Padahal fakta dilapangan hanyaHal 7 dari 19 hal Nomor 105/PDT/2017/PT PLgsebagaian tanah HPL No.91 yang tumpang tindin dengan tanah eks HGBNo.100 dan eks HGB 101.

Dengan demikian dalilPenggugat terjadi tumpang tindin HGB No.100 dan HGB 101 dengan HPL No.91 tidakterbukti, karena HPL No.91 dibuat dan diterbitkan sesuai dengan rencana peruntukantanah yang sudah ditetapkan dari sejak Zaman Hindia Belanda sampai saatPemerintahan NKRI saat ini.6.

Thalib ; Yang keberadaannya ternyata tumpang tindin atau berada di atas tanahsertipikat milik Para Penggugat sebagaimana keterangan yang tertuang dalamHalaman 10 dari 77 halaman Putusan Nomor: 59/G/2016/PTUNBDG16.17.Berita Acara Pengukuran Nomor : 65/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 danBerita Acara Pengukuran Nomor : 66/V/SPP/2016 tanggal 17 Mei 2016 ; Bahwa setelah diketahui ada tumpang tindih sertipikatsertipikat tersebut,Para Penggugat meminta penjelasan resmi kepada Tergugat atas keberadaan: Sertipikat

No.196 PK/Pdt/2015tumpang tindin dengan tanah milik kelompok wetama yang telah memilikikekuatan hukum tetap sesuai putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor50/Padt.G/2008/PN kKdi., tanggal 24 Maret 2009 dan kelompok Muluk Tawang(Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 53/Pdt.G/2004/PN Kdi., tanggal2 Mei 2005 Jo.

Putusan Pengadilan Tinggi SultraNomor 46/PDT/2005/PT Sultra., tanggal 26 Desember 2005, danputusanputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetapdan berakibat hukum karena telah dilakukan pembayaran ganti rugiberdasarkan putusan dimaksud, sehingga sangat jelas dalam peta(bukti PK4) menunjukkan lokasi yang diklaim oleh keluarga SanggaKalenggo ternyata tumpang tindin dengan tanah milik kelompokWetama dan Muluk Tawang yang terlebih dahulu mempunyaiputusan inkracht, sehingga Putusan Mahkamah Agung

adalah tumpang tindin dengan tanah milikPenggugat seluas 17.600 m? sebagaimana dalam Sertifikat Hak MilikNomor 373/Desa Lempeh, Kecamatan Sumbawa, KabupatenHalaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 1911 K/Pdt/2020Sumbawa, atas nama Penggugat:4. Menyatakan demi hukum tidak sah jual beli antara Tergugat 1dengan Tergugat 2 terhadap tanah objek sengketa seluas 1.434 m?sehingga batal demi hukum;5. Menyatakan hukum perbuatan Tergugat 1 yang telah memohonpenerbitan Sertifikat Hak Milik 3441/Kel.

Hak Milik (Sementara) No.235/Grogol Selatan berasal dari tanahsawah klas dan sesuai dengan foto udara yang ada pada Kantor PertanahanKotamadya Jakarta Selatan, seharusnya bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan tidak overlap/tumpang tindih dengan Sertifikat Hak Milik(Sementara) No.235/Grogol selatan ;bahwa oleh karena dalam Surat Tergugat No.494/09.02/P&PT tanggal 23Februari 2005 telah menyatakan bahwa bidang tanah Sertifikat Hak MilikNo.1919/Grogol Selatan diduga overlap/tumpang tindin

bahwa Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan dan Sertipikat Hak Milik No. 1919/GrogolSelatan overlap/tumpang tindih ;18.Bahwa oleh karena di dalam surat No. 494/09.2/P&PT perihalSurat Keterangan Pendaftaran Tanah Hak Milik No.1919/GrogolSelatan tanggal 2322005 Termohon Peninjauankembali I/dahuluPemohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat telah secara sewenangwenang menyatakan Sertipikat Hak Milik (Sementara)No.235/Grogol Selatan yang belum ada Surat Ukur atau GambarSituasi overlap/tumpang tindin

dalam putusan No.71/G.TUN/2005/PTUNJKTtanggal 27 Oktober 2005, halaman 66 dinyatakan bahwa sertipikatditerbitkan tanpa surat ukur dan tidak pula ditetapbkan kembali denganmelakukan pengukuran (menerbitkan surat ukur), sehingga gambargambar yang tertera dalam gambar situasi pada lampiran sertipikat aquo secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;Bahwa berdasarkan uraian dan fakta diatas, maka pertimbangan JudexFacti Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa terdapat adanyatumpang tindin

