/M.VIIA/19/2014
Tanggal 11 Februari 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
125 — 29
  • (kosong) dari LHA Nomor LHA22/WBC.O06/KITE/ 2012 tanggal 27 Juli 2012, Kegiatan Audit: Perhitungan Tagihan YangHarus Dibayar, dinyatakan angkaangka sebagai berikut:PPNTemuan AuditPph46.931.323.00 7.571.831.0005.053.891.00010NoNo119646298 1541319303000753010753282753288683417993417403418210Kekurangan Pembayaran BM dan PDRIPPN9 (36)5.488.012.000Pph10 (47)SPP FasilitasBM PPN Pph5 6 71.877.432.00 2.083.819.000 0DENDA (100% TOTALBM)125.053.891.000 15.595.794.000bahwa faktor pengurang (SPP Fasilitas) adalah
Pengadilan PN YOGYAKARTA Pidana Khusus Korupsi
Register : 11-08-2020 — Putus : 02-12-2020 — Upload : 07-01-2021
Putusan PN YOGYAKARTA Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2020/PN Yyk
Tanggal 2 Desember 2020 — TINUK SUWARTILAH Binti HADI SUDARMO
404 — 232
  • Dirampas untuk negara sebagai pengurang Uang Pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa Tinuk Suwartilah Binti Hadi Sudarmo.- Nomor 1.c. : 1 (satu) lembar kertas bertuliskan rincian Fee.- Nomor 4.a. : 1 (satu) bendel fotocopi yang telah dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2015 Nomor; SP DIPA 023.14.2.532938/2015, tanggal 14 Nopember 2014.- Nomor 4.b. : 1 (satu) bendel fotocopi yang telah dilegalisir DIPA Tahun Anggaran 2016 Nomor; SP DIPA 023.16.2.361156/2016, tanggal 7 Desember 2015.- Nomor
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Yoyok Fiter Haiti Fewu
Terdakwa:
1.Ivo Wongkaren
3.Richard Cahyanto
4.Roni Ramdani
34 — 23
  • tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  • Menyatakan:
    1. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir
    2. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir

    • Dirampas untuk Negara dan nilainya sebagai pengurang

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 13-12-2013 — Upload : 14-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 287 B/PK/PJK/2013
Tanggal 13 Desember 2013 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PHARMACIA INDONESIA QQ PT PFIZER INDONESIA
38 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nilai potongan hargamerupakan pengurang nilai penjualan kotor untuk memperoleh nilaiHalaman 21 dari 33 halaman. Putusan Nomor 287/B/PK/PJK/2013penjualan bersih bagi penjual atau harga pokok penjualan bagipembell,Angka 4:Sesuai dengan pengertian dan peristilahan perdagangan incentiveadalah penghargaan yang diberikan terhadap suatu subjek karenakinerja yang melampaui suatu standar yang telah ditetapkan,Angka 5:Berdasarkan halhal tersebut di atas, dengan ini ditegaskansebagai berikut:a.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 19-03-2014 — Upload : 16-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 884 B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PFIZER INDONESIA
44 — 39 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebagai berikut:Penghasilan Neto 483.333.266.917Penghasilan Kena Pajak 71.961.050.825Pajak Penghasilanyang terutang 17.894.213.049Kredit Pajak 9.977.596.826Pajak yang tidak/kurang dibayar 7.916.616.223Sanksi Administrasi 3.799.975.786Jumlah yang masih harus dibayar 11.716.592.009bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar diterbitkan setelahTerbanding melakukan koreksikoreksi sebagai berikut :a. koreksi peredaran usaha Rp. 8.058.602.847,00,b. koreksi harga pokok penjualan Rp. 4.608.566.941,00,c. koreksi pengurang
Pengadilan PN MAGELANG Perdata
Register : 08-07-2019 — Putus : 05-05-2020 — Upload : 29-05-2020
Putusan PN MAGELANG Nomor 22/Pdt.G/2019/PN Mgg
Tanggal 5 Mei 2020 — Penggugat:
Eko Rahayu Setya Budhi
Tergugat:
1.PT BNI di jakarta Cq PT BNI Cabang Magelang
2.PT BNI Pusat di Jakarta Cq. PT BNI Cabang Wonosobo
3.KPKNLKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto
136 — 21
  • dibuktikan dengan adanyaSurat Teguran dan Somasi yang dikeluarkan oleh TERGUGAT II kepadaPENGGUGAT;Bahwa dengan demikian TERGUGAT dan TERGUGAT II sebagai pihakyang beritikad baik dilindungi haknya oleh UndangUndang untukmelakukan lelang atas jaminan PENGGUGAT sehingga atas segalatuntutan yang diajukan oleh PENGGUGAT dalam perkara a quo yangberkaitan dengan hak TERGUGAT sebagai kreditur kiranya dapatdipertimbangkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk ditolak;Pembayaran yang dilakukan Penggugat merupakan pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 18-05-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 272/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. PABRIK GULA RAJAWALI II VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
173 — 56 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • putusan yang nyatanyata tidak menjunjung tinggi rasa keadilan, sebagaimana yang dikemukakandalam dalildalil hukum Majelis Hakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman54 dan 55, berbunyi sebagai berikut :> Bahwa dengan adanya fakta tersebut diatas Majelis berpendapat, padaprinsipnya biayabiaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan sertaJPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudahHalaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor 272/B/PK/PJK/2016>>diperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-03-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 31-05-2017
