Bahwa judex fectie tidak mempertimbangkan (Vide Bukti P9) yaitu:Peraturan Walikota Banjarmasin No. 02.A tahun 2012 tentang KodeEtik dan Pedoman Perilaku Pegawai dilingkungan Pemerintah KotaBanjarmasin; pada Pasal 1 angka (5) tentang Kode Etik PegawaiPemerintah Kota Banjarmasin adalah tentang Pedoman Sikap,Tingkah Laku, dan Perbuatan Pegawai Pemerintah Kota Banjarmasindalam melaksanakan Tugas Pokok serta Pergaulan seharihari;Bahwa Perwali No. 02.A telah sangat jelas diuraikan bagaimanaseharusnya ASN

PemeriksaanInvestigatif Dalam Rangka Penghitungan Kerugian negara atas kegiatan sosialisasi/workshop/ penyuluhan/ pembinaan/ pelatihnan/bimbingan teknis pada BadanPengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan 15 Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Kecamatan di Wilayah Kota Makassar Tahun Anggaran 2017, perbuatantersebut dilakukan oleh terdakwa dengan caracara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalpada saat Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2016 menetapkan PeraturanWalikota (Perwali

) Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) Kota Makassar Tahun 2017Nomor 14 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016yang kemudian diubah dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2016, dimana padasaat akan dilaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja PemerintahHim 3 dari 52 him Put.

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawalpada saat Pemerintah Kota Makassar pada tahun 2016 menetapkan PeraturanWalikota (Perwali) Makassar tentang Rencana Kerja Pemerintah DaerahHim 20 dari 52 him Put.

No.8/Pid.Sus.Tpk/2020/PT.MKS(RKPD) Kota Makassar Tahun 2017Nomor 14 tahun 2016 tanggal 30 Mei 2016yang kemudian diubah dengan Perwali Nomor 67 Tahun 2016, dimana padasaat akan dilaksanakan penyusunan Perubahan Rencana Kerja PemerintahDaerah (RKPD) Kota Makassar tepatnya setelah pihak Kecamatan selesaimenginput program utama pada kegiatan dan pagu kegiatan rutin dan wajib kedalam Sistem Akuntansi Dinas Daerah (SIADINDA) terdapat sisa pendapatanyang belum terdistribusi sebesar Rp. 46.277.879.580,00

Putusan Nomor 335 K/TUN/2016Sehingga jelas dan terang benderang bahwa Komisi Pengendalian danPercepatan Program Strategi (KP3S) Kota Makassar yang dibentuk olehTermohon Kasasi berdasarkan Perwali Nomor 10 Tahun 2015 bukanlahinstansi daerah atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1ayat (17) UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN jo Pasal 209 ayat (2) dan(3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;Demikian pula KP3S bentukan Termohon Kasasi tersebut bukanlahsebuah jabatan struktural,

tersebut, jelas dan terang tidak memiliki dasar kewenangan ataumelampaui kewenangan berdasarkan peraturan perundangundangan,sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) dan (2) UU Nomor 5 Tahun 2014tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 17 dan Pasal 18 UU Nomor 30Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;Bahwa jika mencermati Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2015tersebut, ternyata kewenangan Termohon Kasasi dalam mengangkatKetua dan Anggota KP3S dalam kedudukan sebagai Pemerintah Daerah(Pasal 1 angka 3 Perwali

dalam SuratKeputusan Walikota Makassar Nomor 821.29.322015, tanggal 12Februari 2015 objek sengketa terdapat 2 (dua) perilaku pelaksanaanwewenang, yakni disatu sisi Termohon Kasasi pada saat memberhentikanPemohon Kasasi dari jabatan lama, berperilaku sebagai Pejabat PembinaKepegawaian Daerah (sumber kewenangannya UU Nomor 5 Tahun 2014),dan disisi lain Termohon Kasasi pada saat mengangkat Pemohon Kasasipada jabatan anggota KP3S Kota Makassar, berperilaku sebagaiPemerintah Daerah (sumber kewenangannya Perwali

