Ditemukan 2277 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengurung penanrang peneguran pengoreng pengudang pengarang pengering
Pengadilan PT BANDA ACEH Pidana Khusus
Register : 06-09-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 28-07-2020
Putusan PT BANDA ACEH Nomor 32/PID.TPK/2013/PT BNA
Tanggal 3 Oktober 2013 — Pembanding/Terbanding/Terdakwa : Mawardi Bin Jamaluddin
Terbanding/Pembanding/Jaksa Penuntut : Iqbal, SH.
89 — 24
  • Hal tersebutterjadi karena dalam penerbitan Surat Permintaan Pembayaran,Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana,PPN 10% tidak dicantumkan sebagai faktor pengurang danmasuk ke rekening terdakwa (PT. Guhang Amanah Perdana). Haltersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.237.999.575, (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)yaitu. kelebihan pembayaran kepada PT.
    Nomor: 32/Pid.Tipikor/2013/PTBNApenerbitan Surat Permintaan Pembayaran, Surat PerintahMembayar dan Surat Perintah Pencairan Dana, PPN 10% tidakdicantumkan sebagai faktor pengurang dan masuk ke rekeningterdakwa (PT. Guhang Amanah Perdana). Hal tersebutmengakibatkan kerugian keuangan negara sebesarRp.237.999.575, (dua ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratussembilan puluh sembilan ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah)yaitu. kelebihan pembayaran kepada PT.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 10-01-2017 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 18-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 179 B/PK/PJK/2017
Tanggal 9 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. BULUH CAWANG PLANTATIONS;
34 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dan hasil dari penghitungan kembaliPajak Masukan tersebut, yang menghasilkan nilai PajakMasukan, yang tidak dapat dikreditkan, telah diperhitungkanoleh Pemohon Banding sebagai pengurang dari PajakMasukan yang telah dikreditkan sebelumnya;bahwa sehingga dengan demikian, sesungguhnya KeputusanMenteri Keuangan Nomor: 575/ KMK.04/2000 tanggal 26Desember 2000 tentang Pedoman Penghitungan PengkreditanPajak Masukan Bagi Pengusaha Kena Pajak yang MelakukanPenyerahan Yang Terutang Pajak dan Penyerahan Yang
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 19-10-2018 — Putus : 14-02-2019 — Upload : 30-05-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 164/Pid.Sus-TPK/2018/PN Sby
Tanggal 14 Februari 2019 — Penuntut Umum:
EVA YUSTISIANA
Terdakwa:
1.SYAHRI MULYO
2.SUTRISNO
3.AGUNG PRAYITNO
307 — 194
  • Menetapkan barang bukti berupa:
    • Barang Bukti No. 1 s.d. 4, 12 s.d. 22, 102 s.d. 105, 211, 213, 215, 217, 219, 221, masing-masing dirampas untuk negara;
    • Barang Bukti No. 223 s.d. 240, masing-masing dirampas untuk negara dengan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban pembayaran uang pengganti Terdakwa II;
    • Barang bukti No.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 30-05-2022 — Putus : 10-10-2022 — Upload : 01-12-2023
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 181/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst
Tanggal 10 Oktober 2022 — Penggugat:
SITI NURKOMARIAH Ahli Waris A. LUTFI, dkk
Tergugat:
PT. JASA JEJARING WASANTARA
127 — 132
  • Menetapkan uang muka kompensasi PHK untuk Para Penggugat yang diterima oleh Bambang Prasetiyono sebesar Rp. 136.000.000,00 (seratus tiga puluh enam juta rupiah), dijadikan faktor pengurang terhadap hak-hak Para Penggugat yang ditetapkan pada putusan perkara ini;

    9.Menetapkan pembayaran kekurangan UMP Tahun 2018 s.d Tahun 2021 yang telah diterima Penggugat 1 dan Penggugat 2 dari Tergugat dijadikan faktor pengurang terhadap hak-hak Penggugat 1 dan Penggugat

Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 23-02-2016 — Upload : 13-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1442 K/Pid.Sus/2015
Tanggal 23 Februari 2016 — JEMELAH AMAN SAFI’I bin UMAR
59 — 42 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • dipandang bukansebagai sarana penghukuman atau pembalasan namun sebagai upayapengembalian kepercayaan masyarakat terhadap aparat pemerintahnya.Selama proses penyidikan dan penuntutan Terdakwa Jemelah AmanSafi'i bin UMAR, tidak sekalipun terlihat menunjukkan adanya itikad baik dariTerdakwa untuk pengembalian kerugian keuangan negara, sehingga MajelisHakim Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan putusan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun yang mempertimbangakan alasan alasan yangmeringankan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 15-06-2011 — Upload : 13-04-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 571 K/PDT/2011
Tanggal 15 Juni 2011 — PT. PRIMA KARYA MAHADIKA ; PT. PERKEBUNAN NUSANTARA
83 — 55 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dari jumlah kewajiban KSO (Rp.10.154.989.211) dikurangi aset yang masih tersisa(Rp. 5.757.696.870) akan terhitung kewajiban yangsebenarnya senilai Rp. 4.397.292.341 yang selanjutnya jumlah ini akan menjadi pengurang kerugian(angka ini sudah terhitung di dalam akumulatifkerugian), seterusnya angka akumulatif kerugiantersebut menjadi Rp. 11.089.464.500 (berasal dari Rp.15.486.756.841 dikurangi dengan Rp. 4.397.292.341).2.5.5.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 27-02-2014 — Upload : 18-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 733/B/PK/PJK/2013
Tanggal 27 Februari 2014 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SAKA AGUNG ABADI
53 — 80 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selisihnilai pembelian tersebut yang belum dilaporkan tersebutadalah unsur pengurang penghasilan bruto sebagaimanaHalaman 37 dari 41 halaman. Putusan Nomor 733/B/PK/PJK/2013dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndangPPh. Oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Pajak yang telah menerima banding TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) telahbertentangan dengan Pasal 6 ayat (1) huruf a UndangUndangPPh dan Pasal 76 UndangUndang Pengadilan Pajak;A.9.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 21-02-2017 — Upload : 20-04-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 142 B/PK/PJK/2017
Tanggal 21 Februari 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. SURYABUMI AGROLANGGENG
42 — 44 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Neto Komersial (39.390.232.085,00)Kompensasi kerugian (73.895.225.442,00)Penghasilan Kena Pajak (113.285.457.527,00)Pph Terutang 0,00Pengembalian/Pengurang PPh ps 24 0,00Jumlah PPh yang Terutang 0,00Kredit pajak 0,00PPh yang Kurang (Lebih) dibayar 0,00Sanksi Administrasi 0,00PPh ymh (Lebih) dibayar 0,00 Menimbang, Bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatanhukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT.48112/PP/M.XII/15/2013 tanggal 30 Oktober 2013, diberitahukan kepada Pemohon PeninjauanKembali
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2016 — Putus : 30-11-2016 — Upload : 29-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1703 B/PK/PJK/2016
Tanggal 30 Nopember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
