Selaku Ketua Pokja Il Pengadaan Barang Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, danHengky Kurniawan, S.Kom. selaku Sekretaris Pokja Il Pengadaan Barang padaUnit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten MuaraEnim serta Nihlah, SE selaku anggota Pokja Il Pengadaan Barang Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, telahmelakukan perbuatan melawan hukum mengingat spesifikasi penawaran dari CV.New Sentosa berbeda dengan

Selaku Ketua Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Hengky Kurniawan,S.Kom selaku Sekretaris Pokja Il Pengadaan Barang pada Unit LayananPengadaan (ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim sertaNihlah, SE selaku anggota Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan(ULP) Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, telah bertentangandengan Penjelasan Perpres No. 70/2012 Tentang Perubahan Kedua AtasHalaman 10 dari 60 Putusan

Bahwa tindakan terdakwa yang telah menyetujui hasil pelaksanaan pelelanganyang dilakukan oleh Pokja Il Pengadaan Barang ULP Kabupaten Muara Enimyang telah menetapkan CV.

Selaku Ketua Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Hengky Kurniawan, S.Kom.selaku Sekretaris Pokja Il Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta Nihlah, SE selaku anggotaPokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enim, telah melakukan perbuatan melawan hukumHalaman 21 dari 60 Putusan No.01/Pid.SusTPK/2016/PT.PLGmengingat

SelakuKetua Pokja Il Pengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / JasaPemerintah Kabupaten Muara Enim, dan Hengky Kurniawan, S.Kom selakuSekretaris Pokja Il Pengadaan Barang pada Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/ Jasa Pemerintah Kabupaten Muara Enim serta Nihlah, SE selaku anggota Pokja IIPengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang / Jasa PemerintahKabupaten Muara Enim, telah menyalahgunakan kewenangannya selaku Pokja IlPengadaan Barang Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang /

PT 2.Surat Jawaban Sanggahan dari Pokja Pengadaan Barang/JasaNomor 08/JS/Pokja/P RS U/IX/20 16, wn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn nenTanggal = 13 September 2016~~~~~nnnnmnnn nnn nnnPerihal Jawaban sanggahan 2200 nnn nne nen renner cen ne nceSurat jawaban sanggahan dari Pokja Pengadaan Barang/ Jasa tersebutmerupakan jawaban atas Surat Sanggahan kami Nomor 25.A/BMPLLG/IX/2016tanggal 9 september 2016.

Pokja ULP melakukan evaluasi penawaran harga terhadap semua penawaransetelah koreksi aritmatike.

dan Kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.Harganya dianggap fermasuk dalam fharga satuan pekerjaanJammnya;Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dandimasukkan dalam Daftar Hitam.c) Hasil Harifikasi dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatanganioleh Pokja ULP dengan Penyedia.V.5 Alasan Gugatan untuk Materi yang bertentangan dengan asasasasumum pemerintahan yang baik =1.

ulp memasukkan hasil evaluasi penawaran dan hasilevaluasi kualifikasi pada aplikasi SPSE 02ne enon nonePasal 5 huruf j) pokja ulp mengumumkan pemenang dan pemenang cadanganmelalui aplikasi SPSE dengan format dan isi yang tersedia pada aplikasi SPSEHal 38 dari 107 hal Putusan Nomor 17/G/2016/PTUN.YKElelang adalah metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasalainya secara elektronik untuk semua pekerjaan yang dapat diikuti oleh semuapenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang

Pokja melakukan evaluasi teknis terkait dengan metode pelaksanaanpekerjaan dengan mendasarkan ketentuan dalam Dokumen PengadaanNomor 01/DP/PRSU/VIII/2016 tanggal 9 Agustus 2016 untuk PengadaanPembangunan Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD) Pelayanan Rumah SakitUmum pada Pasal 26.10 Evaluasi Teknis dan Peraturan Menteri PekerjaanUmum Nomor 7 Tahun 2011 tentang Standar Dan Pedoman PengadaanPekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi dan perubahannya menegaskanbahwa Pokja ULP akan menilai Metode Pelaksanaan

