P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017 tanggal 9Agustus 2017 dijelaskan bahwa dokumen legalitas untuk pengangkutan hasilhutan kayu budidaya adalah :1. Nota Angkutan sebagaimana pasal 4 ayat (1) digunakan untuk pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak;2.

P.48/Menlhk/Setjen/Kum. 1/8/2017pasal 10 ayat (2), (3), (4) dan (5), dijelaskan sebagai berikut :1. Pasal 10 ayat (2) disebutkan dalam hal pengangkutan hasil hutan hak tidakdilengkapi dokumen Nota Angkutan, maka terhadap hasil hutan tersebutdilakukan pelacakan terhadap kebenaran atau asal usul hasil hutan hak;2.

P.48/Menlhk/Setjen/Kum./8/2017pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) menyebutkan bahwa pelacakan sebagaimanapada ayat (2), sepanjang asal usul hasil hutan dapat dibuktikankeabsahannya, dikenakan sanksi administrasi berupa pembinaan melaluiteguran tertulis dari Balai berdasar laporan petugas kehutanan yang menerimaNota Angkutan di tempat tujuan, maka dalam kegiatan pelacakan asal usulhasil hutan kayu bertujuan untuk mengetahui asal usul hasil hutan kayutersebut.

Berdasarkan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.43/MenLHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang Penatausahaan HasilHutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, pada pasal 12 ayat (3)menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara SelfAssesment melalui aplikasi SIPUHH.

Berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.43/Men LHK/Setjen/2015 tanggal 12 Agustus 2015 tentang PenatausahaanHasil Hutan Kayu yang Berasal Dari Hutan Alam, pada pasal 12 ayat (3)menyebutkan bahwa SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK secara SelfAssesment melalui aplikasi SIPUHH.

.> Berdasarkan Peraturan Menteri LHK Nomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016 jo P.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak, dalam Pasal 5menyebutkan bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi diluar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya jenis jati, mahoni,nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian, cempedak,dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa

hidup dan kehutanan Nomor : P,Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 124/Pid.SusLH/2019/PN Ksn85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016 jo P,48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/201 7tentangPengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasaldari Hutan Hak sudah sangat jelas diatur padaPasal 3, sementara mekanisme Pemungutan Hasil Hutan dari KawasanHutan Negara atau Hutan alam khususnya Hutan Produksi telah diaturdalam PermenLHK, Nomor : P. 43/MENLHKSETJEN/2015 jo.

Berdasarkan Peraturan Menteri LHK NomorP.85/MenLHK/SETJEN/KUM. 1/11/2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak, dalam Pasal 5menyebutkan bahwa Nota Angkutan digunakan untuk pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak di provinsi diluar Pulau Jawa dan Bali untuk kayu hasil budidaya Jenis jati, mahoni,nyawai, gmelina, lamtoro, kaliandra, akasia, kemiri, durian,cempedak, dadap, duku, jambu, jengkol, kelapa, kecapi

/2019/PN Ksnpernyataan kesesuaian yang dilakukan oleh pemasok berdasarkan telahdapat dibuktikannya pemenuhan atas persyaratan).Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomorP.85/MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/2016 joP.48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan HasilHutan Budidaya yang berasal dari hutan hak: Pasal 3 Ayat (1) menyebutkan bahwa pemanfaatan hasil hutan kayubudidaya yang berasal dari hutan hak dilakukan oleh pemilik hutanhak yang bersangkutan dan tidak memerlukan izin penebangan.

dokumen angkutan kayu yang berasal darikawasan hutan negara dikenakan sanksi pidana sesuai denganketentuan Peraturan Perundangundangan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri LHKNomor : P. 85 /MenLHK/SETJEN/KUM.1/1 1/ 2016 jo P,48/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2017 tentang Pengangkutan Hasil HutanBudidaya yang berasal dari hutan hak:a.

Burung Kaka Tua Raja, 8 (Delapan) Ekor Burung Nuri BayanJantan, 2 (dua) Ekor Burng Nuri Bayan Betina di rumah milik Terdakwa yangdisimpan di dalam 6 (enam) buah sangkar yang rencananya hewan atau satwaliar dilindungi yang disimpan tersebut akan dijual oleh Terdakwa secara onllinedengan harga yang akan ditentukan Terdakwa dengan tujuan Terdakwa akanmendapatkan keuntungan dari hasil penjualan; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor: P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam daftar lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SINWANI Alias IWAN Bin H.ZAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2)Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;SUBSIDER:Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilBahwa Terdakwa

