Ditemukan 1933 data
Urut Berdasarkan
Register : 03-08-2020 — Putus : 05-11-2020 — Upload : 10-06-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 50 P/HUM/2020 Tanggal 5 Nopember 2020 — IKATAN FISIOTERAPI INDONESIA (IFI) VS DIREKTUR UTAMA BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KESEHATAN;
507 — 1656 — Berkekuatan Hukum Tetap
507 — 1656 — Berkekuatan Hukum Tetap
62P/HUM/2013 dan Putusan Nomor 11P/HUM/2014menjabarkan bahwa syaratsyarat kerugian harus memenuhi 5(lima) syarat, yaitu:a. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh suatu peraturanperundangundangan;c. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;d. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) danaktual atau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;e. adanya hubungan sebabakibat (causal
(2),(3)dan (5), Pasal 2 dan Pasal 6 PerBPJS 1/2020 yang mengaturmengenai pelayanan fisioterapi dimohonkan a quo, tidakmenimbulkan kerugian atau dampak apapun terhadap Pemohonsebagai pemberi pelayanan fisioterapi, oleh karena itupermohonan a quo tidak memenuhi persyaratan sebagaimanayang telah diatur dalam ketentuan Pasal 31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 karena Pemohon sama sekalitidak mengalami kerugian yang bersifat spesifik, selain haltersebut, tidak terdapat hubungan sebabakibat (causal
Register : 13-02-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 24-11-2014
Putusan PTUN SURABAYA Nomor 28/G/2014/PTUN.SBY Tanggal 17 September 2014 — JAMILA binti JAMAWIYAH melawan KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN PROPINSI JAWA TIMUR, KEPALA KANTOR PERTANAHAN SURABAYA I, PEMERINTAH KOTA SURABAYA dan DIAN RASHIDA.
103 — 56
103 — 56
UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untukmenggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikanoleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus adahubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentinganyang dirugikan, sebagaimana adagium bila ada kepentingan, maka baruboleh berproses (pointd interest, point'd action).
Register : 12-10-2016 — Putus : 13-09-2017 — Upload : 18-10-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 715/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel. Tanggal 13 September 2017 — 1. TENNO EKASEPTIAN AMYHARDJO SUJARWANTO,beralamat di Bulevar Hijau, Blok C1, Nomor 47, RT.007/RW.030, Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Bekasi, untuk selanjutnya disebut ...................................................................................PENGGUGAT I;
2. PT. NANI WAHYUNI INDUSTRIES, beralamat di Komplek Sentra Niaga Kav. No. 12 dan 15, Bulevar Hijau, Pejuang, Medan Satria, Bekasi, untuk selanjutnya disebut ..................................................PENGGUGAT II ;
PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama H. Rawan Supriyadi, SH., MH., Sugeng Purwanto, SH., Hornaning, SH., dan Jony Soenarwijanto, SH., Para Advokat, Asisten dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Sugeng, Soenar, Supriyadi Lawfirm, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang masing-masing tertanggal 11 Oktober 2016, selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai .......................PARA PENGGUGAT ;
127 — 65
127 — 65
Adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan dan kerugian(Causal), kerugian yang dialami secara nyata merupakan akibat baiksecara langsung maupun tidak langsung dari perbuatan melawan hukum ;14.
Register : 22-04-2019 — Putus : 25-02-2020 — Upload : 26-02-2020
Putusan PN SINGARAJA Nomor 201/Pdt.G/2019/PN Sgr Tanggal 25 Februari 2020 — Penggugat:
1.Iffatul Intan
2.Vina Khoirunnisa
Tergugat:
1.Setyo Irianto
2.Palgunadi
3.Adriana Else Meoko, SH
65 — 38
1.Iffatul Intan
2.Vina Khoirunnisa
Tergugat:
1.Setyo Irianto
2.Palgunadi
3.Adriana Else Meoko, SH
65 — 38
Dengan demikian ada 4(empat) unsur untuk menentukan adanya suatu perbuatan melawan hukumyaitu adanya unsur perbuatan melawan hukum, kerugian, kesalahan danhubungan causal antara perbuatan melawan hukum tersebut dengan kerugian;Menimbang, bahwa mengenai apakah yang dimaksud denganperbuatan melawan hukum itu sendiri, menurut Yurisprudensi tetap di Indonesiaadalah perbuatan (atau tidak berbuat) yang memenuhi kriteria:1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, atau;2.
