Ditemukan 2275 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : pengurangan pangerang pencuran pengang pengurung penanrang peneguran pengoreng pengarang pengudang pengering
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 07-08-2014 — Upload : 17-12-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 375 K/Pdt.Sus-PHI/2014
Tanggal 7 Agustus 2014 — IMMANUEL SIBARANI, S.TP VS PT. AGRO HARAPAN LESTARI
78 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • membuktikan Pemohon Kasasi/Penggugat bersediamenandatangani Perjanjian Bersama tanggal 12 Juni 2013 tersebut denganasumsi bahwa pemotongan yang dilakukan oleh Termohon Kasasi/Tergugatadalah sah karenanya secara hukum merupakan Syarat Batal sebagaimanadimaksud oleh Pasal 1353 dan Pasal 1354, namun Judex Facti tidakmempertimbangkannya;Bahwa perbuatan Pihak Termohon Kasasi/Tergugat yang telah berjanjiuntuk melengkapi semua bukti tentang haknya untuk melakukanpemotongan (deduction) karenanya menjadi pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 21-07-2017 — Putus : 29-08-2017 — Upload : 01-11-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1467 B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Agustus 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PERKEBUNAN MILANO;
21 — 9 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perkebunan Milano, di mana atas kondisi ini telahdilakukan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan, danhasil dari penghitungan kembali Pajak Masukan tersebut, yang menghasilkannilai Pajak Masukan yang tidak dapat dikreditkan, telah diperhitungkan olehWajib Pajak sebagai pengurang dari Pajak Masukan yang telah dikreditkan diMasa Pajak Februari 2013;Sehingga dengan demikian, sesungguhnya Peraturan Menteri KeuanganNomor 78/PMK,03/2010 tanggal 01 April 2010 tentang Pedoman PenghitunganPengkreditan
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Khusus PHI
Register : 11-09-2015 — Putus : 10-02-2016 — Upload : 25-02-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 181/Pdt.Sus PHI/2015/PN/BDG
Tanggal 10 Februari 2016 — PT. BANK CIMB NIAGA, Tbk; L A W A N; H. DEDI KURNIADI;
104 — 19
  • kewajibankewajibannya kepada Tergugat; yaitu membayar upah beserta hakhak lainnya yang biasa diterima oleh Tergugat terhitung sejak bulanAgustus 2015 dan September 2015 serta dibayarkan secara rutinsetiap bulannya sampai dengan putusan Pengadilan Hubungan14Industrial berkekuatan hukum tetap, dengan perincian sebagaiberikut :Income (pendapatan) :1) Upah Pokok : Rp. 15.351.000,2) Premi Asuransi In :Rp. 82.895,3) Vehicle Allowance (Tunjangan Transportasi) :Rp. 7.100.000,Jumlah > Rp. 22.533.895,Deductions (pemotong/pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 16-03-2016 — Upload : 02-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 56 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 16 Maret 2016 — I. PTPURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS UKAP MARTUA SIMAMORA
36 — 20 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat 1) memotong langsung uang saldo JHTPenggugat, sebesar 65 % sebagai pengurang dari hak pesangonHal. 25 dari 43 hal.Put.Nomor 56 K/Pdt.SusPHI/2016Penggugat, sedangkan saldo JHT Penggugat timbul berdasarkankewajiban bersama antara Penggugat dan Tergugat berdasarkanketentuan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1992 tanggal 17 Februari1992 Tentang Jamsostek dan sepenuhnya hak normatif Penggugatdan dalam hal ini Penggugat bukan sebagai peserta dana pensiunsebagaimana diatur oleh UndangUndang Nomor 11 Tahun
Pengadilan PN JAYAPURA Perdata Khusus PHI
Register : 19-08-2021 — Putus : 16-09-2020 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 12/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Jap
Tanggal 16 September 2020 — - Penggugat : Ir. YULIUS MATIPPANA - Tergugat : PT SMART Tbk
204 — 207
  • Rp495.162.000,00 Uang penghargaan masa kerja10 x Rp27.509.000,00 = Rp275.090.000,00 (+)= Rp770.252.000,00 Uang penggantian hak15% x Rp770.252.000,00 = Rp115.537.800,00 (+)= Rp885.789.800,00> Saldo dana pensiun = Rp504.066.256,00 ()Jumlah seluruhnya = Rp381.723.544,00Sehingga yang diterima Penggugat adalah sejumlah Rp381.723.544,00(tiga ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tiga ribu lima ratusempat puluh empat rupiah);Menimbang, bahwa terkait dengan dana Olimpic Club sebagaiperhitungan pengurang
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT
Register : 18-07-2018 — Putus : 15-11-2018 — Upload : 05-03-2019
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 205/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Jkt.Pst
Tanggal 15 Nopember 2018 —
91 — 44
