Pasal 18Undang undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undangundang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 65 KUHP, sebagaimana kami dakwakandalam Surat Dakwaan Primair;. Menyatakan membebaskan oleh karena itu Terdakwatersebut dari Dakwaan Primair;.

Undang undangRepublik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentangPerubahan Atas Undang undang Republik Indonesia Nomor31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak PidanaKorupsi Jo. Pasal 65 KUHP, sebagaimana kami dakwakandalam Surat Dakwaan Subsidiair; . Menyatakan membebaskan oleh karena itu Terdakwatersebut dari Dakwaan Subsidiair;.

Pemohon I;Ismawati binti Ishak, umur 44 tahun, agama Islam, tidak bekerja,Pendidikan SD, tempat kediaman di DusunTelukjatidawang, Desa Teluk Jati Dawang, KecamatanTambak, Kabupaten Gresik, sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari Suratsurat yang berkaitan dengan perkaraint;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat Permohonannya telahmengajukan Permohonan Isbat Nikah, yang telah terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Bawean dengan Nomor31

Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara nomor31/Pdt.P/2020.PA.Bwn dari Pemohon;2.

pekerjaanKaryawan Swasta di BSA, tempat tinggal di KabupatenSeluma, sebagai Pemohon;melawanTermohon, tanggal lahir 17 Oktober 1994, agama Islam, pendidikan SMP,pekerjaan lbu rumah tangga, tempat tinggal diKabupaten Seluma, sebagai Termohon;Pengadilan Agama tersebut;Telah mempelajari suratsurat yang berkaitan dengan perkara ini;Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;DUDUK PERKARABahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2019yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais Nomor31

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PA.Tas dari Pemohon;2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tais untuk mencatatpencabutan perkara tersebut dalam register perkara;Hal. 4 dari 6 hal. Pen. No 31/Pdt.G/2019/PA.Tas3.

Sus/2018sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atasUndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55Ayat (1) ke1 KUHP;Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 juncto Pasal18 UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimanatelah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., tidakterbukti bersalan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal 2 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP (sebagaimana Dakwaan Primair):2. Membebaskan Terdakwa Ir. HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., dariDakwaan Primair tersebut di atas:3.

HERNING WAHYUNINGSIH, M.T., terbuktibersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dandiancam pidana menurut Pasal 3 juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999juncto Pasal 55 Ayat (1) ke1 KUHP (sebagaimana Dakwaan Subsidair);4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir.

mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yangmeringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Terdakwa selaku Pegawai Negeri Sipil tidak mendukung programPemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi; Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara dalam jumlah yangcukup besar;Keadaan yang meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi:Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

Pertama, tempat kediaman di Desa TiniawangkoJaga Vii, Kecamatan Sinonsayang, Kabupaten MinahasaSelatan, Provinsi Sulawesi Utara sebagai Pemohon Il;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alatalat bukti disidang;DUDUK PERKARABahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 02 Maret 2021telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yangtelah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Amurang dengan Nomor31

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;SUBSIDER:ohon putusan lain yang seadiladilnya;Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara maka sehubungan denganpermohonan Pemohon untuk berperkara secara cumacuma, Majelis Hakimtelah memeriksa Pemohon secara insidentil dan telah menjatuhkan PutusanSela sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Nomor31/Pdt.P/2021/PA Amg tertanggal 23 Maret 2021 dengan amar sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan Pemohon.2.

permohonannya dinyatakan dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 2 Ayat 2 UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 16Tahun 2019, Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkanperkawinannya di Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempattinggal para Pemohon yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenga,Kabupaten Minahasa Selatan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon untukberperkara secara prodeo telah dikabulkan berdasarkan putusa Sela Nomor31

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalamPutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDGhalaman12 alineaterakhir bersambung ke halaman 13 menyebutkan:Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum bersifat yuridis formal(tidakmenyangkut pokok perkara) Pengadilan Tinggi menilai bahwapertimbanganhukum dalam eksepsi, Hakim Tingkat Pertama yang telahmenolak eksepsiPembanding, semula Terlawan, dipandang telah tepatkarena eksepsinya tidakberalasan menurut hukum dan dikarenakan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalamPutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDG halaman13 alinea 2menyebutkan:Menimbang, bahwa berdasarkan dari dalil perlawanan Terbanding,semulaPelawan, yang mendalilkan tanah objek sengketa sebagaimanatercantumdalam sertifikat HGB Nomor 1097, 1098, 1099, 1100 1101,1102, 1103, dan sertifikat HGB Nomor 1170, 1171, 1172, 1173, 1174,1175 , 1176, 1177, dani178dengan batasbatas:Sebelah Barat berbatasan dengan Kali Cisadane (Jalan Darul