Register : 24-06-2021 — Putus : 22-07-2021 — Upload : 02-08-2021
Putusan PT BANJARMASIN Nomor 31/PDT/2021/PT BJM Tanggal 22 Juli 2021 — Pembanding/Penggugat : H. Mahrudin Diwakili Oleh : Suyandi
Terbanding/Tergugat I : PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology, Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. Gawi Makmur Kalimantan
Terbanding/Tergugat III : PT. Duta Darma Utama, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Terbanding/Turut Tergugat IV : DInas Taman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
154 — 169
Terbanding/Tergugat I : PT. Sinar Mas Agro Resources & Technology, Tbk
Terbanding/Tergugat II : PT. Gawi Makmur Kalimantan
Terbanding/Tergugat III : PT. Duta Darma Utama, Tbk
Terbanding/Turut Tergugat III : Kantor Pertanahan Kabupaten Tanah Laut
Terbanding/Turut Tergugat IV : DInas Taman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan
154 — 169
Adanya Hubungan yang causal antara Onrechtmatige Daadtersebut dengan kerugian yang diderita Penggugat.(Darwan Prinst, S.H., Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata,PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1996).68.
Putus : 06-08-2015 — Upload : 20-10-2016
Putusan PN TANGERANG Nomor 470/PDT.G/2014/PN. TNG Tanggal 6 Agustus 2015 — Drs. H. AKHMAD HARIS Lawan 1. PT. SILOAM HOSPITALS, Tbk Cq SILOAM HOSPITALS LIPPO VILLAGE 2. dr. ANASTINA TAHJOO 3. dr. P. SUGIANTORO 4. dr. SOELISTIOWATI TJAHJONO ,SPAN 5. dr. BUDHI ADDIWIJAYA SPBTKV
493 — 262
493 — 262
yang dijanjikan, disepakatimaupun pembicaraan awal, disertai segala kesalahan dan kelalaianyang dilakukan oleh TERGUGAT Ill sehingga mengakibatkansdr.Dasril Ramadhan yaitu anak kandung PENGGUGAT mengalamipenderitaan yang berkepanjangan, yang berakibat secara otomatismerugikan PENGGUGAT dengan kerugian yang sangat besar sekali,tak terhitung dan tak dapat diprediksi sama sekali, maka hubunganhukum antara TERGUGAT I, TERGUGAT Il DAN TERGGUGAT Illsangat jelas serta merupakan suatu rangkaian perbuatan causal
Putus : 20-11-2013 — Upload : 20-05-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1896 K/Pid.Sus/2013 Tanggal 20 Nopember 2013 — Drs. H.RUSTAM MAGE BIN ALI MAGE
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
60 — 52 — Berkekuatan Hukum Tetap
PanitiaPembebasan Tanah sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyardua ratus delapan puluh delapan juta enam ratus lima belasribu rupiah) sesuai dengan ketentuan Pasal 18 (1) huruf b UUTipikor bahwa pembayaran uang pengganti yang jumlahnyasebanyakbanyaknya sama dengan yang diperoleh dari tindakpidana korupsi;Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut telahmempunyai hubungan causal dengan kerugian keuangannegara sebesar Rp.1.288.615.000, (satu milyar dua ratusdelapan puluh delapan juta enam ratus lima
Register : 17-03-2020 — Putus : 02-07-2020 — Upload : 09-04-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 29 P/HUM/2020 Tanggal 2 Juli 2020 — JONATAN, DKK VS MENTERI PERHUBUNGAN RI;