  • sehubungan dengan berakhirnya hubungan kerja antaraPerusahaan dengan karyawan maka kewajiban (hutang) karyawan kepadaperusahaan akan diperhitungkan sekaligus dari pembayaran terakhir dari sisaupah, pesangon dan / atau uang jasa / lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan dari bukti T11, T12 dan bukti P13 danketentuan hukum diatas maka Majelis Hakim menetapkan sisa pinjaman /hutang sebesar Rp.93.375.625,00 (sembilan puluh tiga juta tiga ratus tujuhpuluh lima ribu enam ratus dua puluh lima rupiah) akan menjadi pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-03-2016 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 K/Pdt.Sus-PHI/2016
Tanggal 15 Maret 2016 — I. PT. PURNA KARYA SEJAHTERA (PKS), DK VS ARMADI PANE
31 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Tergugat 1) memotong langsung uang saldoJHT Termohon Kasasi, sebesar 65 % sebagai pengurang dari hakpesangon Termohon Kasasi sedangkan saldo JHT TermohonKasasi timbul berdasarkan kewajiban bersama antara TermohonKasasi dan Tergugat (ic PT.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 21-01-2020 — Putus : 26-02-2020 — Upload : 27-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 57/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 26 Februari 2020 — Pembanding/Penggugat : PT. TITAN CIPTA SINERGY Diwakili Oleh : Eddy Budiyanto, SH.,
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK MANDIRI Persero Tbk area Jakarta Fatmawati
Terbanding/Tergugat II : Menteri Keuangan Republik Indonesia cq. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Bogor
Terbanding/Tergugat III : MARIA NOVALINA SIANTURI
55 — 34
  • Bahkan sempatmasuk beberapa kali nominal pengurang kewajiban di tahun 2018 walaupuntidak sebesar total kewajiban, maka mohon kepada yang mulia MajelisHakim yang memeriksa perkara ini berkenan menyatakan Penggugatsebagai Debitur yang beritikad baik;Bahwa dikarenakan proses lelang ini terjadi pelanggaran hukum makamelalui gugatan ini saya menilai perlu untuk dinyatakan tidak sah atau tidakmemiliki kKekuatan hukum.
Pengadilan PT PALEMBANG Perdata
Putus : 08-05-2014 — Upload : 07-08-2014
Putusan PT PALEMBANG Nomor 39 / PDT / 2014 / PT.PLG
Tanggal 8 Mei 2014 — 1. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA CQ. MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA dkk vs PEMERINTAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
47 — 21
  • pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atau GasBumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30 (tigapuluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
    pada ayat (1)disampaikan kepada Menteri Keuangan;Menteri Keuangan menetapkan perkiraan alokasi DBH Sumber DayaAlam untuk masingmasing daerah paling lambat 30 (tiga puluh) harisetelah diterimanya ketetapan dari menteri teknis;Perkiraan alokasi DBH Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan/atauGas Bumi untuk masingmasing Daerah ditetapkan paling lambat 30(tiga puluh) hari setelah menerima ketetapan dari menteri teknissebagaimana dimaksud pada ayat (1), perkiraan bagian Pemerintah,dan perkiraan unsurunsur pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pajak Pajak Pertambahan NilaiPPN
Putus : 01-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1871 B/PK/PJK/2017
Tanggal 1 Nopember 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BHUMIREKSA NUSASEJATI
178 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1871/B/PK/PJK/20174.12.4.13.4.14.adanya hubungan langsung agar suatu pengeluaran dapatdikreditkan pajak masukannya;Bahwa pengeluaranpengeluaran yang dilakukan olehTermohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding)tersebut sesungguhnya adalah merupakan pemberian naturadan kenikmatan kepada para karyawannya dimana secaraumum pengeluaran atas natura ini juga tidak bolehdiperlakukan sebagai biaya (pengurang penghasilan kenapajak) dalam pembukuan perusahaan secara fiskal (SesuaiPasal 9
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 07-12-2015 — Putus : 25-02-2016 — Upload : 18-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1261 B/PK/PJK/2015
Tanggal 25 Februari 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. JAVA INTERNATIONAL CIGAR MANUFACTURING;
46 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sebagaikonsekuensi logisnya, seharusnya Pajak Masukan yang Pemohon Bandingkreditkan seluruhnya dapat diakui sebagai pengurang atas Pajak Keluaran.Pemohon Banding juga berkeyakinan bahwa Pajak Masukan yang PemohonBanding perhitungkan adalah PPN Masukan yang benar, nyata, tidak fiktif, dandapat diuji baik melalui arus uang dan barang. Karena itu, Pemohon Bandingberpendapat bahwa Pihak Terbanding seharusnya tidak hanya mendasarkankoreksinya hanya berdasarkan hasil konfirmasi saja.
