• antara KPU Kabupaten Tanjung JabungBarat dengan para Pengurus Partai Politik peserta Pemilu 2014Kabupaten Tanjung Jabung Barat bertempat di Aula KPU KabupatenTanjung Jabung Barat.

  Dihadiri oleh seluruh anggota PPK, Panwaslu dan saksi darimasingmasing partai politik.

  Dihadiri oleh olehseluruh anggota PPK, Panwaslu dan saksi dari masingmasing partai politik.

  (sesuai dengan aslinya);Surat DPAC Partai Demokrat KecamatanMerlung Kabupaten Tanjung Jabung Baratdan Surat DPC Partai Demokrat KabupatenTanjab Barat. (sesuai dengan aslinya);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor :05 Tahun 2013 tentang Tata CaraPenetapan Daerah Pemilihan dan AlokasiKursi setiap Daerah Pemilihan AnggotaDewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsidan Dewan Perwakilan Rakyat DaerahKabupaten/Kota dalam Pemilihan UmumTahun 2014.

  Tanjung Jabung Barat tersebut, saksi maupunPenggugat tidak melakukan tindakan apaapa;Bahwa saksi tidak pernah menerima Surat Keputusan KPU Nomor 97akan tetapi hanya mengetahui lampirannya saja;Bahwa sepengetahuan saksi dari Partai Demokrat yang hadir padasaat rapat pleno penetapan alokasi kursi adalah saudara WendriNadra dari DPC Partai Demokrat Kab.

• Dan hasil rapat TimPenanganan Masalah Internal Partai PDK SulSel tanggal 5 April 2005,yang pada pokoknya menyetujui untuk melanjutkan usul PAW AnggotaDPRD Partai PDK Kab. Bulukumba;b. Surat DPP Partai PDK Prop. SulSel Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005, tanggal 7 April 2005, perihal Usul PAW Anggota DPRDPartai PDK Kab. Bulukumba kepada Dewan Pengurus Nasional (DPN)Partai PDK di Jakarta, yang pada intinya DPP Partai PDK Prop. SulSelmelanjutkan usul PAW Anggota DPRD Partai PDK Kab.

  Digantikan oleh Zainal Akbar, untuk mendapatkan persetujuandan penetapan oleh Dewan Pengurus Nasional (DPN) Partai PDK;c. DPN Partai PDK menyetujui usul PAW di atas melalui surat Nomor :PDK/A/PPSJ/024/TX/2005, tanggal 23 September 2005;d. DPP Partai PDK Prop.

  Foto copy Peraturan Partai Nomor : 07 Tahun 2004, tanggal 16 Juni 2004tentang Anggota Legislatif Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan, yangdiberi tanda bukti (PVIII); 9 Foto copy Kesimpulan Rapimnas Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaantanggal 1920 Agustus 2004, yang diberi tanda bukti (PIX); 10 Foto copy surat dari Dewan Pengurus Kecamatan Partai PDK KecamatanBulukumpa Kabupaten Bulukumba kepada Ketua Umum DPK Partai PDKKabupaten Bulukumba Nomor : PDK/B/ BP.09/04/XII/2006, tanggal 11Desember 2006

  bukti(T.ILINT18);19 Foto copy surat dari Ketua DPK Partai PDK Kabupaten Bulukumbakepada Pimpinan DPRD Bulukumba Nomor : PDK/B/KS/30.16/06/IV/2006, tanggal 12 April 2006 perihal PAW Anggota DPRD KabupatenBulukumba dari Partai PDK, yang diberi tanda bukti (T.IIINT19);20 Foto copy surat dari Ketua Umum DPP Partai PDK Sulawesi Selatankepada Ketua DPK Partai PDK Kabupaten Bulukumba Nomor : PDK/A/KUSU/30/062/IV/2006, tanggal 11 April 2006 perihal PAW Anggota33 Perkara No. 70/2007/P.TUN.MksDPRD dari Partai

  2005 perihal PAWAnggota DPRD Partai PDK Kabupaten Bulukumba, yang diberi tandabukti (T.ILINT22);23 Foto copy surat dari Presiden Dewan Pengurus Nasional Partai PDKkepada Ketua Umum DPP Partai PDK Provinsi Sulawesi Selatan Nomor :PDK/A/PPSJ/024/TX/2005, tanggal 23 September 2005 perihal PAWAnggota) DPRD Kabupaten Bulukumba, yang diberi tandabukti (T.ILINT23);24 Foto copy surat dari Ketua Umum DPP Partai PDK Sulawesi Selatankepada Dewan Pengurus Nasional Partai PDK Nomor : PDK/A/KUSU/30/125/IV/2005

