• Wahana Mulia Bersama telahdiserahkan uang kepada Pokja ULP melalui sdr.

  ) Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011, di bawahKoordinator Pokja ULP sdr.

  Bahwa dalam pelaksanaan pelelangan pengadaan alat peraga SDTahun 2011 tersebut Pokja ULP tidak pernah menerima pemberiandari CV.

  Pokja sdr.

  ,SIP.Bahwa tugas Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Banjarnegara dalam pengadaan alat peragaSekolah Dasar (SD) di Kabupaten.

• Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

• Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

  Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

  ULP Kab.

  Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

• yang membuat sanggahan dan Pokja ULPPengadaan Kabupaten Maluku Tenggara, namun salinannyadalam bentuk manual harus disampaikan ke Penggugat.Ternyata sampai batas waktu 5 hari sesuai ketentuan, tak ada10.11.LZ.tembusan dari surat sanggahan CV Kharisma Imanuel yang ditujukan ke Penggugat ;Bahwa setelah dua pekan Penggugat kembali lagi bertemuKetua Pokja ULP menanyakan soal sanggahan, namunjawaban ketua Pokja ULP bahwa soal sanggahan Pokja ULPsudah menjawab kepada CV.Kharisma Imanuel sehinggasudah selesai

  Bahwa Peradilan Tata Usaha Negara Ambon tidak bertugas danberwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Perkara Nomor02/G/2016/PTUN.ABN, karena Surat Tergugat masih memerlukanpersetujuan Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara, selainitu SuratHal. 21 dari 65 Hal.

  Pelelangan tersebut gagal yang disampaikan secarahirarki kepada Pokja ULP Kabupaten Maluku Tenggara.

  harus memberikan tembusan kepada Penggugat karenaPenggugat bukan merupakan Instansi Pemerintah dan pendapattersebut harus mendapat persetujuan Pokja ULP Kabupaten MalukuTenggara sebagai unit yang melaksanakan Lelang ;7.

  Frela (vide buktiT9) Bahwa pada tanggal 6 Agustus 2015 Ketua Pokja Pengadaan Barang/Jasa Unit Layanan Pengadaan (ULP) menerbitkan surat Nomor: 47/PokjaPengad/VIII/2015, perihal Balasan Sanggahan yang ditujukankepada Direktur CV.

• : 821.2/14/ULP/II/2015 tertanggal 24 Pebruari 2015menunjuk terdakwa .

  yang lain akan tetapisetelah diperoleh kesepakatan harga anggota Pokja yang lain ikutmenandatanganinya setelah dilakukan pengumuman Pemenang pada saatmasa sanggah hasil lelang tidak ada yang melakukan sanggahan, sehinggapanitia Pokja Pengadaan Barang 1 menentukan pemenang Lelang tersebutdengan membuat Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) dimana saksiBERDY SETYAWAN selaku projek manager menandatangani Berita AcaraHasil Pelelangan Pokja Pengadaan Barang 1 Nomor 027/158.a/ULP/III/2015tertanggal 25

  Pokja melaporkan secara lisan kepada H.

• FAFA
  Tergugat:
  1.POKJA Pemilihan 11 Dikbud ULP Kab. Mukomuko
  3.Pejabat Penanda Tangan Kontrak/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Mukomuko

• Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) pada Bidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 II. PT. HASAN PUTRA diwakili oleh ALI FAOZAN selaku Direktur

  ) UnitLayanan Pengadaan ( ULP ) pada Bidang Bina Marga di LingkunganDinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2017 atasHalaman 4 dari 79 Halaman Putusan Perkara Nomor:49/G/2017/PTUN.SMGhasil pelelangan Pekerjaan Peningkatan Jalan Larangan PamulihanKecamatan Larangan Kabupaten Brebes tertanggal 4 Juli 201 7.MENGENAI TENGGANG WAKTU :Bahwa gugatan ini diajukan berdasarkan Jawaban SanggahanKelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) padaBidang Bina Marga di Lingkungan Dinas Pekerjaan

  Evaluasi yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) UnitLayanan Pengadaan (ULP) telah memenuhi ketentuansebagaimana terdapat dalam dokumen pengadaan. Persyaratan Kemampuan Dasar sebagaimana dipersyaratkanadalah pengalaman perusahaan selama 10 tahun terakhirberdasarkan kontrak dan Berita Acara Serah Terima ( PHO ).9.

