Ditemukan 1759 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : subtanail substansial substansiil subtansi
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 04-12-2017 — Putus : 02-05-2018 — Upload : 17-05-2018
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 148/G/LH/2017/PTUN.BDG
Tanggal 2 Mei 2018 — Penggugat:
1.Sarjum Bin Madrais
2.Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia WALHI
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA BARAT
1359 — 1301
  • batalnya izin lingkungan PT CEP yang lamaberdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor124/G/LH/2016/PTUNBDG Tanggal 19 April 2017 ;82.Bahwa dengan fakta hukum tersebut PT CEP bukan melakukan perubahan izin lingkungan tapi penerbitan izin lingkungan yang baru ;83.Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara BandungNomor 124/G/LH/2016/PTUNBDG menyatakan dalam pertimbangannya :Menimbang bahwa oleh karena Kepala Badan Pengelolaan LingkunganHidup Daerah Provinsi Jawa Barat secara subtansial
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Khusus PHI
Register : 04-05-2016 — Putus : 18-08-2016 — Upload : 12-01-2017
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pdt.Sus-PHI/2016/PN Pbr
Tanggal 18 Agustus 2016 — Jaus Manik dkk Vs Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit Ratnawati Desa Bekalar
83 — 24
  • Bahwa Gugatan Para Penggugat kurang pihak, yaitu apabila orangyang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap, masih ada orang lainyang perlu dan subtansial harus ikut dijadikan sebagai Tergugat barusehingga sengketa yang dipusatkan dapat diselesaikan tuntas danmenyeluruh (compertiertiensive) sebagaimana YurisprudensiMahkamah Agung No. 621.K/SIP/1975;Adapun beberapa yurisprudensi tersebut antara lain sebagai berikut : Putusan Mahkamah Agung RI No.78 K/Sip/1972 tanggal 11Nopember 1975 ;Gugatan kurang
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 06-12-2018 — Putus : 22-05-2019 — Upload : 12-06-2019
Putusan PTUN JAMBI Nomor 43/G/2018/PTUN.JBI
Tanggal 22 Mei 2019 — Penggugat:
RADANI -dkk
Tergugat:
1.BUPATI BATANGHARI
2.2. MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
3.3. BPN ( BADAN PERTANAHAN NASIONAL ) KABUPATEN BATANGHARI
206 — 82
  • Bertentangan dengan prosudural dengan peraturan perundangan perundangan yang bersifat material/subtansial ;3. KTUN tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang;Menurut Pasal 53 ayat 2 UU No. 5 Tahun 1986 dan UU No. 9 Tahun2004, yang menjadi alasan gugatan adalah :a. Keputusan tata usaha tersebut bertentangan dengan peraturanperundangan ;b.
Pengadilan PTUN BANJARMASIN TUN Kepegawaian
Register : 23-05-2016 — Putus : 26-10-2016 — Upload : 09-11-2016
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 13/G/2016/PTUN.BJM
Tanggal 26 Oktober 2016 — MUHAMMAD KARNI HAJIRI, S.Pd.I, M.Pd. BUPATI HULU SUNGAI TENGAH
163 — 101
  • ,dengan tidak melaksanakanamanat PP No. 53 Tahun 2010 maka dalam penerbitan obyek sengketamelanggar prosedural dan subtansial ;Bahwa Prosedur yang dilanggar oleh Tergugat sebagaimana diaturdalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 29 PP No. 53 tahun 2010, yaitudiantaranya Tergugat tidak melakukan pemanggilan secara tertuliskepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin ;Bahwa pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggarandisiplinharus secara tertulis ;Bahwa pemeriksaan kepada PNS yang diduga
Pengadilan PT BANDUNG Pidana Khusus
Register : 27-05-2021 — Putus : 23-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 7/PID.TPK/2021/PT BDG
Tanggal 23 Juni 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : MELLY DIANA
Terbanding/Terdakwa : Drs. J R RISNANTO
112 — 55
