Fotocopy SKPKB No: 00001/206/10/507/15 di Otorisasi dalambentuk mandat, yaitu atas nama Direktur Jenderal Pajak Kepala KPPselanjutnya diberi tanda bukti P9;10. Fotocopy Surat Keputusan Keberatan No00173/KEB/WPJ.10/2016 di Otorisasi dalam bentuk mandat, yaitu atasnama Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP selanjutnyadiberi tanda bukti P10;11.

Fotocopy SKPKB No : 00003/206/10/507/15 di Otorisasi dalambentuk mandat, yaitu atas nama Direktur Jenderal Pajak Kepala KPPselanjutnya diberi tanda bukti P13;14. Fotocopy Surat Keputusan Keberatan No00174/KEB/WPJ.10/2016 di Otorisasi dalam bentuk mandat, yaitu atasPutusan Praperadilan Nomor 30/Pid.Pra/2021/PN MdnHalaman 60 dari 80 halamannama Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP selanjutnyadiberi tanda bukti selanjutnya diberi tanda bukti P14;15.

Fotocopy SKPKB No: 00004/203/12/507/15 di Otorisasi dalambentuk mandat, yaitu atas nama Direktur Jenderal Pajak Kepala KPP P17;18. Fotocopy Surat Keputusan Keberatan No00192/KEB/WPJ.10/2016 di Otorisasi dalam bentuk mandat, yaitu atasnama Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP selanjutnyadiberi tanda bukti P18;19.

Fotocopy SKPKB NO : 00004/206/12/507/15 di Otorisasi dalambentuk mandat, yaitu atas nama Direktur Jenderal Pajak Kepala KPPselanjutnya diberi tanda bukti P21;22. Fotocopy Surat Keputusan Keberatan No00189/KEB/WPJ.10/2016 di Otorisasi dalam bentuk mandat, yaitu atasnama Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP selanjutnyadiberi tanda bukti P22;23.

Fotocopy SKPKB No: 00019/201/12/507/15 di Otorisasi dalambentuk mandat, yaitu atas nama Direktur Jenderal Pajak Kepala KPPselanjutnya diberi tanda bukti P25;26. Fotocopy Surat Keputusan Keberatan No00091/KEB/WPJ.10/2016 di Otorisasi dalam bentuk mandat, yaitu atasnama Direktur Jenderal Pajak Kepala Kantor Wilayah DJP selanjutnyadiberi tanda bukti P26;27.

;Pasal 11 menyebutkan bahwa Semua transaksi Keuangan Daerah baikPenerimaan Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melaluiKas Daerah ;Pasal 26 menyebutkan bahwa Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat Keputusanlainnya yang disamakan dengan itu oleh pejabat yang berwenang ;Pasal 27 ayat (1) menyebutkan bahwa Setiap pembebanan APBDharus didukung oleh buktibukti yang lengkap, dan sah mengenai hakyang diperoleh oleh pihak yang menagih ;Pasal 27 ayat

No.129 PK/Pid.Sus/2009Keputusan Otorisasi (SKO) yang ditetapkan oleh Kepala Daerah ; Pasal 49 ayat (5) menyebutkan bahwa Setiap pengeluaran kasharus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yangdiperoleh oleh pihak yang menagih ; Pasal 50 menyebutkan bahwa Setiap orang yang diberi kewenanganmenandatangani dan atau mengesahkan surat bukti yang menjadidasar atau pengeluaran kas bertanggungjawab atas kebenaran danakibat dari penggunaan bukti tersebut ; Pasal 55 ayat (1) menyebutkan bahwa

Sekretaris Daerah Kabupaten Jembersecara berturutturuttelah menerbitkan dan menandatanganiSuratKeputusan Bupati Jember tentang Otorisasi Anggaran Belanja DaerahTahun 2005 kemudian dengan SKO tersebut diajukan SPP tetap danditerbitkan SPM lalu dicairkan keuangannya dengan menggunakan danayang berasal dari dana alokasi umum dengan perincian sebagai berikut : Jenis SKO SPP SMP Jumlah KeteranganNo. kegiatan Nomor/Tgl. Nomor/Tgl. Nomor/Tgl.1.

;Pasal 11 menyebutkan bahwa Semua transaksi Keuangan Daerah baikPemerintah Daerah maupun Pengeluaran Daerah dilaksanakan melaluiKas Daerah ;Pasal 26 menyebutkan bahwa Untuk setiap pengeluaran atas bebanAPBD diterbitkan Surat Keputusan Otorisasi atau Surat KeputusanHal. 16 dari 16 hal. Put.

Sekretaris Daerah KabupatenJember secara berturutturut telah menerbitkan dan menandatanganiSurat Keputusan Bupati Jember tentang Otorisasi Anggaran BelanjaDaerah tahun 2005 kemudian dengan SKO tersebut diajukan SPP bebantetap dan diterbitkan SPMmenggunakan dana yang berasal dari dana alokasi umum denganlalu. dicairkan keuangannya denganperincian sebagai berikut : Jenis SKO SPP SMP Jumlah KeteranganNo. kegiatan Nomor/Tgl. Nomor/Tgl. Nomor/Tgl.1.