PLN UP3 - ULP KENTEN

Darmadi Djufridan Rekan,beralamat di Jalan Angkatan 66 Nomor 6 (i) Kelurahan Talang AmanKecamatan Kemuning Kota Palembang 30128 Provinsi SumateraSelatan.Telp. (0711) 821832, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tangal30 Juli 2020 dan di daftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembangtanggal 03 Agustus 2020.Selanjutnya diS@DUt: 0... eee etter: PENGGUGAT.MELAWAN :PT.PLN UP3 PALEMBANG ULP KENTEN.yang berkedudukan di Jalan Perumnas Raya Kelurahan SukaMaju Kecamatan Sako Kota Palembang.Dalam perkara ini

Bahwa tetangga Penggugat yang melihat kejadian tersebut telahmenyarankan agar jika tetap memang akan dibongkar baiknyamenunggu pemilik rumah pulang karena sedang berlibur dan rumahtersebut bukan dalam keadaan rumah kosong namun tetap juga tidakdiindahkan;Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat mendatangi kantor Tergugattertanggal 26 Desember 2019 dan bertemu langsung dengan ManagerPT.PLN ULP Kenten atas nama Bapak EKO SAPUTRA HAYANI danPutusan Perkara No. 158/Pdt.G/2020/PN.Plg Halaman :3 dari 39.Penggugat

PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) yang memutuskan aliran listrik sertamembongkar unit meteran listrik di rumah Penggugat merupakan tindakan atauperbuatan yang melawan hukum atau tidak, ini perlu dipertimbangkanselanjutnya.Menimbang bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukumdalam ranah hukum perdata umum ialah : Tiap perbuatan yang melanggarhukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yangmenimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugiantersebut (Pasal 1365

PLN UP3PALEMBANG ULP KENTEN) tanggal 04122019, bukti ini ternyata samadan serupa dengan bukti surat yang diajukan Tergugat yang bertanda T2.Bahwa lagi, apabila melihat bukti surat lain yang diajukan oleh Tergugat, yaituyang bertanda T1 yang juga merupakan Surat Pemberitahuan PelaksanaanPemutusan Sementara Sambungan Tenaga Listrik yang dikeluarkan olehManager PT. PLN ULPKenten Sdr.

ST Ketua Pokja Pengadaan Pekerjaan Konstruksi ULP Subang
2.Dr. Eka Mulyana, Sp. OT, FICS. M.Kes., Dirut RSUD Ciereng
3.Ana Juhana, SPd.I, PPK Pembangunan RSUD Ciereng
4.Sumardi, selaku Direktur PT. Mega Bintang Abadi, selaku pemenang lelang Pekerjaan Pembangunan Gedung

/Pokja (Tergugat 1).

Dari hasil lelangsecara terbuka Pengadaan Pekerjaan Konstruksi Unit Layanan Pengadaan(ULP) Pemerintah Kabupaten Subang pada Pekerjaan Pembangunan GedungRawat Inap Kelas III (3 Lantai) Tergugat II mengeluarkan pengumuman lelangtertanggal 28 Agustus 2017 berupa Pengumuman Penetapan PemenangPelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 dimanaTurut Tergugat (P.T.

MEGA BINTANG ABADI ) sebagai pemenang lelangtersebut.Menimbang, bahwa Pengumuman Penetapan Pemenang PelelanganNomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 yang dikeluarkan olehTergugat dengan Tergugat II dimana Turut Tergugat (P.T.

dari 31 Putusan Nomor : 32/Pdt.G/2017/PN.SngPengumuman Penetapan Pemenang Pelelangan Nomor 027/01.08/Pokja 1Konstruksi/ULP/RSUD/2017 maka akan dipertimbangkan apakah keputusanyang dikeluarkan oleh Pokja ULP/Pejabat Pengadaan telah memenuhi syarat didalam pasal 1 butir ke9 UndangUndang No.51 Tahun 2009 (eks Pasal 1 Butir3 UndangUndang No.5 Tahun 1986) tentang Peratun.Menimbang, bahwa Pengguna Anggaran dalam Pasal 1 angka 5Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mempunyai pengertian umumsebagai Pejabat

Sedangkan Pokja ULP/ Pejabat dalamPasal 1 angka 8 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 adalah unitorganisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasadi K/L/D/I yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unityang sudah ada.