  • kekeliruan berikutnya karena kurangdalam memberikan pertimbangan yaitu dalam pertimbangannya tidakmemberikan penngertian / batasan / uraian tentang perbuatan sepertiapakah, atau seperti bagaimana (yang dilakukan Terdakw), yang tidakmemenuhi sebagai perbuatan melawan hukum.Bahwa dalam pertimbangan judex factie (Pengadilan Negeri BandungKelas I1.A Khusus) pada halaman 559, alinea 3, adalah sudah tepat dan benar,yang menyatakan, yaitu :Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengankeadilan adalah subtansial
    RISNANTOmemperoleh keuntungan lebih dari 10% (sepuluh persen) darikerugian negara.Dan juga sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, judex factie(Pengadilan Negeri Bandung Kelas I.A Khusus) halaman 559, alinea 3,yang menyatakan, yaitu :Halaman 228 dari 237 halaman Putusan Nomor 7/TIPIKOR/2021/PT BDGMenimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang berkaitan dengankeadilan adalah subtansial yang mengakomodasi rasa keadilan yangtumbuh dan berkembang pada masyarakat, dihubungkan denganTerdakwa dalam melakukan
Pengadilan PTUN BENGKULU TUN
Register : 07-04-2020 — Putus : 08-09-2020 — Upload : 20-10-2020
Putusan PTUN BENGKULU Nomor 8/G/2020/PTUN.BKL
Tanggal 8 September 2020 — Penggugat:
MEI NORMAN
Tergugat:
BUPATI SELUMA
209 — 92
  • poin11 halaman 1416 sebagaimana telah diuraikan pada bagian dudukperkara di atas yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalammenerbitkan obyek sengketa a quo telah Bertentangan dengan AzasAzas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam hal ini bertentangandengan Azas Kepastian Hukum, Azas Tertib Penyenggaran Negara, AzasKeterbukaan dan Asas Profesional; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitanobyek sengketa in Litis yang dilakukan oleh Tergugat secarakewenangan, prosedural dan/atau subtansial
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 20-01-2016 — Putus : 24-05-2016 — Upload : 14-06-2016
Putusan PN PADANG Nomor 5/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pdg
Tanggal 24 Mei 2016 — ABDUL KANI,SKM,MPH Pgl KANI
164 — 44
  • perangkatDaerah / Indtruksi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaankebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperolehBarang / Jasa;Bahwa garis besarnya pengadaan Barang / Jasa pemerintah tersebutadalah Rencana umum pengadaan berisi identifikasi, kebutuhan,kerangka acuan kerja dan pemaketan, bagian ini merupakan tanggungjawab PA / KPA (Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran),Halaman 73 dari 127 Putusan Nomor: 5/Pid.SusTPK/2016.PN Pdgrencana pelaksanaan pengadaan, ada 3 (tiga) hal subtansial
Pengadilan PTUN JAMBI TUN
Register : 25-11-2019 — Putus : 07-04-2020 — Upload : 22-04-2020
Putusan PTUN JAMBI Nomor 29/G/2019/PTUN.JBI
Tanggal 7 April 2020 — Penggugat:
RAJA INDRA
Tergugat:
1.GUBERNUR JAMBI
2.KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN
Intervensi:
1.Aang Purnama, S.E.
2.Azakil Azmi
355 — 156
  • Perkara Nomor : 29/G/2019/PTUN.JBIkepada Pemerintah Pusat, karena didalam Undang Undang Pemilu danUndang Undang Pemeritahan Daerah jelas Gubernur memperolehkewenangan yang bersumber dari delegasi. oleh karena itu petunjuksebagai bagian dari proses untuk menetapkan keputusan yangbersangkutan, menunggu atau tidak adalah kewajiban Gubernur; Bahwa kalau mau meminta petunjuk atau Tim Ahli adalah bagiandari prosesnya, mau minta petunjuk atau tidak itu kalau Gubenur punyakemampuan untuk menilai secara subtansial
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 16-02-2016 — Upload : 24-11-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 139/Pid.Sus-TPK/2015/PN Smg.
Tanggal 16 Februari 2016 — ALI MUSTAQIM (TERDAKWA)
87 — 16
  • ., selakuPejabat Pembuat Komitmen tidak pernah mengkaji secara subtansial tentangkebenaran pekerjaan fisik sehingga diketemukan adanya selisin kurang volume,sebagaimana volume yang tertuang dalam spek pekerjaan yang tertuang dalam RABpenawaran yang telah ditentukan dalam pelelangan sehingga sesuai kKewenanganselaku Pelaksana pekerjaan tentu saja terdakwa mempunyai tanggung jawab dalamhal penyelesaian, mempertanggungjawabkan kegiatan dan pekerjaan proyekdimaksud.
