(Bukti T.I11).Fotocopy sesuai dengan asli; 20 anno ne nnn mensesNews tanggal 5 Desember 2011 Komnas Anak Ancam Polisikan Menkes>jsu. (Bukti T. 112). Fotocopy dari internet;Jews tanggal 5 Desember 2011 KIP dan KPAI Konsultasi dengan MAsusu. Berbakteri (Bukti Tl13). Fotocopy dari internet; News tanggal 5 Desember 2011 Komisi Informasi : Susu yangingandung Bakteri Wajib Diumumkan. (Bukti T. 114). Fotocopy dari internet;15.

Detik News tanggal 5 Desember 2011 DPR Panggil Menkes, BPOM dan IPBSoal Susu Mengandung Bakteri. (Bukti T.I15). Fotocopy dari internet;Menimbang, bahwa Terbantah tidak mengajukan bukti saksi;Menimbang, bahwa Terbantah II mengajukan bukti surat berupa fotocopy yang telah diberimaterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan asli;Surat Panggilan Teguran (Aanmaning) Nomor : 032/2011.Eks, tanggal 15 April2011 kepada Institut Pertanian Bogor.

ULOCOPY ,2 0 nnn nnnnn nnn nnn nn nnn nn nnn nnnnn nn nnn cnc nnnnnnnacsSurvei Cemaran Mikroba (E.sakazakii) pada semua nama dan Jenis SusuFormula Bayi Yang Beredar di Indonesia Tahun 2011 Tim Nasional SK.Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011 tanggal 07/07/2011 (Bukti T.II7). FotoCopy dari fotoCOpy jn 22 nn = renee nn nnn nen nnn nn nnn nen n nen nen nne=Kredibilitas Peneliti Institut Pertanian Bogor Publikasi. (Bukti T.II8).

Menkes No.1411/Menkes/SK/VII/2011. (BuktiT.IN&T.IV4). Fotocopy dari fotocopy; 5.Laporan Survei Cemaran Mikroba E.Sakazakii) Pada Formula Bayi di IndonesiaTim Pengawas Badan Pengawas Obat dan Makanan Institut Pertanian Bogor Badan LitbangKesehatan Kementrian Kesehatan 2011.

Sisa Uji 0,20975 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB0551/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 TahunHalaman 4 dari 15 putusan Nomor 80/PID.SUS/2019/PT YYK2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa M.

Ade Buntaram Bin Buntaram tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Atau :Kedua :Bahwa terdakwa M.

Sisa Uji 0,20975 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB0551/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Bahwa 8 (delapan) alumunium Foil Warna Gold yang diduga berisitembakau Gorila tersebut diperoleh terdakwa secara bertahap dariseseorang

Ade Buntaram Bin Buntaram tersebutsebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes RI No. 50 Tahun 2018 Tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.Atau :Ketiga :Bahwa terdakwa M.

Sisa Uji 0,20975 gramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB0551/2019/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes RI No. 50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dalam lampiran UU RINo. 35 Tahun 2009 Tentang NarkotikaPerbuatan terdakwa M.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti pil doubel LL yang diedarkan oleh Terdakwa adalahobat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi iin untukHalaman 5 dari 15 Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2016/PN.Tlgmenjual/menyerahkan

Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk obat keras);Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edar dandiproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai kapasitas maupun izin mengedarkan pildouble L yang termasuk dalam daftar G tersebut, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntungan materi pribadi;Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum terkait tindak pidana penganiayaan;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis

diedarkan setelah mendapat izin edar;Manimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karenasebagaimana dimaksud Pasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semuasediaan farmasi sebelum diedarkan harus mempunyai nomor pendaftaran / izin edardan diproduksi oleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yangbaik;Menimbang, bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasianseperti menyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai Surat KeputusanMenteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan Peraturan Menteri KesehatanNo.1448/Menkes/ Per/VI/2011 yang diberi izin untuk menjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang Besar Farmasi dan Apotek, Rumah Sakitdan Puskesmas;Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor: 117/Pid.Sus/2016/PN.TlgMenimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan bahwa dalam perkara inibahwa Terdakwa mengedarkan pil double L tersebut untuk mendapatkan keuntunganmateri pribadi Terdakwa, tanpa mempunyai kapasitas maupun izin mengedarkan pildouble L (LL

/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian IzinApotik sebagaimana telah diubah pada Kepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No. 284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa Surat Izin Apotek (SIA)diberikan kepada Apoteker Pengelola Apotek sebagaimana yangtercantum dalam SIA tersebut.