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor: P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danHalaman 5 dari 24 Putusan Nomor 302/Pid.B/2021/PN BilSatwa Jo Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang PengawetanJenis Tumbuhan dan Satwa yang Dilindungi, Jenis hewanhewan tersebutdiatas yang dipelihnara oleh Terdakwa dan rencananya akan dijual olehTerdakwa merupakan Jenis Hewan atau Satwa yang dilindungi termasuksebagaimana tercantum dalam

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan danSatwa yang dilindungi;Perbuatan yang dilakukan Terdakwa SINWANI Alias IWAN Bin H.ZAMHARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (4)Jo Pasal 21 Ayat (2) Huruf a UndangUndang Nomor 5 Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakanmengerti dan

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota Kayu Kayu Bulat (SKSHHKKB) sedangkan untuk Kayu Olahan adalahSurat Keterangan Sahnya hasil Hutan Kayu Kayu Olahan (SKSHHKKO)itupun harus berasal dan dikeluarkan oleh industri yang memiliki izinIUIPHHK.Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1 /11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri LingkunganHidup

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota itupun harus berasal dan dikeluarkan oleh industri yang memiliki izinIUIPHHK.Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.85/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/11/2016 Jo P.48/Menlhk/ Setjen/ Kum. /8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu BudiDaya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015 Tentang penatausahaanhasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam.Sebagaimana

Hakim Hakim HakimKetua Anggota Anggota nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang pengangkutanhasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hak; Yang di maksud dengan Hutan hak adalah hutan yang berada padatanah yang di bebani hak atas tanah.Dan Di atur dalam Peraturanmenteri lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85/ MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / Menlhk / Setjen /Kum. / 8 / 2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi DayaYang berasal dari Hutan Hak

Sebagaimana Di Maksud dalam Peraturan menteri LingkunganHidup dan Kehutanan NomorP.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 JoP.48/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2017 Tentang pengangkutan Hasil hutan kayuBudi Daya Yang berasal dari Hutan Hak dan Peraturan menteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/MenlhkSetjen/2015Tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari Hutan alam;Bahwa Tata cara atau Prosedur Pemanfaatan hasil hutan adalah : Pertama harus memiliki Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan KayuHutan

Dan Di atur dalam Peraturan menterilingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia Nomor P.85 / MENLHK /SETJEN / KUM.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / Menlhk / Setjen / Kum. / 8 / 2017Tentang pengangkutan Hasil hutan kayu Budi Daya Yang berasal dari HutanHak; Berdasarkan Permenlhk Nomor NOMOR : P.43/MenlhkSetjen/2015 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang Berasal dari Hutan Alam, Yang dimaksud dengan Industri Primer hasil hutan kayu ( IPHHK) yang selanjutnyadisebut industri primer adalah industri yang

Menyatakan Terdakwa Arbain Als Bain telah terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Memiliki, memelihara, danmemperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup,No 05 Tahun1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya JoPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik IndonesiaNomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan AtasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan

Auratus, 3 (tiga) ekor anakan Elang Brontok/ NisaetusCirrhatus,dan 3 (tiga) ekor anakan kucing akar(Pardofelis marmorata)tersebutTerdakwa tidak mempunyai Ijin Penangkaran atau Ijin Lembaga Konservasi dariisntansi yang berwenang dalam hal ini Kementrian Lingkungan Hidup danKehutanan; Sesuai keterangan DEDE SYAHPUTRA TANJUNG, SP. yaitu Ahli dariBalai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara bahwa, berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.92/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/8/2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang Jenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi bahwa satwa tersebut diatasbenar adalah satwa yang dilindungi dengan jenis:a.

Kucing akar / Kucing Batu (Pardofelis marmorata)sesuai denganpoin57Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.92/MENLHK/SETJEN/KUM.1/8/2018 Tentang PerubahanAtas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/ 2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan SatwaYang Dilindungi.Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana pasal 21 Jo. pasal40 ayat (2) UU RI No. 05 tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayatidan Ekosistemnya

terhadapTerdakwa melakukan penjualan satwa jenis Lutung Emas sebanyak 3 ekor;Bahwa Di rumah Terdakwa ditemukan 3 (tiga) ekor anak elang dan 1 (Satu) ekoranak kucing akar yang disimpan dan dipelihara oleh Terdakwa kepada PihakKepolisian untuk selanjutnya satwa dilindungi tersebut diamankan dan dibawa keKantor Ditreskrimsus Polda Sumut;;Bahwa benar satwa tersebut adalah merupakan satwa yang dilindungi sesuaidengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor :P.92/MENLHK/SETJEN

., Kepala Biro Hukum Setjen Kemhan;2. Kolonel Laut (KH) Sigit Wahyu Wibowo, S.H.,M.Hum.,NRP. 11274/P, Kabag Advokasi Hukum Rokum SetjenKemhan;3. Letkol CHK Eko Haryanto, S.H., M.H., NRP. 548852,Kasubbag Dil TK Bagian Advokum Rokum Setjen Kemhan;4. Letkol Sus Ade Rustian, S.H., M.H., NRP. 522872,Kasubbag Dil TK Il dan TK III Bagian Advokum Rokum SetjenKemhan;5.