Menetapkan Barang Bukti berupa:

1. 1. 1 (satu) examplar asli Laporan Auditor Internal Kinerja Manajemen dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UMI tahun buku 2018;
   2. 1 (satu) examplar asli Laporan Auditor Internal Kinerja Manajemen dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) UMI tahun buku 2019;
   3. 1 (satu) lembar asli Otorisasi Pengeluaran Uang Nomor 2431 sejumlah Rp. 441.750.000,- (empat ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh

Jobhaar Bima, SE, M.Si, Ph.D;

Agenda 0343/1, tanggal agenda 2 Agustus 2019;

TA 2018-2019;

Tahun 2002 tentang APBD KabupatenSumenep;Keputusan Bupati Sumenep No. 06 Tahun 2002 tanggal 01 Maret 2002tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek AnggaranPendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;Keputusan Bupati Sumenep No. 050/162/435.022/Tahun 2002 tanggal 06Mei 2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah KabupatenSumenep Tahun Anggaran 2002;Keputusan Bupati Sumenep No. 922/155/APBD 11/435.021/2002 tanggal 08Mei 2002 tentang Otorisasi Anggaran Pembangunan Tahun

Perda Kabupaten Sumenep No. 1 Tahun 2002 tentang APBD KabupatenSumenep;b Keputusan Bupati Sumenep No. 06 Tahun 2002 tanggal 01 Maret 2002 tentangPenjabaran Anggaran Pendapatan, Kegiatan dan Proyek Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2002;c Keputusan Bupati Sumenep No. 050/162/435.022/Tahun 2002 tanggal 06 Mei2002 tentang Pengesahan Daftar Isian Proyek Daerah Kabupaten SumenepTahun Anggaran 2002;d Keputusan Bupati Sumenep No. 922/155/API3D 11/435.021/2002 tanggal 08Mei 2002 tentang Otorisasi

27 November 2002 yangdiberikan kepada Rudi Effendi, S.H. ;1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember 2002 tandatangan Syasul Arifin ;1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00 tanggal 02Desember 2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun 2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep435.012/2002 ;Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi

27 November 2002yang diberikan kepada Rudi Effendi, S.H. ;1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember 2002tanda tangan Syasul Arifin ;1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00 tanggal 02Desember 2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep435.012/2002 ;Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi

tanggal 27 November2002 yang diberikan kepada Rudi Effendi, S.H.;1 (satu) lembar asli surat pernyataan bermaterai tanggal 02 Desember2002 tanda tangan Syasul Arifin;1 (satu) lembar asli legalisir kwitansi bermaterai Rp27.000.000,00tanggal 02 Desember 2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep Nomor 06 Tahun2002 ;Foto copy legalisir Surat Keputusan Bupati Sumenep No. 188/24/Kep435.012/2002 ;Foto copy legalisir SK Bupati Sumenep No. 922/115/APBDII/435.021/2002 tanggal 08 Mei 2002 tentang Otorisasi

KAHARUDIN NGAJAe Bahwa saksi hadir ingin memberikan kesaksian berkaitan dengan dugaankorupsi yang dituduhkan kepada terdakwa ;e Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku yang datang di Kejaksaan Negeri Tual ;e Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian AnggaranBagian Keuangan Kabupaten Maluku Tenggara;17Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBDuntuk diajukan ke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelumdisahkan, membantu

danperubahan APBD tahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingatpasti;Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDAperubahan di sahkan;Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000, (satu milyardempat ratus sepuluh juta rupiah) telah dicairkan;Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudiaditeruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan kekepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaranuntuk menerbitkan SK Otorisasi

disetujui oleh DPRD maupundari eksekutif ;Bahwa pada saat itu tidak dibahas pos per pos hanya jumlahnya saja danpada saat itu semua anggota dewan menyetujuinya ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenyasama dengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewatSekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda denganpengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan danditeruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

untuk belanja rutin;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaansesuai dengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh SekertarisDaerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuatpemintaan yang mana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerahyang kemudian diteruskan kembali ke bagian keuangan dan diteruskankepada saksi pada saat itu sebagai kepala sub anggarang untukmengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut;Bahwa surat permintaan pembayaran

Nomor : 254/R/2003 tanggal 15Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untukkeperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya(termasuk Dana Asuransi),12.Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember2003 beserta lampirannya,13.Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18Nopember 2003,4814.Kuitansi Nomor : 662/2003 tanggal 1 Juli 2003 sebesar Rp. 175.000.000, untukpembayaran uang asuransi kepada Pimpinan dan

Batanghari) tertanggal 9 Agustus 2004;8) 1 (satu) buah buku Proyek Pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran Dinas Perkotaan Kabupaten Batanghari Nomor: 2P.13.2.04.005 Tahun Anggaran 2004;9) 1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor: 000581/PS/2004 tanggal 9 Agustus 2004 Tahun Anggaran 2004 sementara otorisasi pembayaran, SKO. Bupati Batanghari tanggal 3 Agustus 2004 Nomor: 260/P/2004 membayar kepada M.

ZEN (selaku Benpro) pada tanggal 11 Agustus 2004sebesar Rp.1.198.750.000, (satu milyar seratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratuslima puluh ribu rupiah) dengan melampirkan persyaratan administrasi antara lain1 Surat Perjanjian Kerja (SPK);Berita Acara Pemeriksaan Barang;Berita Acara Penerimaan Barang;Kwitansi Pencairan;nan FF WwW WNSurat Keputusan Otorisasi (SKO);e Setelah kelengkapan adminstrasi diteliti oleh saksi NIRWAN.