/PER/X/1993 tentang Ketentuan dan Tata CaraPemberian Izin Apotik sebagaimana telah diubah padaKepmenkes No 1332/MENKES/SK/X/2002 dan Permenkes No.284/MENKES/PER/III/2007 tentang Apotek Rakyat, bahwa SuratIzin Apotek (SIA) diberikan kepada Apoteker Pengelola Apoteksebagaimana yang tercantum dalam SIA tersebut.

Berdasarkan Surat KeputusanMenteri Kesehatan Nomor 245/MenKes/SK/V/1990 tentang Ketentuan dan Tata CaraPelaksanaan Pemberian Izin Usaha Industri Farmasi, Industri Farmasi adalah IndustriObat Jadi dan Industri Bahan Baku Obat. Definisi dari obat jadi yaitu sediaan ataupaduan bahanbahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyeledikisistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosa, pencegahan,penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.

Persyaratan industri farmasi tercantum dalam SuratKeputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 245//Menkes/SK/V/1990;Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan peredaran sediaan farmasiadalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaanfarmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, ataupemindahtanganan.

Pengertian Obat sendiri adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produkbiologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi ataukeadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan,pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia;Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1010/MENKES/PER/X1/2008 Tentang Registrasi Obat.

Leaderle tidak memperpanjang izin edar diBPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yang diedarkan oleh Terdakwaadalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atau obat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi ijin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang

Pengobatan, Dokter,Lembaga Penelitian atau Lembaga Pendidikan;Bahwa perbuatan Terdakwa tidak dibenarkan karena sebagaimana dimaksudPasal 106 huruf 1 UU RI Nomor 36 Tahun 2009 semua sediaan farmasisebelum diedarkan harus punya nomor pendaftaran/ijin edar, serta diproduksioleh industri farmasi dengan menerapkan cara produksi obat yang baik;Bahwa yang berhak untuk menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes

/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obatobat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi (PBF) dan Apotek, Rumah Sakit dan Puskesmas;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin maupun kapasitas/kewenanganmengedarkan sejumlah tablet LL yang termasuk dalam daftar G dalam perkarapidana ini, dimana Terdakwa sematamata untuk mendapatkan keuntunganpribadi Terdakwa;Bahwa saksisaksi dan Terdakwa mengenali dan membenarkan sejumlahbarang

Leaderle tidakmemperpanjang izin edar di BPOMRI, yang berarti tablet doubel L (LL) yangdiedarkan oleh Terdakwa adalah obat jenis tablet yang tidak diproduksi atauobat tanpa izin edar;Bahwa yang berhak menjalankan kegiatan kefarmasian sepertimenyerahkan, menawarkan, menjual bahan G tersebut sesuai SuratKeputusan Menteri Kesehatan No.1332/Menkes/SK/X/2002 dan PeraturanMenteri Kesehatan No.1448/Menkes/ Per/VV/2011 yang diberi izin untukmenjual/menyerahkan obat khususnya daftar G adalah Pedagang BesarFarmasi

/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012 telah ditunjuk LaboratoriumPemeriksaan Narkotika dan psikotropika yang Pro justicia dan Kepmenkes RINo.923 / Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjukteknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan psikotropika Pro Justiciayang akan digunakan untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan danternyata surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor : R/19/RHP/II/2016 tanggal29 Februari 2016 tidak termasuk yang ditunjuk sesuai Kepmenkes Rl.No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal

15 Juni 2012 dan Kepmenkes RINo.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 maka dengan demikiansurat tersebut tidak memenuhi syarat formal sebagai alat bukti yang sah, dantidak dapat dijadikan sebagai alat bukti Karena untuk menentukan golongannarkotika sesuai UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuaiKepmen tersebut lembaga yang berwenang melakukan dan menerbitkanHal. 19 dari 23 hal.