., Penata Tingkat III/D NIP.197104032002122001, Penyusun Naskah Subbag HatkumTUN dan Bakum Bag Advokum II Rokum Setjen Kemhan;6. Made Dwi Wirajaya, S.H., Penata III/C, NIP.197801212009121001, Penyusun Naskah Subbag Dil TK Bag Advokum I Rokum Setjen Kemhan;7. Gayatno Gultom, = S.H., Penata III/C NIP.198508262010121002, Penyusun Naskah Subbag Dil TK Ildan TK III Bag Advokum Rokum Setjen Kemhan;Him. 7 dari 15 hlm. Putusan No. 224/B/2020/PT.TUN.JKT.8. Putu.

., Penata II/C NIP.19850812201022003, Penyusun Naskah Hatkumper BagAdvokum II Rokum Setjen Kemhan;9. Pelda Mes S.

., NRP. 70943,Pranata Teknologi Informasi Subbag Dil TK Bag Advokum Rokum Setjen Kemhan;Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil padaKementerian Pertahanan Republik Indonesia, Alamat Jalan Medan Merdeka BaratNomor 1314, Jakarta Pusat;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING/TERGUGAT II INTERVENSI;Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor224/B/2020/PT.TUN.JKT.

P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019tentang IUI Primer Hasil Hutan bahwa IUIPHHK dilarang menadah, menampungatau mengolah bahan baku hasil hutan yang berasal dari sumber bahan bakuyang tidak sah (illegal). Bahwa sesuai PermenLHK Nomor P.1/Menlhk/Setjen/Kum.1/1/2019 tentang IUIPrimer Hasil Hutan dan P.43/MenlhkSetjen/2015 jo P.60/Menlhk/ Setjen /Kum.1/7/2016 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Alam, jenisjenisproduk dari industri primer hasil hutan adalah:1.

Permen LHK NomorP.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016 yang dimaksud dengan SKSHH adalahdokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmenkegiatan dalam penatausahaan hasil hutan.

Permen LHK NomorP.48/MenLHK/Setjen/Kum.1/8/2017 yang dimaksud dengan hak atas tanahadalah hak yang diakui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / BadanPertanahan Nasional (BPN) sebagaimana diatur dalam ketentuan perundangundangan;Bahwa terkait penatausahaan hasil hutan kayu yang berada pada lahan yangsudah dibebani dengan PHAT, maka Permen LHK NomorP.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 = Jo.

8 Permen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.Permen LHK Nomor : P.60/MenLHK/Setjen/Kum.1/2016.

kayu olahan (TPTKO);Bahwa menurut Permen LHK Nomor : P.1/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2019 danPermen LHK Nomor : P.43/MenLHKSetjen/2015 Jo.

P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28Desember 2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalamurutan nomor 84 yaituTringgiling dengan nama latinnya Manis Javanica.

Tahun1999 tentang pengawetan jenis TSL (Tumbuhan dan Satwa Liar); Bahwa 1 (satu) Kantong Plastik warna merah yang berisikan kuranglebih 6,3 Kg (enam koma tiga Kilogram) Sisik hewan Tringgiling yang sudahkering merupakan bagian dari organorgan tubuh Hewan Tringgiling; Bahwa Tringgiling merupakan Satwa yang dilindungi berdasarkan pasal4 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1999dan Pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.106/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/12/2018 tentangPerubahan Kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang dilindungj; Bahwa ahli melakukan tes keaslian sisik teringgiling dengan caramembakar satu sisik tringgiling di depan persidangan sehingg dapat terciumaroma seperti rambut yang terbakar, ahli membenarkan barang bukti 6,3Kilogram Sisik Tringgiling yang sudah kering) yang dihadirkan kepersidangan adalah termasuk bagianbagian dari Satwa

/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentangjenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam urutan nomor 84yaituTringgiling dengan nama latinnya Manis Javanica; Bahwa pada saat ditangkap terdakwa tidak dapat menunjukkan izin daripihak yang berwenang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yangdilindungi

/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasperaturan Menteri Lingkungan hidup dan kehutanan Republik Indonesia No.P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 28 Desember 2018 tentang jenistumbuhan dan satwa yang dilindungi dalam urutan nomor 84 yaitu Tringgilingdengan nama latinnya Manis Javanica;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurutMajelis hakim unsur kedua ini telah terpenuhi;Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 21 ayat (2) hurufa Jo Pasal 40 ayat (2) UU No.