  Menyatakan batal atau tidak sah Jawaban Sanggahan KelompokKerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan ( ULP ) pada Bidang BinaMarga di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten BrebesTahun Anggaran 2017 atas hasil pelelangan Pekerjaan PeningkatanJalan Larangan Pamulihan Kecamatan Larangan Kabupaten Brebestertanggal 4 Juli 2017 yang diterbitkan oleh TERGUGAT;3.

  PAMITRAN ADHIDAYA(Penggugat) melalui Sistem Pengadaan Secara Eloktronik (SPSE)tetapi sanggahan yang diterima tergugat (POKJA) tersebut tidak berisisanggahan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden(PERPRES) No. 54 tahun 2010 tetapi hanya berupa lampiran hasilevaluasi pelelangan yang diterbitkan olen POKJA ULP, sehinggadokumen sanggahan tersebut tidak bermakna karena tidak memenuhisubstansi sanggahan yang diatur dalam Peraturan Presiden(PERPRES) No. 54 tahun 2010 (pasal 81 ayat 1 ).c.

  HASAN PUTRA tersebut telahdigunakan oleh Tergugat (POKJA) ULP sebagai dasar perhitunganKemampuan Dasar (KD) dan dapat disimpulkan bahwa PT. Hasan Putramemiliki Kemampuan Dasar (KD) sebesar : KD =3x NPTKD =3X Rp. 8.514.000.000,KD = Rp. 25.542.000.000,Nilai Kemampuan Dasar (KD) yang diiliki oleh PT.

• SUBIYANTO dan ARIF NURDINmenemui Koordinator Pokja ULP Kabupaten Banjarnegara ZUNUSROSYADI. Pada saat pertemuan Ir.HARI SUDIARTO Bin H. SUBIYANTOmenyampaikan bahwa ia didukung oleh produsen alat peraga SDyaitu CV. Porimedia Jakarta Timur dan ia sanggup mempertemukanpihak Pokja ULP dengan Direktur Utama CV. Porimedia HAERULIKWAN.

  Banjarnegara,dimana berdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal24 Agustus 2011 dari Penanggungjawab Unit PelayananPengadaan Kab. Banjarnegara saksi menjadi Ketua KelompokKerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Kab. BanjarnegaraTahun 2011, dibawah Koordinator Pokja ULP sdr. Zunus RosyadiSsos.

  Banjarnegara, dimanaberdasar Surat Tugas No. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24Agustus 2011 saksi ditunjuk sebagai anggota dan SekretarisKelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP), dibawahKoordinator Pokja ULP sdr. Zunus Rosyadi,Ssos.

  Saksi sebagai anggota KelompokKerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan (ULP)~ Kab.Banjarnegara Tahun 2011, dibawa Koordinator Pokja ULP sdr.Yunus Rosyadi,Ssos.e Bahwa pengangkatan saksi sebagai anggota Pokja ULP Kab.Banjarnegara Tahun 2011 adalah berdasarkan Surat TugasNo. 500/454/ULP/2011 tertanggal 24 Agustus 2011. Susunanselengkapnya anggota Pokja ULP Kab.

  Bahwa pada bulan September 2011 Pokja ULP Kab.

