Ditemukan 2515 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 16-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3916 B/PK/PJK/2019
Tanggal 24 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. AMAN JAYA PERDANA;
4118 Berkekuatan Hukum Tetap
  • 2017tanggal 7 Agustus 2017 tentang keberatan Wajib Pajak atas SuratKetetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasaatas Pemanfaatan JKP dari Luar Daerah Pabean Masa Pajak November2013 Nomor 00009/277/13/322/16 tanggal 13 Juni 2016, atas nama PTAman Jaya Perdana, NPWP 01.213.515.8322.000, beralamat di Jalan Ir.Sutami Km.7, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, BandarLampung 35122, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut;Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 14-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1507 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR EKA SELARAS;
11235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mitra Bahari,Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440; Alamatkorespondensi di Erajaya Plaza, Jalan Bandengan Selatan No.20, PekojanTambora, Jakarta Barat 11240, sehingga jumlah PPN yang masih harusdibayar dihitung kembali menjadi sebagai berikut: Uraian Jumlah Rupiah 1 Dasar Pengenaan Pajaka.
    Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaPelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukanmerupakan penerimaan pembayaran uang muka dari Customer atauDistributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada CustomerHalaman 6 dari 9 halaman.
Register : 24-08-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 02-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4126 B/PK/PJK/2020
Tanggal 19 Nopember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS CV. KARYA JAYA NUSANTARA;
3724 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 4126/B/PK/Pjk/20201.oealamat: Jalan Romokalisari Nomor 27, Romokalisari, Surabaya, denganperhitungan menjadi sebagai berikut :Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN a.1. Ekspor Rp 2.324.514.087,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 28.744.650,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 2.324.514.087,00a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 28.744.650,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 0,00a.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0,00a.6. Jumlah Rp 2.353.258.737,00b. atas penyerahan barang dan jasa yang tidak terutang PPN Rp 0,00c. jumlah seluruh penyerahan Rp 2.353.258.737,002.
Putus : 14-08-2020 — Upload : 18-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2868 B/PK/PJK/2020
Tanggal 14 Agustus 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI;
12739 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 75.527 .699.388,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.
    Putusan Nomor 2868/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 75.527 .699.388,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 75.527 .699.388,002 Perhitungan PPN Lebih Bayar:Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.
Putus : 19-02-2020 — Upload : 07-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 358/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 19 Februari 2020 — PT SAGO PRIMA PRATAMA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
27964 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 358/B/PK/Pjk/2020 : JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendirib. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN:c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b)2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendirib. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c.
    Putusan Nomor 358/B/PK/Pjk/2020 No Uraian (Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN: c. Jumlah seluruh penyerahan (a+b) 2 Perhitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri b. Dikurangi:b.1 Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan 8.945.812.554c.
Putus : 10-06-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2051/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 10 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT LESTARI ALAM RAYA
455155 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mitra Bahari, Jalan Pakin Blok C Kav.12, Penjaringan, Jakarta Utara 14440, dan menetapkan perhitungan pajak menjadi sebagai berikut: No Uraian Jumlah (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1 Ekspor 0,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 22.704.386.061 ,00a.3 Penyerahan yang PPN nya dipungut oleh Pemungut PPN 0,00a.4 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 0,00a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0,00cc Jumlah Seluruh Penyerahan
    Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaPelanggan tersebut (yang seharusnya Akun Hutang Deposit) bukanmerupakan penerimaan pembayaran uang muka dari Customer atauDistributor, melainkan pengakuan timbulnya kewajiban kepada Customerakibat atas Retur Penjualan, dalam mekanisme pembukuan yangdilakukan oleh Pemohon
Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1571/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 14 Mei 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT SINAR EKA SELARAS
14233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dengan demikian Majelis Hakim Agungberpendapat untuk menguatkan kembali putusan Pengadilan Pajaka quo karena substansi telah dilakukan uji bukti para pihak dihadapanMajelis Hakim Pajak maka diperoleh bukti bahwa dari Akun Uang MukaHalaman 6 dari 9 halaman.