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalamPutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDG halaman13 alinea terakhir bersambung ke halaman 14 menyebutkan:Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Banding dapat menerima danmembenarkanputusan Hakim Tingkat Pertamayang telah mengabulkanperlawanan Terlawandan karena telah dipertimbangkan dengan tepat danbenar, maka pertimbangantersebut diambil alin menjadi pertimbanganPengadilan Tinggi dalammemutus perkara a quo dengan menambahkanpertimbangan

Pertimbangan hukum Majelis Hakim pada tingkat Banding dalamPutusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDG halaman14 alinea pertama menyebutkan:Bahwa perkara yang akan dieksekusi Pengadilan Negeri Bogor adalahperkaraNomor02/Pdt.G/2003/PN.Bgr tanggal 9 Oktober 2003 junctoputusanPengadilan Tinggi Bandung Nomor101/Pdt/2004/PT.

Apabila dicermati dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat BandingdalamPutusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor31/PDT/2014/PT.BDGpada: halaman 32 alinea terakhir yang bersambung sampai halaman33menyebutkan:Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa SHGB Nomor 743tahun1993 seluas 234.710 m (dua ratus tiga puluh empat ribu tujuhratussepuluh meter persegi), berupa Sertifikat Induk dan bukti P. 2Hal. 13 dari 17 hal. Put.

Bahwa, para Pemohon telah menikah pada tanggal 08 April 1998, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KecamatanPenetapan, Nomor 580/Pdt.P/2019/PA.Tbn, Halaman 1 dari 9Soko, Kabupaten Tuban, sesuai Kutipan Akta Nikah, Nomor31/31/IV/1998 tanggal 08 April 1998;Bahwa, ketika menikah, status Pemohon Jejaka, sedangkan PemohonIl Perawan.

untuk menguatkan pemeriksaanperkara inl;Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara inisesuai dengan peraturan PerundangUndangan yang berlaku;Berdasarkan halhal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar KetuaPengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan memutuskan perkara ini,selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :Primer :1.2.4.Mengabulkan permohonan Para Pemohon;Menetapkan Nama Pemohon MUCHAMMAD MASKUR BINMURDIMAN sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah, Nomor31

Menyatakan Nama Pemohon MUCHAMMAD MASKUR BINMURDIMAN, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/IV/1998 tanggal 08 April 1998, yang di keluarkan oleh KantorUrusan Agama Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, dirubah menjadi M.MASKUR BIN MURDIMAN;3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perubahanbiodata tersebut diatas di Kantor Urusan Agama Kecamatan SokoKabupaten Tuban;4.

Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor31/G/2019/PTUN Mks., tanggal 22 Oktober 2019;5.

Putusan Nomor 4/B/2020/PTTUN Mks.Tergugat sesuai Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor31/G/2019/PTUN.Mks., tanggal 31 Oktober 2019 ;Menimbang, bahwa Penggugat dalam permohonan bandingnyatersebut, telah pula mengajukan memori banding, tanggal 4 Desember 2019yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, padatanggal 5 Desember 2019 dan telah diberitahukan kepada Tergugatsebagaimana Surat Pemberitahuan Memori Banding tanggal 5 Desember2019 ;Menimbang, bahwa atas memori banding

bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara MakassarNomor 31/G/2019/PTUN.Mks., tersebut telah diucapkan dalam persidanganyang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 22 Oktober 2019 dengandihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Penggugat telahmengajukan surat permohonan banding tertanggal 30 Oktober 2019ditandatangani oleh kuasa hukumnya, yang diterima oleh Panitera PengadilanTata Usaha Negara Makassar sesuai Akta Permohonan Banding Nomor31

Berkas perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbo dan suratsurat yangbersangkutan dengan perkara tersebut;TENTANG DUDUKNYA PERKARA ;Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal28 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan PengadilanNegeri Limboto pada tanggal 28 Oktober 2019 dalam Register Nomor31/Pdt.G/2019/PN Lbo, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:POSITAAdapun yang menjadi dasar atau dalildalil dalam Gugatan ini, adalah sebagaiberikut1.

Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkaraATAU SEMULA/SEBAGAI PENGGANTINYA ;Mengadili dan memberikan putusan hukum yang seadiladilnya (ExAequo Et Bono) menurut peraturan perundangundangan dan hukum yangdapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat, menurut kebijaksanaanMajelis Hakim Pemeriksa perkara a quo.Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut PengadilanNegeri Limboto telah menjatuhkan putusan tanggal 13 Juli 2020 Nomor31/Pdt.G/2019/PN Lbo, dalam sidang terbuka untuk umum

Relaas pemberitahuan memeriksa berkas (Inzage) Banding oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Tangerang tertanggal 7 Agustus 2020 kepadaTurut Terbanding Semula Turut Tergugat dalam perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN Lbo.6. Relas pemberitahuan memeriksa berkas oleh Jurusita PenggantiPengadilan Negeri Limboto tertanggal 30 Juli 2020 kepada KuasaPembanding dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PN Lbo.7.

Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding oleh JurusitaPengganti Pengadilan Negeri Gorontalo tertanggal 4 Agustus 2020 kepadaTerbanding Il Semula Tergugat Il dalam perkara Nomor 31/Pdt.G/2019/PNLbo.TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding SemulaPenggugat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor31/Pdt.G/2019/PN Lbo tanggal 13 Juli 2020, diajukan pada tanggal 24 Juli2020, sehingga masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara sertamemenuhi

Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Limboto dalam Perkara Nomor31/Pdt.G/2019/PN Lbo tertanggal 13 Juli 2020.MENGADILI SENDIRI1. Menyatakan gugatan Pembanding Semula Penggugat Tidak dapatditerima;2. Menghukum Pembanding Semula Penggugat untuk membayar biayaperkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat bandingsebesar Rp150.000,00.

Berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Terbanding semula Pelawan dengan SuratPerlawanan/Bantahan tertanggal 17 September 2018 yang telah didaftarkanHalaman 1 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPGdikepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere dibawah Register Perkara Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, telah mengemukakan halhal sebagai berikut:1.

Menghukum Para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalamperkara ini, yaitu sebesar Rp2.361.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh saturibu rupiah) secara tanggung renteng;Menimbang, bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Maumere Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme,tanggal 14 Februari 2019, Para Pembanding semulaPara Terlawan telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 25 Februari2019, sebagaimana ternyata dalam Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor1/Akte.Pdt/2019, yang dibuat oleh Panitera

(A.QUO ET BONO)Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Para Pembandingsemula Para Terlawan tersebut, telah pula diberitahukan dan diserahkan kepadaHalaman 17 dari 31, Putusan Nomor 79/PDT/2019/PT KPGKuasa Terbanding semula Pelawan pada tanggal11 April 2019, sebagaimanaternyata dalam Relaas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Maumere;Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh ParaPembanding semula

Menghukum para terlawan untuk membayar biaya yang timbul dalamperkara ini yaitu sebesar Rp. 2.361.000, (dua juta tiga ratus enampuluh satu ribu rupiah) secara tanggungrenteng.Bahwa hakim tidaklah Keliru) dan telah memutuskan perkara nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme sangatlah sempurna oleh karena : Obyek tanah sengketa di beli dari bapak A.Beo Da Costa pada tahun1935,beli saat itu karena antara A.Beo Da Cost dan Fransiskus Iku Parera adalahlpar (kerang) dimana A.Beo Da Costa kawin dengan Dua Muda Parera

Mohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang untukMenguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere Nomor31/Pdt.Bth/2018/PN.Mme.2.

Pada tanggal 11 Maret 2010, Penggugat dengan Tergugatmelangsungkan pernikahan yang dicatat oleh PegawaiPencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan TumpangKabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor31/20/1ITI/2010 tanggal 11 Maret 2010)?2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugatbertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumahorangtua Penggugat di Jalan Sakura RT.06 RW. 03 DesaMalangsuko Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang selama 3hari;3.

telah hadir sendiri, sedang Tergugattidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara patut.Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihakyang berperkara tapi tidak berhasil lalu) dibacakanlahgugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan olehPenggugat;Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya,Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan AgamaKecamatan Tumpang Kabupaten Malang Nomor31

telah didengar keterangannyadibawah sumpah menurut agamanya masingmasing yang pada pokoknya sebagaiberikut :1SAKS , MADE YUDANA; Bahwa Pemohon menikah secara agama Hindhu dengan MADEWANAYASA; Bahwa perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masingmasingbernama GEDE AGUS TRESNA ADI STHYAWAN dan KADEK WANASATHYA SASKARA ; Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan MADE WANAYASAberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor183/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 1 Juni 2011 dan Akta Perceraian Nomor31

tersebut diperlukan penetapan daripengadilan ;Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar ;2 SAKSI KOMANG WIJAYA: Bahwa Pemohon menlkah secara agama Hindhu dengan MADEWANAYASA; Bahwa perkawinan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak masingmasingbernama GEDE AGUS TRESNA ADI STHYAWAN dan KADEK WANASATHYA SASKARA ; Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan MADE WANAYASAberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor183/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 1 Juni 2011 dan Akta Perceraian Nomor31