No.194/Menkes/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni2012 dan Kepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober2009 diatur tentang sarana prasarana dan orang yang melakukan Ujinarkotika, yang dalam perkara Terdakwa ini pemeriksaan Narkotikanya tidakdilakukan oleh ahlinya dan yang menandatangani surat hasil pemeriksaanbahwa urine Terdakwa positif mengandung Narkotika tidak mempunyaikeahlian atau kompetensi sebagai tenaga ahli dalam hal uji Narkotika,demikian pula tentang alat maupun fasilitas dan sarana

No.194/Menkes/SK/VI/2012 danKepmenkes RI No.923/ Menkes/SK/X/2009.Dengan demikian Surat Resume Hasil Pemeriksaan Nomor :R/19/RHP/II/2016 tanggal 29 Februari 2016 tidak dapat dijadikan sebagai alatbukti.: Bahwa untuk memperoleh alat bukti apakah ada petunjuk yang dapatdijadikan sebagai alat bukti dalam perkara Terdakwa ini, Majelis Hakimmengemukakan pendapat sebagai berikut ;Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena keterangan para Saksidalam perkara ini tidak memenuhi syarat formal sebagai

No.194/Menkes/SK/VI/2012 dan Kepmenkes RINo.923/ Menkes/SK/X/2009 yaitu Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danpsikotropika Pro Justicia yang akan digunakan untuk kepentinganpemeriksaan di Pengadilan, begitu pula keterangan Terdakwa yangmengatakan tidak menggunakan Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa dalam perkara Terdakwa ini tidak dapat ditemukan adanya alat buktiyang dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk karena alat bukti petunjukdidapatkan dari persamaan keterangan Saksi, Terdakwa

kertas warna putin berisiirisan daun dengan berat bersih irisan daun 1,356 gram .Setelahdilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkanBB4781/2018/NNF (A) berupa irisan daun dalam linting rokokdan BB4782/2018/NNF (B) berupa irisan daun dalam puntungrokok dan BB4782/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalamPeraturan Menkes

berupa 1 bungkus plastik didalamnya terdakwapat 5 linting rokok berisi irisan daun dengan berat bersihkeseluruhan irisan daun 0,422 gram .Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor: 30/PID.SUS/2019/PT YYKSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB4786/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis 5FluorcoADBFUBAMBterdaftar dalam Golongan Nomor Urut 88 dan mengandungsenyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalam Peraturan Menkes

rokok berisi irisan daun dengan berat bersihirisan daun 0,068 gram dan tersimpan bungkus rokok GudangGaramSetelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistikdisimpulkan BB4783/2018/NNF berupa irisan daun dalam lintingrokok, BB4784/2018/NNF berupa irisan daun dan BB4785/2018/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalahmengandung senyawa sintetis FUBAMB terdaftar dalamGolongan Nomor Urut 88 dan mengandung senyawa sintetis 5FLUOROADB terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 95 dalamPeraturan Menkes

Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Atau :Kedua :Bahwa terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyopada hari Senin tanggal 22 Oktober 2018 sekitar jam 04.00 WIB atau padawaktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di rumah terdakwa diKebonagung RT.03 RW.31, Kel. Tridadi, Kec.Sleman, Kab.

BB4782/2018/NNF sisanya berupa irisan daun dengan berat bersihirisan daun 1,331 gramPerbuatan terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyotersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1)Undangundang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes RI No. 20 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.Atau :Ketiga :Bahwa terdakwa Bonaventura Digyan Cahya Kusuma Als Cahyo ,pada hari

Permenkes RI No. 1176 /Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (1), Kosmetikaadalah bahan atau sediaan yang dimaksudkan untuk digunakan bagian luartubuh manusia.Putusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 8b. Undang Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal Pasal 105ayat (2), menjelaskan bahwa sediaan farmasi berupa kosmetika harusmemenuhi standar dan atau persyaratan yang dicantumkan.c.

Permenkes RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 Pasal 1 ayat (2) setiapkosmetika yang beredar wajid memenuhi standar dan atau persyaratan mutu,keamanan, dan kemanfaatan sesuai ketentuan peraturan perudanganundangan.d.

Sesuai Permenkes Nomor 1176/MENKES/PER/VIII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pada Pasal 1 (4) menyatakan peredaran adalah pengadaan,pengangkutan, pemberian, penyerahan, penjualan dan penyediaan di tempatserta penyimpanan untuk penjualan.b.