menerangkan bahwa KP3S bukan jabatan Struktural danFungsional;Demikian pula jabatan KP3S bukanlah Jabatan Pimpinan Tinggi dan tidakmasuk dalam kotak jabatan yang akan diisi sehubungan dengandiadakannya Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi dan tidak ada yangdiundang untuk mengikuti seleksi jabatan KP3S tersebut (vide keterangansaksi Termohon Kasasi Arham Alwi, S.Sos), termasuk Pemohon Kasasitidak pernah diundang dan mendaftar untuk seleksi jabatan KP3S KotaMakassar tersebut;Pembentukan KP3S sesuai Perwali

reklame yang sifatnyasementara dan pemasangan ijinnya kurang dari 1 tahun, seperti soanduk,umbulumbul, baliho; sedangkan yang dimaksud reklame permanenadalah reklame yang dipasang dengan ijin pemasangan selama 3 tahun,seperti megatron, billboard, dan yang dimaksud dengan ijin materireklame adalah ijin yang ditujukan kepada reklame permanen, setelahmempunyai ijin penyelenggaraan selama 3 tahun maka setiap tahunkepada penyelenggara wajib ijin materinya;Bahwa alur pengajuan permohonan ijin sesuai dengan perwali

No. 90tahun 2015 (lama) dan perwali No. 9 tahun 2020 (baru) secara garisbesarnya sama, yang membedakan adalah pada Perwali No. 90 tahun2015 untuk reklame permanen memerlukan jaminan diagnose berupauang yang dititipkan kepada bendahara penerima/kasir Dinas perijinan,sedangkan pada Perwali No. 9 tahun 2020 jaminan diagnose berupaBank Garansi yang diterbitkan oleh Bank Umum;Bahwa setelah berkas di cek di front office dan berkas lengkap,selanjutnya diteruskan di bidang pelayanan perijinan usaha untukdiverifikasi

Simpang Empat Mojopahit) dan sampaisaat ini ke 2 titik tersebut belum ada pengajuan pengalihan;Bahwa sesuai dengan Perwali No. 90 tahun 2015 telah diatur terkait jikaHalaman 84 dari 114 halaman Putusan Nomor 123/G/2020/PTUN.Sby.terjadi pengalihan (jual beli reklame) harus dilaporkan ke Dinas Perijinandengan dilampiri persyaratanpersyaratan yang diatur dalam Perwali;Bahwa terhadap ijin reklame yang sudah berakhir, sesuai dengan pasal10 ayat 2 UU No. 90 tahun 2015 penyelenggara reklame dalam waktu

WalikotaNo. 2 tahun 2019 tentang Moratorium, saat itu kapasitas saya sebagaiKasubag PerundangUndangan;Bahwa Moratorium terbit pada tanggal 22 42019, terbitnya Moratoriumkarena adanya pergantian Walikota sehingga ada perubahan terkaitpenataan Kota Mojokerto yang pada saat itu akan ada Grand Design kotaMojokerto, salah satu poin Grand Design adalah penataan reklame diKota Mojokerto yang pada saat itu perijinan reklame diatur denganPerwali No. 90 tahun 2015 dengan adanya Grand Design akan adaperubahan perwali

Bahwa dalih Penggugat angka V.18 sampai dengan angka V.23haruslah ditolak dengan tegas dan keras karena dalih Penggugat tidakbenar, tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum.Penggugat telah salah dalam memahami Perwali Nomor 52 Tahun 2017,khususnya tentang rumah hunian untuk kegiatan home industri.22.

Bahwa lampiran 1 Perwali Nomor 52 Tahun 2017 sangat jelasmengatur bahwa bangunan hunian yang digunakan industri skala rumahtangga yang merupakan usaha mikro dan kecil dan tidak berdampakpenting terhadap lingkungan antara lain home industri makanan danminuman, pengemasan/pengepakan, laundry, ......... , Industri sepatu, dansejenisnya.Perwali tersebut sangat jelas bahwa rumah hunian dapat digunakan untukhome industri dengan syarat usaha tersebut mikro dan kecil serta usahanyatidak berdampak penting

Bahwa di samping itu Penggugat telah salah dalam memahamiapa yang ditentukan dalam Perwali Nomor 52 Tahun 2017, khususnyadalam memahami kegiatan usaha home industri yang diizinkan untukdilakukan diwilayah zona perumahan (zona kuning).Penggugat hanya mengungkapkan zonanya akan tetapi tidakmemperhatikan atau tidak membaca atau memperhatikan syaratsyaratlainnya antara lain kapasitas kegiatan usaha home industri yang diizinkanuntuk dilakukan di zona perumahan.Dengan demikian dalih Penggugat angka V.19