Pengadilan PN TANJUNG SELOR Pidana Umum
Register : 01-04-2021 — Putus : 18-05-2021 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 38/Pid.B/2021/PN Tjs
Tanggal 18 Mei 2021 — Penuntut Umum:
DANU BAGUS PRATAMA, S.H
Terdakwa:
RIVALDI OKTAVIAN Anak Dari JEFFRI IDRIS
65 — 27
  • merk MOMSKEY warna hitam bercakputih; 1(Satu) lembar jacket merk OZONE warna putih kuning muda; 1 (Satu) lembar celana panjang merk ROCKKFACE warna hitam; 1(Satu) lembar celana pendek merk WAYOUT warna kream ; 1(Satu) pasang sepatu merk VANS warna putih hitam;adalah barang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, hasildari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatanserta tidak dikehendaki oleh saksi Jelau Imang untuk diberikan kepada saksi JelauImang sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 10-06-2015 — Upload : 11-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 249 /B/PK/PJK/2015
Tanggal 10 Juni 2015 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. PBM JASA TRISARI
60 — 79 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dianggap sebagai penghasilan yangmenjadi objek Pajak Pertambahan Nilai karena seharusnya koreksi sisapemakaian pelumas ini merupakan koreksi biaya di Surat Pemberitahuan PajakPenghasilan Badan berdasarkan beda waktu sebesar sisa persediaanoli/pelumas per 31 Desember 2008 atau sebesar Rp. 1.112.611.700,00 dimanaseharusnya dibebankan di tahun berikutnya, dengan adanya koreksi beda waktuatas sisa pemakaian oli/ pelumas tersebut maka biaya oli/pelumas yang dapatmenjadi1.522.502.903,00;Kesimpulan :pengurang
Pengadilan PN SRAGEN Pidana Umum
Register : 22-02-2017 — Putus : 22-03-2017 — Upload : 11-09-2017
Putusan PN SRAGEN Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN Sgn
Tanggal 22 Maret 2017 — TRI MUNADI Alias MUN Alias MONDE Bin SIPON.Alm
25 — 9
  • Obat jenis TRAMADOL, termasuk Golongan Obat daftar G (dalamkategori jenis obat keras), digunakan untuk pengurang rasa nyeri(Analgetik).2. Obat jenis TRIHEXYPHENIDYL (HOLY), termasuk Golongan Obatdaftar G (dalam kategori jenis obat keras), digunakan untuk penyakitParkinson.3.