Kode Proyek: 2P.13.2.04.005,Lokasi Proyek: Muara Bulian, Biaya: Rp. 1.210.000.000, Sumber Biaya: ABT Tahun2004 (DANA PERIMBANGAN);1 (satu) berkas fotocopy Surat Perintah Membayar Uang Nomor: 000581/PS/2004tanggal 9 Agustus 2004 Tahun Anggaran 2004 sementara otorisasi pembayaran, SKOBupati Batanghari tanggal 3 Agustus 2004 Nomor: 260/P/2004 membayar kepada M.ZEN Bendaharawan Proyek pengadaan mobil kebakaran pada Dinas PerkotaanBatanghari di Ma.

Batanghari dengan melampirkanpersyaratan administrasi berupa: Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak BidangPutusan Nomor: 24/Pid.Sus/2013/PN.JBI 83Pengadaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara PenerimaanBarang, Kwitansi Pembayaran, dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Bahwa kelengkapan adminstrasi diteliti oleh saksi NIRWAN. AH selaku stafKasubag Perbendaharaan maka dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dandisampaikan kepada saksi M.

Batanghari dengan melampirkanpersyaratan administrasi berupa: Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak BidangPengadaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara PenerimaanBarang, Kwitansi Pembayaran, dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Bahwa kelengkapan adminstrasi diteliti oleh saksi NIRWAN. AH selaku stafKasubag Perbendaharaan maka dibuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dandisampaikan kepada saksi M.

Batanghari dengan melampirkanpersyaratan administrasi berupa: Surat Perjanjian Pemborongan/Kontrak BidangPengadaan Barang, Berita Acara Pemeriksaan Barang, Berita Acara PenerimaanBarang, Kwitansi Pembayaran, dan Surat Keputusan Otorisasi (SKO);Bahwa dalam tahap pencairan anggaran kegiatan, Terdakwa ada menandatanganiSurat Keputusan Otorisasi (SKO), dan turut membubuhkan paraf pada Kwitansipembayaran pembelian/pengadaan 1 (satu) unit Mobil Pemadam Kebakaran,sejumlah Rp. 1.198.750.000, (satu milyar

Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalamtugas dan tanggung jawab pemimpin capemh. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capbemi. Melaksanakan dan memonitor targettarget yang telah ditetapkan olehmanajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkanj. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksik.

Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalamtugas dan tanggung jawab pemimpin capemh. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capemi. Melaksanakan dan memonitor targettarget yang telah ditetapkan olehmanajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkanj. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksik.

Bahwa pada saat otorisasi perbankan itu dilakukan dan ternyatanasabah yang mau mencairkan uang dalam bilyet giro mempunyauang tetapi tidak mencukupi dari saldo tersebut, dan dia harusmeminta persetujuan atau pimpinannya dalam kebijakannya tetapakan mencairkan uang tersebut kalau dia mau melakukan itu diaharus meminta persetujuan.

Bahwa apabila tidak ada persetujuan dari atasan otorisasi perbankanuntuk memenuhi keinginan nasabah sehubungan dengan bilyet giroyang tidak ada deposito tidak boleh dilakukan.

Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalamtugas dan tanggung jawab pemimpin capemh. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capemi. Melaksanakan dan memonitor targettarget yang telah ditetapkan olehmanajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkanj. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksik.

Melakukan otorisasi atau kegiatan lainnya sepanjang masih dalamtugas dan tanggung jawab pemimpin capemh. Memonitor realisasi neraca maupun laba rugi capemi. Melaksanakan dan memonitor targettarget yang telah ditetapkan olehmanajemen maupun oleh anggaran yang telah ditetapkanj.. Memenuhi target lainnya yang sesuai komitmen dengan direksik.

Bahwa pada saat otorisasi perbankan itu dilakukan dan ternyatanasabah yang mau mencairkan uang dalam bilyet giro mempunyauang tetapi tidak mencukupi dari saldo tersebut, dan dia harusmeminta persetujuan atau pimpinannya dalam kebijakannya tetapakan mencairkan uang tersebut kalau dia mau melakukan itu diaharus meminta persetujuan.

Bahwa apabila tidak ada persetujuan dari atasan otorisasi perbankanuntuk memenuhi keinginan nasabah sehubungan dengan bilyet giroyang tidak ada deposito tidak boleh dilakukan.

Tanjung No.2 Rt.13/10 Pasar Minggu, JakartaSelatan (rumah PENGGUGAT) dengan penjabaran Ruangan sebagaiberikut: Teras rumah; Ruang tamu bersebelahan dengan kamar tidur; Ruang duduk bersebelahan dengan kamar tidur; Ruang makan bersebelahan dengan kamar mandi; Ruang dapur bersebelahan dengan kamar pelayan;Bahwa denah gambar pada lampiran surat PL 220/374/B/II/1990,tertanggal 14 Februari 1990 dipertegas dengan Surat KeteranganKeputusan Otorisasi Pembangunan No.

Fotokopi Surat Keterangan Keputusan Otorisasi Pembangunan Nomor :PL.220.912.5583 tanggal 1 Desember 1989. (Bukti P4);5. Fotokopi Surat Perjanjian Sewa Beli Nomor : 1211/A1/0173/JKT/91tanggal 18 Nopember 1991. (Bukti P5);6. Fotokopi Tanda Bukti Hak Milik Rumah Dan Pelepasan Hak Atas TanahNomor : 622/KPTSHMR/Ma.5/2002 dan Nomor : 623/KPTSPHT/Ma.5/2002 tanggal 21 Maret 2002. (Bukti P6);7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1842/ Pasar Minggu atas namaDoktor Imam Muhajir, Master of Science.