Bahwa sebagaimana termuat dalam lampiran 1 Perwali Nomor 52Tahun 2017, bahwa home industri diizinkan untuk diselenggarakan dirumahhunian, dengan syarat fungsi rumah hunian tetap untuk tempat tinggal daripemilik home industri.Sebagaimana tertera dalam SKRK No. 654.3/3780/436.7.5/2020, tanggal 5Oktober 2020, yang diterbitkan dengan dasar Perda Nomor 12 Tahun 2014,Perda Nomor 8 Tahun 2018 dan Perwali Nomor 52 Tahun 2017, disebutkantentang Rencana Kota bahwa untuk lokasi JI.

, sedangkan sisa lahandigunakan untuk rumah tangga.Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Perda Nomor 12 Tahun 2014,Perda Nomor 8 Tahun 2018 dan Perwali Nomor 52 Tahun 2017, luas lahanyang lebih dari 300 M?, pemiliknya tidak dilarang untuk melakukan usahahome industri, akan tetapi luas lahan yang diizinkan untuk digunakan usahaHalaman 41 dari 96 halaman, Putusan Perkara Nomor : 55/G/2021/PTUN.SBYhome industri dibatasi maksimum 300 M?

Kedung jati masa berlakunya 2 Tahunkemudian mulai Tahun 2017 menjadi 5 Tahun ; Bahwa saksi membaca dipermohonannya tanggal 18 April 2019, diterimaUPTSA tanggal 22 April 2019 sehingga tanggal 23 April 2019 kita lakukansurvey lokasi; Bahwa untuk pengajuan permohonan IPT perpanjangan persyaratannyadiatur diatur dalam perda No. 3 Tahun 2016 dan Perwali 30 Tahun 2018kemudian dari SOP Tahun 2017 yang intinya yang bersangkutan harusmengisi blanko kemudian harus melengkapi persyaratan sepertipembayaran PBB

, KTP kemudian sampai membayar retribusi ;Bahwa kalau kita mengacu pada aturan aturan yang berlakusebelumnya, kalau kita mengacu Perwali No. 1 Tahun 1998 yangdiperbaharui Perwali No. 30 Tahun 2018 bahwa dalam perpanjanganretribusi, retribusi IPT harus terbayarlunas ; Bahwa kalau dari kasus ini data SKR yang ada pada kami berdasarkandata kami bahwa PT.

yang sebagian masih dimungkinkan untuk perpanjanganBahwa saksi belum pernah membaca ada surat resmi penolakan dariPemohon ; Bahwa pertama kali Pemohon diberitahu bahwa terhadap obyek yangdimohon akan dimanfaatkan rencana untuk rusun tanggal 8 Mei 2019,informasinya pak Mulyanto berhalangan sehingga kuasanyahadirtanggal 14 Mei 2019 kita beritahu dan kita tindaklanjuti dengan surattanggal 20 Mei2019 ;Bahwa untuk perpanjangan diharuskan membayar restribusi kedepan,diatur di Perda No. 3 Tahun 2016 dan Perwali

hanya memanfaatkan sebagian terhadap lahan IPT atasnama pak Mulyanto tersebut sedangkan sisanya kurang lebih 3000 m2harus membayar restribusi masih bisa dimanfaatkan yang 2.163 m2 sajayang diambil alin makanya berkas permohonan kita terima kemudiantanggal 8 Mei 2019 kita undang, tanggal 14 Mei 2019 yang bersangkutanHalaman 44 dari 80 halaman Putusan Nomor : 12/P/FP/2019/PTUN.SBYhadir dan kita jelaskan ;Bahwa berdasarkan SOP dari Unit Kerja saksi, ketika ada permohonanmasuk itu kalau kita mendasari Perwali

PUTUSANNomor 594/Pdt.G/2020/PA.CNweisDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Cirebon yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Perwali anak antara:Pemohon, umur XX tahun, agama Islam, pendidikan XX, pekerjaanXXXXXXXXXXX, tempat kediaman = di PerumahanXXXXXKXXKXKKXKXK XRKXKKXKXKXKXKXXX, RT.