• keputusan mentri perdagangan RI Nomor : 981/M-DAG/KEP/9/2011 Tanggal 30 September 2011 Tentang perubahan kedua atas lampiran keputusan menteri perdagangan Nomor : 55/M-DAG/KEP/1/2011 Tanggal 20 Januari 2011 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola keuangan kegiatan pembangunan pengembangan sarana distribusi melalui dana tugas pembantuan tahuan anggaran 2011.3) Foto copy surat Keputusan Wali Kota Metro nomor : 117/KPTS/05/2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang susunan personalia unit layanan pengadaan (ULP

  ) barang/jasa pemerintah Kota Metro.4) surat keputusan kepala unit layanan pengadaan (ULP) barang/jasa Kota Metro Nomor : 005/KPTS/ULP/2011 tanggal 30 Maret 2011 tentang susunan kelompok kerja (POKJA) pengadaan barang/jasa dinas PERINDAGKOP dan UMKM Kota Metro.5) surat keputusan kepala dinas perindustrian perdagangan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah kota metro nomor : 900/26/KPTS/D7.01/IV/2011 tanggal 29 April 2011 tentang penunjukan panitia pemeriksa barang unit tugas pembantuan kementrian

  adalahsbb: Mengatur rencana kerja Personil dari Sekretariat dan Pokja ULP; Mengatur jadwal pokja pelaksanaan pelelanganpelelangan sesuai denganpermintaan yang ada dari Dinas/Badan/Instansi.

  Membentuk Pokja untuk melaksanakan proses pelelangan; Menyusulkkan Kebutuhan dari ULP sehubungan dengan Kegiatankegiatan yang ada di ULP kepada Administrasi Pembangunan; Melaporkan hasil kegiatan ULP Kepada Walikota Metro.Bahwa tugas selaku Kepala ULP pada kegiatan pembangunan Pasar TradisionalPasar Tejoagung meliputi : Membentuk Pokja untuk melaksanakan proses pelelangan; Melaporkan hasil kegiatan ULP Kepada Walikota Metro yang dituangkandalam laporan hasil pengadaan barang/jasa ULP Kota Metro tahunanggaran

  Saksi SUS NUGROHO (Ketua POKJA ULP), memberikan keterangan yang padapokoknya sbb : Bahwa saksi menjabat selaku Ketua Pokja Dinas Perindagkop dan UMKNberdasarkan dasar Sk.

  panitia POKJA ULP melakukan persiapan pelaksanaan pelelanganumum.

  (Sekretaris POKJA ULP) Menerangkan yang padapokoknya sebagai : Bahwa saksi selaku sekretaris ULP sehubungan dengan kegiatan pembangunanPasar Utama Pasar Tradisional Tejo Agung Kota Metro; Bahwa pengangkatan saksi selaku sekretaris Pokja ULP berdasarkanSK Walikota Nomor : 117/KPTS/05/2011 Tanggal 02 Maret 2011 tentangSusunan Personalia Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa PemerintahKota Metro.

• JANGGA PERSADA VS TERGUGAT : KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAAN BAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAAN LEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS II A RANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN 2017 , CS

  KELOMPOK KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PENGADAANBAHAN MAKANAN UNIT LAYANAN PENGADAANLEMBAGA PERMASYARAKATAN KELAS Il ARANTAUPRAPAT TAHUN ANGGARAN = 2017berkedudukan di Jalan Juang 45 No.209 Rantauprapat,Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara,selanjutnya disebut sebagai ..................... TERGUGAT ;2. CV PANGAN INDO, beralamat di Ruko Mega Grosir Cempaka Mas Blok M No.7Jalan Letjend Suprapto, Kemayoran, Jakarta Pusat,dalam hal ini diwakili oleh : HOMBAR H.

  maupunbersamasama denganpeserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabilaM@N@MUK AN : ~~ === 22 noo nnn nnn nnn nnn nnn nn nnn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnn neHal 6 Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDNa. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalamPeraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen PengadaanBarang / Jasa ;b. adanya rekayasa yang mengakibatkan terjadinya persaingan tidak sehat;dan/atauc. adanya penyalahgunaan wevwenang oleh Kelompok Kerja ULP

  Bahwa seharusnya Tergugat dalam melaksanakan tender mengacu padaPeraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya, dimana antaralain mengatur penyederhaan proses kualifikasi sebagaimana ditentukandalam pasal 56 ayat 11 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 danPerubahannya yang berbunyi : Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakanproses kualifikasi dengan ketentuan :a. meminta Penyedia Barang/Jasa mengisi formulir kualifikasib. tidak meminta seluruh dokumen yang disyaratkan kecuali

  Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat 10 Peraturan Presiden No. 54 Tahun 2010 dan Perubahannya berbunyi :Kelompok Kerja ULP / Pejabat Pengadaan dilarang menambahpersyaratan kualifikasi yang bertujuan diskriminatif serta diluar yang telahditetapkan dalam ketentuan Peraturan Presiden ini 4.