Peraturan Pemerintah RI Nomor 72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan Pasal 22 ayat (1) : sediaan farmasi danPutusan Nomor 976/Pid.Sus/2020/PN Mks, Halaman 9alat kesehatan yang dimasukkan kedalam wilayah Indonesia untuk diedarkanharus memiliki izin edar dari Menteri.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 3 ayat (1) dan (2) : setiap kosmetika hanya dapatdiedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri berupa

notifikasi.=" Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1176/Menkes/Per/VIII/2010 tentangNotifikasi Kosmetika Pasal 4 ayat (1) : Notifikasi dilakukan sebelum kosmetikaberedar oleh Pemohon kepada Kepala Badan POM RI.Bahwa ahli menyatakan untuk mengindentifikasi terhadap kosmetika yang telahatau belum memiliki izin edar, yaitu dengan memperhatikan penandaan padalabel atau) kemasan kosmetika tersebut.Penandaan kosmetika harusmenggunakan bahasa Indonesia dan atau bahasa Inggris yang mencantumkanantara lain

Bahwa menerangkan bekerja di Kantor Dinas Kesehatan KotaSingkawang, dan jabatan ahli adalah selaku Kepala Seksi Farmasi danAlat Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Singkawang.Bahwa usaha memproduksi dan atau menjual / mengedarkan minumankeras diatur dalam Undang Undang Nomor 18 tahun 2012 tentangpangan dan undangundang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan,diatur berdasarkan Kep Menkes No. 59/Menkes/Per/II/1982 tantanglarangan Peredaran, produksi dan mengimpor minuman keras yang tidakterdaftar pada Departemen

Kesehatan, serta Kep Menkes No. 86/Menkes/ Per / IV/1977 tentang minuman Keras dan setiap orang dalammelakukan usaha tersebut persyaratan yang harus dimilikinya yaituberdasarkan Permenkes RI No. 86 / Menkes/Per/IV/1977 tentangminuman keras pada :e Bab Il Syaratsyarat umum Pasal 2 menjelaskan Produsinminuman keras, Imfortir minuman keras, pedagang besarminuman keras, penyalur minuman keras, pengecer minuman19keras, dan penjual minuman keras harus mendapat ijin tertulisdari menteri Kesehatan.Bab Ill

Peredaran Pasal 12 Produsen minuman keras hanyaboleh mewnjual minuman keras kepada pedagang besarminuman keras, Pasal 14 ayat (1) Pedagan besar minumankeras hanya boleh menjual minuman keras kepada penyalurminuman keras dan pasal 15 penyalur minuman keras hanyaboleh menjual minuman keras kepada pengecer minuman kerasatau penjual minuman keras.Bahwa berdasarkan dengan Undang undang Panganmaupun undangundang Kesehatan bahwa setiap minumanyang beralkohol tidak dibenarkan sesuai dengan permenkesNo. 59/Menkes

dan bisa menimbulkan penyakitpengroposan tulang, menpercepat fase Menofos,bagi wanitahamil bayi yang akan dilahirkan mempunyai resikoketerbelakang mental.Bahwa benar ahli menerangkan terhadap minuman keras yangmengandung kadar Etanol sebesar 18.50 % yang termasukminuman keras golongan B dan minuman keras jenis arakhitam (tajuk) yang mengandung Etanol dengan kadar 29, 65 %yang termasuk minuman keras golongan C adalah tidakdapat diperdagangkan secara bebas berdasarkan denganPERMENKES RI No. 86 / Menkes

JURMAN BIN UMAR dapat diproses secara hukumkarena telah menjual obatobatan (obat daftar G) tanpa izin dan tidakmempunyai keahlian untuk menjual obatobatan yang termasuk obat keras(obat daftar G) ;Bahwa benar sesuai keputusan Menkes Nomor : 347 / Menkes / SK / VII /1990 Tentang Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor : 925 / Menkes / Per /X / 1993 Tentang Daftar obat wajib Apotik dan Peraturan Menkes Nomor :1176 / Menkes / Per / X / 1993 menjelaskan bahwa dapat saja membeli obatdi Apotik tanpa menggunakan