PENETAPANNomor 416/Pdt.P/2017/PA BIk.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata Pengesahan Nikah pada tingkat perWALI NIKAH telah menjatuhkanpenetapan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:PEMOHON I, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaanWiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATENBULUKUMBA, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;PEMOHON II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD

48 Putusan Nomor: 50/G/2021/PTUN.SMGJuncto Pasal 87 huruf e UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan;Menimbang, bahwa Hakim Ketua Majelis Sependapat Hakim Anggota dan Hakim Anggota II bahwa Objek Sengketa hanya berlaku 7 (tujuh) hariberikutnya sejak diterbitkan (tanggal 8 April 2021 sampai dengan tanggal 15 April2021) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (6) Peraturan Walikota SemarangNomor 38 Tahun 2021 Tentang Pengawasan dan Penertiban PenyelenggaranBangunan Gedung (PERWALI

sudah berakhirmasa berlakunya (Temporis), namun tidak sependapat dengan pertimbanganbahwa Objek Sengketa yang sudah berakhir masa berlakunya menjadi tolak ukurpenilaian Objek Sengketa disebut tidak memenuhi unsur akibat hukumpengertian/definisi KTUN dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndangPeratun;Menimbang, bahwa dilihat dari norma yang mengatur bahwa ObjekSengketa hanya berlaku sebagai perintah hukum dibatasi selama 7 hari atautelah berakhir setelah lewat 7 (tujuh) hari (Vide pasal 19 ayat (6) PERWALI

No.38 Tahun 2012), serta terhadap keputusan tersebut diberi ruang keberatankepada warga masyarakat selambatlambatnya 3 hari kelender sejak diterimasurat tersebut (Vide Pasal 23 PERWALI No. 38 Tahun 2012), serta denganadanya fakta hukum yang sangat kuat bahwa Objek Sengketa dari segi waktusudah tidak berlaku/telah berakhir, maka Hakim Ketua Majelis mempunyaipertanyaan utama yang harus dijawab apakah menurut hukum Objek Sengketamasih relevan untuk digugat di Pengadilan, ketika masa berlakunya ObjekSengketa

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata) dalam hal iniTERGUGAT IV, tidak saja dapat dibuktikan bertentangan dan melanggarPERDA, akan tetapi lebih dari itu tindakan yang dilakukanoleh Tergugat bIVharus dinilai menurut hukum bertentangan dengan kebijakan yang ditetapkanoleh Walikota Surabaya (TERGUGAT IID) ; Jika ternyata terhadap tindakan yang dilakukan oleh TERGUGAT IV tersebuttelah dinilai sebagai bentuk kesengajaan dan atau Lalai dalam melakukan tugassebagaimana diwajibkan oleh PERDA dan /atau PERWALI

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya No. 46 Tahun 2010Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2009 TentangPelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008 TentangKepariwisataan.Khususnya yang diatur dalam Pasal 34 PERDA No. 23 Tabun 2012 tentangKepariwisataan untuk melakukan PENYEGELAN/PENUTUPAN TEMPAT USAHAdan /atau DIMASUKKAN DALAM DAFTAR HITAM (Blacklist) kepadaTERGUGAT I dan TERGUGAT II terkait usahanya yang dijalankan itu (HotelMAUMU dan Karaoke NAV

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Surabaya No. 46 Tahun2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 46 Tahun 2009Tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2008Tentang Kepariwisataan. 5. Menyatakan, Kegiatan Usaha TERGUGAT I (Hotel MAUMU) dan TERGUGAT II(Karaoke NAV) melanggar ketentuan Peraturan Daerah (PERDA) Kota Surabaya No.Hal 21 dari 53 Perk No.276/Pdt.G/2014/PN.

diucapkan dan atau diberitahukan kepada pihakMemerintahkan TERGUGAT VI (DPRD Kota Surabaya Komisi A) untukmerekomendasikan kepada TERGUGAT 111, karena ijin Usaha TERGUGAT I(Hotel MAUMU) dan TERGUGAT II (Karaoke NAV) bertentangan, menyalahi danatau tidak sesuai dengan IMB / peruntutukkannya yang seharusnya sebagai Ruko danbukan sebagai sebagai tempat usaha Perhotelan (Hotel MAUMU) maupun tempathiburan (Karaoke NAV), peraturanperaturan lainnya yang berkaitan dengan itu, yaitu23Peraturan Walikota (PERWALI