• Umum (KPU) Kepulauan Meranti Nomor : 438 / PL.01.4-Kpt / 1410 / KPU Kab / IX / 2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dikeluarkan 20 Sepetember 2018 yang ditanda tangani ABU HAMID selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Meranti;

• Surat Penunjukan sebagai Pelaksana Kampanye atas nama RIA Tanggal 28 September 2018 yang ditanda tangani MUKHTASOR, S.Hi selaku LO Partai

  Prabowo Subianto selakuDewan Pembina / Ketua Umum Partai Gerindra dan H. Ahmad Muzaniselaku Sekretaris Jenderal Partai Gerindra.

  Bahwa benar, saksi selaku LO (penghubung) pada DPC Partai GerindraKab Kep. Meranti dengan surat Madat Nomor : 245/DPCGERINDRA/VIII/2018, tanggal 25 Agustus 2018.adapun tugas pokok syasebagai LO adalah penghubung dari Partai Gerindra ke penyelenggarapemilu seperti KPU, Bawaslu, dan ke Kepolisian. Bahwa benar, saksi selaku LO (penghubung) pada DPC Partai Gerindralegislatif kab. Kep.

  Bahwa yang dimaksud dengan peserta pemilu berdasarkan pasal 280ayat 1 huruf h adalah partai politik untuk pemilu anggota DPR, DPDPropinsi, anggota DPRD Kabupaten/kota, perseorangan untuk pemiluanggota DPD dan pasangan calon yang di usulkan oleh partai politik ataugabungan partai politik untuk pemilihan umum Presiden dan wakilpresiden.

  Bahwa yang dimaksud dengan tim kampanye berdasarkan pasal 280ayat 1 huruf h adalah yaitu tim yang dibentuk oleh pasangan calonbersamasama dengan partai politik atau gabungan partai politik yangmengusulkan pasangan calon dan bertanggungjawab atas pelaksanaanteknis penyelenggaraan kampanye.

  Prabowo Subianto selaku Dewan Pembina /Ketua Umum Partai Gerindra dan H. Anmad Muzani selaku SekretarisJenderal Partai Gerindra.

• Gokar Munas Ancolyang mengusulkan Pemohon sebagai Calon Bupati KabupatenKepulauan Aru dan menolak Partai Golkar Munas Bali yang mengusulDrs.

  Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) calon, dan calon tersebuttidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politiklainnya;Bahwa, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 40 ayat (4) UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan PemerintahPengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2014 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang sebagaimanatersebut pada angka ke1 (satu) di atas, maka KeputusanSengketa

  Dimyati N., S.H., M.H., M.Si. selaku Ketua Umum dan SekretarisJenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP)Halaman 28 dari 39 halaman.

  Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan WakilBupati, ditandatangani Aburizal Bakrie (Ketua Umum) dan Idrus Marham(Sekretaris Jenderal) (bukti T4);Fotokopi Berita Acara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten KepulauanAru, Provinsi Maluku, tanggal 26 Juli 2015, ditandatangani oleh Tim PilkadaPusat Partai Golkar (DPP Partai Golkar Munas Bali dan DPP Partai GolkarMunas Jakarta) (bukti T5);Fotokopi formulir Model B.1KWK PARPOL: Keputusan Pimpinan PartaiPolitik Tingkat Pusat tentang Persetujuan

  Gokar Munas Ancol yangmengusulkan Pemohon sebagai Calon Bupati Kabupaten Kepulauan Arudan menolak Partai Golkar Munas Bali yang mengusul Drs.

• • 1 (satu) buah kantong plastik warna merah berisi beras sekitar 3 (tiga) Kg;

  Barang bukti tersebut diatas dirampas untuk negara;

  • 392 (tiga ratus sembilan puluh dua) buah bahan kampanye berupa kalender tahun 2019 yang berisi gambar partai perindo dan foto caleg dari partai perindo;
  • 1 (satu) lembar plastik pembungkus sembako warna merah yang sudah digunakan;

  Barang bukti tersebut diatas dimusnahkan;

  • 1 (satu) examplar

  salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor : 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 1 (satu) examplar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan nomor urut partai Politik peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tahun 2019.

• 3 (tiga) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah nomor: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah.