Terdakwa tetap tidak menghiraukannya laluTerdakwa dilaporkan untuk diselesaikan secara hukum;Bahwa saksi Andi Mansur telah meminta Badan Pertanahan Nasional Kota Halaman 5 dari 9 Halaman Putusan PidanaNomor: 01/Pid.C/2020/PNBit.Bitung untuk melakukan pengembalian batas atas tanah sertifikat hak miliknomor:01027 Manembonembo atas, surat ukur nomor:00726/Manembonembo atas/2009 tanggal 28 Desember 2009 dengan luas 200 m2 dan dalamBerita Acara Pengembalian batas No.08/2019, menerangkan bahwa adatumpang tindin

Terlepas dari hal tersebut diatasdemi untuk mencapai kepastian hukum agar tidak terjadi putusan yangtumang tindin maka seharusnya gugatan Perlawanan atas sita jaminantersebut diajukan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksaperkara pokoknya ;Bahwa seharusnya secara hukum apabila Pelawan menganggap dirinyasebagai pemilik serat kapas sejumlah 1.349.737,8 kg maka jalan yang palingtepat untuk ditempuh adalah menggabungkan diri kKedalam perkara perdatanomor : 383/Pdt.G/2003/PN.Jaksel yang

XXX ) meninggal dunia, dengan tujuan untukmemberikan perlindungan hukum terhadap hakhak dan kepentingannyadidepan hukum dan diluar Pengadilan, kendatipun dinilai suatu yangtumpang tindin, karena disatu sisi Pemohon telah berperan sebagai walisecara otomatis bagi anakanak a quo ( vide Pasal 98 ayat (2) KompilasiHukum Islam), tetapi disisi lain ada halhal yang dipersyaratkan untukmenetapkan Pemohon sebagai wali bagi anakanaknya, namun demikianbahwa apa yang menjadi permohonan Pemohon tidak bertentangan

Pemerintah Daerah ProvinsiSulawesi Tenggara adalah objeknya tidak tumpang tindin dan sudah benartanah sengketa dalam perkara ini adalah merupakan tanah objek SertifikatHak Milik No. 00092 Tahun 2008 an. H. Abu Natsir, dengan luas 903 m?

Tumpang tindin Hak atau sertifikat Hak atas Tanah.f. Kesalahan subyek dan/atau Obyek Hak.g. Kesalahan lain dalam penerapan Peraturan PerundangUndangan. Apabila 7(tujuh) Cacad Hukum Administrasi tersebut diatasdijabarkan pada penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011, maka penerbitan SHM No.03520/Desa Tellu poccoe,Tahun 2011 mengandung Cacad Hukum Administrasi yaitu :a.

Tumpang tindin Hak terdapat pada Tanah Negara asal TanahMilik Adat tersebut karena : pada Tanah Negara asal Tanah MilikAdat tersebut telah terdapat Hak Prioritas untuk memiliki TanahHal 10 dari 24 hal No.187/PDT/2017/PT.MksNegara asal Tanah Milik Adat tersebut, yang nilainya sebesar50% dari Harga Tanah, sedemikian berdasarkan SK. Men.Keh.RINo.

Bahwa sekitar tanggal 20 Oktober 2018 setelah pendaftran, kuasa hukumpenggugat datang kembali Kekantor Pertanahan Kabupaten Lombok Timurdan menemui bapak MUSTIHAN ANWAR untuk mempertanyakan sekaliguspenegasan tentang kepastian hasil pengukuran/pemetaan GlobalPositioning System (GPS), apakah diatas tanah milik penggugat benarterjadi tumpang tindin kepemilikan?

/G/2018/PTUN.MTRMenimbang, bahwa selanjutnya terhadap eksepsi daluwarsadipertimbangkan sebagai berikut;Menimbang, bahwa terkait alasan kapan diketahuinya objek sengketa,Penggugat mendalilkan baru mengetahui objek sengketa pada tanggal 13Oktober 2018 setelah diberitahukan dengan jelas dan pasti oleh bapak MustihanAnwar yang disertai penyerahan langsung hasil pengukuran/pemetaan GlobalPositioning System (GPS) yang dari hasil pengukuran tersebut Bapak MustihanAnwar menyatakan benar terjadi tumpang tindin

PTUN No.02/B/2014/PT.TUN.MKS, tanggal 7 Maret2014 jo.Putusan Kasasi No.225 K/TUN/2014 tanggal 17 Juli 2014(selanjutnya disebut Rezim Putusan Kasasi 225)atas dasar penilaianbahwa IUP milik PARA PENGGUGAT tumpang tindin secarakeselurunhandengan PT. Aneka Tambang, Tbk;. Bahwa KEPUTUSAN OBJEK SENGKETA sesungguhnya inginmematikan hakhak hukum IUP PARA PENGGUGAT.

Apabila dibaca secara parsial, seolah Dirjen mempunyaikewenangan untuk mengevaluasi WIUP tidak tumpang tindin guna terbitnyaSertifikat CnC.Ketentuan ini harus dibaca secara sistematisdengan ketentuanalasan pencabutan IUP (Pasal 119 UU Minerba)dan sengketa IUP melaluipengadilan dan arbitrase dalam negeri (Pasal 154 UU Minerba) sebagai satusistem peraturan perundangundangan.

Halhal yang menyangkutaspek kewilayahan termasuk isu mengenai tumpang tindin merupakan domainevaluasi penerbitan Pengumuman Penetapan IUP Clear and Clean. Olehkarena itulah pada pengumuman tersebut biasanya juga terdapat IUPIUPyang dicabut apabila terdapat tumpang tindih terkait wilayah penambangan;Namun demikian, dasar atau alasanalasan dalam Gugatan ParaPenggugat pada pokonya hanya menyangkut aspek kewilayahan, yaitumengenai isu adanya tumpang tindih izin.

Artinya, Sudahtidak ada lagi tumpang tindin antara WIUP Para Penggugat dan WIUPTergugat II Intervensi karena apabila terdapat tumpang tindih, maka Tergugattidak akan menerbitkan nama Tergugat Il Intervensi dalam PengumumanPenetapan Clear and Clean Ke27.

Pasal 5 ayat (2) huruf b Permen ESDM No.43/2015);Dalam hal ini, apabila Para Penggugat tidak menerima PengumumanPenetapan Clear and Clean Ke27, maka yang digugat seharusnya adalahPengumuman Penetapan Clear and Clean Ke27 karena dalam Pengumumantersebut menyatakan bahwa kritera kewilayahan Tergugat II Intervensi telahdipenuhi, termasuk tidak adanya tumpang tindin dengan WIUP lainnya;Hal ini juga didasarkan juga dengan terbitnya Putusan MA 225, yang padapokoknya menyatakan Keputusan 158 di Wilayah

dipahami sebagai suatubentuk kepastian jaminan agar sepasang suami istri yang telahmelangsungkan Perkawinan secara sah yaitu. menurut agama dankepercayaannya namun telah melampaui jangka waktu yang ditentukan atautidak dapat membuktikan Perkawinannya dengan Akta Perkawinan padahalPencatatan Perkawinan pada Catatan Sipil itu pernah dilakukan gunamelakukan Pencatatan Perkawinan mereka secara Negara agar tercapaiketertiban, menjamin hakhak mereka secara keperdataan bahkanmenghindari terjadinya tumpang tindin

Bahwa benar dari hasil pemeriksaan setempat tanggal 8 Mei 2013 adaterpasang papan plang yang bertuliskan SHM 1916 milik Surya Gunawanjelas dan terang tumpang tindin dengan tanah yang diakui milikPembanding.

PANCA SAKTI bukan merupakan kategori badan usaha baiksebagai ITMB, Distributor, Subdistributor, Pengecer atau PenjualLangsung dalam perdagangan minuman beralkohol, sehingga tidaklahtepat ketika Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Dakwaan JaksaPenuntut Umum rancu / saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, justru karena berdasarkanalasan UD.