  Bahwa apabila Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang NomorW2.E7.PL02.01 / POKJA ULP / RP13, Tanggal 22 Desember 2016 tetapHal 13 Putusan Nomor : 03/G/2017/PTUNMDNdilaksanakan namun dikemudian hari Berita Acara PenetapanPemenang Lelang Nomor : W2.E7.PL02.01/POKJAULP/RP13 Tanggal 22Desember 2016, tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara makaakan sangat sulit untuk mengembalikan kepada keadaan semula ; Bahwa mengingat Berita Acara Penetapan Pemenang Lelang NomorW2.E7.PL02.01/POKJAULP/RP13

• Kabupaten Belitung Timur ;

(Dikembalikan kepada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Belitung Timur) ;

• 1 (satu) bundel dokumen pemilihan penyedia barang / jasa Pekerjaan Pengadaan Laptop ;
• 1 (satu) bundel dokumen pengadaan Nomor : 013/ DPPKAD.168/ POKJA.II/X/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 untuk Pengadaan Laptop ;
• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 09/ DPPKAD.168/ ULP

  / XI/2015 Tanggal 13 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah ;

• 1 (satu) lembar Fotocopy Surat Nomor : 10/ DPPKAD.168/ ULP/XI/2015 Tanggal 12 Nopember 2015 perihal Jawaban Sanggah ;
• 1 (satu) eksemplar Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Belitung Timur No.900/168/SP/ULP/X/2015 Tanggal 22 Oktober 2015 ;

(Dikembalikan kepada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat DaerahKabupaten Belitung Timur)

) yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMOdan Saksi SONNY PRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) yang merangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA), padasore hari tanggal 27 Oktober 2015 pada saat berlangsung acara kaji ulang,kemudian surat tersebut yang dijadikan dasar olen Kelompok Kerja (POKJA)yang diketuai oleh Saksi FERI BOEDI ARTOMO dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) untuk melaksanakanlelang

Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernahmelakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga SaksiFERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangHalaman 20 dari 97 Putusan Nomor 4/PID.TPK/2019/PT.BBLmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja

sebagai anggota dalam strukturKelompok Kerja (POKJA) guna melaksanakan Proses PelelanganBarang/Jasa Pemerintah pada Paket Pekerjaan Pengadaan Laptop denganmenerbitkan Surat Perintah Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP)Kabupaten Belitung Timur Nomor : 900/168/SP/ULP/X/2015 tanggal 22Oktober 2015 dengan susunan sebagai berikut :1.

Kurnia Jaya Persada tersebut Saksi FERIBOEDI ARTOMO selaku Ketua Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Ketua Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) tidak pernahmelakukan klarifikasi dengan alasan tidak cukup waktu, sehingga SaksiFERI BOEDI ARTOMO selaku Kelompok Kerja (POKJA) dan Saksi SONNYPRAYOGO, S.E. selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) yangmerangkap sebagai anggota Kelompok Kerja (POKJA) hanya menjawabmelalui surat Nomor :

ULP dan PPK untuk memenangkan perusahaansaya.

• Penggugat:
  PT KALAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA Di Wakili DADAN GARMANA ST MT
  Tergugat:
  POKJA V TAHUN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

  Pembuatan Paket dan Pendaftaran : No. 4 Pokja ULP menyusun jadwal pelaksanaan pemilihan berdasarkanhari kalender dengan alokasi waktu mengacu pada ketetapan waktuyang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentangPengadaan Barang / Jasa Pemerintah dan perubahanya.

  Apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskanpenetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.

  , selanjutnyaTim Pokja V menetapkan bahwa PT.