• 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor : 0291/K.ST/PM.00.02/XI/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi Sulawesi Tengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauan kepada partai Perindo;

Barang bukti tersebut diatas

: 0121/K.ST/PM.00.00/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018tentang himbauan kepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materilainnya dalam bentuk bantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korbanterdampak bencana setelah berakhirnya masa tanggap darurat bencanaalam di Provinsi Sulawesi Tengah.10. 4 (empat) lembar salinan surat himbauan Bawaslu Kota Palu nomor :0291/K.ST/PM.00.02/X1/2018 tanggal 2 November 2018 tentang himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalambentuk

Persatuan Indonesia ( PERINDO),dan berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59 /PL.01.1Kpt/PKU/II/2018 tanggal 18 Februari 2018 tentang PenetapanNOMOR URUT Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPRD, DPRDProvinsi, PRD Kabupaten /Kota tahun 2019, serta Partai Perindosebagai Partai yang mengusung terdakwa memiliki nomor Urut Peserta9 (sembilan ) yang ditegaskan lagi dalam Surat Keputusan KomisiPemilihan Umum (KPU) Nomor : 309/PL.01.1Kpt/O3/KPU/IV/2018 tentangperubahan Kedua atas Keputusan

KPU Nomor 58/PL.01.1Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan PARTAI POLITIK PESERTAPEMILU) Anggota DPRD , DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten / KotaTahun 2019 Bahwa dengan berdasarkan Surat Keputusan dari Komisi PemilihanUmum tersebut diatas maka terdakwa dalam tenggang waktu masihdalam masa Kampanye Pemilihan Umum yaitu pada hari Sabtu tanggal16 Februari 2019 sekitar pukul 11.00 Wita dimana terdakwa selakuCalon Anggota Legislatif dari Partai Persatuan Indonesia( PERINDO )dengan Nomor Urut 8 dari Daerah Pemilihan

himbauankepada Partai Politik terkait pemberian uang atau materi lainnya dalam bentukbantuan sedekah atau sebutan lainnya bagi korban terdampak bencanasetelah berakhirnya masa tanggap darurat bencana alam di Provinsi SulawesiTengah beserta foto copy lampiran ekspedisi pengiriman surat himbauankepada partai Perindo.

Kita harus dapatmemilin orangorang yang dapat membangun Bangsa dan Kota Palu, kalauibuibu sudah punya pilihan silahkan pilin mereka , mungkin dari Partai lain.Kita tidak boleh Golput, kita harus menyukseskan pesta Demokrasi.

• Perubahan Atas UndangUndang Nomor 2Halaman 24 dari 47 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2019/PN OlmTahun 2008 Tentang Partai Politik maka jelas bahwa:(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh Internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politikatau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.Bahwa dasar hukum diatas diatur pula secara tegas dalam Pasal 52 ARTPartai

  Golkar yang mengatur tentang Penyelesaian Perselisinan Hukum danPeraturan Organisasi DPP Partai GOLKAR Nomor: PO16/DPP/GOLKAR/VII/2017 tentang PERUBAHAN PERATURAN ORGANISASI DPP PARTAIGOLKAR Nomor: PO14/DPP/GOLKAR/V/2014 TENTANG PEDOMANBERACARA DALAM PERSELISIHAN INTERNAL PARTAI GOLKAR DIMAHKAMAH PARTAI GOLKARBahwa Mahkamah Agung menegaskan pula bahwapenyelesaianperselisinan partai politik haruslan diselesaikan dalam internal partai melaluiMahkamah Partai dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor28K

  aquo tersebut denganpertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa Pasal 32 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 TentangPerubahan Atas UndangUndang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politikmenyatakan bahwa :(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART.(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik (3

  dicermati dalam Pasal 32 ayat (1) dengan (2)tersebut diatas bahwa saling berkaitan erat yang menghendaki penyelesaianperselisinan internal partai dilakukan oleh internal Partai Politik itu sendiri denganmelalui Suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai politik itusendiri sebagaimana dalam AD/ART masingmasing partai sedangkan dalampenjelasan Pasal 32 ayat (2) tersebut dikatakan cukup jelas maka terhadap pasaltersebut tidak dapat ditafsirkan lain bahwa perselisihan partai politik

  Untuk memeriksa dan memutus perselesihan internal partai Golongan Karyadibentuk Mahkamah Partai;2. Hakim Mahkamah Partai Golongan Karya harus Independen dan bebas darikonflik kepentingan dalam Penanganan Perkara Perselisihan Internal Partai;3. Putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat ;4. Mahkamah Partai berkedudukan di Sekretariat Jenderal Partai GolonganKarya;5.