Bahwa dengan demikian maka pertimbangan hukum majelis hakimyang menyatakan bahwa surat dakwaan yang disusun oleh penuntutumum tersebut rancu/saling tumpang tindin mengenai kedudukanhukum terdakwa apakah sebagai orang perorangan atau sebagaipelaku usaha yang berbentuk badan usaha, sehingga Majelis Hakimberpendapat bahwa penuntut umum didalam menyusun suratdakwaannya tidak cermat sehingga mengakibatkan dakwaan kaburadalah tepat dan benar oleh karena itu perlawanan pelawan/penuntut umum haruslah ditolak

atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yangterdapat tumpang tindin dengan Sertipikat yang Hak MilikPenggugat , Penggugat Il, Penggugat Ill, serta tanah milikPenggugat IV yang belum bersertipikat:1. Sertipikat Hak Milik Nomor 156 atas nama EDY WARDOYO(Penggugat ), yang terletak di Desa Tanjunganom, KecamatanKaliwiro, Kabupaten Wonosobo, tertanggal 6 Januari 2000berdasarkan Surat Ukur Nomor: 39/BPN/1999 tanggal 20September 1999 seluas 3.690 m?

Hasilpengukuran ini menunjukan sebagian bidang tanah HakPakai Nomor 04 tumpang tindin dengan bidang tanahSHM No. 156;Bahwa pada tanggal 21 April 2014 melalui surat Nomor:390/600.13/IV/2014 Kepala Kantor PertanahanKabupaten Wonosobo telah memanggil Sdr. EdyWardoyo selaku pemegang SHM 156 untuk dimintaketerangannya pada tanggal 24 April 2014. Sdr. EdyHalaman 30 dari 133 halaman Putusan Nomor: 060/G/2014/PTUN Smg.Wardoyo dahulu merupakan adik ipar sdri.

halaman Putusan Nomor: 060/G/2014/PTUN Smg.tidak melapor terlebin dahulu kepada Perangkat Desabidang tanah mana yang akan dilakukan pengukuran;Bahwa Penggugat IV KASEP JOYO SUKARSO selakuKepala Desa Tanjunganom dan Penggugat Il/ SUGINYONOselaku Sekretaris Desa Tanjunganom pada saat prosespenerbitan SHM 152, 153, dan 156 melalui sertipikasi dalamrangka kegiatan PRONA Tahun 2000 seharusnyamengetahui persis tanah yang dimohon Dinas PekerjaanUmum Bina Marga Daerah Tingkat Provinsi Jawa Tengahini tumpang tindin

Penggugat angka 1 dan angka 2pada Bagian Kualifikasi Perobuatan Tergugat yang intinyamenyatakan Para Para Penggugat telah menguasai sebagiantanah dalam Objek Sengketa sebelum Tergugat Il Intervensiadalah tidak benar dan tidak berdasar sebagaimana telahdiuraikan dalam Jawaban Tergugat Il Intervensi angka 6;Bahwa dalil gugatan Para Penggugat angka 3 pada BagianKualifikasi Perobuatan Tergugat yang intinya menyatakanpenerbitan Objek Gugatan merugikan Para Penggugat karenaterdapat bidang yang tumpang tindin

Tenggang Waktu Gugatan ;Bahwa Penggugat mengetahui Sertifikat Hak Pakai ObjekSengketa aquo pada tanggal 25 September 2013 pada saatklarifikasi tumpang tindin Hak Pakai No 4 dan SHM No 156 olehPT Bank Danamon dan Balai Pelaksana Teknis Bina MargaWilayah Wonosobo dan Para Penggugat mendaftarkan gugatantanggal 17 Juli 2014 dengan demikian gugatan Para Penggugattidak memenuhi tenggang waktu 90 hari sebagaimana dalamPasal 55 UU No 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata UsahaNT = i3.