SPP bulan April 2004 dengan nilai Rp. 1.399.200.000, SPP bulan Mei 2004 dengan nilai Rp. 576.000.000.Jumlah Rp. 3.773.100.000,Bahwa SPP yang diajukan tersebut diatas, beroedoman pada APBD tahun2003, karena saat pengajuan SPP tersebut diatas, APBD kota TanjungPinang Tahun 2004 belum disahkan, selanjutnya Walikota Tanjung Pinangmenerbitkan SKO (Surat Keputusan Otorisasi) yaitu : SKONomor 11 Tahun 2004 tanggal 12 Pebruari 2004 SKONomor 21 Tahun 2004 tanggal 2 Maret 2004 SKONomor 38 Tahun 2004 tanggal

GAFARWALID, BA., membayarkan Tunjangan Kehormatan untuk Pimpinan danAnggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari bulan Januari s/d Mei 2004dengan jumlah total sebesar Rp. 605.000.000, (enam ratus lima juta rupiah)sekalipun mata anggaran Tunjangan Kehormatan tidak tercantum dalamSurat Permintaan Pembayaran, Surat Keputusan Otorisasi maupun SuratPerintah Membayar yang ada untuk Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinangperiode Januari s/d Mei 2004;Bahwa tindakan Terdakwa . H. A.

No. 1307 K/Pid.Sus/2008Anggota DPRD Kota Tanjung Pinang dari bulan Januari s/d Mei 2004dengan jumlah total sebesar Rp. 605.000.000, (enam ratus lima juta rupiah)sekalipun mata anggaran Tunjangan Kehormatan tidak tercantum dalamSurat Permintaan Pembayaran, Surat Keputusan Otorisasi maupun SuratPerintah Membayar yang ada untuk Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinangperiode Januari s/d Mei 2004;Bahwa tindakan terdakwa . H. A.

) Kantor Sekretariat DPRDKota Tanjung Pinang Tahun Anggaran 2004;18.Setoran sisa UUDP Pelaksanaan Anggaran Tahun 2003 sebesar Rp.108.174.723, tanggal 28 April 2005 dan Rp. 117.220.454, tanggal 18April 2005;19.APBD dan Penjabaran APBD Kota Tanjung Pinang tahun Anggaran2004;20.Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Kota Tanjung Pinang tanggal19 Januari 2005;21.Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 21 Juni2005 No. 354/S/IV.1/06/2005;22.Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang tentang Otorisasi

No. 1307 K/Pid.Sus/200819.APBD dan Penjabaran APBD Kota Tanjung Pinang tahun Anggaran2004;20.Hasil Pemeriksaan Badan Pengawasan Kota Tanjung Pinang tanggal 19Januari 2005;21.Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tanggal 21 Juni2005 No. 354/S/NV.1/06/2005;22.Surat Keputusan Walikota Tanjung Pinang tentang Otorisasi AnggaranBelanja Daerah tahun 2004 atas beban Kantor Sekretariat DPRD KotaTanjung Pinang bulan Januari s/d Desember 2004;Beserta berkas Perkara dikembalikan kepada Kejaksaan Negeri

Malteng,7) Keputusan Pimpinan DPRD Maluku Tenggara Nomor : 11/DPRD.K.MT/2000 tanggal 11 Februari 2000 tentang Pembentukan Panitia Urusan Rumah Tangga DPRD kabupaten Maluku Tengggara,8) Keputusan Gubernur Maluku Nomor 28 Tahun 1999 tanggal 29 Desember 1999 tentang Pengesahan Pimpinan DPRD Kabupaten Maluku Tenggara,9) Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002

pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10) Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11) Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya

KAHARUDIN NGAJA.e Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;16Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran BagianKeuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untuk diajukanke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelum disahkan, membantu tugastugas pokok kepala bagian keuangan ;Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersamasama

perubahan APBDtahun 2002 setelah bulan September saksi tidak ingat pasti ;Bahwa penjabaran APBD perubahan dilakukan setelah penetapan PERDA perubahan disahkan ;Bahwa dana asuransi yang dianggarkan Rp. 1.410.000.000, (satu milyard empat ratussepuluh juta rupiah) telah dicairkan ;Bahwa pencairannya lewat Sekwan yang diketahui Ketua DPRD kemudia diteruskan keSekda dengan pengetahuan Bupati kemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan danditeruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;17Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi pada tahun2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya sama denganpencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yang diketahuiKetua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupati kemudianditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala Sub Bagian Anggaranuntuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggarasebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelah antar waktu di tambah2 (dua orang) ;Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000, (empat milyar tiga ratus tujuh puluhlima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah di cairkan karenasaksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

untuk belanja rutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaan sesuaidengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh Sekertaris Daerah ;18e Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuat pemintaan yangmana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerah yang kemudian diteruskankembali ke bagian keuangan dan diteruskan kepada saksi pada saat itu sebagai kepala subanggarang untuk mengeluarkan SKO guna pencairan dana tersebut ;e Bahwa pencairan

Antam Pomalaa, lalusaksi melihat ada beberapa lembar tumpukan Cooling Sleeve / besi material StainlessSteel yang sudah rusak dan tidak terpakai, melihat barang tersebut timbul niat saksiuntuk mengambil 1 (Satu) lembar Cooling Sleeve / besi material Stainless Steel untuk dijual di penjual besi tua kemudian saksi pergi menemui saksi Pelixs alias Pelixs Darmantoyang bertugas sebagai driver mobil hilux yang memiliki Otorisasi dan bisa membawamobil ke dalam lokasi PT.