Kepala Unit Layanan Pengadaan(ULP) / Unit Kerja Pelayanan Barang dan Jasa(UKPBJ) Cq Ketua POKJA 2 ULP/UKPBJPemerintah Kabupaten Poso (ALBAR AMIR.,ST),beralamat pada kantor ULP/UKPBJ (Kompleks KantorBupati Poso) JI. Pulau Sumba No.1, KelurahanGabangrejo Poso Kota;In casu diwakili oleh kuasanya yaitu : ESKE Y. R.SONORA, S.H, selaku Kepala Bagian Hukum dan HAMSetda Kab. Poso dan IFRAN HARDIANTO W. TADENE,S.H. selaku Advocat yang beralamat di jalan TransSulawesi Desa Tagolu Kec. Lage Kab.

Bahwa Dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 TentangPengadaan barang dan Jasa Tidak dikenal gagal Lelang, bahwa apa yangdilakukan oleh ketua Pokja 2 ULP/UKPBJ adalah perbuatan yang terceladan melanggar hukum.4. Bahwa berdasarkan Peraturan presiden nomor 16 tahun 2018 tetnatngpengadaan barang dan jasa Pasal 6 Pengadaan Barang/Jasamenerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; ...d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel5.

Bahwa semua dokumen Penawaran CV ALBA PERKASA lengkap dandibuatkan berita acara Pembuktian Kualifikasi oleh POKJA 2 ULP/UKPBJKabupaten poso tertanggal 29 Mei 2019.8.

Pembangunan Dermaga Desa WisataKelurahan Madale Kecamatan Poso Kota Utara tahun anggaran 2019pada POKJA 2 ULP/UKPBJ Kabupaten Poso.2. Bahwa mengingat Pasal 38 UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999Tentang Hak Asasi Manusia, dan PENGGUGAT sebagai orang yangmempunyai kemampuan untuk mengikuti Pelelangan atau tender,berdasarkan bukti Akta badan Hukum CV ALBA PERKASA yangditerbitkan oleh Notaris Yohanes Yabes .,S.H.

Pemilihan sebesar 1 % (satu persen)dari nilai total HPS dengan masa berlaku 30 hari kalender sejak tanggalpengajuan sanggah banding, dimana terbukti ketentuan penyampaiansanggah banding beserta jaminan sanggah banding tersebut tidakdilakukan oleh pembanding dalam perkara aquo, sehingga dengan dengandemikian terbukti pembanding tidak melakukan Sanggah Banding setelahadanya Jawaban Sanggah oleh Pokja 2 ULP/UKPBJ dalam perkara aquo,sebagaimana bukti T2 dan P13 serta bersesuaian dengan keterangansaksi

:Dalam hal pelelangan dinyatakan gagal, maka Pokja ULPmemberitahukan kepada seluruh peserta. Setelah pemberitahuanadanya pelelangan gagal, Pokja ULP atau Pokja ULP Pengganti(apabila ada penggantian) meneliti menganalisis penyebab terjadinyapelelangan gagal untuk menentukan langkah selanjutnya, yaitumelakukan:I. evaluasi ulang;j. penyampaian ulang Dokumen Penawaran;k. pelelangan ulang; atau;I. penghentian proses pelelangan;...Hal. 27 dari 146 Hal.

Pokja ULP menjawab setiap pertanyaanyang masuk, kecuali untuk substansi pertanyaanyang telah dijawab.Hal. 62 dari 146 Hal.

Hasil evaluasi tersebut dimasukkan(input) ke dalam sistem. setelah Pokja ULP selesai mengevaluasidokumen penawaran, Pokja ULP membuat BeritaAcara evaluasi Penawaran Nomor47.5/POKJA/ULPBALITBANGKP/PL.410/X/2017, tanggal 12 Oktober 2017, dan kemudiandiunggah (upload) kedalam sistem SPSE. Hasilevaluasi penawaran, PT.

Peserta pemilihan hanya dapatmengirimkan 1 (satu) kali sanggahankepada Pokja ULP melalui aplikasi SPSE.4. Pokja ULP menjawab = senggahanmelalui aplikasi SPSE.5.

Monodon Pilar Nusantara dinyatakan benar,sehingga Pokja ULP memutuskan untukmelakukan evaluasi ulang. Pada tanggal 21Oktober 2017, Pokja ULP menjawab sanggahantersebut melalui aplikasi, sebagaimana berikut:Hal. 71 dari 146 Hal.