Pemeriksaan : BB/4942/2020/ NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF ABCHMINACA BB/4943/2020/NNF dengan hasilpemeriksaan POSITIF 5FLUOROADBICA DAN 5 FLUOROADB; Kesimpulan: Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium disimpulkan barang bukti NomorBB/4942/2020/ NNF berupa irisan daun dalam linting rokok tersebut diatasadalah mengandung senyawa sintetis ABCHMINACA terdaftar dalam Golongan (Satu) Nomor urut 86 (delapan puluh enam) dalam Peraturan Menkes RI No.22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika

dalam LampiranUndangundang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika NomorBB/4943/2020/NNF berupa irisan daun tersebut diatas adalah senyawa sintetis5FLUOROADB terdaftar dalam golongan 1 (Satu) nomor urut 95 (Sembilanpuluh lima) dan mengandung senyawa sintetis 5 FLUOROADBICA terdaftardalam golongan 1 (satu) Nomor urut 118 (Seratus delapan belas) dalamPeraturan Menkes RI No. 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No. 35 tahun 2009 tentangNarkotika Sisa barang

Dwi Aryani, Sp.PK dengan hasil kesimpulan: menunjukkanBenzodiazeplines, Amphetamine, Methampetmine, THC,COC, MOP semuanegative Kesimpulan : Bahwa terdakwa dalam menyalahgunakan narkotikagolongan bukan tanaman jenis tembakau Gorila bagi diri sendiri tersebut tanpaSurat ijin dari yang berwajib yaitu Menteri Kesehatan RI maupun mendapatresep dari dokter;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 ayat (1) huruf a UURI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika JoPeraturan Menkes

Menyatakan terdakwa AZHIM GIFFARI ALS AZHIM BIN ZAENUDIN.telahterbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanasecara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, mMenyimpan, menguasai,Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 16/PID.SUS/2021/PT YYK (Narkotika)atau menyediakan Narkotika Gol. bukan tanaman sebagaimana dimaksudpada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, jenis tembakau Gorila secaraberlanjut, melanggar Pasal 112 ayat (2) UURI No. 35 tahun 2009 TentangNarkotika Jo Peraturan Menkes

Sehingga dengan demikian makaperbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dalam perkara ini telah memenuhiunsur Pasal 112 ayat (2) UU.RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika joPeraturan Menkes RI No.22 Tahun 2020 tentang Perubahan PenggolonganNarkotika dalam Lampiran Undangundang RI No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Pertama;Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap didepan persidangandiperoleh fakta jika terdakwa telah beberapa kali melakukan perbuatannyaHalaman

LEGAL STANDING PENGGUGAT1.Bahwa untuk dapat diangkat sebagai Direktur Rumah Sakit sebagaimanadiatur di dalam Undang Undang Nomor 36 Tahun 2014, tentang TenagaKesehatan, Undang Undang Nomor 44 Tahun 2009, tentang RumahSakit, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996, tentang TenagaKesehatan, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor971/MENKES/PER/XI/2009, tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 262 Tahun 1979, haruslah Tenaga Medis, dalam

Pasal 2 ayat (4) PP Nomor 32 Tahun 1996, TenagaKesehatan ;Tenaga kefarmasian meliputi apoteker, analis farmasi danasisten apoteker,Bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan ;a.

Bahwa salah satu tujuan pembentukan Peraturan MenteriKesehatan Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009, tentang StandarKompetensi Pejabat Struktural Kesehatan adalah sebagaipedoman bagi Kepala Daerah dalam pengisian jabatan KepalaHalaman 9 dari 27 halaman.

Thalib sebagaimana disyaratkan olehPasal 10 ayat (4) huruf a, b, c dan d Peraturan Menteri Kesehatan No.971/MENKES/PER/XI/2009.Bahwa sdr. Drs. Noviar Zen, Apt., MM, (incasu Tergugat IlIntervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi) telah pernah menjadi DirekturRumah Sakit Umum Mayjen H.A.