15 Agustus 2018,jajaran Tim Terpadu, dari Polres, Kodim 0411 Lamteng, Sat Pol PP,Pemda Kota Metro, Staf Ahli Bidang Walikota Metro, AsistenBidang Ekbang Sekda Kota Metro, Dinas Perdagangan Kota Metro,Dinas Perhubungan Kota Metro, Polisi Militer, dan lainlainmemberikan informasi bahwa tanggal 5 September 2018 akandilakukan eksekusi pengusiran seluruh pedagang = untukmengosongkan Taman Merdeka dari aktifitas perdagangan tanpamemiliki pedoman dan peraturan pelaksana dalam bantuk PeraturanWalikota (Perwali

Fakta hukum, Para Termohon belum menyusun kebijakanformulasi aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Walikota(Perwali) sebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat 5 Perda KotaMetro Nomor 9 Tahun 2017:Bahwa berdasarkan uraianuraian yang telah Para Pemohon melaluikuasanya sampaikan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ParaPemohon secara sah menurut aturan perundangundangan yangberlaku memiliki hak dan kedudukan hukum (legal standing) untukmengajukan permohonan a quo;Ill.

Bahwa, pelaksanaan operasi penegakan perdasebagaimana diatur dalam Pasal 43 ayat (5) belum terpenuhi,karena Para Termohon belum membuat Peraturan pelaksana dalambentuk Peraturan Walikota (Perwali). Selain itu, Para Termohondalam fakta empiris kebijakan formulasi aturan perundangundangansecara tekstual dalam rumusan yang dituangkan ke dalampasalpasal tidak satupun terdapat perintah larangan yang mengikatHalaman 14 dari 74 halaman.

(Bukti P5);Fotokopi Surat tertanggal 15 Agustus 2018, jajaran Tim Terpadu, dariPolres, Kodim 0411 Lamteng, Sat Pol PP, Pemda Kota Metro, Staf AhliBidang Walikota Metro, Asisten Bidang Ekbang Sekda Kota Metro,Dinas Perdagangan Kota Metro, Dinas Perhubungan Kota Metro, PolisiMiliter, dll melakukan eksekusi pengusiran seluruh pedagang untukmengosongkan Taman Merdeka dari aktifitas perdagangan tanpamemiliki pedoman dan peraturan pelaksana dalam bentuk PeraturanWalikota (Perwali).

disumpah sebelum memberikan keteranganBahwa benar saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluargaBahwa benar saksi sudah menjabat sebagai kabid akutansi sejak kahir tahun 2012hingga saat iniBahwa benar selaku kabid akutansi tugas saksi adalah melakukan tugas tugasakutansi dan perbendaharaan Bahwa benar tugas saksi termasuk manajemen perbendaharaan Kota ProbolinggoBahwa benar menjadi pedoman saya adalah peraturan Walikota Kota Probolinggonomor 28 tahun tahun 2012 tentang dan pelaksaanna APBD perwali

6000 paket @ 175.000 senilai Rp, Imilyar50 juta dengan pembayaran sebanyak 4 kali yang dilakukan oleh sdri Dwi NoerBahwa benar kontra post hanya dilakukan pada dinas pendidikan saja tidak ada didinas lainyaBahwa benar sebagai kabid akutansi sepengetahuan saksi tidak bolehdilakukannya mekanisme kontra PostBahwa benar diperlihatkan kepada saksi barang yang diwujudkan parcel dan saksimebenarkannya.Bahwa benar setiap eselon dan golongan menerima parcel dengan harga yangsama sedangkan tidak sesuai dari perwali

Bahwa benar seluruh bukti surat yang diperlihatkan di hadapan saksi dan majelishakim atas kontra post dan kwitansi pebayaran parcel Bahwa benar untuk honorer sebagaimana perwali tidak berhak mendapatkanTAMBAHAN PENGHASILAN BERDASAR PRESTASI KERJA tetapi tetapdicairkan.

saksi adalah uang parcelyang diperintahkan secara lisan Bahwa benar uang yang terkumpul seluruh dari SKPD sejumlah Rp. 1,6 Milyardan uang yang terkumpul disetorkan kepada Mama Wely selama 3 kali yakni 200juta dua kali, 300 juta satukaliBahwa benar mama wely berada di Surabaya, sedangkan transferan kali saksilupa nilai dan transfernya juga lupa ditujukan kemanaBahwa benar saksi mengetahui tentang TAMBAHAN PENGHASILANBERDASAR PRESTASI KERJA yakni tambahan penghasilan prestasi kerja yangdasr hukumnya Perwali