No kode lelang (693502 7);2.Bahwa pada tanggal 31 Juli 2017, Unit Layanan Pengadaan (ULP)Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah memberikanpenjelasan Dokumen Pengadaan Nomor; 01/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 perihal Apabila Pokja Konstruksi (Pokja) ULP pada DinasEnergi Sumber Daya Mineral menemukan ketidak sesuaian antara dokumenisian kualifikasi dengan pembuktian kualifikasi terhadap Dokumen yangdisampaikan oleh peserta lelang, maka pokja ULP dapat meminjam Dokumenaslinya pada saat

(LPJK) Sumatera Utara, Sertifikat Badan Usaha (SBU) kode Sp 008 yangmenjadi dasar/syarat mutlak dalam mengikuti tender pada paket pekerjaanpada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utarasebagai pedoman dasar dalam melaksanakan proses pengadaan bagipekerjaan konstruksi pembuatan sumur bor sesuai dengan dokumenpengadaan Nomor; 01/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017;Bahwa sehingga secara hukum perbuatan Kelompok Kerja (POKJA) UnitLayanan Pengadaan (ULP) Dinas Energi Sumber Daya Mineral

No kode lelang (6935027) telah batal demi hukum;Bahwa Kelompok Kerja (POKJA) Unit Layanan Pengadaan (ULP) telahbertindak semenamena, tidak patut (Uunpropotional), tidak berkeadilan(unjustice), dengan melanggar AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik(good governace), dengan tanpa mempertimbangkan kerugian Penggugat,baik material maupun immaterial atas terbitnya keputusan Nomor: 12/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 tertanggal 21 Agustus 2017;Bahwa hal ini dapat dilakukan oleh Pokja ULP 054PK karena pada

MITRA TEHNIK dinyatakan sebagai pemenang lelangdengan Surat Keputusan Pokja ULP pada Unit Kerja Dinas Energi danSumber Daya Mineral pada tanggal 21 Agustus 2017 dengan Nomor.12/PATDTAPUT1/POKJA 054PK/ULP/2017 tentang Penetapan PemenangPenyedia Barang/Jasa Sistem ELelang Pemilihnan Langsung denganPancakualifikasi untuk Pengadaan Pada Dinas Energi dan Sumber DayaMineral Provinsi Sumatera utara Tahun Anggaran 2017 oleh Kelompok Kerja(Pokja ULP 054PK); Provinsi Sumatera Utara;Bahwa pada tanggal 15 Agustus

ULP 054PK pada dinas Energi Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Utara untukMenggugurkan Penggugat;2cennnn ccc nnne ccc ceeneccccenneBahwa dengan demikian perbuatan POKJA ULP 054PK tersebut bisadikategorikan sebagai tindakan kesewenangwenangan (abuse of power)karena telah tidak cermat atau tidak hatihati menerapkan peraturanperundangundangan sehingga merugikan Penggugat;Bahwa Surat Keputusan yang dikeluarkan POKJA ULP 054PK kemudiandijadikan dasar oleh Tergugat untuk menerbitkan Surat Penunjukan

ULP BKLtanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh POKJA IV Satker Operasi danPemeliharaan SDA Sumatera VIl Tahun Anggaran 2017 281 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja Ill Kepada Ka ULP BKLtanggal surat 20 Januari 2017 perihal Laporan Proses PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Ill SNVT PUSA SumateraVIL Prov.

BKLTA 2017 291 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja Kepada Ka ULP BKL tanggalsurat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses Pengadaan Barang /Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Satker BWS SVII Prov BKL TA2017 301 (satu) bundel asli disposisi surat Ka Pokja Il Kepada Ka. ULP BKLtanggal surat 18 Januari 2017 perihal Lap.

Pokja Il SNVT PUPA kepadaKa ULP BKL tanggal surat 08 November 2016 perihal Perubahanjadwal pengadaan jasa konsultasi oleh Pokja SNVT PUPA Sumatera VIIProv BKL TA2017 yang diambil dari map coklat bertuliskan Bahan ULP At1 (satu) bundel fotokopi disposisi PPK Kegiatan Supan SNVT PJSAkepada Ka.