/Per/VII/1979,tentang Standarisasi Ketenagaan Rumah Sakit, Peraturan Menteri KesehatanRI Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi PejabatStruktural Kesehatan;Bahwa untuk mengisi jabatan struktural eselon III sebagai direktur rumahsakit, Sekretaris Tim Baperjakat mengajukan sekurangkurangnya 3 (tiga)orang calon untuk dibahas dalam sidang Baperjakat, namun dalam pengisianjabatan struktural eselon III sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Mayjen H.

bersama Sadr. lvan karena bisa saja pada saatdiperiksa di Satuan Kodim 0112/Sabang Terdakwa panicsehingga mengikuti alur pemeriksaan karena pada saatdilakukan pemeriksaan test urine Terdakwa dinyatakanpositif sehingga Terdakwa membuat cerita kebohonganuntuk memperlancar proses pemeriksaan.Bahwa test urine Terdakwa yang dilakukan diSatuan Kodim 0112/Sabang hanyalah merupakanpetunjuk awal dan benar telah dilakukan test ulang diUPTD Lab Uji Narkoba UPTD Balai Laboratorium ProvinsiAceh yang menurut Kep Menkes

RI Nomor522/Menkes/SK/V 2008 tentang PenunjukkanLaboratorium Penelitian Narkotika dan Psikotrofika untukdi wilayah Prov.

NIP197206021994032003 merupakan barang bukti yang dapatdigunakan untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia karenadikeluarkan oleh laboratorium yang berwenang melakukan pengujianNarkotika sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri KesehatanRepublik Indonesia Nomor 194/MENKES/SK/VV2012 tanggal 15Juni 2012 tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotikadan Psikotropika, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapatterhadap barang bukti yang diajukan Oditur Militer tersebut dapatdijadikan sebagai alat

/SK/VIV/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan Narkotika danPsikotropika.Bahwa benar barang bukti yang dapat dijadikan sebagai barangbukti untuk kepentingan penyidikan Pro Justitia dalam perkara tindakpidana Narkotika knususnya untuk menentukan jenis dan GolonganNarkotika harus dilakukan oleh instansi yang berwenangsebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Kesehatan RepublikIndonesia Nomor 194/MENKES/SK/VI/2012 tanggal 15 Juni 2012tentang Penunjukan Laboratorium Pemeriksaan

Amri Nico Dewantoro danSerka Arief Masnoor (Saksil) yang menggunakan Rapid test merkDrug Ambuse dengan hasil bahwa urine Terdakwa diketahui positifmengandung zat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine(AMP) tidak dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk kepentinganpenyidikan Pro Justitia karena Kesatuan Kodim 0112/Sabang tidakmemiliki kewenangan melakukan pengujian Narkotika untukkepentingan penyidikan Pro Justitia sebagaimana diatur dalamKeputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor194/MENKES

., Ibnu Sutarto, St, Dan Eko Fery Prasetyo, S.Si.Kesimpulannya Menerangkan :Setelah Dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan :Bb3610/2019/Nnf Berupa Irisan Daun Dalam Puntung Rokok Tersebut Di AtasAdalah Mengandung AdbFubinaca Terdaftar Dalam Golongan (Satu) Nomor Urut93 (Sembilan Puluh Tiga) Dan Mengandung Senyawa Sintetis 5FluoroAdbicaNomor Urut 118 (Seratus Delapan Belas) Dalam Peraturan Menkes Ri No.50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran

Teguh Prihmono, Mh., Ibnu Sutarto, St, Dan Eko Fery Prasetyo, S.Si.Kesimpulannya Menerangkan :Setelah Dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan :Bb3611/2019/Nnf Berupa Irisan Daun Tersebut Di Atas Adalah Mengandung AdbFubinaca Terdaftar Dalam Golongan (Satu) Nomor Urut 93 (Sembilan Puluh Tiga)Dan Mengandung Senyawa Sintetis 5FluoroAdbica Nomor Urut 118 (SeratusDelapan Belas) Dalam Peraturan Menkes Ri No.50 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika Dalam Lampiran

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 132Ayat (1) Uuri No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Peraturan Menkes Ri No.50Tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika Dalam Lampiran UndangUndang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.AtauKedua :Bahwa Mereka Terdakwa Terdakwa . Rivaldo Hendry Saisab Als. Aldi Anak DariHendky Saisab Dan Terdakwa li. A.