IMAM SOEWOKO, M.SiBahwa benar di tahun 2013 ada TAMBAHAN PENGHASILANBERDASARKAN PRESTASI KERJA di Kota Probolinggo sesuai pangkat dangolongan diatur dengan perwali nomor 17 tahun 2012Bahwa benar yang menerima tidak termasuk tenaga kontrak, tenaga kontrak yangSK Walikota baru menerima TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKANPRESTASI KERJA 2 22 noone nnn nnn nnn cn nen nnn cn cnnBahwa benar sebelum diterimakan ada team yang menyusunBahwa benar TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASIKERJA telah tersalur kepada

April 2007 ; Bahwa SUAMI ANAK IV dengan ANAK IV telah ber cerai di PengadilanAgama Kabupaten Madiun tanggal 26 Pebruari 2013 ; Bahwa ANAK IV telah meninggal dunia pada tanggal 03 Oktober 2018 ; Bahwa setelah ANAK IV meninggal dunia, maka Shafa Rafid Salsabila AzZahra ikut dan diasuh oleh Pemohon (Nenek) ;Bahwa SUAMI ANAK IV selaku ayah kandung Shafa Rafid Salsabila AzZahra telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di muka tidakhadir, maka dianggap telah menyetujui dan tidak keberatan perwali

;Sehingga jelas dan terang benderang bahwa Komisi Pengendalian danPercepatan Program Strategi (KP3S) Kota Makassar yang dibentuk olehTermohon Kasasi berdasarkan Perwali No.10 Tahun 2015 bukanlahinstansi daerah atau perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 1ayat (17) UndangUndang No.5 Tahun 2014 tentang ASN jo.

Bahwa jika mencermati Peraturan Walikota No.10 Tahun 2015 tersebut,ternyata kewenangan Termohon Kasasi dalam mengangkat Ketua danAnggota KP3S dalam kedudukan sebagai Pemerintah Daerah (Pasal 1angka 3 Perwali No.10 Tahun 2015) bukan sebagai Pejabat PembinaKepegawaian;Fakta hukum tersebut membuat jelas dan terang bahwa dalam SuratKeputusan Walikota Makassar No.821.29.322015, tanggal 12 Februari2015 objek sengketa terdapat 2 (dua) perilaku pelaksanaan wewenang,yakni disatu sisi Termohon Kasasi pada

bahwa KP3S bukan jabatanStruktural dan Fungsional;Demikian pula jabatan KP3S bukanlah Jabatan Pimpinan Tinggi dantidak masuk dalam kotak jabatan yang akan diisi sehubungan dengandiadakannya Pengisian jabatan pimpinan tinggi dan tidak ada yangdiundang untuk mengikuti seleksi jabatan KP3S tersebut (videketerangan saksi Termohon Kasasi Arham Alwi, S.Sos.), termasukPemohon Kasasi tidak pernah diundang dan mendaftar untuk seleksijabatan KP3S Kota Makassar tersebut;Pembentukan KP3S Kota Makassar sesuai Perwali

/PN Bdg10.Rekomendasi ketinggian berdasarkan KKOP (Ketinggian KeselamatanOperasi Penerbangan) dari Lanud Atang Sanjaya (persyaratan ini tidakada di Perwali tetapi ada di form IPPT).Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2013 PT. Graha Citra Perkasamemasukkan permohonan IPPT kepada Walikota Bogor Cq Bappeda KotaBogor melalui surat Nomor : 1327/FormIPPT tanggal 30 Desember 2013yang ditanda tangani oleh saksi Dedi Wicaksono (Direktur Utama PT. GrahaCitra Perkasa) selaku pemohon.

Dokumen Kajian teknis lalu lintas dari DLLAJ (Amdal Lalin);10.Rekomendasi ketinggian berdasarkan KKOP (Ketinggian KeselamatanOperasi Penerbangan) dari Lanud Atang Sanjaya (persyaratan ini tidakada di Perwali tetapi ada di form IPPT).Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2013 PT. Graha Citra Perkasamemasukkan permohonan IPPT kepada Walikota Bogor Cq Bappeda KotaBogor melalui surat Nomor : 1327/FormIPPT tanggal 30 Desember 2013yang ditanda tangani oleh saksi Dedi Wicaksono (Direktur Utama PT.