56 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang PPNnya tidak dipungut Rp 27.958.832.742,00 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00Jumlah Rp 33.874.033.061,00Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN RpJumlah seluruh penyerahan Rp 33.874.033.061,00Penghitungan PPN kurang/lebih bayarPajak Keluaran yang harus dipungut sendiri Rp 238.532.532,00Dikurangi : PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama Rp 0,00 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan Rp 231.837.166,00 Perhitungan kembali PM yg telah dikreditkan sebagai(pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 20-07-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 657/B/PK/PJK/2016
Tanggal 20 Juli 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. LION SUPER INDO
32 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • pembukuan, catatan, data, informasi, atauketerangan lain yang diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapatdipertimbangkan.(4) Pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yangdipertimbangkan dalam penyelesaian keberatan atas suratketetapan pajak yang penghasilan kena pajaknya dihitung secarajabatan terbatas pada:a. dokumen yang terkait dengan penghitungan peredaran usahaatau penghasilan bruto dalam rangka penghitungan penghasilanneto secara jabatan; danb. dokumen kredit pajak sebagai pengurang
Pengadilan PN Cikarang Pidana Khusus
Register : 07-09-2021 — Putus : 08-12-2021 — Upload : 07-02-2022
Putusan PN Cikarang Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Ckr
Tanggal 8 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.SURMA, SH
2.NELSON MANAHAN HASUDUNGAN MALAU, SH
Terdakwa:
MONALIA ISKANDAR
342 — 16
  • pemilik perusahaan PT BAKOMINDO UTAMA yangHalaman 8 dari 247 Putusan Nomor 524/Pid.Sus/2021/PN Ckrmengatakan bahwa dia membutuhkan atau memerlukan Faktur Pajak TidakBerdasarkan transaksi yang Sebenarnya (FB.TBTS) sebagai pengurangpembayaran pajak (PPN) ke Negara, lalu Perempuan Berhadapan denganHukum MONALIA ISKANDAR alias MONA menawarkan kepada EDISONTJHANN bahwa Perempuan Berhadapan dengan Hukum MONALIAISKANDAR alias MONA sanggup menyediakan atau menjual Faktur Pajakyang bisa digunakan sebagai pengurang
    kemudian, Saksi mengetahui bahwa MONA alias MONALIAISKANDAR adalah orang yang bisa menyediakan atau menjual FakturPajak yang bisa digunakan untuk mengurangi jumlah pajak (PPN) yangharus dibayar, atau dengan kata lain faktur pajak yang tidak berdasarkantransaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS);Bahwa Saksi pernah menjual atau turut serta dengan MONA aliasMONALIA ISKANDAR dalam perbuatan menerbitkan Faktur Pajak TBTSsehingga Faktur Pajak tersebut dapat digunakan oleh perusahaanpengguna sebagai pengurang
    HASJIM THAIB (ayah Saksi), bahwa ada temanSaksi yaitu MONA alias MONALIA ISKANDAR yang menawarkan FakturPajak yang bisa digunakan sebagai pengurang pajak (PPN).
    yaitu di sekitar tahun 2019, yaitu di kantornya PT CIPTAGRAHA KANAKA yang beralamat di Villa Melati Mas, Serpong,Tangerang; Bahwa pertemuan tersebut karena adanya permasalahan perpajakanyaitu. terkait adanya Faktur Pajak TBTS yang digunakan oleh PTMUSTIKA BANGUN ALAM dan PT CIPTA GRAHA KANAKA;Bahwa Saksi mengakui pernah menjual atau turut serta dengan MONAalias MONALIA ISKANDAR dalam perbuatan menerbitkan Faktur PajakTBTS sehingga Faktur Pajak tersebut digunakan oleh perusahaanpengguna sebagai pengurang
    Pada pertemuan tersebut MONALIA ISKANDAR alias MONAmenawarkan kepada EDISON TJHEEN alias AYUNG bahwaMONALIA ISKANDAR alias MONA bisa menyediakan atau menjualFaktur Pajak yang bisa digunakan sebagai pengurang jumlah pajak(PPN) yang harus dibayar atau dengan kata lain faktur pajak yangtidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (Faktur Pajak TBTS)..