Antam Pomalaa, lalusaksi melihat ada beberapa lembar tumpukan Cooling Sleeve / besi material StainlessSteel yang sudah rusak dan tidak terpakai, melihat barang tersebut timbul niat saksiuntuk mengambil 1 (Satu) lembar CoolingSleeve / besi material Stainless Steel untuk dijual di penjual besi tua kemudian saksi pergi menemui saksi Pelixs alias Pelixs Darmantoyang bertugas sebagai driver mobil hilux yang memiliki Otorisasi dan bisa membawamobil ke dalam lokasi PT.

dan tidak memiliki Pagar;~ 9m nme n nnn en nnn nen n ence Bahwa Bapak llwan yang mengetahui lebih dahulu hilangnya barang tersebut; Bahwa setelah mengetahui barang hilang, saksi kemudian memerintahkan stafyang bernama Ardi Syam untuk memeriksa semua CCTV; Bahwa barang yang berada di dalam Workshop tidak ada penjagaan tetapi di luarWorkshop ada SeCUrily;nn nono nnn nn nnn n ncn nnn nnn nc nc nc nc nnns Bahwa semua mobil yang masuk ke dalam Workshop harus diperiksa olehsecurity dan harus memiliki otorisasi

mengetahui barang hilang, Bapak Sutomo sebagai AsistenManager kemudian memerintahkan staf yang bernama Ardi Syam untukmemeriksa semua CCTV; 2222222 nnn nnn nnn nn nnn nnn nnn nn nnn ne neeBahwa barang yang berada di dalam Workshop tidak ada penjagaan tetapi di luarWorkshop ada SCUT ity; 222222 no nnn neon nnn n en nn nen n nnn nn nnn en nennnsHalaman 10 dari Halaman 31 Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN KkaBahwa semua mobil yang masuk ke dalam Workshop harus diperiksa olehsecurity dan harus memiliki Otorisasi

Putusan Nomor 73/Pid.B/2019/PN KkaBahwa setelah mengetahui barang hilang, Bapak Sutomo sebagai AsistenManeger kemudian memerintahkan staf yang bernama Ardi Syam untukmemeriksa SeMUa CCTV; 20 monn nn nn nn nn nn nn nn nn nn nn ncn ence nn nn nn nn ncnnnBahwa barang yang berada di dalam Workshop tidak ada penjagaan tetapi di luarWorkshop ada SCUIity;9nn nono nnn nn nnn n nn nc nnn n nnn n cnc nc nc nncnsBahwa semua mobil yang masuk ke dalam Workshop harus diperiksa olehsecurity dan harus memiliki otorisasi

Bahwa berdasarkan hasil pembahasantersebut kota Surakarta disetujuimendapatkan bantuan dana ABT sebesarRP. 6.995.242.000, berdasarkan SKOMenteri Keuangan nomor : 1290/KM.343/SKOR/2003 tanggal 22 Oktober 2003dengan Otorisasi yang berhakmenerima : Walikota Surakarta.* Jumlah uang setinggi tingginya...............4 Rp.6.995 .242.000,* Atas beban* Kode anggaran05.4.06.2684.62.03.0356/991492/5565* Untuk keperluan> Perumahan Pemukiman ...................

Bahwa yang saksi ketahui tentang Proyek ABT Tahun 2003adalah proyek APBN dengan Surat Keputusan Otorisasi(SKO) kepada Walikota Surakarta dan dilaksanakan denganPenanggung Jawab Proyek terdakwa, Pemimpin Proyek AGUNGHASTHO BANENDRO, ST dan kontraktor PT. AGUNG DARMAINTRA Surakarta.

Bahwa berdasarkan hasil pembahasantersebut kota Surakarta disetujuimendapatkan bantuan dana ABT sebesarRP. 6.995.242.000, berdasarkan SKOMenteri Keuangan nomor : 1290/KM.343/SKOR/2003 tanggal 22 Oktober 2003dengan Otorisasi yang berhakmenerima : Walikota Surakarta.* Jumlah uang setinggi tingginya Rp.6.995 .242.000," Atas beban" Kode Anggaran05.4.06.2684.62.03.0356/991492/5565.

Bahwa benar Dana ABT ada di KPPN tahun 2003untuk Kota Surakarta dituangkan pada Surat KeputusanMenteri Keuangan No. 1290/KM.3 43/SKOR/2003 tanggal 22Oktober 2003 tentang Otorisasi yang dikirim dari kantorPusat Direktorat Jenderal.

Keputusan Menteri Keuangan~ RIperihal Otorisasi AnggaranBelanja Rutin Tahun 2003. Nomorsurat 1290/KM.3 43/SKOR/2003Tanggal 22 Oktober 2003.MemutuskanBerdasarkan UU No. 29 Th. 2002 tentang APBN Th. 2003memberi kuasa kpd KPKN Surakarta (028) utk melakukanpembayaran sbg berikut1. Jumlah uang setinggi tingginya : Rp6.995.242.000,2. Yg berhak menerima : WALIKOTA SURAKARTA3.