P4 dandihubungkan dengan keterangan saksisaksi, diperoleh faktafakta hukum sebagaiberikut: Bahwa Pemohon menlkah secara agama Hindhu dengan MADEWANAYASA yang melahirkan 2 (dua) orang anak masingmasing bernamaGEDE AGUS TRESNA ADI STHYAWAN dan KADEK WANA SATHYASASKARA ; Bahwa Pemohon saat ini telah bercerai dengan MADE WANAYASAberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar NomorHal 8 dari 13 halaman penetapan nomor 648/Pdt.P/2017/PN.Dps183/Pdt.G/2011/PN.Dps, tanggal 1 Juni 2011 dan Akta Perceraian Nomor31

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 19 Mei 2016 Nomor31/Pen.Pid/2016/PN Nab sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17Juni 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 9 Juni 2016Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Nab, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengantanggal 16 Agustus 2016;6. Perintah Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura, tanggal 27 Juni2016 sampail 26 Juli 2016 ;7.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 19 Mei 2016 Nomor31/Pen.Pid/2016/PN Nab sejak tanggal 19 Mei 2016 sampai dengan tanggal 17Juni 2016;5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nabire, tanggal 9 Juni 2016Nomor 31/Pen.Pid/2016/PN Nab, sejak tanggal 18 Juni 2016 sampai dengantanggal 16 Agustus 2016;6. Penetapan Penahanan oleh Hakim Tinggi Jayapura. Tanggal 27 Juni 2016sampai tanggal 26 Juli 2016 ;7.

;Menimbang, karena terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayarbeaya perkara dalam kedua tingkat peradilan untuk beaya perkara tingkat bandingditetapkan sebesar Rp.3.000, ( tiga ribu rupiah );Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke3,Ke4 dan Ke5 KUHP dan pasal21.27.193,241,242 KUHAP dan ketentuanketentuan hukum lain yangbersangkutan;MENGADILI: Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan NegeriNabire tersebut ; Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 21 Juni 2016 Nomor31

Semua bukti surat berupa telah bermaterai cukup berupa fotocopy olehHakim dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai benar denganaslinya, kecuali Surat P8 ditarik dan tidak jadi diajukan dalam persidangan;Menimbang, bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, makasegala sesuatu yang telah tercantum dalam berita acara persidangan dianggaptelah termuat dalam Penetapan ini ;Menimbang, dalam persidangan Pemohon menyampaikan pernyataanmencabut permohonannya sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor31

/Pdt.P/2021/PN Bon;Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatuapapun lagi dan mohon PENETAPAN;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa pada sidang yang dilaksanakan pada hari Selasatanggal 27 Juli 2021, Pemohon hadir di persidangan lalu Pemohon menyampaikanHalaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 31/Pdt.P/2021/PN Bonpernyataan mencabut permohonannya sebagaimana tercatat dalam perkara Nomor31/Pdt.P/2021/PN Bon, oleh karena itu pencabutan permohonan tersebut dipandangtidak

Islam;Pekerjaan : Petani/Kepala Desa Sungai Solok, periode2009 s.d. 2014:Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara(Rutan) sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan sekarang;Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak PidanaKorupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru karena didakwa dengandakwaan sebagai berikut:Dakwaan Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 Ayat (1)huruf b, Ayat (2) dan Ayat (3) UndangUndang Nomor31

Putusan Nomor 96 K/Pid.Sus/2021pertimbangan bahwa sebagai alat pendera sejatinya denda tidakbertujuan untuk memperkaya Negara, akan tetapi agar Terdakwamembayar pidana denda tersebut, maka kurungan pengganti yangmerupakan cara untuk memaksa Terdakwa untuk mau membayarkandenda dimaksud perlu diperbaiki dan dengan pertimbangan kesatuanpendapat serta konsistensi putusan Kasasi pada Mahkamah Agungterhadap penerapan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UndangUndang Nomor31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 10/PID.SUSTPK/2020/PT PBR tanggal 7 Juli 2020 yang menguatkan Putusan PengadilanTindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor58/Pid.SusTPK/2019/PN Pbr tanggal 30 April 2020 tersebut harus diperbaikimengenai pidana pengganti denda dan pidana pengganti Uang Penggantiyang dijatunkan kepada Terdakwa;Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untukmembayar biaya perkara pada tingkat kasasi;Mengingat Pasal 2 Ayat (1) juncto Pasal 18 UndangUndang Nomor31