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp0,00; (nihil), dengan perincian sebagai berikut: Uraian Rp 1 Dasar Pengenaan Pajaka
Register : 23-08-2019 — Putus : 16-10-2019 — Upload : 12-12-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3395 B/PK/PJK/2019
Tanggal 16 Oktober 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. BINAPRATAMA SAKATOJAYA;
2914 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor 54.184.285.292a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.435.100.682a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut R 0PPN pa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 10.357.000.000a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a.6. Jumlah 5 67.976.385.974b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 5 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan 5 67.976.385.9742. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor R 54.184.285.29p 2a.2. Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 3.435.100.682a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh Pemungut R 0PPN pa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 87 .00005a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN 0a6 Jumlah R 67.976 .385.97p 4b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan i O88 00812. Perhitungan PPN Kurang Bayara.
Register : 11-01-2021 — Putus : 24-03-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 431 B/PK/PJK/2021
Tanggal 24 Maret 2021 — PT FRANKS INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
4227 Berkekuatan Hukum Tetap
  • PPh Pasal 26 Yang Terutang 202.892.731Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 202.892.731 c. STP (Pokok Kurang Bayar)d. Kompensasi Kelebihan dari Masae. Lainlainf. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak...g. Jumlah Pajak Yang Dapat Dikreditkan 202.892.7314Pajak yang Tidak/ Kurang Dibayar (23g)5Sanksi Administrasia. Bunga Pasal 13 (2) KUPb. Kenaikan Pasal 13 (3) KUPc. Bunga Pasal 13 (5) KUPd. Kenaikan Pasal 13A KUPe.
    Menetapkan bahwa kewajiban Pajak Penghasilan Pasal 26Pemohon Peninjauan Kembali untuk Masa pajak September 2015adalah NIHIL dengan rincian sebagai berikut: JUMLAH MENURUTPEMOHON BANDINGURAIAN Penghasilan Kena Pajak/ Dasar PengenaanPajakPPh Pasal 26 Yang Terutang 202.892.731Kredit Pajaka. PPh Ditanggung Pemerintahb. Setoran Masa 202.892.731c. STP (Pokok Kurang Bayar)2.023.276.755 d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak... e. Lainlain f. Kompensasi Kelebihan ke Masa Pajak...g.
Register : 18-01-2019 — Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 541 B/PK/PJK/2019
Tanggal 28 Februari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. FESTO
4117 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Banding terhadapKeputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP00613/KEB/WPJ.07/2016tanggal 25 April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar (SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaNomor 00021/207/10/055/15 = tanggal 28 Januari 2015 Masa PajakDesember 2010, atas nama PT FESTO, NPWP 01.071.564.7055.000,beralamat di Jalan Tekno V Blok A/1 Sektor Xl Kawasan Industri BSD Tangerang Selatan,sehingga perhitungan menjadi sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
    alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp67.295.335,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 17-02-2020 — Upload : 27-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 323/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 17 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT RAMA PUTRA
12731 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 Rp 26.794.048,00c. Dibayar sendiri PPh Pasal 25 Rp 145.801.665,00 PPh Pasal 29 Rp 178.918.537,00Jumlah Rp 324.720.202,00d. Diperhitungkan: SKPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 351.514.250,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 392.639.912,008.
    Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah Rp 0,00b. Dipotong/dipungut oleh pihak lain: PPh Pasal 23 Rp 26.794.048,00c. Dibayar sendiri PPh Pasal 25 Rp 145.801.665,00 PPh Pasal 29 Rp 178.918.537,00Jumlah Rp 324.720.202,00d. Diperhitungkan: SAPPKP Rp 0,00e. Jumlah Pajak yang dapat dikreditkan Rp 351.514.250,007. Pajak yang tidak/kurang bayar Rp 392.639.912,008. Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 Ayat (2) UU KUP Rp 188.467.158,009.