No. 346K/PIDSUS/2009membuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahuluiPerubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang KegiatanPenanganan Jalan dan ODrainase Lingkungan Pasar Rausebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yangditandatangani oleh Sekda Kabupaten Serang Drs.H.AMANSUKARSO, M.Si, bahwa pembuatan Surat Keputusan OtorisasiTambahan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005tersebut belum mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD

(iSinya Kabid Perbendaharaan belum melihat adanyarekomendasi dari Bawasda = yang ikut serta dalampemeriksaan bersama dan sebagai dasar pembebananterhadap APBD belum ada persetujuan DPRD).Surat Nomor: 921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005perihal Keputusan Otorisasi tambahan mendahuluiperubahan APBD TA.2005 untuk kegiatan penanganan Jalandan Drainase Lingkungan Pasar Rau yang ditandatanganioleh Sekretaris Daerah saksi oH. AMAN SUKARSO, M.SiHal. 7 dari 28 hal. Put.

KOMARUDINmembuat Surat Keputusan Otorisasi Tambahan mendahuluiPerubahan APBD Tahun Anggaran 2005 Nomor921/338/BPKD/2005 tanggal 14 Juni 2005 tentang KegiatanPenanganan Jalan dan ODrainase Lingkungan Pasar Rausebesar Rp.5.000.000.000, (lima milyar rupiah) yangditandatangani oleh Sekda Kabupaten Serang Drs.H.AMANSUKARSO, M.Si, bahwa pembuatan Surat Keputusan OtorisasiTambahan mendahului Perubahan APBD Tahun Anggaran 2005tersebut belum mendapat persetujuan Dewan PerwakilanRakyat Daerah (DPRD) Kabupaten

No. 346K/PIDSUS/2009perihal Keputusan Otorisasi tambahan mendahuluiperubahan APBD TA.2005 untuk kegiatan penanganan Jalandan Drainase Lingkungan Pasar Rau yang ditandatanganioleh Sekretaris Daerah saksi H.

Daftar Pengecekan DokumenPembiayaan ada diisi dan diparaf oleh admin pembiayaan.Berdasarkan tanggal akad yaitu 15 Oktober 2015 saksi masihmenjabat sebagai BOSM di Bank Mandiri Syariah KCP Jambi Sipin,dan saksi tidak ingat atau saksi tidak bisa memastikan apakahssaksi yang melakukan otorisasi, karena saksi tidak ingat nasabahSiapa saja yang berkas pembiayaannya yang aksi otorisasi. Karenajuga selain BOSM, Kepala Cabang juga memiliki wewenang untukmelakukan otorisasi.

maka saya melakukan otorisasi, dan secara otomatis disystem uang pencairan langsung masuk ke rekening nasabah danKegunaan otorisasi tersebut adalah untuk mencairkan dana ke rekeningnasabah Bahwa Untuk nasabah AHMAD REZA dan M.

MUKHLIS saksitidak melakukan otorisasi dikarenakan pada saat pencairan atas namaHalaman 38 dari 161 Putusan Nomor 629/Pid.Sus/2020/PN Jmbkedua nasabah tersebut saya sedang menjalani ibadah Umroh di tanahSUCI Bahwa saksi yakin saksi yang melakukan otorisasi hanyanasabah IPUNG CAROLINA Bahwa pada saat melakukan otorisasi, saksi ada menemukankekeruangan dokumen dan saksi menyampaikan kepada terdakwaselaku kepala Cabang Pembantu Bank Mandiri Syariah dan saatterdakwa mengatakan kepada saksi itu dokumen

sudah lengkap cairkansaja, karena atas perintah terdakwa kemudian terdakwa melakukanotorisisasi dan untuk pencairan pembiayaan dan saksi lupa atas namaSiapa pembiayaan tersebut Bahwa saksi melakukan otorisasi untuk pencairan terhadapdokumendokumen nasabah yang belum lengkap karena ada tekanandari terdakwa AKHMAD SYUKRIYANTO selaku Kepala CabangPembantu Bank Mandiri Syariah Sipin Bahwa saksi mau melakukan otorisasi terhadap dokumenpembiayaan karena di paksa oleh terdakwa untuk dilakukan otorisasiuntuk

Cara melakukan otorisasi yaitu back office melakukan aksesmenu pencairan, lalu back office input data nasabah yang tertera dimemo yang diterima dari marketing, setelah itu langsung masuk kedalam menu Operation Officer untuk kemudian dilakukan otorisasi .Bahwa berkas pembiayaan yang tidak di lakukan pengecekanOTS (on the Spot)Berkas pembiayaan yang tidak dilakukan OTS/kunjungan kepadanasabah dan wawancara, No NO LOAN NAMA NASABAH1 LD1527384502 MUHAMAD SELAMAT2 LD1528971803 SAPRIYONO3 LD1532857676

Rahmat Hermawan, AK Letkol Cku NRP. 1910020470166;2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kep/510/AI.N.65/X1I/2010 tanggal 14Desember 2010 beserta lampiran KOP ini, ditandatanganiKasum Panglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual Beli antara PanglimaTNI diwakili Kababek TNI dengan PT Mardhika Adhidarma.Nama barang Tactical Team TrainerB (T3B) Nomor KontrakKJB499/DN/PALKOMLEK/XII/2010/BABEK tanggal 20Hal. 37 dari 62 hal.