267 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
267 — 122 — Berkekuatan Hukum Tetap
2013, Mahkamah Agung telahberpendirian bahwa pengujian Legal Standing PemohonHak Uji Materiil setidaknya memenuhi 5 syarat, yakni:a. adanya hak pemohon yang diberikan oleh suatuPeraturan perundangundangan;b. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan olehberlakunya Peraturan perundangundangan yangdimohonkan pengujian;c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik dan aktualatau setidaktidaknya potensial yang menurutpenalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan sebab akibat (causal
Register : 11-05-2015 — Putus : 03-11-2015 — Upload : 25-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 36/G/2015/PTUN.Mks Tanggal 3 Nopember 2015 — 1. Ir. H. Jamaing, M.Sc disebut PENGGUGAT âÃÂàI 2. Drs. Agung Budi Santoso, M.Si. disebut PENGGUGAT âÃÂàII
untuk selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat
M E L A W A N :
Walikota Makassar untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat
94 — 53
94 — 53
kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Register : 02-01-2018 — Putus : 25-06-2018 — Upload : 23-01-2020
Putusan PTUN SEMARANG Nomor 1/G/2018/PTUN-SMG Tanggal 25 Juni 2018 — Penggugat:
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
324 — 364
Slamet Wibowo
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Semarang
324 — 364
dengan demikian, maka batasan seseorang / badanhukum perdata mempunyai kedudukan hukum (legalstanding) untuk secara sah menurut UndangUndang dapatmengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negaraapabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negarayang digugat tersebut dan terdapat hubungan sebab akibatantara kedudukan hukum (legal standing) dan kerugiankepentingan Penggugat dengan diterbitkannya KeputusanTata Usaha Negara yang digugat (causal
Register : 29-07-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 04-03-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2019 Tanggal 26 September 2019 — PERKUMPULAN KESATUAN NIAGA CELLULER INDONESIA VS KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI;
192 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
192 — 85 — Berkekuatan Hukum Tetap
Berdasarkan Pasal 1635 KUH Perdata,setiap perkumpulan orang harus dianggap sebagai badan hukum,selama orangorang yang tergabung di dalamnya memangbermaksud untuk mendirikan suatu organisasi;Bahwa Pemohon Keberatan memiliki Kedudukan hukum (legalstanding) sebagai Pemohon dalam Permohonan Keberatan atasberlakunya suatu peraturan perundangundangan di bawahundangundang, dikarenakan terdapat keterkaitan sebab akibat(causal verband) dengan berlakunya PERMEN a quo sehinggahakhak Para Pemohon Keberatan sebagai
Putus : 13-07-2015 — Upload : 03-08-2015
Putusan PN LANGSA Nomor 77/Pid.B/2015 /PN Lgs Tanggal 13 Juli 2015 — M. YUSUF LIDAN BIN SYAHIDAN.