perkara (inzage) dengan surat masingmasing tertanggal 6 Mei 2019 dan 7 Mei 2019 2018;Halaman 6 Putusan Nomor 173/PID.SUS/2019/PT SMGMenimbang, bahwa permintaan akan permohonan dalam tingkat bandingoleh Terdakwa dan PenuntutUmum telah diajukan dalam tenggang waktu dancara serta sayarasyarat yang ditentukan oleh Undangundang, makapermohonan banding tersebut dapat diterima;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksadan meneliti dengan seksama Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31

memberatkan : Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasanperedaran Narkotika; Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;Halhal yang meringankan : Terdakwa mengakui perbuatannya ; Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum; Terdakwa sebagai perantara hanya mendapat ongkos sebagai kurir; Terdakwa masih dapat memperbaiki diridalam hidupnya bersama masyarakat;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan sepertitersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor31/Pid.Sus/2019/PN Krg tanggal 2 Mei 2019 sekedar mengenai pidanayang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar selengkapnyaberbunyi sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa HENDRIX SUMARNA Alias HENDRIX BinSUSILO WIYONO tersebut diatas, tidak terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalamdakwaan Primair;2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;3.

dan mengadili perkara ini ;Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan TinggiMataram tanggal 11 Nopember 2014 Nomor: 128 /PDT/2014/PT.MTR tentangpenetapan hari sidang ;Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ;TENTANG DUDUKNYA PERKARA :Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19Agustus 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriSumbawa Besar pada tanggal 2 September 2013 dalam Register Nomor31

tingkat pertama, olehkarena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat danmenguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum puladalam putusan ditingkat banding ;Menimbang bahwa, dengan demikian maka pertimbanganpertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alin dandijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,sehingga putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor31

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor31/PDT.G/2013/PN.SBB. tanggal 19 Juni 2014 yang dimohonkanbanding tersebut;3. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk membayar seluruh biayaperkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding ditetapkan sebesar Rp150.000, (Seratus lima puluh ribu rupiah);Halaman 9 dari 10 halaman put.

Nomor31/Pdt.G/2018/PTA.YK. yang dimintakan kasasi tersebut;4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat/Terbanding/TermohonKasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum karena dalampenyelesaian sengketa tidak menggunakan prinsip syariah;5.

dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009, UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, VENDY ADISUKMA, ST BIN SUPARNO CHRISNANTO, tersebut;Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor31

Pada Tanggal 11 April 1984 Pemohon dengan Termohonmelangsungkan perkawinan yang dicatat Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Kediri sesuaidengan Kutipan Akta Nikah Nomor31/31/IV/1984 Tanggal11 April 1984;. Setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal rumah orangtua Termohon selama 2bulan kemudian pindah kerumah Kontrakan bersama 15tahun di Surabaya telah hidup rukun sebagaimanalayaknya suami istri ( ba'da dukhul ) namun belumdikaruniai keturunan ;.

tidakhadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakilnya meskipun telah dipanggil secara patut sertatidak ternyata bahwa ketidak hadiranya disebabkan suatualas an yang sah;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusahamendamaikan dengan cara menasehati Pemohon namun tidakberhasil, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohonyang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonan,Pemohon telah diajukan bukti surat berupa foto copyKutipan Akta Nikah Nomor31

tersebut diucapkan dalam sidangyang terbuka untuk umum pada tanggal 18 Agustus 2011dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat/Terbanding tanpadihadiri oleh Kuasa Penggugat/PembandingAMenimbang, bahwa Kuasa Penggugat/Pembandingmengajukan permohonan banding terhadap putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut denganAkta Permohonan Banding tertanggal 19 September 2011,permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepadapihak Tergugat /Terbanding sesuai dengan SuratPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor31

memori banding dari KuasaPenggugat/Pembanding tidak ada memuat halhal baru yangdapat melemahkan putusan tingkat pertama, sehinggaMajelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alasandan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertamadalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar,DEFTIMDANGAM uessssecseeenspertimbangan hukum tersebut diambil alih menjaditlpertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraSurabaya dalam tingkat banding, sehingga putusanPengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor31