Ditemukan 1851 data
60 — 17
JAIMAN. 1 (satu) lembar(Mengetahui) tanggal O1 Juni 2009, Keperluan :Pembayaran Ganti(UP) Dinas Pendidikan Nasional Kab.Uang PersediaanTahun 2009,sebesar Rp.1.102.355.603, sesuat SPM Nomor:290/SPMDisdik/ 2009 tanggal 14 Mei2009.Katingan Anggaran 39.123.Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 290/SPPGU/Disdik/2009,tanggal 14 Mei 2009, sebesar Rp.1.102.355.603,TersangkaJAIMAN.Drs.1 (satu) lembar(Mengetahui) 39.124.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 001839/SP2D/ GU/2009tanggal 13 Agustus 2009
62 — 11
Bahwa surat pernyataan mengenai permintaan/tidak dikembalikan uangsewa kantor Panwaslu Kab.Tabalong tahun 2013 adalah tanggung jawabkomisioner / anggota Panwaslu, sehingga apabila terjadi sesuat yangberkaitan dengan hukum dikemudian hari sepenuhnya tanggung jawabkami yang dibuat dan ditanda tangani diatas materai TERDAKWAPutusan No.37/PidsusTPK/2015/PN.Bjm hal 144 dari 244145DJAUNUR Nainggolan, S.Pd, terdakwa ZAIMUDDIN, S.Ag dan saksi sendiritanggal 1 maret 2013 surat tersebut adalah benar tandatangan
BAMBANG SUPARYANTO, SH
Terdakwa:
ZAEDIN MUSTOFA BIN SACHRI
137 — 39
menugaskan direktur operasional untukstanbay di BKK Pemalang Cabang Belik dan untuk menurunkan Tim InspektoratKabupaten Pemalang guna melakukan audit kembali, namun setelah hasil audit dariinspektorat selesai saksi dimutasi ke BKK Pemalang Cabang Randudongkal.Bahwa tidak ada kebijakan adanya kredit fiktif dan kredit doplengan, sehinggaapabila ada kredit yang dilakukan secara fiktif dan secara domplengan telahmenyalahi aturan/ standard oprasional prosedur (SOP).Bahwa saksi tidak pernah menerima uang/ sesuat
63 — 61 — Berkekuatan Hukum Tetap
UndangUndangNomor 20 Tahun 2001 sehingga segala sesuat yang dipertimbangkan dalamunsur "melawan hukum dalam dakwaan Primer tersebut adalah relevan jugasebagai bahan pertimbangan dalam unsur ini ;Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang di atas tersebut adalahsangat keliru karena tidak tepat menyatakan: Menyalahgunakan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah lexspesialis dari melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atausarana
57 — 10
SPTJ Nomor:911/43/SETDPRDKEU/SPTJ/V1/2007 dan Daftar Nominatif Perjalanan Dinas untukPengajuan SPPLS Sekretariat DPRD Kabupaten Seruyanpoint (2) tanggal 28 Juni 2007 yang merupakan LampiranSPM Nomor:42/SPMLS/SETDPRD/VI/2007 tanggal 28Juni 2007 yang semuanya ditandatangani saksi Drs.H.BAMBANG SUDONO,MM selaku Pengguna Anggaran,SP2D Nomor:1530/SP2DLS/VI/2007 serta BKU Nomor :193 tanggal 28 Juni 2007,Terdakwa telah membayarkan 188uang untuk Perjalanan Dinas ke Jakarta pada tanggal 21s.d 26 Maret 2007 sesuat
Sesuat SPM Nomor:127/SPMLS/SETDPRD/XII /2007tanggal 12 Desember 2007, SP2D Nomor : 6354/SP2DLS/XII/2007 tanggal 19 Desember 2007 dan Kwitansi NCRNomor:658/BKU tanggal 19 Desember 2007 dan Nomor:659/BKU tanggal 19 Desember 2007 yakni Pembayaran BelanjaModal Pengadaan Mesin Tik dan Kalkulator untuk KegiatanPengadaan Peralatan gedung pada Sekretariat DPRD369Kabupaten Seruyan TA 2007 yang Terdakwa terima sebesarRp.3.500.000,(tiga juta lima ratus riburupiah).