ULP BKLtanggal surat 18 Januari 2017 perihal Laporan Proses PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh POKJA IV Satker Operasidan Pemeliharaan SDA Sumatera VII Tahun Anggaran 2017 281 (satu) bundel asli disposisi surat Pokja Ill Kepada Ka ULP BKLtanggal surat 20 Januari 2017 perihal Laporan Proses PengadaanBarang / Jasa yang dilaksanakan oleh Pokja Ill SNVT PJSASumatera VIl Prov.

Pokja Il SNVT PJPAkepada Ka ULP BKL tanggal surat 08 November 2016 perihalPerubahan jadwal pengadaan jasa konsultasi oleh Pokja SNVTPJPA Sumatera VII Prov BKL TA2017 yang diambil dari mapcoklat bertuliskan Bahan ULP At 1 (satu) bundel fotokopi disposisi PPK Kegiatan Supan SNVTPJSA kepada Ka.

Menyatakan bahwa Pokja ULP melakukan penetapan pemenangmelalui aplikasi SPSE 32. Tentang Pengumuman Pokja ULP mengumumkanpemenang dan Pemenang cadangan dan 2 (apabila ada) melalui aplikasi SPSE,di website sebagaimana tercantum dalam LDP dan papan pengumuman resmiuntuk masyarakat.

)Jalan Cindua Mato, Simpang AmpekTelp. 0753 466170 dan Fax. 0753 466170PENGUMUMAN PEMENANGNomor :173/PB I/ULP/VII/2013Dinas PendidikanKabupaten Pasaman Barat.2013DAKDinasPendidikanKabupatenPasaman BaratTahunAnggaran 2013PengadaanAlatPeraga/PraktikSekolah SMP.SimpangAmpek,Kab.Pasaman BaratRp. 1.103.759.580,/PB II/ULP/VI/2013, tanggal 29Oktober 2013 dengan ini Pokja Barang If ULP Kab.

Mugen Perkasa mengajukanSanggahan kepada POKJA 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melaluisuratnya Nomor: 19Sanggahan/MPKIX/2013 tertanggal 12 September 2013(vide bukti P8) yang diupload melalui aplikasi SPSE pada tanggal 13September 2013 (vide bukti T9);Bahwa terhadap sanggahan CV. Mugen Perkasa tersebut, POKJA 26 ULPKabupaten Lima Puluh Kota telah menjawab melalui aplikasi SPSE padatanggal 16 September 2013 (vide buktiBahwa terhadap jawaban sanggahan tersebut, CV.

Mugen Perkasa tersebuttelah dijawab oleh Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota melalui aplikasi SPSEpada tanggal 16 September 2013 (vide bukti T9); Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat merasa tidak puas dengan jawabansanggahan dari Pokja 26 ULP Kabupaten Lima Puluh Kota, kemudian Penggugatmengajukan Sanggahan Banding kepada Bupati Lima Puluh Kota melalui SuratnyaNomor : 21SANGGAHAN BANDING/MPKIX/2013 tertanggal 18 September 2013(witli ict") poser eee eee rere eeeMenimbang, bahwa terhadap Sangahan

Peserta yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Pokja ULP,dapat mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/ Pimpinan Instusi/Pejabat yang menerima penugasanmenjawab sanggahan banding sebagaimana tercantun dalam LDP, palinglambat 5 (ima) hari kalender untuk pelelangan umum/3 (tiga) hari kalenderuntuk pelelangan sederhana setelah menerima jawaban sanggahan, dengantembusan kepada PPK, Pokja ULP, dan APIP sebagaimana tercantum dalamPoint 34.3.

Camat dalam wilayah Kabupaten Merangin Nomor : 330/105/POL.PP-LNMS/2018, April 2018 perihal Permintaan Data Satlinmas TPS Pilkada 2018;

MUGEN PERKASA lawanKELOMPOK KERJA (POKJA) Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan SD

yangberlaku, disini dapat kami terangkan bahwasanya Pokja ULP bukanlahpejabat tata usaha negara.

Materi sanggahan tidak boleh berisi ancaman atauintimidasi terhadap Pokja ULP, disini Tergugat jelaskan bahwa dalam materisanggahan CV. Mugen Perkasa jelas sekali bahwasanya penggugat telahmelakukan upayaupaya untuk mempengaruhi anggota Pokja dalam bentukdan cara apapun untuk memenuhi keinginannya. (dapat dilihat pada materisanggahan CV.