  Pelaksanaan Pemilihan huruf a angka (4)dan (5) yang berbuny/i :Huruf a (4) Pokja ULP menyusun' jadwal' pelaksanaan pemilihanberdasarkan hari kalender dengan alokasi waktu mengacu padaketetapan waktu yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahdan Perubahannya ; Huruf a (5) Pokja ULP menyusun jadwal sebagaimana dimaksud pada angka 4)dengan memperhatikan Jam kerja dan hari kerja untuk tahapan :a) Pemberian Penjelasan ;b) Batas akhir pemasukan penawaran

  ULP denganketentuan : a.

• Pelelangan Nomor : 005/BAHP/POKJA Il.

  Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2013 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

  Hal tersebut sebagaimana tertuang di dalam Berita AcaraHasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 005/BAHP/Pokja Ill Tahap Ulang/Konstruksi/ULP/2013 tanggal 08 Maret 2018 ;Bahwa atas pelelangan ulang ini, POKJA III ULP Bangka Barat memberitahukanhasil pelelangan ini kepada Terdakwa selaku KPA. Atas pemberitahuan hasillelang ulang, kKemudian Saksi Ir.

  ERNAWATI, MM. selakuPPK tersebut, maka untuk penyelesaiannya Saksi SAFRIZAL, SE. selakuKelompok Kerja Ill Konstruksi (POKJA II ULP) menyampaikan surat kepadaTerdakwa selaku KPA Pembangunan Pemukiman dan Infrastruktur TransmigrasiDinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bangka Barat Nomor07/ULP/1.20.03.9/POKJA III/2013 tanggal 12 April 2013 perihal Tindak LanjutPersetujuan Penunjukkan Langsung, dimana pada intinya dalam surat tersebutdijelaskan POKJA Ill ULP menyampaikan 7 (tujuh) perusahaan yang

• Menyatakan bahwa Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE 32. Tentang Pengumuman Pokja ULP mengumumkanpemenang dan Pemenang cadangan dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE,di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat.

  )Jalan Cindua Mato, Simpang AmpekTelp. 0753 466170 dan Fax. 0753 466170PENGUMUMAN PEMENANGNomor :173/PB I/ULP/VII/2013Dinas PendidikanKabupaten Pasaman Barat.2013DAKDinasPendidikanKabupatenPasaman BaratTahunAnggaran 2013PengadaanAlatPeraga/PraktikSekolah SMP.SimpangAmpek,Kab.Pasaman BaratRp. 1.103.759.580,/PB II/ULP/VI/2013, tanggal 29Oktober 2013 dengan ini Pokja Barang If ULP Kab.

  Mugen Perkasa mengajukanSanggahan kepada POKJA 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melaluisuratnya Nomor: 19Sanggahan/MPKIX/2013 tertanggal 12 September 2013(vide bukti P8) yang diupload melalui aplikasi SPSE pada tanggal 13September 2013 (vide bukti T9);Bahwa terhadap sanggahan CV. Mugen Perkasa tersebut, POKJA 26 ULPKabupaten Lima Puluh Kota telah menjawab melalui aplikasi SPSE padatanggal 16 September 2013 (vide buktiBahwa terhadap jawaban sanggahan tersebut, CV.

  Mugen Perkasa tersebuttelah dijawab oleh Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melalui aplikasi SPSEpada tanggal 16 September 2013 (vide bukti T9); Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas dengan jawabansanggahan dari Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Penggugatmengajukan Sanggahan Banding kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui SuratnyaNomor : 21SANGGAHAN BANDING/MPKIX/2013 tertanggal 18 September 2013(witli ict") poser eee eee rere eeeMenimbang, bahwa terhadap Sangahan

  Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP,dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Instusi/Pejabat yang menerima penugasanmenjawab sanggahan banding sebagaimana tercantun dalam LDP, palinglambat 5 (ima) hari kalender untuk pelelangan umum/3 (tiga) hari kalenderuntuk pelelangan sederhana setelah menerima jawaban sanggahan, dengantembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalamPoint 34.3.