., Jabatan StafDirektorat Usaha Hutan Produksi;Kesemuanya adalah Warga Negara Indonensia,merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) padaKementerian Llngkungan WHidup dan KehutananRepublik Indonesia, berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: KS.29/Menlhk/Setjen/HPL.1/9/2018, tanggal5 September 2018, selanjutnya disebut sebagaiTERGUGAT;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca:1.Dismissal;Majelis Hakim;Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 183/PENDIS/2018/PTUNJKT., tanggal

Putusan Nomor 183/G/2018/PTUN,JKT.12.Bahwa mohon dicatat, yang menjadi pertimbangan Tergugat dalammenerbitkan Obyek Sengketa (Keputusan Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL.1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018) adalah PutusanPutusan Perkara TataUsaha Negara (TUN) sebagaimana Putusan Mahkamah Agung No.111.K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No. 127/B/2013/PT.TUNJKT, tanggal 29 Juli 2013Jo.

SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018, tanggal 17 Mei 2018 (ObyekSengketa), sebagai berikut:Halaman 18 dari 82 halaman. Putusan Nomor 183/G/2018/PTUN,JKT.bagian konsideran Menimbang*:a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 226/Kpts1/1998, tanggal 27 Februari 1998, PT. Pakerin diberikan HakPengusahaan Hutan Tanaman Industri Pulp diatas Areal Hutan Seluas+ 43.380 (empat puluh tiga ribu tiga ratus delapan puluh) Hektar diPropinsi Sumatera Selatan;b.

SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018, tanggal17 Mei 2018), Tergugat menerbitkan Keputusan Obyek Sengketa in itissebagai Pelaksanaan dari Putusan Perkara TUN (Putusan MahkamahAgung No. 111.K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014);Bahwa senyatanya Perkara TUN incasu Putusan Mahkamah Agung No.111.K/TUN/2014, tanggal 28 Mei 2014 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara Jakarta No. 127/B/2013/PT.TUN.JKT, tanggal 29 Juli 2013,Jo.

Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yangditerbitkan oleh Tergugat (Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia) Nomor: SK.234/Melhk/Setjen/HPL. 1/5/2018, tanggal 17Halaman 30 dari 82 halaman.

Namun untuk dapatdikenakkan DELH atau DPLH, pelaku usaha dan/atau kekgiatan harusmemenuhi kriteria DELH/DPLH sesuai Pasal 3 Ayat 1 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016 yaitu:1) telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;2) telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;3) lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang;dan4) tidak memiliki dokumen lingkungan hidup atau memiliki dokumenlingkungan hidup tetapi

Namun apabila PT Belitung Mandiri MuliaIndah tidak dapat memenuhi salah satu kriteria yang diatur Pasal 3 Ayat1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor P.102 /MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2016, makaterhadap kegiatan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi administrasiuntuk menyusun dokumen DELH/DPLH.

Suatu usahareklamasi sebelum melakaukan kegiatannya harus memiliki dulu izinlingkungan;Bahwa apabila kegiatan reklamasi yang sudah berjalan dan tidak memilikidokumen lingkungan maka sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor P.102 / MENLHK / SETJEN/KUM.1 /12 / 2016 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Bagi Usahadan/atau Kegiatan yang telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan tetap!

Namun untukdapat dikenakkan DELH atau DPLH, pelaku usaha dan/atau kekgiatan harusmemenuhi kriteria DELH/DPLH sesuai Pasal 3 Ayat 1 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan~ Republik Indonesia NomorP.102/MENLHK/SETJEN/KUM. 1/12/2016 yaitu:1) telah memiliki izin usaha dan/atau kegiatan;2) telah melaksanakan usaha dan/atau kegiatan;3) lokasi usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan rencana tata ruang; danHalaman 26 dari 41 Putusan Nomor 181/Pid.Sus/2020/PN Tdn4) tidak memiliki dokumen lingkungan

pegawai negeri sipil, kepolisian, dan kejaksaandi bawah koordinasi Menteri; Bahwa Terdakwa PT Belitung Mandiri Mulia Indah tidak dapat memenuhisalah satu kriteria yang diatur Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Menteri LingkunganHidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.102 / MENLHK / SETJEN/ KUM.1 / 12 / 2016, maka terhadap kegiatan tersebut tidak dapat dikenakansanksi administrasi untuk menyusun dokumen DELH/DPLH.