Pengadilan PN PONTIANAK Pidana Khusus Korupsi
Putus : 29-11-2012 — Upload : 30-08-2013
Putusan PN PONTIANAK Nomor 20/Pid.Sus/ TP.Korupsi/2012/PN.PTK
Tanggal 29 Nopember 2012 — ANTON LIMBONG
48 — 27
  • Penyalahgunaan wewenang dalam artimenyalahgunakan prosedur yang seharusnyadipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu tetapitelah mempergunakan prosedur lain agar terlaksana.Menimbang, bahwa dalam unsur melawan hukum secara subtansial tentu termasukdiantaranya ada penyalahgunaan wewenang , dengan perkataan lain melawan hukum adalahgenus sedangkan penyalahgunaan kewenangan adalah species, dan unsur melawan hukumtelah terbukti dalam dakwaan primair maka dengan demikian Majelis Hakim akanmengambil alih
Pengadilan PTUN MEDAN TUN
Register : 27-03-2018 — Putus : 08-11-2018 — Upload : 16-12-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 48/G/2018/PTUN.MDN
Tanggal 8 Nopember 2018 — Penggugat:
PRAWIRA M. SILALAHI
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN MANDAILING NATAL
Intervensi:
MUKIYAT DKK
144 — 144
  • Keputusan Tata Usaha Negara (Surat Keputusan Kepala KantorPertanahan Kabupaten Mandailing Natal (Tergugat) tersebutbertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku yangbersifat prosedural / formal dan itu bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku yang bersifat materiil/ subtansial ;2.
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 02-04-2018 — Putus : 04-06-2018 — Upload : 07-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 129/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 4 Juni 2018 — ROYAL AKIRA PANGARIBUAN VS PT PERKEBUNAN NUSANTARA II
71 — 55
  • Bahwa oleh karena kepemilikan Penggugat atas objek perkara sudah sesuaisecara Prosedur Hukum maupun secara Subtansial hukum terutamanyatelah memenuhi syarat dalam KUH Perdata dan syarat terang dan tunaisebagaiamana diatur dalam UndangUndang No. 5 Tahun 1960 tentangPeraturan Dasar PokokPokok Agraria dan Penggugat membeli Tanah objekperkara dengan itikad baik, maka patut dan beralasan hukum mohonPengadilan menyatakan Penggugat adalah pemilik atas tanah objek perkaraseluas 65.8044 hektar yang terletak
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 19-12-2019 — Putus : 28-04-2020 — Upload : 28-05-2020
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 71/G/2019/PTUN.SMD
Tanggal 28 April 2020 — Penggugat:
PT. INHUTANI II diwakili oleh PRAMUSTI INDRASCARYO
Tergugat:
GUBERNUR KALIMANTAN UTARA
307 — 459
  • mengoptimalkan pengelolaan dan pemanfaatan hasil hutan denganmemperhatikan keseimbangan fungsi hutan serta meningkatkan kemampuan dankoordinasi aparat penegak hukum dan pihakpihak terkait dalam menanganipencegahan dan penebangan kayu hutan tanpa izin pihak yang berwenang.Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tentang penerbitan obyeksengketa a quo secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundangundangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam pertimbangan hukummengenai pengujian secara subtansial
Pengadilan PTUN SEMARANG TUN
Register : 16-12-2019 — Putus : 18-05-2020 — Upload : 26-05-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 89/G/2019/PTUN.SMG
Tanggal 18 Mei 2020 — Penggugat:
Jadiaman Simbolon, S.H.
Tergugat:
Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah
Intervensi:
Nuning Lestari
363 — 378
  • .; Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan hukum kewenanganpembatalan sertipikat dengan alasan Cacat Administrasi dikarenakankesalahan dalam memberikan informasi data pertanahan sebagaimana diaturdalam ketentuan Pasal 11 ayat (3) Huruf h Peraturan Menteri ATR/Kepala BPNRI No. 11 Tahun 2016 Tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan, membuktikanterbitnya Objek Sengketa dari aspek materiel/subtansial tidak bertentangandengan Peraturan PerundangUndangan yang berlaku; 4.