• No kode lelang (693502 7);2.Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikanpenjelasan Dokumen Pengadaan Nomor; 01/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 perihal Apabila Pokja Konstruksi (Pokja) ULP pada DinasEnergi Sumber Daya Mineral menemukan ketidak sesuaian antara dokumenisian kualifikasi dengan pembuktian kualifikasi terhadap Dokumen yangdisampaikan oleh peserta lelang, maka pokja ULP dapat meminjam Dokumenaslinya pada saat

  (LPJK) Sumatera Utara, Sertifikat Badan Usaha (SBU) kode Sp 008 yangmenjadi dasar/syarat mutlak dalam mengikuti tender pada paket pekerjaanpada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utarasebagai pedoman dasar dalam melaksanakan proses pengadaan bagipekerjaan konstruksi pembuatan sumur bor sesuai dengan dokumenpengadaan Nomor; 01/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017;Bahwa sehingga secara hukum perbuatan Kelompok Kerja (POKJA) UnitLayanan Pengadaan (ULP) Dinas Energi Sumber Daya Mineral

  No kode lelang (6935027) telah batal demi hukum;Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) telahbertindak semenamena, tidak patut (Uunpropotional), tidak berkeadilan(unjustice), dengan melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(good governace), dengan tanpa mempertimbangkan kerugian Penggugat,baik material maupun immaterial atas terbitnya keputusan Nomor: 12/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;Bahwa hal ini dapat dilakukan oleh Pokja ULP 054PK karena pada

  MITRA TEHNIK dinyatakan sebagai pemenang lelangdengan Surat Keputusan Pokja ULP pada Unit Kerja Dinas Energi danSumber Daya Mineral pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan Nomor.12/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 tentang Penetapan PemenangPenyedia Barang/Jasa Sistem ELelang Pemilihnan Langsung denganPancakualifikasi untuk Pengadaan Pada Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2017 oleh Kelompok Kerja(Pokja ULP 054PK); Provinsi Sumatera Utara;Bahwa pada tanggal 15 Agustus

  ULP 054PK pada dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara untukMenggugurkan Penggugat;2cennnn ccc nnne ccc ceeneccccenneBahwa dengan demikian perbuatan POKJA ULP 054PK tersebut bisadikategorikan sebagai tindakan kesewenangwenangan (abuse of power)karena telah tidak cermat atau tidak hatihati menerapkan peraturanperundangundangan sehingga merugikan Penggugat;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan POKJA ULP 054PK kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Penunjukan

• Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada CV.Makmur dengan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016(oukti T1,T25) (Penggugat juga mengajukan bukti surat jawaban sanggahan namunbukan atas nama CV.

  Makmur dengan nomor :04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6 dan bukti T1,T26) yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan Pokja Konstruksi 1Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan proses lelang tidak gagal dantetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kKemudian Penggugat meminta kepadatergugat untuk menerbitkan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya sebagaimana buktiP7 mengenai permohonan penerbitan

  Makmur berhak mengajukan sanggahan yang ditujukan kepadaPokja Pelelangan Konsitruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan Suratsanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangbersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana danpemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) harikerja setelah

  Makmur pada tanggal 19Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang(bukti T1,T24) adalah telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perpres nomor 70 tahun2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah tersebut, kemudian atas sanggahan tersebut telah ditanggapisecara tertulis Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang berupa jawabansanggahan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (buktiT1,125) yang ditujukan

  namun, kemudian selanjutnya Pokja Konstruksi 1 ULP KabupatenBengkayang menerbitkan revisi jawaban sanggahan yang ditujukan kepada CV.Makmur nomor : 04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6dan bukti 11,1T26), yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahansebelumnya dan proses lelang tidak gagal serta tetap bisa dilanjutkan pada tahapanberikutnya hal mana terhadap revisi jawaban sanggahan tersebut adalah bertentangandengan pasal 81 ayat (83) Perpres nomor 70 tahun 2012