182 — 31
182 — 31
USMAN BASRI yang sedang dalamproses Sertifikat Hak Milik di Kantor Perwakilan Badan Pertanahan NegaraKota Langsa;Menimbang, bahwa, dengan demikian unsur tersebut telah terpenuhidan terbukti secara sah menurut hukum;Unsur jika pemakaian surat itu dapat menimbukan kerugian;Menimbang, Bahwa yang dimaksud unsur pemakaian surat itu dapatmenimbukan kerugian adalah akibat tertentu dari perbuatan terdakwa berupakerugian atas kepentingan orang lain yang menandakan keharusan adahubungan sebab akibat (causal
Register : 25-04-2014 — Putus : 20-10-2014 — Upload : 23-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 28/G/2014/PTUN-MDN Tanggal 20 Oktober 2014 — LEMBAGA NEGERI SIBAGANDING TUA (LNST),DKK VS GUBERNUR SUMATERA UTARA
215 — 158
215 — 158
dan seterusnya; sehingga batasan seseorang/badan hukumperdata mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk secara sahmenurut undangundang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan TataUsaha Negara apabila terdapat kepentingan yang dirugikan Penggugatsebagai akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negera yang digugattersebut dan terdapat hubungan sebab akibat antara kedudukan hukum(legal standing) dan kerugian kepentingan Penggugat dengan diterbitkannyaKeputusan Tata Usaha Negara yang digugat (causal
Register : 26-04-2019 — Putus : 21-10-2020 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SAMARINDA Nomor 66/Pdt.G/2019/PN Smr Tanggal 21 Oktober 2020 — Penggugat:
IVANNA SULISTIO
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG SAMARINDA
2.WAWAN SYAHRANI,SH. M.Kn SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Turut Tergugat:
CV.PRIMA ANGKASA RAYA
167 — 36
IVANNA SULISTIO
Tergugat:
1.PT. BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO Tbk CABANG SAMARINDA
2.WAWAN SYAHRANI,SH. M.Kn SELAKU PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH PPAT
3.BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI cq KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Turut Tergugat:
CV.PRIMA ANGKASA RAYA
167 — 36
SmrMenimbang, bahwa inti dari gugatan Penggugat sebagai dalam gugatannya perihal Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 1365KUHPerdata (posita 20);Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan ada Perbuatan Melawan Hukum, sebagaimana pasal 1365 KUHPerdata disyaratkan adanya Kesalahan, Kerugian dan hubungan causal;DALAM EKSEPSI:Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Tergugat mengajukan Eksepsiyang menyatakan:1.
Register : 14-09-2021 — Putus : 09-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 39 P/HUM/2021 Tanggal 9 Nopember 2021 — MUH. ISNAINI WIDODO, S.E., M.M., M.H., DKK VS MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI;
765 — 966 — Berkekuatan Hukum Tetap
765 — 966 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 39 P/HUM/2021c. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (Knusus) dan aktual atausetidaktidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajardapat dipastikan akan terjadi;d. adanya hubungan' sebabakibat (causal verband) antarakerugian dimaksud dan berlakunya peraturan perundangundangan yang dimohonkan pengujian;e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonanmaka kerugian seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagiterjadi;3.
Register : 15-06-2015 — Putus : 04-11-2015 — Upload : 28-01-2016
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 47/G/2015/PTUN.Mks Tanggal 4 Nopember 2015 — Faisal Jafar, SE.MM. sebagai Penggugat ; M E L A W A N : Walikota Makassar sebagai Tergugat;
120 — 72
120 — 72
kepentingannya dirugikan oleh suatukeputusan Tata Usaha Negara, adapun terhadap orang yangtidak merasa kepentingannya dirugikan atau menerimaSurat Keputusan tersebut tidak dapat mengajukan gugatanke Pengadilan Tata UsahaMenimbang, bahwa ketentuan tersebut menunjukkanbahwa unsur adanya kepentingan yang dirugikan merupakanunsur yang paling pokok yang harus melekat pada diriPenggugat untuk mengajukan gugatan atas suatu KeputusanTata Usaha Negara yang diterbitkan, karena dengan unsurtersebut terjadi hubungan causal
