Ditemukan 167 data
Ida Bagus Baskara Putra, SE.
Tergugat:
1.Pemerintah Kabupaten Karangasem qq Dinas Pendidikan Kabupaten Karangasem qq Sekolah Menengah Pertama Negeri satu Selat
2.Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia, Cq. Pemerintah Provinsi Bali, di Jalan Basuki Rahmat Niti Mandala Denpasar, Cq. Dinas Pendidikan Pemerintah Provinsi Bali
3.Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Karangasem
99 — 47
diketahuloleh Klian Adat Muncan dan Kepala Desa Muncan;Berdasarkan buktibukti dan faktafakta hukum tersebut, maka Tanah danBangunan SMP Negeri 1 sebagaimana tercatat dalam Sertipikat HakPakai Nomor: 11 Desa Muncan luas 4.700 M2 seluruhnya berasal daritanah milik Desa Adat Muncan yang diserahkan dan diberikan oleh DesaAdat Muncan kepada pihak Tergugat dan II untuk digunakan bangunanSMP Negeri 1 Selat;Bahwa kalaupun benar, atas Objek Perkara seluas +/ 250 M2 merupakanharta peninggalan yang menjadi harta warian
Pembanding/Penggugat XIV : HOTTO
Pembanding/Penggugat XV : WARIAN Diwakili Oleh : SULAEMAN, S.H.I., M.H
Pembanding/Penggugat XVI : SRI LESTARI Diwakili Oleh : SULAEMAN, S.H.I., M.H
Pembanding/Penggugat XVII : YEPERDI Diwakili Oleh : SULAEMAN, S.H.I., M.H
Pembanding/Penggugat XVIII : WASNEDI Diwakili Oleh : SULAEMAN, S.H.I., M.H
Terbanding/Tergugat : PT. PUTERI MEA
Terbanding/Turut Tergugat I : PT.
86 — 16
., M.H
Pembanding/Penggugat XIV : HOTTO
Pembanding/Penggugat XV : WARIAN Diwakili Oleh : SULAEMAN, S.H.I., M.H
Pembanding/Penggugat XVI : SRI LESTARI Diwakili Oleh : SULAEMAN, S.H.I., M.H
Pembanding/Penggugat XVII : YEPERDI Diwakili Oleh : SULAEMAN, S.H.I., M.H
Pembanding/Penggugat XVIII : WASNEDI Diwakili Oleh : SULAEMAN, S.H.I., M.H
Terbanding/Tergugat : PT. PUTERI MEA
Terbanding/Turut Tergugat I : PT.
282 — 140
melakukan Perbuatan MelawanHukum yaitu telah melanggar Pasal 15 UU No.41 Tahun 1999 tersebutdiatas dan Putusan M.K.No.45/PUUIX/2011, 21 Pebruari 2012 ;20.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan Tinggi21Medan No.434/PDT/PT.MDN, tanggal 4 Juni 2012, di mana yang menjadiTergugat adalah Menteri Kehutanan RI dan bukti yang diajukan MenteriKehutanan sebagai T1, adalah Gouvernement Besluit (G.B) No.50, 25 Juni1924, yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia olehSiti Warian
104 — 54
yang mengatakan Penggugat menjalankan usaha tersebutselalu beruntung ( vide Replik Penggugat halaman 2 alinea 3 ) , patut ditolak atausetidaktidaknya dikesampingkan adanya, sebab secara kasat mata boleh jadikelihatannya beruntung, tetapi untung tersebut telah dipoyapoyakan Penggugat tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat ;Bahwa nyatanya modal dasar usaha tersebutpun pasca kembali kepada Tergugat telahberkurang banyak dan untuk menghidupi usaha tersebut Tergugat terpaksa menjualihartaharta bagian warian
Terbanding/Tergugat I : IR. IGNATIUS IMAN KRESNADI,
Terbanding/Tergugat II : Drs. PETRUS BOYKE PURBONO,
Terbanding/Turut Tergugat I : Drg. MARIA MARGARETHA KATARINA TIENKE SRI MURTINAH
Terbanding/Turut Tergugat II : IR. R.A. ANNA MARIA SEPTIANA,
Terbanding/Turut Tergugat III : Dra. JOSEPHINE INEKE THESIANI, M.Si
Terbanding/Turut Tergugat IV : DEDDY SUPARDI RIDWAN,
Terbanding/Turut Tergugat V : NYONSAH MINANDA
Terbanding/Turut Tergugat VI : BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA SELATAN
391 — 240
IGNATIUNS IMAN KRESNADI selakuTERGUGATI telah melakukan penganiyaaan terhadap PEWARISBahwa sesuai dengan fakta dan kebenaran terungkapkan di atas dapatdisimpulkan sebagai berikut:1) Bahwa Sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu pasal 874 dan 992KUHPer, keinginan akhir PEWARIS untuk tidak menjual rumah warian ituharus didahulukan dan tidak bisa diganti dengan keinginan PARATERGUGAT untuk menjual/membeli rumah warisan itu.
431 — 272
Seltergugat dengan bermodalkan harta warisan yang diterima olehpenggugat sejumlah Rp. 516.251.000,00 ditambah Rp.40.000.000, yang diterima sebelum pembagian warisan yang Rp.2.065.005.500, ditambah lagi Rp. 40.000.000, dari hasilpembagian penjualan 1 (satu) Unit rumah di Mataram, sehinggatotal warian yang diterima oleh Penggugat sebagai modal untukmengembang usahanya sejumlah Rp.596.251.000,00 (Lima ratusSembilan puluh enam Juta dua ratus lima puluh satu ribuRupiah).
174 — 130
telahmelakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu telah melanggar Pasal 15 UUNo.41 Tahun 1999 tersebut diatas dan Putusan M.K.No.45/PUUIX/2011,21 Februari 2012.22.Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, Putusan Pengadilan TinggiMedan No.434/PDT/PT.MDN, tanggal 4 Juni 2012, di mana yang menjadiTergugat adalah Menteri Kehutanan RI dan bukti yang diajukan MenteriKehutanan sebagai T1, adalah Gouvernement Besluit (G.B) No.50, 25 Juni1924, yang diterjemahkan dari Bahasa Belanda ke Bahasa Indonesia olehSiti Warian