• penawaran,ULP/Pejabat Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dilarangmelakukan tindakan post bidding.b)Pasal 83 yang menyatakan bahwa ULP menyatakanPelelangan/Pemilinan Langsung gagal apabila: (1) tidak adapenawaran yang lulus evaluasi penawaran; (2) apabila dalamevaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi persaingantidak sehat.c) Pasal 118 ayat (7) menyatakan bahwa Apabila terjadipelanggaran dan/atau kecurangan dalam proses PengadaanBarang/Jasa, maka ULP dikenakan sanksi administrasi, dituntutganti

  TRIARMILLA PERKASAdinyatakan tidak memenuhi syarat / tidak lulus pada tahapanevaluasi administrasi, alasan dari POKJA ULP Barang/JasaUniversitas Jambi bahwa CV. SINERGI JAYA tidak menyertakansurat pernyataan tidak dalam pengawasan pengadilan dan pailit,identitas barang, ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijin penyalur alatkesehatan, akta perusahaan dan surat dukungan distributor.

  TRIARMILLAPERKASA tidak menyertakan ijin perusahaan, NPWP, SSP, ijinpenyalur alat kesehatan, cakta perusahaan dan hanya menyertakandukungan distributor untuk satu item alat.Bahwa setelah tahapan evaluasi administrasi, dilanjutkan dengantahapan evaluasi teknis, dimana pada tahapan ini yang dievaluasioleh Pokja ULP Barang/Jasa Unja hanya penawaran dari PT.PANCA MITRA LESTARI, karena sebelumnya hanya penawaranPT.

  PANCA MITRA LESTARI yang dinyatakan lulus pada evaluasiadministrasi dan pada tahapan ini Pokja ULP barang JJasa Unjakembali menyatakan penawaran dari PT. PANCA MITRA LESTARIlulus dan memenuhi syarat dengan alasan bahwa penawaran dariPT.

  PANCA MITRALESTARI telah menunjukkan dokumen asli sesuai data isiankualifikasi, Pokja ULP barang/Jasa Unja kemudian menerbitkanBerita Acara Hasil Pelelangan No. 138/UN21/ULPBJUNJA/B.A/2013 dengan kesimpulan bahwa berdasarkan hasilevaluasi administrasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan kualifikasipeserta pelelangan yang memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagaicalon pemenang adalah PT.

• MUGEN PERKASA lawanKELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD

  yangberlaku, disini dapat kami terangkan bahwasanya Pokja ULP bukanlahpejabat tata usaha negara.

  Materi sanggahan tidak boleh berisi ancaman atauintimidasi terhadap Pokja ULP, disini Tergugat jelaskan bahwa dalam materisanggahan CV. Mugen Perkasa jelas sekali bahwasanya penggugat telahmelakukan upayaupaya untuk mempengaruhi anggota Pokja dalam bentukdan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. (dapat dilihat pada materisanggahan CV.

  Sedangkan Penggugat tidak mengikutiseluruh prosedur tahapan proses pelelangan karena tidak melaksanakanseluruh upaya administrasi terhadap hasil evaluasi Pokja ULP.

  Pasal 17 angka (2) tentang Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja(POKJA) ULP.

  ) Pengadaan Buku IImu Pengetahuan SD Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Selatan, maka yang menjadi persoalan adalahapakah Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Buku IImu Pengetahuan SD Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Selatan (dalam hal ini Tergugat) merupakan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara ?

50. 2 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 143/ UN 19 / LK / 2012 tanggal 2 Januari 2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;

51. 3 lembar SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS RIAU Nomor : 84/ UN 19 / TU / 2012 tanggal 5 Januari 2012 tentang Pengangkatan anggota kelompok kerja (POKJA) pengadaan pekerjaan konstruksi di Lingkungan Universitas Riau Tahun Anggaran 2012;<

Surat Nomor : 306.a/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT. Waskita Karya tentang Penunjukan Langsung Penyedia JasaKonstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP Universitas Riau yangditandatangani oleh Ketua POKJA UNRI ISKANDAR ROMEYSITOMPUL, ST, M.Sc.b. Surat Nomor : 304/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT.