Sedangkan Penggugat tidak mengikutiseluruh prosedur tahapan proses pelelangan karena tidak melaksanakanseluruh upaya administrasi terhadap hasil evaluasi Pokja ULP.

Pasal 17 angka (2) tentang Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja(POKJA) ULP.

) Pengadaan Buku IImu Pengetahuan SD Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Selatan, maka yang menjadi persoalan adalahapakah Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Buku IImu Pengetahuan SD Unit LayananPengadaan (ULP) Kabupaten Pesisir Selatan (dalam hal ini Tergugat) merupakan Badanatau Pejabat Tata Usaha Negara ?

Kabupaten Bengkayang yang ditujukan kepada CV.Makmur dengan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016(oukti T1,T25) (Penggugat juga mengajukan bukti surat jawaban sanggahan namunbukan atas nama CV.

Makmur dengan nomor :04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6 dan bukti T1,T26) yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahan Pokja Konstruksi 1Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bengkayang nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 dan proses lelang tidak gagal dantetap bisa dilanjutkan pada tahapan berikutnya, kKemudian Penggugat meminta kepadatergugat untuk menerbitkan SPPBJ dan dokumen kontrak lainnya sebagaimana buktiP7 mengenai permohonan penerbitan

Makmur berhak mengajukan sanggahan yang ditujukan kepadaPokja Pelelangan Konsitruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang ;Menimbang bahwa, selanjutnya pada pasal 81 ayat (2) mengatakan Suratsanggahan disampaikan kepada Kelompok Kerja ULP dan ditembuskan kepada PPK,PA/KPA dan APIP Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yangbersangkutan paling lambat 3 (tiga) hari kerja untuk Pelelangan/seleksi sederhana danpemilihan langsung, sedangkan Pelelangan/seleksi umum paling lambat 5 (lima) harikerja setelah

Makmur pada tanggal 19Oktober 2016 yang ditujukan kepada Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang(bukti T1,T24) adalah telah sesuai dengan pasal 81 ayat (2) Perpres nomor 70 tahun2012 perubahan kedua atas Perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaanbarang/jasa Pemerintah tersebut, kemudian atas sanggahan tersebut telah ditanggapisecara tertulis Pokja Konstruksi 1 ULP Kabupaten Bengkayang berupa jawabansanggahan nomor : 01/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 21 Oktober 2016 (buktiT1,125) yang ditujukan

namun, kemudian selanjutnya Pokja Konstruksi 1 ULP KabupatenBengkayang menerbitkan revisi jawaban sanggahan yang ditujukan kepada CV.Makmur nomor : 04/SGHPokjakonst1/X/ULP/2016 tanggal 28 Oktober 2016 (bukti P6dan bukti 11,1T26), yang pada pokoknya menyatakan mencabut jawaban sanggahansebelumnya dan proses lelang tidak gagal serta tetap bisa dilanjutkan pada tahapanberikutnya hal mana terhadap revisi jawaban sanggahan tersebut adalah bertentangandengan pasal 81 ayat (83) Perpres nomor 70 tahun 2012

JANGGA PERSADA.diwakili oleh ADAT FRIANDES HARIO
Terbanding/Tergugat : KEPALA POKJA ULP LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A SIBOLGA
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : CV. BAMA INDONESIA

KELAPA SATANGKAL MAKMUR SEJAHTERA
Tergugat:
POKJA PENGADAAN BARANG/JASA-SATUAN KERJA PELAKSANA JALAN NASIONAL WIL. III PROV JABAR

;Final artinya putusan bersifat tetap dan mengikat;Bahwa, Surat Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi III Satuan Kerja PekerjaanJalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Barat Nomor : POKJA III/PASCA.18/CBPJ/VIII29/45 tanggal 29 Agustus2018 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pemilinan Penyedia PaketPreservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENGdengan Pemenang PT.

hasil pemilinan danSalinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK (PejabatPembuat Komitmen) sehingga Dalam hal penetapan pemenang/seleksi tidakdisetujul oleh PPK karena suatu alasan penting, POKJA ULP bersamasamadengan PPK mengajukan masalah perbedaan pendapat tersebut kepadaPengguna Anggaran (PA) /Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk mendapatpertimbangan dan keputusan akhir.

;lll. 1.Bahwa, Kelompok Kerja Pekerjaan Ktonstruksi Ill Satuan Kerja PekerjaanJalan Nasional Wilayah III Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Barat telah mengeluarkan dan melaksanakan Pengumuman PelelanganPaket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENG Nomor : POKJA III/PASCA.18/SKSN tanggal 03 Juli 2018 melaluiwebsite LPSE Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. ;2.

POKJA ULP tidak bertanggungjawab atas kerugian apapun yang ditanggungOleh PeSerta. j 22 nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nen8. 1.Bahwa Kelompok Kerja Pekerjaan Konstruksi Ill Satuan Kerja PekerjaanJalanNasional Wilayah Ill Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan (ULP)Jawa Barat pada tanggal 29 Agustus 2018 telah mengeluarkan suratPenetapan Pemenang Pelelangan Pemilihan Penyedia Paket PreservasiRehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENG Nomor :POKJA III/PASCA.18/CBPJ

Bahwa, Kelompok Kerja Pekerjaan Ktonstruksi III Satuan Kerja PekerjaanJalan Nasional Wilayah IIl Provinsi Jawa Barat Unit Layanan Pengadaan(ULP) Jawa Barat telah mengeluarkan dan melaksanakan PengumumanPelelangan Paket Pekerjaan Preservasi Rehabilitasi Jalan Ciamis Banjar Pangandaran BTS.JATENG Nomor : POKJA III/PASCA.18/SKSN tanggal03 Juli 2018 melalui website LPSE Kementrian Pekerjaan Umum danPerumahan Rakyat. ; 222222 nnn nnn nnn nnn nen ne nce nnn cn ncn cn eneBahwa, pada 17 Juli 2018 Kelompok

Ambang batas minimal yang ditetapkan yaitu 70.Bahwa adalah fakta yang tidak terbantahkan, Sistem Nilai yangditetapkan oleh Pokja ULP adalah KABUR dan merupakanbukti adanya rekayasa tertentu sehingga menghalangiferjadinya persaingan usaha yang sehat.9.2.6.

Bahwa pada Pasal 48 ayat (5) Perpres 70 Tahun 2012, diaturbahwa Dalam melakukan evaluasi Kelompok Kerja ULP/PejabatPengadaan dilarang) mengubah, menambah dan/ataumengurangi knieria serta tata cara evaluasi setelah batas akhirpemasukan Dokumen Penawaran.Bahwa apabila ternyata Pokja ULP dalam melakukan evaluasiterdapat kriteriakriteria yang tidak tercantum dalam Bab IV hurufK Dokumen Pengadaan berarti Pokja ULP telah dengan sengajamelanggar ketentuan Pasal 48 ayat (5) Perpres 70 Tahun 2012,misalnya

Pelelangan ini melalui lelang elektronik sehinggapenetapan jadwal oleh Pokja ULP sesuai dengan ketentuan yang berlakudan tidak ada penyimpangan.11.

Pernyataan, POKJA ULP menilai, PT. Kaisa Rossie seharusnya tidakperlu memastikan jumlah peserta karena peserta tiap perjalanan (keArab Saudi, Jerusalem dan India) telah ditetapkan. Ini juga tergambarpada spesifikasi teknis PT.

ProvinsiMaluku, selain itu tugas pokok dan kewenangan Pokja ULP adalah tugas pokokHalaman 34 dari 47 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.

ULP Kota Depokperihal Permohonan Penunjukan Langsung / Fasilitas Kampanye danAudit Dana Kampanye yang pada intinya meminta Pokja ULP KotaDepok agar melakukan Penunjukkan Langsung.Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 November 2015 tersebut, atassepengetahuan dan seizin Terdakwa serta Saksi TITIK NURHAYATI,Pokja ULP Kota Depok langsung menghubungi PT.

) dankemudian diserahkan ke Pokja ULP untuk segera dilakukan lelang.Bahwa pada tanggal 06 November 2015 Pokja ULP melakukan lelangmelalui pengumuman di website LPSE dan pembukaan dokumenpenawaran tanggal 11 November 2015 dimana yang mengajukanpenawaran ada 2 perusahaan yaitu :1) PT.