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus
Register : 10-02-2021 — Putus : 22-03-2021 — Upload : 23-03-2021
Putusan PN BENGKULU Nomor 79/Pid.Sus/2021/PN Bgl
Tanggal 22 Maret 2021 — Penuntut Umum:
1.ROZANO YUDISTIRA,SH MH
2.GAMAYANTI SH
Terdakwa:
WAGIRAN Bin AMAT SALIM
209 — 117
  • Bahwa, berikut rincian per faktur pajak : NetNo Pembayaran Jumlah Pengurang TransferNomorvoucher Tanggal DPP PPN Total W/H Tax Penaltyl BV150603 25/06/201 267,783,75 26,778,3 294,562,12 10,71143 5 0 75 5 350 =907,043,3253 BV150603 25/06/201 587,917,50 58,791,7 646,709,25 23,51643 5 0 50 0 ,700 =3 BV150901 14/09/201 399,783,90 39,978,3 439,762,29 15,991 423,7794 5 0 90 0 ,356 0,934A BV151002 21/10/201 223,342,50 22,334,2 245,676,75 8,933 236,7410 5 0 50 0 ,700 3,0505 BV151102 19/11/201 681,984,30
    terhadap pembayaran yang sudahdilakukan oleh Wajib Pajak dibubuhi cap Telah diperhitungkan sebagaipengurang kerugian pada pendapatan negara sesuai Peraturan MenteriKeuangan Nomor 239PMK.03/2014 dan tidak dapat diminta kembali/dipindahbukukan.Bahwa, apabila Wajib Pajak A telah melakukan pembayaran dengankode jenis setoran sehubungan dengan pengungkapan ketidakbenaranperbuatan namun tidak menyampaikan Surat Pengungkapanketidakbenaran perbuatan, maka terhadap pembayarannya tidak dapatdiakui sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 01-11-2016 — Putus : 15-12-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1695 B/PK/PJK/2016
Tanggal 15 Desember 2016 — PT. BANK MEGA, Tbk vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
58 — 48 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jadi sifatnya sama dengan angka (1) dan (2), karenanyasesuai dengan Pasal 6 ayat (1) UU PPh Tahun 2008 merupakan bebanbeban yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan;Sponsor kegiatan nasabah sebesar Rp1.217.609.541,00bahwa biaya ini karakternya sama dengan butir (3), sehingga alasanpembebanannya sebagai pengurang penghasilan bruto sama dengan angka(3);Biaya Iklan Lap.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-06-2016 — Upload : 14-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 414/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERAWANG PERKASA INDUSTRI
40 — 22 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pajak 2008 Biaya EntertainmentRp 5.212.550,00, telah dilaporkan dalam Laporan Keuangantahun 2008, seluruhnya telah Pemohon Banding lakukan KoreksiPositif (NDE) sebagai Penyesuaian Fiskal Positif Lainnya dalamSPT Tahunan PPh WP Badan Tahun Pajak 2008 sehingga tidakdisertakan dengan daftar nominative;Bahwa dengan demikian apabila Terbanding koreksi kembalimaka justru terjadi koreksi ganda, karena dalam perhitungannyadi SPT PPh Badan Tahun 2008 sudah tidak Pemohon Bandingperhitungan sebagai biaya pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Perjanjian
Register : 18-02-2016 — Putus : 30-08-2016 — Upload : 30-05-2017
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/PDT.G/2016/PN.JKT.PST
Tanggal 30 Agustus 2016 — Benny Andreas Situmorang,Cs >< Pemerintah Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Agung Republik Indonesia Cq. Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Cq. Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat,,Cs
209 — 77
  • Bahwa berdasarkan Putusan No. 37/Pid.B/ PK/2012/PN.JKT.PST tanggal28 Januari 2013 diketahui:Bahwa terhadap asetaset yang disita dan dijadikan barang bukti dipersidangan menjadi pengurang pembayaran uang pengganti oleh PT.JIdan PT.JS setelah dilakukan penjualan;6.