Putusan PT JAKARTA Nomor 156/PDT/2017/PT.DKI
Tanggal 18 Mei 2017 — BENNY ANDREAS SITUMORANG CS >< PEMERINTAH RI CQ JEKASAAN AGUNG RI CQ KEJATI DKI JAKARTA CQ KEJARI JAKARTA PUSAT CS
115 — 291
  • YahyaHarahap (2003, hal 81);Hal. 61 dari 76 halaman, Putusan .No.156/PDT/2017/PT.DKI.DsBahwa berdasarkan Putusan No. 37/Pid.B/ PK/2012/PN.JKT.PSTtanggal 28 Januari 2013 diketahui:Bahwa terhadap asetaset yang disita dan dijadikan barang bukti dipersidangan menjadi pengurang pembayaran uang pengganti olehPT.JI dan PT.JS setelah dilakukan penjualan";Bahwa melalui Penjelasan UndangUndang Nomor 31 tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 tahun2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
    Gewijsde, hanya dimiliki oleh Kejaksaan selakuPelaksana Penetapan Hakim dan Putusan Pengadilan dibidangPidana;Hal. 66 dari 76 halaman, Putusan .No.156/PDT/2017/PT.DKI.Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Perundangan yangberlaku diketahui, bahwa tindakan Penyitaan terhadap Barang Buktidalam Proses Pemeriksaan Perkara Korupsi dilakukan untukmenjamin pengembalian jumlah Kerugian Negara apabila Terpidanamenolak untuk secara sukarela melaksanakan perintah Putusan sertaakan diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-03-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 210 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. TEGUH SINAR ABADI
33 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Biaya Others (Rp 682.250.289,00): Total Biaya Pengupasan yang Ditangguhkan Rp43.331.739.624,00:Bahwa dengan ini disampaikan bahwa atas sejumlah Biaya pengupasantangguhan tersebut adalah merupakan beban atau biaya yang mempunyaimasa manfaat tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan bersifat rutin sertamerupakan biaya yang terjadi di tahun pajak yang bersangkutan, menurutpemahaman Pemohon Banding, biayabiaya tersebut dapat langsungdibebankan sekaligus pada tahun biaya tersebut dikeluarkan dan diakuisebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Penghasilan BadanPPhBd
Putus : 19-03-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 942/B/PK/PJK/2013
Tanggal 19 Maret 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SUMBER SEJAHTERA MAKMUR
125 — 36 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • tidak merespon permintaan data;Bahwa Pemohon Banding telah memberikan data yang dimaksud dan telahditerima pada tanggal 31 Oktober 2008;bahwa Pemohon Banding tidak pernah mengetahui dan menandatanganiBerita Acara Nomor : BA035/WPJ.21/BD. 0603/2008 sebagaimanadisebutkan dalam Pemberitahuan Hasil Penelitian Keberatan;Bahwa dengan beberapa alasan tersebut di atas, maka Pemohon Bandingmengajukan permohonan banding kepada Pengadilan Pajak agar dapatmembatalkan koreksi yang dilakukan Terbanding atas pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 18-05-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 404/B/PK/PJK/2016
Tanggal 18 Mei 2016 — PT. PABRIK GULA RAJAWALI II vs. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
50 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim Pengadilan Pajak menjadi tidak tepatserta menghasilkan putusan yang nyatanyata tidak menjunjung tinggi rasakeadilan, sebagaimana yang dikemukakan dalam dalildalil hukum MajelisHakim pada hasil Putusan Hakim pada halaman 52 dan 53, berbunyi sebagaiberikut:Bahwa dengan adanya fakta tersebut di atas Majelis berpendapat, padaprinsipnya biayabiaya bibit, pupuk dan penebangan/pengangkutan sertaJPMP adalah biaya yang menjadi beban petani, karena sudahdiperhitungkan oleh Pemohon Banding sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 13-01-2017 — Putus : 21-02-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 230 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGRO PALINDO SAKTI;
24 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Atas hal ini, Termohon PeninjauanKembali (semula Pemohon Banding) telah membayarkan PPNyang tidak seharusnya dikreditkan tersebut;Bahwa Pemohon Peninjauan Kembai (semula Terbading)mengakui pembayaran tersebut merupakan bentukpenghitungan kembali Pajak Masukan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), danmengalokasikan jumlah Rp272.398.997, dibagi rata 12 bulan(sebagai pengurang koreksi atas Pajak Masukan yangdilakukan oleh Pemeriksa, terkait koreksi PM yang bukankebun).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 27-01-2014 — Upload : 19-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2726 K/Pdt/2013
Tanggal 27 Januari 2014 — MUHAMMAD HASAN bin TUWO ABU vs HERMANSAH bin SEMPU, dkk
28 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kerugian keuanganNegara: Selisih harga Rp 2.829.544.966,00(kemahalan harga) Pengurang Rp 310.051.264,00kerugian keuanganNegaraKerugian Rp 2.519.493.702,00Keuangan Negara Terbilang (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat RatusSembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah);e Bahwa dari rangkaian perbuatan melawan hukum yang telah dilakukanTerdakwa sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, telahmemperkaya diri Terdakwa sendiri, ataupun memperkaya orang lainyaitu DRS. H.