Kayu Meranti Merah ukuran 1,5 cm x 17 cm x 400 cm dengan jumlah 28keping volume 0,2856 Ms.Jumlah keseluruhan 1.003 keping dengan volume 10,2306 Ms.Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian Negara sebesar :PSDH = Volume KO x 2 x tarif harga patokan kayu bulat= (10,2306 x 2) x (10% x Rp.760.000)= Rp.1.555.051,20 untuk pembayaran PSDH sebagaimana diaturdi Permenhut Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016DR = tanggal 12 Agustus Pasal 11.= Volume KO x 2 x tariff.= (10,2306 x 2) x US$ 18US $ 368,30

untuk pembayaran DR sebagaimana diaturPermenhut Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal12 Agustus Pasal 14.Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU RI No. 18 tahun 2013 tentangpencegahan dan pemberantasan perusakan hutan;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danPenasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai

P.60/MenLHK/Setjen/Kum/I/2016 Tanggal 12 Juli 2016 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam sertaPermenLHK No.

pasal 11 DR = Volume KO x 2 x tariff. = (10,2306 x 2) xUS $18 = US $ 368,30 untuk pembayaran DR sebagaimana diatur diPermenhut Nomor P.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12Agustus 2017 pasal 14;bahwa tindakan mengangkut kayu olahan tanpa dokumen tidak secaralangsung merugikan negara, tetapi tindakan memungut/memanfaatkanhasil hutan kayu tanpa perijinan yang sah telah merugikan Negara;bahwa kerugian negara terjadi karena negara kehilangan potensipenerimaan dari pembayaran luran kehutanan berupa

Kayu meranti merah ukuran 1,5 cm x 17 cm x 400 cm dengan jumlah 28keping volume 0,2856 MsJumlah keseluruhan 1.003 keping dengan volume 10, 2306 Ms Bahwa akibat perobuatan Terdakwa menyebabkan adanya kerugian negara,sebesar : PSDH = Volume KO x 2 x tarif x harga patokan kayu bulat =(10,2306 x 2) x (10% x Rp. 760.000) = Rp.I.555.051,20 untuk pembayaranPSDH sebagaimana diatur di Permenhut NomorP.71/MenLHK/Setjen/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2017 pasal 11 DR= Volume KO x 2 x tariff. = (10,2306 x 2

., M.Si memberikan keteranganbahwa berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang PerubahanKedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450)e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.20/MenLHK/Setjen/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindung;Bahwa Satwa liar tidak semua dilindungi, terhadap jenis satwa liar yangdilindungi perlu dilakukan penetapan, berdasarkan Pasal 20 ayat (1)UndangUndang RI No. 5 Tahun 1990 jo Pasal 4 ayat (1) PP No. 7 Tahun1999;Bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan

P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018, jenis satwa yangdilindungi di Indonesia ada 904 jenis.

(sembilan) ekor burung Gelatik Jawa (no. urut 338) ;e 2 (dua) ekor burung Mambruk Selatan (no. urut 311) ;e 1 (Satu) ekor burung Mambruk Ubriaat (no. urut 310) ;Bahwa burungburung yang terdaftar dalam lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/ 2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya dimungkinkan untuk dimiliki dengan izin

Handayani S.Si., M.Si bahwa berdasarkan lampiran Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan dan Satwayang Dilindunginya, kedelapan jenis satwa yang disita oleh Penyidik merupakansatwa yang dilindungi, adalah :e 1 (satu) ekor burung Cendrawasih Merah (no urut 450) ;e 2 (dua) ekor burung Betet Ekor Panjang (no urut 575)

/ Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 1angka 23, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHkK) adalahdokumen angkutan hasil hutan kayu yang diterbitkan melalui SIPUHH, NotaAngkutan adalah dokumen angkutan yang digunakan untuk menyertaipegangkutan khusus dan atau hasil hutan tertentu (Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil

Dengan demikian jenis kayu tersebutmerupakan hasil hutan.Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : 66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentangPenatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, Pasal 11ayat 2 poin b, pengangkutan kayu olahan berupa kayu gergajian, veneerdan serpih dari dan atau ke industri primer harus disertai Surat KeteranganSahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK).