Pengadilan PN PEKANBARU
Register : 28-08-2015 — Putus : 21-06-2016 — Upload : 28-12-2016
Putusan PN PEKANBARU Nomor 177 /Pdt.G/2015/PN Pbr
Tanggal 21 Juni 2016 —
57 — 20
  • dari total keseluruhan biaya tour yang harus dibayar TERGUGATkepada PENGGUGAT, yaitu sebesar Rp 1.414.699.200,00 (satu milyar empatratus empat belas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu dua ratusrupiah) 80 % x Rp 1.768.374.000,00;Bahwa dikarenakan TERGUGAT telah membayar kewajibannya sampai denganpembayaran tahap ke IV (keempat) sebesar Rp 1.238.450.000,00 (satu milyardua ratus tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kepadaPENGGUGAT, maka dapat diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 29-03-2017 — Upload : 02-06-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 251/B/PK/PJK/2017
Tanggal 29 Maret 2017 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT. KARYA SEJAHTERA MOTOR
180 — 975 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pemohon Banding melakukan pembebanan pembayaran kepada channelberbentuk nota kredit sebagai pengurang penjualan/diskon penjualan;Halaman 2 dari 52 halaman. Putusan Nomor 251/B/PK/PJK/201 72.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Arbitrase
Putus : 08-09-2014 — Upload : 10-02-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 B/Pdt.Sus-Arbt/2014
Tanggal 8 September 2014 — PT.BADAK NATURAL GAS LIQUEFACTION VS PT.RADIANT HYPAR ENGINEERING
273 — 211 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • K/Pdt.SusArbt /.....pengurang" dalam excusable delay tersebut masih jauh dari total 506 hariketerlambatan, masih ada sebanyak 349 (tiga ratus empat puluh sembilan) yangtidak dicover hari keterlambatannya. Sehingga adalah sangat wajar dan adil jikaPenggugat tetap mengenakan denda maksimum 5% terhadap Tergugat;Mengingat Putusan BANI Nomor 502/I/ARBBANI/2013 yang memutuspengembalian denda sekaligus bunga dan biaya overhead yang telah ditetapkankepada Penggugat sangatlah tidak adil.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus
Register : 05-08-2021 — Putus : 30-11-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN DENPASAR Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2021/PN Dps
Tanggal 30 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
I WAYAN YUDA SATRIA, S.H.
Terdakwa:
I Ketut Kurnia Artawan alias Celongoh
112 — 52
  • Uang tunai sebesar Rp. 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah);
  • Uang tunai sebesar Rp. 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
  • Uang tunai sebesar Rp. 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);
  • Uang tunai sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
  • Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

    • Dirampas untuk negara sebagai pengurang

    Diambil terdakwa sebagai pengurang komisi perusahaan sebesarRp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada KADE NURAGA, WAYAN WIANJAYA dan MADE RENTANA alias DEK SARmasingmasing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)sedangkan terdakwa sendiri mendapat bagian sisanya sebesarRp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)d.
    Diambil terdakwa sebagai pengurang komisi perusahaan ' sebesarRp.8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang dibagi kepada KADE NURAGA, WAYAN WIANJAYA dan MADE RENTANA alias DEK SARmasingmasing sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)sedangkan terdakwa sendiri mendapat bagian sisanya sebesarRp.3.900.000,00 (tiga juta sembilan ratus ribu rupiah)o.
    Untuk tunai sebesar Rp.21.900.000,00 (dua puluh satu juta sembilan ratusribu rupiah) disita untuk negara sebagai pengurang kerugian negarab.
    Uang tunai sebesar Rp. 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara sebagai pengurang kerugian keuangan negara33. 1 (Satu) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 5101051512640004 atasnama NENGAH ALIT.Dikembalikan kepada yang berhak yakni Nengah Alit, M.Pd.7.
Pengadilan PN LEMBATA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 11-10-2017 — Putus : 04-12-2017 — Upload : 11-01-2018
Putusan PN LEMBATA Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbt
Tanggal 4 Desember 2017 — 1.TJAM EDY SANTOSO 2.YAP SO GWAT
104 — 29
  • Pembantu Lewoleba sebagai berikut :Poin d, Apabila terdapat tunggakan angsuran dalam jangka waktu 3,5(tiga setengah) tahun sesuai dengan jadwal yang telah disepakati,maka isi kesepakatan ini menjadi berakhir/batal (termasuk keringananyang telah diberikan) dan kembali pada perjanjian kredit sebelumnya.Apabila kesepakatan penyelesaian damai ini menjadi batal makaHalaman 31 dari 54 Putusan Nomor 9/Pdt.G/2017/PN Lbtangsuran yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA(PENGGUGAT) akan diperhitungkan sebagai pengurang
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Putus : 09-09-2016 — Upload : 16-12-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 840/B/PK/PJK/2016
Tanggal 9 September 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PDM INDONESIA
98 — 57 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • menurut Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) adalah merupakan' biaya alokasi riset(pembebanan biaya pengembangan produk) yang dilakukan olehPapeteries De Mauduit SAS France untuk kepentingan TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam melakukanpengembangan produk yang diproduksi;Bahwa Biaya Other Profesional & Financial Services sebesarRp152.882.392,00 tersebut bukan merupakan biaya yang dikeluarkandalam rangka mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilanatau sebagai Pengurang