    Pajak Pertambahan Nilai*) Rp (262.315.360)khusus alatpembelajaran CD (10/110) dariRp2.885.468.966,00 PPh Pasal 22*) khusus alat Rp (39.347.304)pembelajaran CD (1,5%) dariRp2.885.468.966,00 Rp262.315.361 ,00 Laba dan overhead (15%) dari Rp (8.388.600)Rp55.924.000,00Jumlah Nilai Pengurang SelisihRp (310.051 .264)Harga * Pajak yang dipungut oleh Bendaharawan Umum DaerahHal. 55 dari 97 hal. Put. No. 1949 K/Pid.Sus/2013f.
    Kerugian keuangan Negara: Selisih harga Rp 2.829.544.966,00(kemahalan harga) Pengurang Rp 310.051.264,00kerugian keuanganNegaraKerugian Rp 2.519.493.702,00Keuangan Negara Terbilang (Dua Milyar Lima Ratus Sembilan Belas Juta Empat RatusSembilan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah);e Bahwa dari rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwasebagaimana yang telah diuraikan diatas tersebut adalah perbuatanperbuatan yang telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatanatau sarana yang ada padanya karena
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus
Register : 24-01-2024 — Putus : 10-06-2024 — Upload : 28-08-2024
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.Moh. Helmi Syarif
2.Putra Iskandar
3.Achmad Husin Madya
4.Ramaditya Virgiyansyah
5.Yoyok Fiter Haiti Fewu
Terdakwa:
1.Ivo Wongkaren
3.Richard Cahyanto
4.Roni Ramdani
67 — 69
  • tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
  • Menyatakan:
    1. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir
    2. Terhadap barang yang disita sebagai berikut: Sebagai terlampir

    • Dirampas untuk Negara dan nilainya sebagai pengurang

Pengadilan PN SIMALUNGUN Perdata
Register : 06-03-2019 — Putus : 10-12-2019 — Upload : 17-12-2019
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 20/Pdt.G/2019/PN Sim
Tanggal 10 Desember 2019 — Penggugat:
NURIAH
Tergugat:
1.SUDERMAN ALIAS DIRMAN ALIAS DERMAN
2.SUBURYATI
Intervensi:
1.SUPARDI
2.SUBANDI
3.NURIADI
124 — 34
  • Bahwa mestinya perhitungan yang dibuat itu haruslah seimbangdan adil, yaitu: dimana seluruh hasil panen yang sudah diambil (dipetik)oleh Penggugat atas Tanah objek gadai tersebut wajib diperhitungkansemuanya dan kemudian dipakai sebagai unsur pengurang dari seluruhpinjaman secara Cicil (bertahap) tersebut.18.
    Bahwa dengan bersikukuh dan ngototnya Penggugatmenyatakan hasil panen yang sudah diambil (dipetik) tidak dipakaisebagai unsur pengurang (pembayar/ pelunasan) atas Pinjaman secaraCicil (bertahap) tersebut, maka tentu saja Tergugat dan Il jelasmerasa sangat dirugikan, sebab:Bukankah pinjaman yang dilakukan secara Cicil (bertahap) itu mestinyajuga Sudah langsung terbayar (dilunasi) sebagian bersaman dengansaat Panen atau beberapa kali Panen itu dilakukan.19.
    Bahwa dengan bersikukuh dan ngototnya Penggugatmenyatakan hasil panen yang sudah diambil (dipetik) tidak dipakaisebagai unsur pengurang (pembayar/ pelunasan) atas Pinjaman secaraCicil (bertahap) tersebut, maka tentu saja Tergugat dan Il jelasmerasa sangat dirugikan, sebab:Bukankah pinjaman yang dilakukan secara Cicil (bertahap) itu mestinyajuga sudah langsung terbayar (dilunasi) sebagian bersaman dengansaat Panen atau beberapa kali Panen itu dilakukan.19.