Putus : 24-06-2020 — Upload : 26-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2222/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 24 Juni 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT KRUING LESTARI JAYA
27770 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Jenderal Pajak Nomor KEP00007/KEB/WPJ.14/2018 tanggal 9Februari 2018 tentang keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2012 Nomor 00073/207/12/725/17 tanggal 8 September 2017, atasnama PT Kruing Lestari Jaya, NPWP 01.968.598.1725.000, beralamat diJalan Ruhui Rahayu Il, Nomor 42, RT 58, Balikpapan Selatan, KotaBalikpapan, dengan perhitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai yangkurang dibayar sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
    dengan demikian, alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi sebesar Rp0,00 (Nihil), dengan perincian sebagai berikut:Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 27-02-2020 — Upload : 08-07-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 809/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT ISTANA KENTEN INDAH
14249 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 773.948.600a3. Jumlah 773.948.600b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak dikenakan PPN 0c. Jumlah seluruh penyerahan 773.948.6002. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 77.394.860b. Dikurangib.1 PPN yang disetor dimuka dalam masa pajak yang sama 0b.2 Pajak masukan yang dapat diperhitungkan 29.630.921b.3.
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutangPPN :a1. Ekspor 0a2. Penyerahan yang PPNnya hrs dipungut sendiri 773.948.600a3. Jumiah 773.948.600b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak 'dikenakan PPNc. Jumlah seluruh penyerahan 773.948.6002. Penghitungan PPN kurang bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 71.394.860b.
Putus : 27-02-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 719/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 27 Februari 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT TRAKINDO UTAMA
23945 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 31.737.910.844,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.260.661.553.590,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 177.005.112.649,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.469.404.577.083,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 125.771.899.476,00b.
    Dasar Pengenaan Pajaka. atas penyerahan barang dan jasa yang terutang PPN Ekspor Rp 31.737.910.844,00 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp = 1.260.661.553.590,00 Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh pemungut PPN Rp 177.005.112.649,00 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 0,00b. jumlah seluruh penyerahan Rp 1.469.404.577.083,002. Penghitungan PPN Kurang Bayara. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri Rp 125.771.899.476,00b.
Putus : 29-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2821 B/PK/PJK/2018
Tanggal 29 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. NAFASINDO;
3414 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2821/B/PK/Pjk/2018Banding kemukakan ini dan jumlah Pajak Penghasilan yang harusdibayar adalah seperti berikut: 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang Terutang PPN:a.1 Ekspor Rp 0a.2 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri Rp 1.621.255.050a.3 Penyerahan yang PPNnya harus dipungut oleh Pemungut PPN Rp 0a.4 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut Rp 12.804.093.920a.5 Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6.Jumlah Rp 14.425.348.970b.
    Putusan Nomor 2821/B/PK/Pjk/2018perundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal91 huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kembalimenjadi sebesar Rp935.715.204,00; dengan perincian sebagai berikut: No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang TerutangPPN: Penyerahan yang PPNnya harus dipungut sendiri 1.679.831.065 Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 12.804.093.920b.
Putus : 15-07-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2665 B/PK/PJK/2020
Tanggal 15 Juli 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. KALIMANTAN ENERGI LESTARI;
12633 Berkekuatan Hukum Tetap
  • JumlahNo Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:a.1 Ekspor 107.472.607.999,00a.2 Penyerahan yang PPN nya harus dipungut sendiri 0,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 0,00c.Jumlah Seluruh Penyerahan 107.472.607.999,002 Perhitungan PPNLebih Bayar:a. Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri 0,00b.
    permohonan PemohonPeninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan karena bersifat pendapatyang tidak bersifat menentukan karena tidak terdapat putusanPengadilan Pajak yang nyatanyata bertentangan dengan peraturanperundangundangan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91huruf e UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang PengadilanPajak, sehingga pajak yang masih harus dibayar dihitung kemballimenjadi lebin bayar sebesar Rp9.583.260.628,00; dengan perinciansebagai berikut: No Uraian (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
Putus : 19-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1641 B/PK/PJK/2019
Tanggal 19 Juni 2019 — PT. NISSAN MOTOR DISTRIBUTOR INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
5034 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa dan tahunan 2.441.270.030,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa ... 0,00g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (atb+c+d+e+f) 2.441.270.030,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 8.948.044.627,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.295.061.421,00b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP 0,00c. Bunga Pasal 13 (5) KUP 0,00d.