Total Bangun Persada tentang Penunjukan LangsungPenyedia Jasa Konsitruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP UniversitasRiau yang ditandatangani oleh Ketua POKJA UNRI ISKANDAR ROMEYSITOMPUL, ST, M.Sc.c. Surat Nomor : 305/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT. PP Cabang Riau tentang Penunjukan Langsung PenyediaJasa Konstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP Universitas Riau yangditandatangani oleh Ketua POKJA UNRI ISKANDAR ROMEYSITOMPUL, ST, M.Sc.d.

Total Bangun Persada tentang Penunjukan LangsungPenyedia Jasa Konstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP UniversitasRiau yang ditandatangani oleh Ketua Pokja Unri Iskandar RomeySitompul, ST, M.Sc.c. Surat Nomor : 305/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT. PP Cabang Riau tentang Penunjukan Langsung PenyediaJasa Konstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP Universitas Riau yangditandatangani oleh Ketua Pokja Unri Iskandar Romey Sitompul, ST,M.Sc.d.

UKA dilakukan pada tanggal 22Oktober 2012 sesuia dengan Surat Nomor : 306.a/UN19/ULP/POKJAB/2012, tanggal 22 Oktober 2012 perihal Penujukan Langsung PenyediaJas Kontruksi oleh POKJA Jasa Kontruksi ULP UNRI yang diterbitkan olehKetua POKJA Saksi.

PP Cabang Riau tentang Penunjukan Langsung PenyediaJasa Konstruksi oleh Pokja Jasa Konstruksi ULP Universitas Riau yangditandatangani oleh Ketua POKJA UNRI ISKANDAR ROMEYSITOMPUL, ST, M.Sc.d. Surat Nomor : 306.a/UN19/ULP/POKJAB/2012 tanggal 22 Oktober 2012kepada PT.

• Bahwa kemudian HPS tersebut diserahkan kepada POKJA ULP untuk diadakanpelelangan oleh Pokja ULP Kabupaten Minahasa Selatan, yang diketuai saksiHalaman 9 dari 73 halaman, Putusan No. 17/Pid.SusTPK/2019/PT.MNDSILVIA FERONIKA BIMBAHATI dengan metode pelelangan sederhanaPascakualifikasi dengan 2 (dua) kali pelelangan dengan rincian pelelanganpertama dilakukan dari tanggal 10 Desmber 2013 s/d 16 Desember 2013 dandinyatakan gagal oleh POKJA ULP karena tidak ada satupun calon penyediabarang dan jasa yang

  RANSULANGI tersebutkemudian POKJA ULP pada tanggal 16 Desember 2013 Pokja ULP melakukanpelelangan kembali untuk kedua kalinya;Bahwa POKJA ULP kemudian menyelenggarakan pelelangan Kedua danpelelangan kedua diumumkan pada tanggal 16 Desember 2013 sampai 19Desember 2013, dan atas hal tersebut, Terdakwa Abram Mokodompit (SelakuDirektur CV.

  ULP untuk diadakanpelelangan oleh Pokja ULP Kabupaten Minahasa Selatan, yang diketuai saksiSILVIA FERONIKA BIMBAHATI dengan metode pelelangan sederhanaPascakualifikasi dengan 2 (dua) kali pelelangan dengan rincian pelelanganpertama dilakukan dari tanggal 10 Desmber 2013 s/d 16 Desember 2013 dandinyatakan gagal oleh POKJA ULP karena tidak ada satupun calon penyediabarang dan jasa yang memasukkan penawaran sesuai dengan data yang terdapatpada Summary ReportBahwa dengan gagalnya pelelangan pertama

  RANSULANGI Drs Nofriet RRansulangi selaku Pengguna Anggaran telah menyetujui dilakukan penunjukanlangsung dan bahkan meminta POKJA ULP agar CV Pasir Mutiara ditunjuklangsung sebagai Penyedia Barang/jasanya maka pada tanggal 24 Desember2013 Pokja ULP langsung mengundang Terdakwa Abram Mokodompit selakuDirektur CV.