SuratSetoran Pajak NPWP 029327186042000 Nama WP MardhikaAdhidarma Jakarta Utara;1 (satu) lembar fotocopy Daftar Setoran PPh 22 & PPN bulanJuni 2011 ditandatangani Papekas TNI Wilayah Jakarta III Drs.Rahmat Hermawan, AK Letkol Cku NRP. 1910020470166;2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kop/023/AI.M.01/11/2011 tanggal 11Februari 2011 beserta lampiran Kop ini, ditandatangani KasumPanglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual

Jumlan pembayaranRp864.090.909,00 (delapan ratus enam puluh empat jutasembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kop/025/AI.M.03/11/2011 tanggal 14Februari 2011 beserta lampiran Kop ini, ditandatangani KasumPanglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual Beli antara PanglimaTNI diwakili Kababek TNI dengan PT Mardhika Adhidarma.Nama barang Allied Tactical Naval Positioning (ATNP

Mardhika Adhidarma JakartaUtara;2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kep/509/AI.M.64/XII/2010 tanggal 14Desember 2010 beserta lampiran Kop ini, ditandatanganiKasum Panglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual Beli antaraPanglima TNI diwakili Kababek TNI dengan PT MardhikaAdhidarma.

Jumlah pembayaranRp864.090.909,00 (delapan ratus enam puluh empat jutasembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah);2 (dua) lembar fotocopy Keputusan Otorisasi PelaksanaanPanglima TNI Nomor Kop/025/AI.M.03/11/2011 tanggal 14Februari 2011 beserta lampiran KOP ini, ditandatanganiKasum Panglima TNI Marsekal Madya TNI Edy Harjoko;11 (sebelas) lembar fotocopy Kontrak Jual Beli antaraPanglima TNI diwakili Kababek TNI dengan PT MardhikaAdhidarma.

denganPIB Nomor: 079611 tanggal 29 Februari 2012 adalah Myverol 1804KDistilled Monoglyceride (DMG) dari Esterol SDN,.BHD, dengan NilaiPabean sebesar CIF USD 28,800.00 telah sesuai dengan Invoice Nomor:820683 tanggal 17 Februari 2012, Packing List tanggal 17 Februari 2012 danBill of Lading Nomor: 091230030291 tanggal 19 Februari 2012.bahwa atas barang impor dengan Invoice Nomor: 820683 tanggal 17 Februari2012 tersebut telah dibayar oleh Pemohon Banding dengan bukti aplikasitransfer (Kiriman Uang Valas Otorisasi

Transaksi tanggal 2 Februari 2012sebesar USD 28,836.00 (USD 28,800.00 + Biaya Provisi Bank USD 36.00).bahwa atas pembayaran oleh Pemohon Banding dengan bukti aplikasi transfer(Kiriman Uang Valas Otorisasi Transaksi tanggal 2 Februari 2012 sebesarUSD 28,836.00 (USD 28,800.00 + Biaya Provisi Bank USD 36.00) telahdidebet pada Rekening Koran USD Bank BCA Nomor Rekening:0653663002 pada tanggal 2 Februari 2013 sebesar USD 28,800.00 dan USD36.00 dan telah dibukukan dalam Buku Besar bulan Februari 2012.

Keputusan Bupati Malteng Nomor : 206/R/2002 tanggal 1 Oktober 2002 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahan UUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),10. Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000,- untuk pembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Maluku Tenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,11.

Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003 tentang Otorisasi Anggaran Belanja Rutin TA 2003 untuk keperluan UUDP Triwulan IV pada Sekretariat DPRD beserta lampirannya (termasuk Dana Asuransi),12. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 21/P/2003 tanggal 17 Nopember 2003 beserta lampirannya,13. Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) Nomor : 378/RS/2003/MT tanggal 18 Nopember 2003,14.

KAHARUDIN NGAJA.Bahwa saksi membenarkan keterangan yang ia berikan di penyidik Kejaksaan TinggiMaluku sebagaimana tertera dalam BAP Penyidik ;Bahwa pada saat itu jabatan saksi sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran BagianKeuangan Kabupaten Maluku Tenggara ;Bahwa tugas saksi bersamasama tim anggaran mempersiapkan RAPBD untukdiajukan ke DPRD untuk dibahas, mengeluarkan SK Otorisasi sebelum disahkan,membantu tugastugas pokok kepala bagian keuangan ;Bahwa saksi pernah melakukan pembahasan APBD bersamasama

;Bahwa sepengetahuan saksi kalau dana asuransi maka harus di buat asuransi ;Bahwa saksi pernah mendengar anggota DPRD membuat perjanjian asuransi padatahun 2004 ;Bahwa dana asuransi tahun 2003 telah dicairkan yang mana mekanismenya samadengan pencairan dana asuransi tahun 2002 yaitu Pencairannya lewat Sekwan yangdiketahui Ketua DPRD kemudian diteruskan ke Sekda dengan pengetahuan Bupatikemudian ditunjukan ke kepala bagian keuangan dan diteruskan ke Kepala SubBagian Anggaran untuk menerbitkan SK Otorisasi

APBD tahun 2002 dan APBD tahun 2003 ;Bahwa yang mendapat dana asuransi adalah anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara sebanyak 35 orang termasuk Ketua DPRD dan wakil DPRD setelah antarwaktu di tambah 2 (dua orang) ;Bahwa untuk tahun 2003 dana asuransi untuk anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara dianggarkan sebesar Rp 4.375.000.000, (empat milyar tiga ratus tujuhpuluh lima juta rupiah) ;Bahwa saksi tahu dengan pasti dana asuransi bagi anggota dewan telah di cairkankarena saksi yang mengeluarkan SK Otorisasi

untuk belanja rutin ;Bahwa surat Keputusan Otorisasi (SKO) diterbitkan berdasarkan permintaan sesuaidengan permintaan SKPD dan saat itu diketahui oleh Sekertaris Daerah ;Bahwa pada saat mau dilakukan pencairan Sekertaris Dewan membuat pemintaanyang mana diajukan lewat Bupati dan melalui Sekertaris Daerah yang kemudianditeruskan kembali ke bagian keuangan dan diteruskan kepada saksi pada saat itusebagai kepala sub anggarang untuk mengeluarkan SKO guna pencairan danatersebut ;Bahwa pencairan dana