    Kredit Pajaka. PPh ditanggung pemerintah 0,00b. Setoran masa dan tahunan 2.441.270.030,00c. STP (pokok kurang bayar) 0,00d. Kompensasi kelebihan dari masa sebelumnya 0,00e. Lainlain 0,00f. Kompensasi kelebihan ke masa ... 0,00 Halaman 6 dari 8 halaman. Putusan Nomor 1641/B/PK/Pjk/2019 g. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (at+b+c+d+e+f) 2.441.270.030,004. Pajak Yang Tidak/Kurang Dibayar (23.g) 8.948.044.627,005. Sanksi Administrasi:a. Bunga Pasal 13 (2) KUP 4.295.061.421,00b.
Putus : 10-12-2018 — Upload : 19-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3431/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 10 Desember 2018 — PT CLIPAN FINANCE INDONESIA Tbk VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK
15529 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 3431/B/PK/Pjk/2018Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar(SKPKB) Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakDesember 2011 Nomor 000137/207/11/054/14 tanggal 25 November2014, dengan perincian menurut Pemohon Banding adalah sebesarRpO,00; (nihil) dengan perhitungan sebagai berikut: No Uraian Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN 1.081.581.469b Atas penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN 60.157.649.647c
    Putusan Nomor 3431/B/PK/Pjk/2018disampaikan bersifat pendapat yang cukup beralasan dan sangatmenentukan karena telah terdapat putusan Pengadilan Pajak yangnyatanyata bertentangan dengan peraturan perundangundangan yangberlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 91 huruf e UndangUndangNomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga pajak yangmasih harus dibayar dihitung kKembali menjadi sebesar Rp0,00; (nihil),dengan perincian sebagai berikut : No Uraian Rp1 Dasar Pengenaan Pajaka Atas penyerahan
Putus : 05-11-2020 — Upload : 03-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3786/B/PK/Pjk/2020
Tanggal 5 Nopember 2020 — PT NIRMALA AGRO LESTARI vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK
13662 Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEP00174/KEB/WPJ.20/2018tanggal 17 April 2018, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa PajakOktober 2015 Nomor 00056/207/15/007/17 tanggal 20 April 2017 atasnama PT Nirmala Agro Lestari, NPWP 01.647.461.1007.000, beralamat diJalan Pulo Ayang Raya Blok OR1 KIP, Jatinegara, Jakarta Timur, danmenghitung kembali jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober2015 menjadi sebagai berikut: No Uraian Majelis (Rp)1 Dasar Pengenaan Pajaka
    Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1.Ekspor 0,00a.2.Penyerahan yang PPNnya dipungut sendiri 533.272.600,00a.3. Penyerahan yang PPNnya dipungut oleh0,00pemungut PPNa.4. Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut 15.972.245.000,00a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan0,00PPNa.6. Jumlah (a.1+a.2+a.3+a.4+a.5) 16.505.517.600,00b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak0,00terutang PPNc. Jumlah seluruh penyerahan (a.6+b) 16.505.517.600,002.
Putus : 07-05-2018 — Upload : 03-07-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1000/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 7 Mei 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT JATIM GRHA UTAMA
2412 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Membatalkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak NomorKEP3693/WPJ.11/2015 tanggal 3 November 2015, tentang KeberatanWajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Pertambahan NilaiBarang dan Jasa Nomor 00008/507/13/631/14 tanggal 28 Agustus 2014Masa Pajak Januari 2013, sehingga perhitungan Pajak yang terutangmenjadi sebagai berikut: JumlahNo URAIAN(Rp) 1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspora.2.
    Sutomo, Surabaya, dengan perhitungan menjadi sebagai berikut:1 Dasar Pengenaan Pajaka. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPNa.1. Ekspor Rp 0a.2. PPN nya yang dipungut sendiri Rp 0a.3. Penyerahan yang PPN nya dipungut Pemungut PPN Rp 0a.4. Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut Rp 0a.5. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN Rp 0a.6. Jumlah Rp 0b. Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN Rp 0c. Jumlah Seluruh Penyerahan Rp 02 Perhitungan PPN Kurang Bayar :a.