Oleh karenanyalayak apablla Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi kepadaPenggugat dan dihukum untuk melaksanakan tugas kewajibannya untukmelakukan tindakan sanksi administratif terhadap pengelola pasar pasarbuah di Jalan Tanjungsari Surabaya, JaJan Dupak Surabaya, sesuaidengan PasaJ 29 ayat (2) Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 jo.Pasai 2 Perwali Surabaya Nomor 53 Tahun 2015, yaitu berupa 1).Peringatan tertulis; 2). Pembekuan IUP2R; 3). Pencabutan IUP2R;dan/atau; 4).

Pasal 2 Perwali Surabaya Nomor 53 Tahunbahwa dalih Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta danbertentangan dengan hukum. dalih Penggugat tersebut hanya bersifatspekulatif tandpa didukung bukti.

umum.Bahwa dari berbagai sarana, prasarana dan utilitas umum menurut peraturantersebut, Tergugat juga tidak menyediakan lahan pemakaman dan tempat sampahmenurut kewajibannya, sehingga Tergugat harus dinyatakan melakukan perbuatanmelawan hukum dan dihukum untuk menyediakan lahan pemakaman dan lahantempat pembuangan sampah.Bahwa menurut Pasal 4 Peraturan Walikota Surabaya Nomor 7 Tahun 2010 tentangPenyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Pada Kawasan Industri, Perdagangan,Perumahan dan Permukiman (Perwali

Jumlah totalbahan lahan prasaran sarana dan utilitas yang harus segera diserahkan olehTergugat kepada Tergugat II adalah 136.725 M2 + 35.364 M2 = 172.089 M2(seratus tujuh puluh dua ribu delapan puluh sembilan meter persegi);Kewajiban penyerahan prasarana, sarana dan utilitas umum tersebut sudah berlakubagi Tergugat dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 27 (1) Perwali SurabayaNo. 7 Tahun 2010 yang menentukan: Pengembang pada kawasan industri,perdagangan, perumahan dan permukiman yang telah menyediakan

Tata Pemerintahan SdrSYAIFUL BAHRI.Bahwa benar setahu saksi Kantor Pertanahan Kota Balikpapanbelum membalas surat klarifikasi dari KDAWP sampai dengansekarang.Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya karena tugas saksi hanyamelakukan pengukuran dan peninjauan lokasi selanjutnya hasilpeninjauan tersebut sudah saksi sampaikan kepada KasubagPertanahan Sdr ROSIN SUPARLAN termasuk hasil temuan saksidilapangan.Bahwa saksi menjelaskan yang wajib menghadiri Peninjauan /Pengukuran Lokasi berdasarkan Pasal 13 Perwali

SALMAN USMAN, Camat Balikpapan Utara Sdr.DRS ABDUL RADJAB.Bahwa benar Sesuai dengan Perwali ( Peraturan Walikota )Balikpapan No 26 tahun 2015 tentang Peraturan PelaksanaanPeraturan Daerah No 1 tahun 2014 tentang IZIN MEMBUKA TANAHNEGARA, didalamnya dijelaskan mengenai kelengkapan Persyaratanadministrasi / Berkas Permohonan IMTN ( tertuang dalam pasal 9),maka saksi anggap berkas dari Sdr SUDARMAN dapat kami terimauntuk dapat diteruskan proses pembuatan IMTN.Bahwa benar pada saat Sdr SUDARMAN mengajukan

Sdr DJUHRI dantidak ada perjanjian jual beli, baik kwitansi maupun hibah ( tidaksesuai dengan Perwali Balikpapan No 26 tahun 2015 pada pasal 9ayat (2) ), namun dalam permohonan penerbitan IMTN, SdrSUDARMAN telah mengisi formulir Surat Pernyataan MenguasaiTanah Negara dan Tidak Sengketa an.