/HPL.3/8/2016 tanggal 12 Agustus 2016 yang berlakumulai 1 Oktober 2016 tentang tata cara pengenaan pemungutan danpenyetoran Provisi Sumber Daya Hutan, Dana Reboisasi, Ganti RugTegakan, Denda Pelanggaran Eksploitasi hutan dan luran Izin UsahaPemanfaatan Hutan, Peraturan Menteri Kehutanan NomorP.64/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentangPenetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi SumberDaya Hutan, Ganti Rugi Tegakan dan Penggantian Nilai Tegakan, SKHalaman 12

BH8902 QL TPTKO Dasar Hukumnya yaitu Peraturan Menteri Lingkungan hidup danHalaman 18 dari 23 halaman putusan nomor 36/Pid.Sus.LH/2021/PN JmbKehutanan Nomor : P.43/menlhksetjen/2015 tentang Penatausahaan hasil hutankayu yang berasal dari hutan alam dan PermenLHK Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum.1/11/2016 Tentang Pengangkutan hasil hutan kayubudidaya Yang berasal dari hutan hak Jo.

P. 48/MenLHK/Setjen/Kum. 1/8/2017Tentang Perubahan atas PermenLHK Nomor : P.85/MenLHK/Setjen/Kum. 1/11/2016Menimbang, bahwa menurut Ahli bahwa Terdakwa yang telah mengangkuthasil hutan kayu, dengan menggunakan 1 (satu) unit truck Hino 130 HD warnahijau No. Pol. BH 8902 QL, menuju sawmil yang berada di Desa Sitiris Kab.

., Kepala Biro Hukum danOrganisasi, Setjen Kemenkes RI;ELZA GUSTANTI, S.Si, Apt.M.H., Kepala Bagian Hukum,Organisasi, dan Humas pada Direktorat Jenderal Kefarmasiandan Alat Kesehatan;PURWANTA, S.H., M.H., M.H.Kes, Kepala Sub Bagian,Advokasi Hukum pada Biro hukum dan Organisasi SetjenKemenkes RI;DJOKO SUJONO, SH, MH., Kepala Sub Bagian, AdvokasiHukum II pada Biro hukum dan Organisasi Setjen KemenkesRI;IWAN KURNIAWAN, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian, AdvokasiHukum III pada Biro hukum dan Organisasi Setjen

KemenkesRI;RAHMAT, S.H., M.H., Kepala Sub Bagian PeraturanKefarmasian Alkes dan Itjen pada Biro Hukum dan Organisasi,Setjen Kemenkes RI;YUDY YUDISTIRA ADHIMULYA, S.H., M.Hum.

,Kepala SubBagian Peraturan PerundangUndangan pada Direktoratjenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan;FITRIANA DINARWATI, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukumdan Organisasi Setjen Kemenkes RI;AMIEN GEMAYEL, S.H., Analis Hukum pada Biro Hukum danOrganisasi Setjen Kemenkes RI;INDAR RATRI PROBO ARUM, S.H., Analis Hukum pada BiroHukum dan Organisasi Setjen Kemenkes RI;VERA ASMAHANI, S.Fam., Analis Hukum pada Biro Hukumdan Organisasi Setjen Kemenkes RI;kesemuanya adalah Pegawai Kementerian Kesehatan selakuPenerima

hutan kayuyang berasal dari hutan alam, Kayu olahan (baik Jenis kayu Bintangur danCinacina (Melur) maupun jenis lainnya) yang bahan bakunya berasal dariHutan Alam, diangkut dari Industri Primer Hasil Hutan Kayu,pengangkutannya menggunakan Surat Keterangan Sahnya Hasil HutanKayuOlahan (SKSHHKO).> Jenis kayu Bintangur dan Cinacina (Melur) tidak termasuk dalam jenis kayubudidaya yang berasal dari hutan yang sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.85/Menlhk/Setjen

Selanjutnya diaturdalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan yangberasal dari Hutan Alam Pasal 11 ayat (1) bahwa setiap pengangkutan,penguasaan, atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersamasama denganSurat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHk);Bahwa Prosedur penerbitan dokumen angkutan kayu SKSHHK berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, Pasal 11

SKSHHK diterbitkan oleh penerbit SKSHHK yang merupakan karyawanPemegang Izin/ Pengelola Hutan/Industri Primer/ TPTKB yang memiliki kualifikasiGANISPHPL sesuai kompetensinya; Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor:P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019, pelaksanaan SIPUHH pada Izin UsahaIndustri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) sebagai berikut :a.

Bahwa sebagaimana yang dijelaskan dalam Bab III Pasal 11 Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.66/Menlhk/Setjen/ Kum.1/10/2019tentang penatausahaan hasil hutan kayu yang berasal dari hutan alam, dijelaskanbahwa digunakan untuk menyertai pengangkutan adalah :a. SKSHHK, untuk pengangkutan :Kayu bulat dari TPK Hutan, TPK Antara, TPTKB dan industri primer.2. Kayu olahan berupa kayu gergajian, veneer dan serpih dari dan/atau ke industriprimer.b.