96 — 34
Tahap IV tanggal 21 Nopember 2012 sesuat BA 004/BAREVPPPB/APBNTP/DINKES/X/2012Bahwa atas dasar serah terima pekerjaan (PHO) tahap Il, III dan IV maka padatanggal 21 Nopember 2012 ANDI SYAHPUTRA mengajukan permohonanpembayaran lunas 100% sesuai surat Nomor : 060/CAHAYA/SP/X1/2012 dan ataspermohonan tersebut SYAHRUL'AN selaku PPK dan dengan diketahui/disetujui drRUSMAN LUBIS, Sp.B,FinaCS membuat Berita Acara Pembayaran Nomor027/09.i/PPKDINKES/XI/2012 selanjutnya Dr Donny Irwansyah selaku PejabatPenerbit
293 — 129
SESUAT tipaK SELISIHno NO: sup Lan NOLOT LOT SESUAI(ka) SIDI (ka) (ka) tka) SURO (ka)Kg)(KgA. 120 120 a. 15.21 169 00 00 169 25 12.000 3.225A. 120 120 a. 15.32 170 00 00 170 50 12.000 3.350A. 11.0 11.0 a. 6.003 4171 00 00 171 0 6.000A. A.239 6.46 6.46 239 4.754 s 10 0 s o 4.750A. A.240 10.0 10.0 240 3.80s 00 00 s 15 3.805A. A.24 Halaman 248 dari 292 Putusan Nomor 70/Pid.SusTPK/2019/PN Mdn 241 10.0 10.0 1S 9.79 9.790S 00 00 0A. A.243 10.0 10.0 243 9.387 S 00 00 S 3 9.383A.
188 — 92
01.001.611.1.093.000sejumlah Rp 423.479.668,00 untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) ataspembayaran Termyn 03 Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah SertaInfrastruktur Penunjang Lainnya sesuai BAPP No:06/BAPP/CTK.SAWAH/VIII/2013 tanggal 23 Agustus 2013.r. 5 (lima) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01.001.611.1.093.000sejumlah Rp 1.411.598.892,00 untuk Pembayaran PPN atas Pembayaran Termyn 03Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah Sera Infrastruktur PenunjangLainnya sesuat
Kwitansi Nomor : 118/SAM.Hn/Ctk.Sawah/IX2013 telahterima dari PT Sang Hyang Seri (Persero) uang sejumlah Rp 8.104.630.189, tanggal20 September 2013.bb.1 (Satu) lembar foto copy Faktur Pajak Nomor Seri Faktur Pajak : 030.90213.21586577 tanggal 20 SePTember 2013.cc. 5 (lima) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01.001.611.1.093.000sejumlah Rp 736.784.563,00 untuk Pembayaran PPN atas Pembayaran Termyn 04Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah Sera Infrastruktur PenunjangLainnya sesuat
/TPK/2018PT DKI. 05Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah Sera Infrastruktur PenunjangLainnya sesuat BAPP nomor : 10/BAPP/CTK.SAWAH/IX/2013 tanggal 27SePTember 2013.ss. 5 (Lima) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) NPWP : 01.001.611.1.093.000sejumlah Rp 256.140.619,00 untuk Pembayaran PPh Final Pasal 4 ayat (2) ataspembayaran Termyn 05 Pekerjaan Pembukaan Lahan dan Pencetakan Sawah SertaInfrastruktur Penunjang Lainnya sesuait BAPP No: 10/BAPP/CTK.SAWAH/IX/2013tanggal 27 SePTember 2013
377 — 248
Bahwa tindakan TERGUGAT I berupa :a memasukkan obyek yang masih berupa laut seluas + 293.262M2 (lebih kurang dua ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratusenam puluh dua meter persegi) kedalam bagian obyek tanahyang dimohonkan HPL, sehingga seolah olah luas obyektanah yang dimohonkan HPL adalah seluas + 1.511.500 M2Halaman 71, Putusan No. 51/Pdt/2016/PT SMG(satu juta lima ratus sebelas ribu lima ratus meter persegi)sesuat PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN tanggal 10Nopember 1987, sebagaimana diuraikan dalam
177 — 71
delivery free of payment adalah instruksi pemindahbukuan efek yang tanpadisertai pergerakan dana dalam sistem pencatatan efek di KSEI (Kustodian Sentral EfekIndonesia);Bahwa Terjadi berkalikali perpanjangan REPO saham yaitu 4 s/d 11 kali, namun sampaijatuh tempo REPO, Manajer Investasi tidak dapat menyediakan efek yang diREPOkan.Semua perjanjian REPO SAHAM diakhiri tahun 2010;Bahwa Penempatan investasi dalam bentuk REPO saham, tidak termasuk dalam komponenpenilaian kesehatan perusahaan asuransi sesuat
190 — 75
delivery free of payment adalah instruksi pemindahbukuan efek yang tanpadisertai pergerakan dana dalam sistem pencatatan efek di KSEI (Kustodian Sentral EfekIndonesia);Bahwa Terjadi berkalikali perpanjangan REPO saham yaitu 4 s/d 11 kali, namun sampaijatuh tempo REPO, Manajer Investasi tidak dapat menyediakan efek yang diREPOkan.Semua perjanjian REPO SAHAM diakhiri tahun 2010;Bahwa Penempatan investasi dalam bentuk REPO saham, tidak termasuk dalam komponenpenilaian kesehatan perusahaan asuransi sesuat