Teguh Prihmono, Mh., Ibnu Sutarto, St, Dan Eko Fery Prasetyo, S.Si.Kesimpulannya Menerangkan :Setelah Dilakukan Pemeriksaan Secara Laboratoris Kriminalistik Disimpulkan :Bb3610/2019/Nnf Berupa lIrisan Daun Dalam Puntung Rokok Tersebut Di AtasAdalah Mengandung AdbFubinaca Terdaftar Dalam Golongan (Satu) Nomor Urut93 (Sembilan Puluh Tiga) Dan Mengandung Senyawa Sintetis 5FluoroAdbicaNomor Urut 118 (Seratus Delapan Belas) Dalam Peraturan Menkes Ri No.50 Tahun2018 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes Ri Nomor 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 ayat (1) UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;SUBSIDAIR:Bahwa Terdakwa Agus Prasetiyo Als Plentis Bin Syakur pada hariJumat tanggal 9 Maret 2018 sekira jam 16.00 WIB atau setidaktidaknya

terdaftar dalam golongan (Satu) nomorurut 146 dalam peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 tentang perubahanpenggolongan narkotika dalam lampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika).

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 64/Pid.

terdaftar dalam golongan (Satu) nomor urut 146dalam Peraturan Menkes RI Nomor 7 Tahun 2018 Tentang PerubahanPenggolongan Narkotika dalam Lampiran UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika serta mengandung Trihexyphenydil danKafeina;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 196 UndangUndang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut,Terdakwa telah mengerti isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan baikTerdakwa

kesehatan hanya dapat dilakukan olehbadan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteri sesuaidengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku untukmenyalurkan sediaan farmasi yang berupa bahan obat, obat, dan alatkesehatan;Bahwa Badan usaha yang telah memiliki izin sebagai penyalur dari menteriyang dimaksud adalah PBF atau Perdagangan Besar Farmasi untukmelakukan penyaluran sediaan farmasi berupa obat;Bahwa di dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor :1148/Menkes

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 206/Pid.Sus/2021/PN MamBahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin

edar, demikian pula dimuat dalamPasal 9 (1) Peraturan Pemerintah No.72 tahun 1998 tentang PengamananSediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menyebutkan bahwa Sediaan Farmasidan Alat Kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperolah izin edardari menteri;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan MenteriKesehatan No. 1010/MENKES/PER/X1/2008 tahun 2008 tentang RegistrasiObat menyebutkan bahwa izin edar diberikan oleh menteri, Kemudian padaayat (3) menyebutkan bahwa menteri melimpahkan

/SK/VII/1990 tentang ObatWajib Apotek, berisi daftar obat wajib apoteker No.1 dan Keputusan MenteriKesehatan Nomor 924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib ApotekNo.2 serta Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999tentang Daftar Obat Wajib Apotek No. 3;Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No. 36 tahun 2006tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatan hanyadapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian pula dimuat dalamHalaman 18 dari 31

/SK/VII/1990 tentang Obat Wajib Apotek, berisi daftar obat wajibapoteker No.1 dan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor924/Menkes/Per/X/1993 tentang Daftar Obat Wajib Apotek No.2 sertaKeputusan Menteri Kesehatan Nomor 1176/Menkes/SK/X/1999 tentang DaftarObat Wajib Apotek No. 3;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 (1) UU No.36 tahun 2006 tentang Kesehatan menyebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar, demikian puladimuat dalam Pasal 9

Hal ini sesuai dengan pasal 3ayat (1) dan (2)sertapasal 4 ayat (1) Permenkes RI nomor 1176/Menkes/Per/V1I/2010 tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Persyaratan Dalam permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika pasal 5 syaratnya harus memenuhipersyaratan keamanan, bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuatdengan menerapkan Cara Produksi Kosmetika yang Baik;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika) adalan Kepala BPOM RI, dasar

hukumjawaban tersebut adalah Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa Permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika, pemohon mengajukan permohonan pendaftaranproduk/notifikasi ke Kepala BPOM RI dengan mengisi formulir secaraelektronik melalui website BPOM RI;Bahwa setelah kosmetika mendapatkan nomor notifikasi, maka nomortersebut harus dicantumkan pada kemasan produk sesuai pasal 7 ayat 1Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