Bahwa benar yang menjadi dasar Pokja ULP melakukan PenunjukanLangsung adalah Surat Ketua KPU Kota Depok selaku PenggunaAnggaran kepada Kuasa Pengguna Anggaran agar dilakukanpenunjukan langsung kegiatan Fasilitasi Kampanye dan Audit DanaKampanye Tahun Anggaran 2015 yang selanjutnya diteruskan melaluisurat dari Kuasa Pengguna Anggaran kepada Pokja ULP yangmenyatakan agar Pokja ULP melakukan Penunjukan Langsung untukkegiatan Fasilitasi Kampanye dan Audit Dana Kampanye TahunAnggaran 2015.

Big Daddy Production, yang menentukannya adalah PakDanny (Pokja ULP).Bahwa benar seharusnya kedua perusahaan tersebut diundang.Bahwa PT.

Big Daddy Production, yang menentukannya adalah Pak Danny(Pokja ULP).Bahwa benar setahu saksi seharusnya kedua perusahaan tersebutdiundang.Bahwa benar PT.

Aceh Tenggara dalam kegiatanPengadaan Kecambah Kakao Dana Otsus Propinsi Aceh TA. 2011berdasarkan SK ULP Dinas Kehutanan dan Perkebunan Propinsi Acehtanggal 03 Maret 2011.Susunan POKJA ULP Kab.

Anggota Pokja (Kelompok Kerja) UnitPelayanan Pengadaan (ULP) Kab.

ULP Kab.

PemenangPengadaan Barang/Jasa adalah CV NIKO UTAMA KARYA;Bahwa benar POKJA ULP Kab.

Aceh Tenggara telah pula meyampaikan ucapanucapan kepada Anggota POKJA bantu saya kali ini; dibantu CV NIKO UTAMAKARYA dimenangkan, kalian tidak capek kerja lagi; dan kali ini sayapemenangnya yang mana dengan ucapanucapan saksi Ir. ISHAK BUKHARI,M.M telah mempengaruhi kinerja anggota POKJA ULP sebagaimana terbuktibahwa meskipun Anggota POKJA ULP Kab.

Pada tanggal 323 April 2018 pelelangan paket Pembangunan Masjid AgungSolok Selatan diumumkan oleh Pokja ULP Kabupaten Solok Selatan. SelanjutnyaPT Zulaikha sebagai perusahaan yang telah dipersiapkan oleh Terdakwa untukmengikuti pelelangan paket Pembangunan Masjid Agung Solok Selatanmemasukan penawaran.Kemudian SUHANDDANA PERIBADI alias WANDAmenghubungi HAZWINEN GUSRIselaku Ketua Pokja ULP agar PT Zulaikhadibantu untuk dimenangkan.

Selanjuthya SU HANDDANA PERIBADI aliasWANDA menghubungi DESRIYANTO selaku Ketua Pokja ULP paketPembangunan Jembatan Ambayan Solok Selatan agar PT Yaek Ifda Cont dibantuuntuk dimenangkan dan pada tanggal 10 April 2018, PT Yaek Ifda Contdiumumkan sebagai pemenang lelang paket Pekerjaan Pembangunan JembatanAmbayanSolok Selatan. Pada tanggal 323 April 2018, pelelangan paket Pembangunan Masjid AgungSolok Selatan diumumkan oleh Pokja ULP Kabupaten Solok Selatan.

bersama Azri Ketua Pokja dan RikeRustiadi Anggota Pokja.

Pokja melakukan klarifikasi alat beracrane; Bahwa Karena nilai Pagu dananya cukup besar maka seluruh Pokja,Ketua ULP dan PPK ikut ke sana. Saat itu juga ada aspirasi Pokja untuk samasama mengecek alat ke Semarang; Bahwa Anggaran saksi ke Semarang berasal dari kantor; Bahwa Saksi ada dapat uang Rp20 juta diberikan Azri.

Pokja yangmelelangkan 2 paket tersebut ada di ULP saksi; Bahwa Saksi tidak masuk ke dalam Pokja Jembatan maupun MasjidAgung; Bahwa Fungsi sekretaris sebelum tender ada persiapan dokumen dariOPD masuk ke ULP. Dicek bahan masuk. Kalau sudah lengkap kita bisa berikanke Pokja; Bahwa ada arahan Martin Edi, tolong dibantu perusahaan untuk keduapaket lelang tersebut. Setelah beberapa hari baru disebutkan perusahaan No. 4PT. Yaek Ifda Cont. Lalu untuk masjid PT.