Pengadilan PTUN PEKAN BARU TUN
Register : 14-11-2019 — Putus : 12-03-2020 — Upload : 06-05-2020
Putusan PTUN PEKAN BARU Nomor 68/G/2019/PTUN.PBR
Tanggal 12 Maret 2020 — Penggugat:
SYARFAWI
Tergugat:
1.KEPALA DESA PULAU GADANG
2.KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KAMPAR
Intervensi:
YUWARLIS
117 — 47
  • Bahwa didalam gugatan Penggugat tidak ada satupun dalildalil hukumyang menjelaskan terhadap objek perkara aquo terdapat melebihikewenangan, cacat Prosedur dan subtansial sebagaimana dimaksuddalam pasal 66 ayat 1 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahanmenyatakan:Pasal 66Ayat 1Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:a. wewenang;b. prosedur; dan/atauc. substansi.Bawha dikarenakan didalam gugatan Penggugat tidak dalildalilhukum yang menjadi dasar untuk menjelaskan perbuatan paraHalaman
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 25-08-2021 — Putus : 09-02-2022 — Upload : 09-02-2022
Putusan PA Soreang Nomor 5498/Pdt.G/2021/PA.Sor
Tanggal 9 Februari 2022 — Penggugat melawan Tergugat
114 — 142
  • Ternadap eksepsieksepsi tersebut, Penggugat telah memberikantanggapan yang lengkapnya telah diuraikan pada bagian duduk perkara.Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 136 H.I.R menyebutkan Eksepsi(tangkisan) yang dikemukakan oleh si Tergugat, kecuali tentang hal hakimtidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendirisendiri,melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersamasama dengan pokokperkara.Menimbang, bahwa secara subtansial, eksepsieksepsi yang diajukanTergugat Rekonvensi bukan menyangkut
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 26-08-2019 — Putus : 09-04-2020 — Upload : 08-05-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 171/G/2019/PTUN.JKT
Tanggal 9 April 2020 — Penggugat:
1.Steven Hui (dahulu bernama Setiawan Harjono)
2.Xu Jing Nan (dahulu bernama Hendrawan Haryono)
Tergugat:
Panitia Urusan Piutang Negara Cabang Daerah Khusus Istimewa Jakarta
670 — 1137
  • kreditur terhadapPT Bank Asia Pacific untuk melakukan penagihan piutang negara;Tanggapan Terhadap Dalil Tergugat Tidak Cermat Dalam Menerbitkan ObjekSengketa38.39.40.41.Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil Para Penggugat pada halaman13 huruf d yang pada pokoknya menyatakan Tergugat telah tidak cermatdalam menerbitkan objek sengketa dikarenakan ada kesalahan dalampenulisana nama Para Penggugat;Bahwa dalil Para Penggugat adalah dalil yang mengadaada dikarenakan haltersebut bukanlah hal yang subtansial
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN
Register : 06-07-2015 — Putus : 11-08-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 69/Pid.Prap/2015/ PN.Jkt.Sel.
Tanggal 11 Agustus 2015 —
337 — 638
  • dengan KUHAP, sungguhsungguhmemastikan bahwa derajat akuntabilitasnya terukur, maka abhiberpendapat dia harus merujuk kepada KUHAP.Bahwa menurut ahli seorang yang tidak pernah diperiksa tetapilangsung ditetapkan sebagai tersangka, dari segi proses Tata Negarasoal ini berkenaan dengan due process of law, tidak bisa seseorangdibebani suatu tanggung jawab atau dimintai atau dipikulkan sebuahtanggung jawab yang ia sendiri tidak tahu.Bahwa dari segi ilmu hukum tata negara kepastian hukum suatu halyang subtansial
Pengadilan PT PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 29-05-2019 — Putus : 30-07-2019 — Upload : 30-07-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 7/PID.TPK/2019/PT PBR
Tanggal 30 Juli 2019 — Pembanding/Terdakwa : NUR SYAMSI TRIDIATMO, A.Md Bin NGADINO
Terbanding/Penuntut Umum : DODI GAZALI EMIL, S.H
76 — 42
  • Bahwa pemohon tidak terbukti bersalah, Majelis Hakim lalai dalammendasarkan kebenaran subtansial/material dalam memutusperkara pemohon banding.Hal. 146 dari 150 hal. Put.No.7/PID.SUSTPK/2019/PT.PBR4.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 23-05-2008 — Upload : 07-01-2009
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 67PK/PIDSUS/2007
Tanggal 23 Mei 2008 — Ir. Drs. H. IYOS SOMANTRI bin ACHMID ; Drs. H. DEDI SURYADI, BE., MSi. bin H.M. SUTARSA ; Drs. H. MAHYAR SUARA, SH. bin H. ABDUL HAMID ; Dkk
87 — 49 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Penyimpangan secara subtansial dalam penetapanPerda dalam hal Perda APBD tunduk pada ketentuan pengawasan yangdiatur dalam Pasal 113 dam 114 UU No. 22 Tahun 1999 tentang PemerintahDaerah ;V.