MAKdibenarkan dan melanggar ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku;Bahwa jenis kayu Bintangur dan Cinacina (Melur) tidak termasuk dalam jeniskayu budidaya yang berasal dari hutan yang sebagaimana diatur dalamPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P85/Menlhk/Setjen/Kum.1/11/2016 tentang Pengangkutan MHasil Hutan KayuBudidaya yang berasal dari Hutan Hak;Bahwa Berdasarkan ketentuan pada Pasal 4 ayat (4) Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan No. : P.85/Menlhk/Setjen

Bahwa DokumenBerdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Nomor : P.66/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, Pasal 11ayat (1) bahwa Setiap pengangkutan, penguasaan, atau pemilikan hasilhutan kayu dilengkapi bersamasama dengan Surat Keterangan SahnyaHasil Hutan Kayu (SKSHHkK).

Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/ MENLHK / SETJEN / KUM.1/ 10 / 2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam, pasal 1angka (4) disebutkan bahwa hutan alam adalah suatu lapangan/lahan yangtidak dibebani hak atas tanah yang bertumbuhan pohonpohon alami yangsecara keselurunhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alamlingkungannya.

Bahwa Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Nomor : P.66/MENLHK /SETJEN /KUM.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal Dari Hutan Alam pasal 1angka (27) disebutkan bahwa kayu olahan adalah produk hasil pengolahankayu bulat di industri primer hasil hutan berupa kayu gergajian, veneer, danserpih.

(empatkoma dua lima enam nol meter kubik), Sebagaimana Berita AcaraPengukuran Barang Bukti Kayu Olahan pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021bukan termasuk kayu olahan yang dihasilkan dari pohon hasil budidayasesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor :P.85/MENLHK/ SETJEN/KUM.1/ 11/2016 tentang Pengangkutan Hasil HutanKayu Budidaya Yang Berasal Dari Hutan Hak.

Atas penerimaan PSDH (Provisi Sumber Daya Hutan) berdasarkanPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutanuntuk Perhitungan Provisi Sumber Daya dan Ganti Rugi Tegakan.

kecil tersebutdidapatkan dari terdakwa (Toko Sinar Harapan) sebanyak 18 ekor dan darisaksi MERRY TANDRA (diajukan dalam berkas perkara terpisah) sebanyak 10ekor.Bahwa burung cenderawasih kecil (paradisaea minor) merupakan salahsatu satwa yang dilindungi berdasarkan Lampiran Peraturan Pemerintah RINomor 7 Tahun 1999 tentang JenisJenis Tumbuhan dan Satwa yang DilindungiNomor Urut : 135, sebagaimana yang telah diganti berdasarkan PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI NomorP.20/MENLHK/SETJEN

/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari familyParadiseidae masuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan padalampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluhdelapan) jenis spesies Burung Cendrawasi yang di atur dandilindungi.Ahli jelaskan bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwamemiliki lampiran jenisjenis

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungitermasuk Burung Cenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakantidak berlaku lagi dan telah diganti dengan Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya diKepulauan Aru) masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwayang dilindungi khususnya pada halaman 14 Nomor Urut 448 yaknijenis

/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentang JenisTumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi semua jenis dari family Paradiseidaemasuk dalam lampiran dan dilindungi, sedangkan pada lampiran PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan NomorP.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 terdapat 28 (dua puluh delapan) jenisspesies Burung Cendrawasi yang di atur dan dilindungi.Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa memiliki lampiranjenisjenis

Tumbuhan dan Satwa yang dilindungi termasuk BurungCenderawasih dan telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi dan telahdiganti dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananNomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tanggal 29 Juni 2018 tentangJenis Tumbuhan dan Satwa Yang Dilindungi dan semua jenis burungcenderawasih dari family Paradiseidae (yang penyebarannya di Kepulauan Aru)masih tetap dilindungi dan termasuk dalam satwa yang dilindungi khususnyapada halaman 14 Nomor Urut 448 yakni

P.66/Menlhk/Setjen /Kum.1/10/2019 TentangPenatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasal dari Hutan Alam atau terdakwatidak dapat menunjukan dokumen pengangkutan yang sah yaitu berupa NotaAngkutan sesuai dengan pasal 4 ayat (1) #PerMenLHK No.P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016, lalu setelah terdakwa ditangkap dandiinterogasi ditemukan fakta bahwa kayukayu tersebut terdakwa belli dari arealyang berada di Sinar Danau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang manatersebut beli dari Sdr.