dari manapundan bukan pihak yang bertugas mengurus Pembebasan Tanah yangdilaksanakan oleh Angkasa Pura , hanya saja Daud tersebut lebihmengerti mengenai pembebasan tanah tersebut sehingga saksipercayakan untuk mengurus pembebasan tanah saksi kepada Daud;Bahwa luas tanah milik saksi yang diganti rugi oleh pihak AngkasaPura yaitu seluas + 4.000 *(empat ribu meter persegi) sesuai denganluas yang tertulis di Sporadik saksi;Bahwa sepengetahuan saksi pihak BPN pernah mengatakan bahwatanah saksi tumpang tindin

dengan tanah Para Penggugat padahaltanah saksi tidak pernah tumpang tindin dengan tanah Para penggugatdan saksi tetap berpegang teguh bahwa tanah milik saksi tidak pernahtumpang tindih;Bahwa saksi pernah membuat surat pernyataan bahwa tidak adatumpang tindih antara tanah saksi dengan tanah Para Penggugat dantanah Wawan;Bahwa tanah tersebut saksi dapatkan dari Junaidi, Junaidi itu sendiriadalah anak dari Ermas Dahri yang pada saat itu merupakan KepalaPadang;Bahwa sepengetahuan saksi Ermas Dahri bukan

tersebuthanya membaginya dengan Daud saja;Bahwa saksi tidak mengetahui uang tersebut dibagikan oleh Dauddengan siapa saja;Bahwa saksi tidak ada membagi uang hasil pembebasan tanah saksidengan Sarimin;Halaman 19, Putusan No. 74/Pdt.G/2017/PN BjbBahwa saksi mengetahui Para Penggugat tidak pernah bercerita bahwaPara Penggugat mendapat uang ganti rugi lebih sedikit dari saksi ataspembebasan tanah yang dilakukan oleh Angkasa Pura ;Bahwa saksi pernah membuat Surat Pernyataan bahwa tanah tidaktumpang tindin

kelompok;Bahwa tanda tangan dilakukan pada waktu peta Nominatif disetujui;Bahwa apabila selama 14 (empat belas) hari tidak ada keberatan berartisetuju dengan hasil pengukuran;Bahwa seharusnya tidak terjadi tumpang tindih karena semua yang hadirtanda tangan masingmasing pihak lalu tergambar bidangbidang tanahdan mengakui masingmasing pihak;Bahwa ada perbedaan senekfikan antara UndangUndang baru denganyang lama;Bahwa untuk tekhnis pengukuran sama;Bahwa dalam fakta dilapangan tidak terjadi tumpang tindin

Bahwa saksi mengetahuitanah milik Para Penggugat tidak pernah tumpang tindin dengan tanah milikSiapapun juga. Bahwa saksi sama sekali tidak mengetahui ada masalah tumpangtindih;Bahwa SKT tanah saksi tahun 1977 atas nama ERMAS DAHRI. Bahwasaksi tidak mengetahui lebih tua SKT Para Penggugat atau SKT tanah milik saksikarena kapan keluarnya SKT tanah milik Para Penggugat, saksi tidakmengetahui.

dari Tabrani Mahmud atas dasar AktaPengoperan Hak Atas Tanah Nomor 8 tanggal 9 Maret 2002;Bahwa oleh karena objek sengketa telah tumpang tindin dan objeksengketa merupakan tanah yang belum terdaftar atau belum bersertifikat,guna menjadikan jelas dan terang perkara a quo, maka sumber asal dariperolehan tanah (penjual) harus ditarik sebagai pihak.

bersangkutan; Bahwa oleh karena tumpang tindih atas bidang tanah sesungguhnya telahterjadi sejak awal penerbitan sertipikat induk yaitu Sertipikat Hak MilikNomor 2567/Gogagoman sehingga memiliki konsekuensi hukum yangsama terhadap sertipikat objek sengketa yang merupakan hasilpemecahannya; Bahwa selanjutnya bila dinubungkan dengan Pasal 107 Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun1999, maka dapat pula disimpulkan bahwa oleh karena terbukti terjadinyatumpang tindin

Tidak ada keharusan bagiPenggugat untuk menyerahkan pengurusan perkara kepadaorang lain, oleh karena pengurusan perkara~ ini murnimerupakan kehendak Penggugat maka petitum ini haruslahditolak ;Bahwa , biaya kehilanagan waktu untuk mengurusi perkaradi Pengadilan sebesar Rp.50.000.000, ( lima puluh juta rupiah) tidak jelas dasar hukumnya dan dasar perhitungannya, lagipula tumpang tindin dengan pengurusan biaya perkara yangtidak jelas maksudnya sehingga petitum ini harus ditolak .Bahwa, tidak ada hubungannya