tersebutmasuk dalam sengketa publik;Bahwa ahli menerangkan baik UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun PP Nomor 61 Tahuh 2010tidak memerintahkan Menteri untuk membuat suatu peraturan;Bahwa kedudukan Permendagri tersebut adalah sebagai pedoman bagipemerintah daerah bagaimana memberikan pelayanan informasi publik;Bahwa dalam peraturan menteri itu memerintahkan kepada kepaladaerah untuk membuat peraturan tentang pelayanan informasi publikmaka dibentuklan PPID sehingga Perwali

Kota Surabaya Nomor 81Tahun 2011 ini adalah sah;Bahwa PPID lah yang memberikan suatu pelayanan yang diatur didalamPermen dan Perwali, semua permohonan informasi publik ditujukankepada PPID Kabupaten atau Kota dimana PPID dijabat secarafungsional oleh Pejabat Kepala Dinas Kominfo jadi secara Jabatan bukanorang dan kalau permohonan itu ditujukan bukan kepada PPID makaitulah pelayanan publik bukan sengketa informasi publik;Bahwa Dalam Pasal 11 UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentangKeterbukaan Informasi

mendapat pelatinan tentang Ombudsman Daerah Tahun 2000;Bahwa Betul ini adalah sengketa pelayanan publik bisa diselesaikanlitigasi maupun non litigasi, kalau non litigasi bisa di Ombudsman karenaini bukan sengketa informasi publik;Bahwa Ombudsman menyarankan ke KIP maka harus dilakukanpermohonan informasi publik dengan teradunya adalah PPID;Bahwa perkara ini berkaitan dengan prosedur dimana Badan Publikadalah Pemerintahan Daerah yaitu DPRD dan Kepala Daerah dalam halini Walikota Surabaya membuat Perwali

Dokumen Kajian teknis lalu lintas dari DLLAJ (Amdal Lalin);10.Rekomendasi ketinggian berdasarkan KKOP (Ketinggian KeselamatanOperasi Penerbangan) dari Lanud Atang Sanjaya (persyaratan ini tidakada di Perwali tetapi ada di form IPPT).Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2013 PT. Graha Citra Perkasa memasukkanpermohonan IPPT kepada Walikota Bogor Cq Bappeda Kota Bogor melalui suratNomor : 1327/FormIPPT tanggal 30 Desember 2013 yang ditanda tangani olehsaksi Dedi Wicaksono (Direktur Utama PT.

Dokumen Kajian teknis lalu lintas dari DLLAJ (Amdal Lalin);Halaman 55 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG10.Rekomendasi ketinggian berdasarkan KKOP (Ketinggian KeselamatanOperasi Penerbangan) dari Lanud Atang Sanjaya (persyaratan ini tidakada di Perwali tetapi ada di form IPPT).Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2013 PT.

Dokumen Kajian teknis lalu lintas dari DLLAJ (Amdal Lalin);Halaman 67 dari 177Putusan No. 45/Pid.Sus/TPK/2015/PN.BDG10.Rekomendasi ketinggian berdasarkan KKOP (Ketinggian KeselamatanOperasi Penerbangan) dari Lanud Atang Sanjaya (persyaratan ini tidakada di Perwali tetapi ada di form IPPT).Bahwa Pada tanggal 30 Desember 2013 PT.

Hari Sutjahjo selaku Kepala BapedaKota Bogor dan saksi adalah anak buahnya di Bappeda.Bahwa saksi adalah Kepala Bidang fisik dan prasarana pada BappedaKota Bogor.Bahwa benar peranan Bappeda Kota Bogor terkait dengan penerbitanIMB (Izin Mendirikan Bangunan) adalah berkenaan denganpemanfaatan dan pengendalian ruang berdasarkan Perwali Nomor 29Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Penanda tangananPerizinan dan Non Perizinan di Kota Bogor.

Namun jika lahanyang akan digunakan sudah dikuasai maka langsung ke IPPT.IPPT dari Bappeda hanya berlaku untuk semua IMB jenisbangunan dikecualikan rumah tinggal tunggal.Bahwa benar IPPT merupakan syarat mutlak dalam pemberian IMB.Dasarnya Perwali Kota Bogor Nomor 75 Tahun 2012 tentangPerubahan atas Perwali Kota Bogor No. 28 Tahun 2011 tentang IzinPemanfaatan Ruang.e Bahwa benar Untuk penerbitan IPPT dari Bappeda tersebut terkait denganTugas Kedinasan Lainnya Perwali Nomor 29 Tahun 2011 tentang PelimpahanKewenangan