/Kum.1 / 10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam dan atau sesuai dengan Pasal 4 Ayat (1) bahwapengangkutan hasil hutan kayu budidaya yang berasal dari hutan hakdilengkapi dengan Nota Angkutan sebagaimana diatur dalam PeraturanMenteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.85 / MENLHK / SETJEN / Kum.1 / 11 / 2016 Jo P.48 / MENLHK /Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 196/Pid.B/2020/PN TbhSETJEN / Kum.1 / 8 / 2017 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan

yangberasal dari Hutan Hak; Bahwa yang berhak / berwenang menerbitkan dokumen berupa SuratKeterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) adalah karyawanPemegang Izin/Pengelola Hutan/Industri Primer/TPTKB yang memilikikualifikasi Tenaga Teknis PHPL PKGR;Bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan Republik Indonesia Nomor : P.66 / MENLHK / SETJEN /Kum.1 / 10 / 2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu yangberasal dari Hutan Alam pasal 11 ayat (1, 2 dan 3) dimana setiappengangkutan

/ HPL.3 / 8 / 2016tanggal 12 Agustus 2016 tentang Tata Cara Pengenaan,Pemungutan, dan Penyetoran PSDH, DR, GRT, DPEH dan luran IzinUsaha Pemanfaatan Hutan yang berlaku pada KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan.2) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RepublikIndonesia Nomor : P.64 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 12 / 2017tanggal 19 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan HasilHutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rug!

P.66/Menlhk/Setjen/Kum.1/10/2019 Tentang Penatausahaan Hasil Hutan Kayu Yang Berasaldari Hutan Alam atau terdakwa tidak dapat menunjukan dokumenpengangkutan yang sah yaitu berupa Nota Angkutan sesuai dengan pasal 4ayat (1) PerMenLHK No. P.85/Menlhk/Setjen /Kum.1/11/2016; Bahwa setelah terdakwa ditangkap dan diinterogasi ditemukan faktabahwa kayukayu tersebut terdakwa beli dari areal yang berada di SinarDanau Desa Tanjung Simpang Kec. Pelangiran yang mana tersebut beli dariSdr. DENSI (DPO), Sdr.

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan lampirannyapada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I.nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentangperubahan kedua atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup danKehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi pada nomorurut 74 (tujuh puluh empat) dengan nama ilmiah NICTYCEBUSJAVANICUS.Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B/

Tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, tidakdibenarkan seseorang menangkap, melukai, membunuh, menyimpan,memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yangdilindungi dalam keadaan hidup termasuk daging hewan kukang; Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungiberdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentangPengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dengan lampirannya padaPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor :P.106/MENLHK/SETJEN

/ KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atasPeraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor :P.20/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yangdilindungi pada nomor urut 74 (tujuh puluh empat) dengan nama ilmiahNICTYCEBUS JAVANICUS.Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum tersebut diatas,Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakankepadanya;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 333/Pid.B

dalam keadaan hidup termasuk daging hewan kukang; Bahwa Hewan Kukang merupakan hewan yang dilindungi berdasarkanPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan JenisTumbuhan dan Satwa dengan lampirannya pada Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan MenteriLingkungan Hidup dan Kehutanan R.I. nomor : P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi padanomor urut 74

Besar Jambul Kuning (cacatua galerita)sebagaimana diatur dalam UndangUndang RI No. 5 tahun 1990 tentangKonservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), yangdiatur dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7tahun 1999, tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhandan Satwa tercantum pada lampiran nomor urut 81 (delapan puluh satu)selanjutnya yang diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN

Jambul Kuning (cacatua galerita)sebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya(KSDAHE ), yang diatur dalam Lampiran Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999, tanggal 27 januari 1999,tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa tercantum padalampiran nomor urut 81 (delapan puluh satu) selanjutnya yang diaturkembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN

Gianyar merupakan satwa liar yang dilindungisebagaimana diatur dalam Undang Undang RI No. 5 tahun 1990tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya(KSDAHE ), diatur dalam Lampiran PP Nomor : 7 tahun 1999 , tanggal27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwaselanjutnya diatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidupdan Kehutanan Republik Indonesia NomorP.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 tanggal 28 Desember 2018tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Meneteri Lingkungan

Jambul Kuning (cacatua galerita) sebagaimanadiatur dalam UndangUndang RI No. 5 tahun 1990 tentang KonservasiSumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE ), yang diatur dalamLampiran Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 7 tahun 1999,tanggal 27 januari 1999, tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwatercantum pada lampiran nomor urut 81 (delapan puluh satu) selanjutnya yangdiatur kembali dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan KehutananRepublik Indonesia Nomor : P.106/MENLHK/SETJEN