RepublikIndonesia Nomor 19 tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetik;Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 843/Pid.Sus/2020/PN PtkBahwa masa berlaku notifikasi adalah 3 tahun dan dapat diperbaharui:Bahwa sesuai pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentangKesehatan, bahwa semua jenis sediaan farmasi (obat, bahan obat, obattradisional, kosmetika) hanya dapat diedarkan setelan mendapat jjinedar;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 5 syaratnya harus

memenuhi persyaratan keamanan,bahan, penandaan dan klaim dan harus dibuat dengan menerapkan CaraProduksi Kosmetika yang baik;Bahwa permenkes RI No. 1176/Menkes/Per/VII/2010 tentang NotifikasiKosmetika pasal 3, setiap kosmetika hanya dapat diedarkan setelahmemiliki izin edar kecuali kosmetika yang digunakan untuk penelitian dansampel kosmetika untuk pameran dalam jumlah terbatas dan tidakdiperjual belikan;Bahwa yang berhak mengeluarkan izin edar/nomor notifikasi terhadapsediaan farmasi (kosmetika)

adalan Kepala BPOM RI, dasar hukumjawaban tersebut adalan Permenkes RI No. 11/76/Menkes/Per/VII/2010tentang Notifikasi Kosmetika;Bahwa barang berupa:1. 14 (empat belas) pcs Alkohol Clariderm19 ( Sembilan belas ) Pcs Cream Yu chun mei3 (tiga) Pcs Cream Cai Mei Siang3 ( tiga ) Pcs Cream Cai Mei Malam20 (dua Puluh) Pcs Cream Collagen6 (enam) Pcs Cream Collagen Malam12 (dua belas) Pcs Cream LabelaONO aA fF WN7 (tujuh) Pcs Craem Polos9. 25 (dua puluh lima) Pcs Cream Dr Warna Pink10. 27 (dua puluh tujuh

membeli dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan ganja tersebutdengan cara membeli dari Bogel;10 Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;11 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untukdigunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,12 Bahwa atas kepemikian ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dariyang berwenang/Menkes

membeli dari terdakwa dan terdakwa mendapatkan ganja tersebutdengan cara membeli dari Bogel;16 Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;17 Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untukdigunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,18 Bahwa atas kepemilikan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dariyang berwenang/Menkes

Jatiasih Kota Bekasi sebanyak bungkus kertas berisiganja seberat + 1,72 gram seharga Rp 50.000, namun belum saksi bayar;Bahwa setelah saksi membeli ganja tersebut kemudian saksi gunakan satulinting dan sisanya saksi simpan di saku baju yang akhirnya ditangkappolisi;Bahwa saksi membeli ganja dari terdakwa baru sekali dan maksud dantujuannya adalah untuk digunakan sendiri;Bahwa atas kepemilikan ganja tersebut saksi dan terdakwa tidakmempunyai ijin dari yang berwenang/Menkes;Atas keterangan saksi tersebut

Bogel;Bahwa setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebut untukdigunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,Bahwa Terdakwa menjual ganja kepada saksi Agus Andriyana seharga Rp50.000, namun belum dibayar ;Bahwa terdakwa dalam memiliki ganja tersebut tidak memiliki ijin dariyang berwenang/ Menkes

penggeledahan terhadap Terdakwa tidakditemukan ganja tetapi ditemukan HP Evercross beserta nomor081297479509 yang digunakan untuk menghubungi Bogel untukmembeli ganja tersebut;Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki ganja tersebutuntuk digunakan sendiri dan untuk dijual kepada orang lain,e Bahwa benar Terdakwa menjual ganja kepada saksi Agus Andriyana sehargaRp 50.000, namun belum dibayar ;e Bahwa benar terdakwa dalam memiliki dan menjual ganja tersebut tidakmemiliki ijin dari yang berwenang/ Menkes

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alat kesehatanhanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/ SK / X / 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI/ 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan / menjual / menyerahkan obatobat khususnyadaftar

Pengetahuan dankehendak dalam hal ini adalah untuk mengedarkan obatobatan dengan tanpaijin;Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 656/Pid.Sus/2019/PN SDAMenimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1)UndangUndang Nomor 36 Tahun 2009 disebutkan sediaan farmasi dan alatkesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar;Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputuasan Menkes No. 1332 / Menkes/SK/X/ 2002 dan Peraturan Menkes No. 1448 / Menkes / Per / VI / 2011 yangdiberi ijin untuk mendistribusikan