Register : 20-11-2015 — Putus : 19-09-2016 — Upload : 22-09-2017
Putusan PN PADANG SIDEMPUAN Nomor 35/PDT.G/2015/ PN.Psp Tanggal 19 September 2016 — Hj. ISTANA LISNAWATI LUBIS (Penggugat)
SUDIRMAN NASUTION (Tergugat I)
ABDURRAHIM HASIBUAN (Tergugat II)
GUNTUR HASIBUAN (Tergugat III)
M. SOLEH HASIBUAN (Tergugat IV)
HASAN BASYRI HASIBUAN Tergugat V)
SAHMADAN HASIBUAN (Tergugat VI)
JANNA NASUTION (Tergugat VII)
SOPIAN HASIBUAN (Tergugat VIII)
MARA TOGU SIREGAR (Tergugat IX)
NAGORI HASIBUAN (Tergugat X)
ANJAR (Tergugat XI)
NASIR (Tergugat XII)
TIMUN (Tergugat XIII)
HARYONO (Tergugat XIV)
SUTAN HASIBUAN (Tergugat XV)
100 — 30
100 — 30
Terdapat hubungan sebab akibat (hubungan causal) antara perbuatan yangmelawan hukum tersebut dengan kerugian yang diderita ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan melawanhukum, terlebih dahulu harus mengacu kepada Pasal 1365 KUHPerdata yangmengatakan bahwa TJiaptiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugianpada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya memberi kerugian itumengganti kerugian tersebut ;Menimbang, bahwa Pasal 1365 KUHPerdata mengandung 3 (tiga)
Register : 29-08-2019 — Putus : 28-01-2020 — Upload : 20-02-2020
Putusan PTUN SERANG Nomor 41/G/2019/PTUN.SRG Tanggal 28 Januari 2020 — Penggugat:
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
192 — 145
PT. SRIKANDI UTAMA NAWAKARYA
Tergugat:
DIREKTUR BALAI BESAR KALIBRASI FASILITAS PENERBANGAN (BBKFP)
192 — 145
mendengarkan keterangan para pihakdalam perkara a quo, didapatkan fakta hukum bahwa benar Penggugat adalahsubjek yang dituju langsung oleh Objek Sengketa (vide Bukti P2 = Bukti T9);Menimbang, bahwa bertolak dari norma, konsep kepentingan dalamHukum Administrasi, dan fakta hukum sebagaimana disebutkan di atas, makaMajelis Hakim menilai Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan secaraHalaman 101 dari 120 halaman, Putusan Perkara No. 41/G/2019/PTUN.SRGlangsung dan memiliki hubungan sebab akibat (causal
Register : 10-07-2018 — Putus : 30-10-2018 — Upload : 24-07-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 41 P/HUM/2018 Tanggal 30 Oktober 2018 — PENGURUS DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA PERTANIAN DAN PERKEBUNAN - SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI SUMATERA UTARA )PD. FSPPP - SPSI PROVINSI SUMATERA UTARA)., DKK VS MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
295 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
295 — 131 — Berkekuatan Hukum Tetap
Tidak Terdapat Kepentingan Hukum Pada Diri Para Pemohona.Sebagaimana telah Termohon sampaikan pada angka 1 hurufa dalam eksepsi di atas, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal31A ayat (2) UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung, bahwa permohonan sebagaimanadimaksud ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Pihak yangmenganggap kepentingannya dirugikan oleh berlakunyaperaturan perundangundangan (asas causal verband).Dengan demikian hanya pihakpihak
Register : 15-12-2015 — Putus : 28-04-2016 — Upload : 02-12-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 230/PID.SUS/TPK/2015/PN SBY Tanggal 28 April 2016 — Jaksa Penuntut:
SUCIPTO, SH.
Terdakwa:
1.M. NASIRI MUIN Als M. NASIRI AR
2.NASRUDIN
129 — 8
SUCIPTO, SH.
Terdakwa:
1.M. NASIRI MUIN Als M. NASIRI AR
2.NASRUDIN
129 — 8
Maksud yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tiada lain adalahkewenangan, kesempatan dan sarana karena jabatan atau kedudukan yangdipangku seseorang, jadi antara keberadaan kewenangan, kesempatan dan saranadengan jabatan atau kedudukan haruslah ada hubungan sebabakibat (causal), olehkarena memangku jabatan atau kedudukan, mengakibatkan seseorang mempuyalkewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukantersebut, jika jabatan atau kedudukan itu lepas maka kewenangan