    PengadilanYang Telah Berkekuatan Hukum Tetap/In Kracht van Gewijsde, hanyadimiliki oleh Kejaksaan selaku Pelaksana Penetapan Hakim dan PutusanPengadilan dibidang Pidana;Bahwa dengan berdasarkan pada ketentuan Perundangan yang berlakudiketahui, bahwa tindakan Penyitaan terhadap Barang Bukti dalam ProsesPemeriksaan Perkara Korupsi dilakukan untuk menjamin pengembalianjumlah Kerugian Negara apabila Terpidana menolak untuk secarasukarela melaksanakan perintah Putusan serta akan diperhitungkansebagai pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus
Register : 24-04-2019 — Putus : 09-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 156/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst
Tanggal 9 Oktober 2019 — Penggugat:
JEKSON SIMANJUNTAK
Tergugat:
PT. FIRST MEDIA NEWS
68 — 75
  • sembilan puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh duarupiah);Menimbang, bahwa memperhatikan bukti T15 terdapat fakta bahwaTergugat telah membayarkan uang pisah kepada Penggugat sebesarRp6.374.843,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus empatpuluh tiga rupiah), Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telahmembayarkan sebagian kompensasi pemutusan hubungan kerja kepadaPenggugat, dengan demikian beralasan hukum untuk memperhitungkanpembayaran uang pisah tesebut sebagai faktor pengurang
Pengadilan PA TALU Perdata Agama
Register : 12-11-2020 — Putus : 15-02-2021 — Upload : 15-02-2021
Putusan PA TALU Nomor 546/Pdt.G/2020/PA TALU
Tanggal 15 Februari 2021 — Penggugat melawan Tergugat
172 — 96
  • terhadap dalil tersebut, Penggugat Konvensi padapokoknya tidak membantah adanya uang tersebut yang telah diterimanya;Namun membantah bahwa uang sebesar itu bukanlah merupakan nafkah anak;Masingmasing dengan perincian sebagaimana pada Replik Konvensi a quo;Dari total uang yang didalilkan Tergugat Konvensi, hanya uang sebesar Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) melalui transfer yang diakui oleh PenggugatKonvensi; Terhadap nominal yang diakui ini, Majelis akanmempertimbangkannya tersendiri sebagai faktor pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 06-06-2016 — Upload : 13-09-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358/B/PK/PJK/2016
Tanggal 6 Juni 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. AGB NIELSEN MEDIA RESEARCH INDONESIA
46 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sebesarRp.421.302.455,00 yang terdiri dari Koreksi sebesarRp.436.082.925,00 dan Koreksi sebesar (Rp. 14.780.470),00 tidakdapat dipertahankanBahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangatkeberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak,yang antara lain berbunyi sebagai berikut:Halaman 30 alinea ke4 dan. ke5Bahwa menurut Majelis, mengingat DPP sebesar Rp. 14.780.470,00tersebut telah dipotong dan dilaporkan PPh Pasal 26 nya, maka nilaisebesar Rp. 14.780.470,00 akan menjadi pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 09-03-2015 — Putus : 05-05-2015 — Upload : 10-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 131 B/PK/PJK/2015
Tanggal 5 Mei 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KOLON INA;
34 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengandemikian dalam menghitung HPP, jumlah pembelian adalahsesuai dengan yang tertera pada penambahan persediaan RawMatenal (sisi debit Raw Material) yang pada saat yangbersamaan merupakan sisi kredit (pengurang) dari akun RawMaternal in transit;Bahwa sebagai ilustrasi, berikut Pemohon Banding sampaikanjurnaljurnal yang terkait dengan akun Raw Material in transit;1) Jurnal saat bahan baku yang diimpor tiba di pelabuhanTanjung PriokDr. Persediaan Dalam Perjalanan (B/S) xxxCr.
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 02-12-2020 — Putus : 21-01-2021 — Upload : 18-02-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 48/PID.TPK/2020/PT DKI
Tanggal 21 Januari 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Moch. Takdir. S
Terbanding/Terdakwa : Rahardjo Pratjihno
550 — 2852
  • Barang Bukti Nomor 698 sampai dengan Nomor 700 dirampas untukdiperhitungkan sebagai pengurang pembayaran hukuman uangpengganti (dengan memperhitungkan hak pihak ketiga/bank/jasakeuangan lain selaku kreditur dalam hal objek sedang diagunkan);Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesarRp10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Oktober 2020Nomor 35/Pid.SusTPK/2020/PN.Jkt.Pst