Oktober 2002 tentangOtorisasi Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 2002 untuk keperluan tambahanUUDP Triwulan IV Tahun 2002 pada Sekretarist DPRD beserta lampirannya (termasukDana Asuransi),Kuitansi Nomor : 880/2002 tanggal 21 Oktober 2002 sebesar Rp. 1.410.000.000, untukpembayaran biaya Asuransi kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten MalukuTenggara Tahun 2002 beserta daftar lampiran penerima dana asuransi,Keputusan Bupati Maluku Tengggara Nomor : 254/R/2003 tanggal 15 Nopember 2003tentang Otorisasi

Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Berita Acara Tim penetapan lokasi untuk rencana pembangunanRumah Sakit Umum Martapura, Terminal Induk Martapura, PasarMartapura dan Kantor Polisi Sektor Martapura Nomor : 01/TPL/2000 ;Keputusan Bupati Banjar Nomor 01 Tahun 2000 tentang pemberianpersetujuan penetapan lokasi untuk pengadaan tanah untukHal. 29 dari 49 hal. Put.

Golden Martapura, terletak di Kelurahan Keraton dan JawaKecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Hari Senin tanggal 14Januari 2002 tempat Ruang Kerja Bupati Banjar ;1 (satu) buah dokumen anggaran satuan kerja (DASK) belanjalangsung tahun anggaran 2003 ;1 (satu) buah Bukti pengadaan tanah Pemerintah Kabupaten Banjaruntuk Rumah Sakit Umum dan Pasar Martapura ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar No. 08/BKOBL/3/2003tentang Otorisasi Anggaran Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;1 (satu) lembar kwitansi

GoldenMartapura tanggal 21 April 2003 ;1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembayaranuang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepadaPT Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : B5/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Hal. 32 dari 49 hal. Put.

GoldenMartapura tanggal 21 April 2003 ;1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembayaranuang santunan pembebasan tanah HGB No.11 dan No.103 kepada PT.Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : 85/SKOP/4/2002tentang otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Hal. 35 dari 49 hal. Put. No. 191 PK/Pid.Sus/201029.

GoldenMartapura tanggal 21 April 2003 ;1 (satu) lembar kwitansi sebesar Rp.3.000.000.000, untuk pembayaranuang santunan pembebasan tanah HGB No. 11 dan No. 103 kepadaPT Golden Martapura tanggal 15 Agustus 2002 ;1 (satu) lembar Keputusan Bupati Banjar Nomor : B5/SKOP/4/2002tentang Otorisasi Anggaran Belanja Pembangunan tahun 2002 ;Keputusan Bupati Banjar No. 903/09/KEU/2003 tentang PenjabaranAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2003 ;Keputusan Bupati Nomor : 06 tahun 2003 tentang

Makadari kostruksi hukum tersebut berkaitan dan sejalan pula dengan bukti danfakta hukum pada bagian eksepsi dan poin ke3, ke7 dan ke8 di atas.Halaman 21 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2018/PN PbrBahwa tidak benar dalil yang mengatakan Tergugat membujuk Penggugatsebagaimana telah Tergugat jelaskan di atas karena hanya sematamata inginmembantu dan menolong Penggugat saja maka Tergugat meminta kepadaPenggugat adanya bukti otorisasi atau persetujuan dari Turut Tergugat kepadaPenggugat

Argantarasepanjang ada bukti otorisasi atau persetujuan dari Turut Tergugat kepadaPenggugat tetapi sampai gugatan ini diajukan hal tersebut tidak pernah ada ;10.

Tergugat hanya akan memberikan upah/sisa tagihanPenggugat jika ada bukti otorisasi atau persetujuan dari Turut Tergugatkepada Penggugat, namum sampai gugatan ini diajukan Penggugat belummendapatkan persetujuan tersebut. Maka sangat jelas dalil Penggugatterbantahkan dan oleh karenanya mohon ditolak dan atau setidaktidaknyatidak dapat diterima ;14.

dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 258/Pdt.G/2018/PN Pbrinternal dari Penggugat, partner ataupun pemberi kerja (Bapak BambangPurnomo) yang menurut Tergugat adalah masalah Penggugat yang tidak adakaitannya dengan surat pernyataan.Dan tidak benar Tergugat pada tanggal 26 Oktober 2016 memberikan janjisebagaimana dalil posita ke19 Penggugat, sudah berkalikali Tergugatjelaskan di atas bahwa berkaitan dengan surat pernyataan tersebut hanyalahuntuk membantu Penggugat sepanjang bisa memberikan bukti otorisasi

Bahwa dalil gugatan Penggugat posita ke29 dibantan dengan tegasoleh Tergugat, bagaimana Tergugat dapat dikatakan telah ingkar janjisementara Tergugat tidak ada membuat janji dan tidak ada kesepakatandengan Penggugat, hanya membantu Penggugat jika ada bukti otorisasi ataupersetujuan dari Turut Tergugat kepada Penggugat untuk bisa dibayarkan ;21.