• Dewan Pimpinan Pusat Partai Damai Sejahtera, yang diwakili oleh Pelaksana Harian Ketua Umum dan Wakil Sekretaris Jendral, yang beralamat di Jalan S Parman No 62 Bundaran Slipi Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.2.

  Dewan Pimpinan Wilayah Partai Damai Sejahtera Propinsi Sumatera Utara , yang diwakili oleh Pelaksana Harian ( PLH ), DPW dan Pelaksana Harian (PLH ) , Sekretaris, Jalan HM Joni / Menteng Raya, No 124, Kelurahan Pasar Merah Timur Kecamatan Medan Area Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.3. Pimpinan DPRD Propinsi Sumatera Utara , jalan Imam Bonjol No 5 Kota Medan , selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat ;

  Bahwa dengan dipenuhinya persyaratan Keputusan Rapat PimpinanNasional IV Partai Damai Sejahtera Tahun 2012 tersebut maka secarahukum Pencalonan anggota Legislatif dari partai lain tidak menyalahi aturandari Partai Damai Sejahtera, karena Rapat Pimpinanan Nasional diatur dalamAnggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai DamaiSejahtera,Partai Damai Sejahtera yang tentunya berlaku dan mengikat bagisemua anggota dan Pengurus Partai Damai Sejahtera ;8.Bahwa kemudian sehubungan Sdr. Dr.

  Para Penggugat tidak menghargai lembaga MahkamahPartai,dimana untuk penyelesaiannya yang dibutuhkan waktu 60hari sebagaimana yang diatur dalam undangundang nomor : 2tahun 2011 tentang Partai politik Pasal 32 menyebutkan yaitu (1)Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART. (2) Penyelesaianperselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atausebutan lain yang dibentuk

  partai PKPI pimpinanSdr.Sutioso dan Partai Amanat Nasional, sedangkan Partai Hanura hadirpada saat Hari Ulang Tahun Partai PDS.Bahwa lahirnya Keputusan Rapimnas ini dikarenakan Partai PDS tidaklolos verifikasi untuk mengikuti pemilu untuk April 2014,sehingga KetuaUmum mengundang Pengurus inti DPP PDS dan Pengurus inti DPW PDSseluruh Indonesia untuk mengadakan rapat pimpinan nasional partai PDSdan mengeluarkan keputusan Rapimnas serta juga untuk menentukanuntuk bergabung ke partai mana,akan tetapi

  Surat Keputusan DPP Partai Damai Sejahtera No : 036 / SK DPP PDS / IX /2013, Tanggal 13 September 2013 , tentang Pergantian Antar waktu ( PAW )ANDREAS SILITONGA .SE., utusan Partai Damai Sejahtera, diberi tanda :P3;4.

  yang kenalsudah pindah partai karena Partai Damai Sejahtera, tidak lolos dalam pemilutahun 2014 ;e Bahwa saksi mengetahui kalau para Penggugat keluar dari partai DamaiSejahtera , karena dari media masa juga dari KPU yang menetapkan kalaupara Penggugat sudah masuk dalam Daftar Calon Tetap dari partai lain.e Bahwa benar sesuai dengan isi rapat pimpinan nasional Partai DamaiSejahtera IV tahun 2013 di Jakarta dinyatakan bahwa anggota DPRD PDSdapat mendaftar ke parpol lain, dengan terlebih dahulu menyelesaikanseluruh

• ENDIN GUSTANDI, SP 5 72 22222 ooo noe one nee neKeduanya Kewarganegaraan Indonesia, secara berurut selaku Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Indonesia Perjuangan( PDI Perjuangan ) Kabupaten Bondowoso Masa Bhakti 2010 2015,sekretaris Jalan A. Yani Nomor 30 A Bondowoso ;"Selanjutnya disebut sebagal.................:.:ceceeeeee eee eeeeeeeeeees PENGGUGAT I;1.

  ENDRO YULIKUSDIANTO, S.E, M.S.ji 2.GIGIH BUAKSOPRANOTO, S.H. 5 27220 30222 oon nnn one nee neeKeduanya kewarganegaraan Indonesia, secara berurut selaku Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Hati Nurani Rakyat ( Hanura )Kabupaten Bondowoso Masa Bakti 2010 2015, sekretariat Jalan M.T.Maryono NG..47 BOPGAOWOSO 5~~~~~nnn nn nnn nnn nnn nninn nen nm nin nnminn meniSelanjutnya disebut sebagai ....................cceceeceeeeeeeeeeeeees PENGGUGAT II ;1.

  danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Matahari Bangsa ( PMB )Kabupaten Bondowoso, sekretariat Jalan Perikanan Darat RT 15/05 KaumanBaru, Kecamatan Tenggarang, Kabupaten Bondowoso 5Selanjutnya disebut sebagai ...................:.cceceeeeeeee eee ees PENGGUGAT VII ;1.

  MARTHA CHRISTINE DAMAYANTI, S.E 5 =" Keduanya kewarganegaraan Indonesia, secara berurut selaku Ketua danSekretaris Dewan Pimpinan Cabang Partai Damai Sejahtera ( PDS )Kabupaten Bondowoso Masa Bakti 2011 2015, sekretariat Jalan P.B.Sudirman Gg. Guntur No. 94 Bondowoso ;Selanjutnya disebut sebagai ....................0cceceeeee eee eee eens PENGGUGAT IX ;2.

  BERITA ACARA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONDOWOSONomor : 15 / BA / KPU Kab.014329693 / II / 2013 tertanggal 7 Pebruari2013 tentang Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihnan Umum KabupatenBondowoso Tentang Pemenuhan Surat Keputusan Dukungan DPC / DPDAtau Sebutan Lainnya Partai Politik / Gabungan Partai Politik Kepada BakalPasangan Calon Atas Nama H.A. HARIS SONHAuI, S.T., M.M. Dan Drs H.Selanjutnya disebut sebagai .............0::ceeeeeeeee OBJEK SENGKETAI.2.

• H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas namaNurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atasnama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atasnama Aranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia(PERINDO) dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, NomorUrut 2 dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo,ST, Nomor Urut 1 dari Partai Bulan Bintang (PBB);2.

  Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas namaH.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan atas nama Stevi RudolfSoeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas nama AranusManiwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO)dan Lampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2dari Partai Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Kornelius Palobo, ST,Nomor Urut

  37/G/2019/PTUN.JPRFredrik Dimomonmau, Nomor Urut 1 dari Partai Keadilan danPersatuan Indonesia (PKPI) menggantikan Cholisnatin, Nomor Urut 3dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama Idham,Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP)menggantikan H.Taswin, Nomor Urut 6 dari Partai PersatuanPembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2 atas namaAlberd Kiky Wenggy, Nomor Urut 1 dari Partai Demokratmenggantikan Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai KebangkitanBangsa (PKB) dan atas

  Bulan Bintang (PBB) dan atas nama Cholisnatin, Nomor Urut 3dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) dan atas nama H.Taswin, Nomor Urut6 dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Lampiran Dua Dapil Sarmi 2atas nama Nurjanah, Nomor Urut 5 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) danatas nama Stevi Rudolf Soeting, Nomor Urut 1 dari Partai Garuda dan atas namaAranus Maniwa, Nomor Urut 5 dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) danLampiran Tiga Dapil Sarmi 3 atas nama Nurdin, Nomor Urut 2 dari Partai

  Bulan Bintang (PBB), Nomor Urut 1 Dapil Sarmi 1,CHOLISNATIN dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) Nomor Urut 3 DapilSarmi 1 H.TASWIN dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor Urut 6Dapil Sarmi 1, NURJANAH dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Nomor Urut 5Dapil Sarmi 2, STEVI RUDOLF SOETING dari Partai Garuda Nomor Urut 1 DapilSarmi 2, ARANUS MANIWA dari Partai Persatuan Indonesia (PERINDO) NomorUrut 5 Dapil Sarmi 2, NURDIN dari Partai Bulan Bintang (PBB) Nomor Urut 2 dariDapil Sarmi 3 dan

• dan dihilangkan hak hukumnya yang diatur dalam Pasal 18 (1)Anggaran Rumah Tangga Partai Kasih Demokrasi Indonesia antara lain:e Pemegang amanat kekuasaan partai dan bertanggung jawab atasterlaksananya program partai sesuai ketetapan Musyawarah Nasional(MUNAS);e Menentukan strategi pelaksanaan program politik;e Memiliki wewenang bertindak ke luar untuk dan atas nama partai;Halaman 3 dari 27 halaman.

  Saudara Stefanus Roy Rening,S.H., M.H., sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai KasihDemokrasi Indonesia 20072012, karena terbukti melanggar AD/ART sertaPeraturan Partai.

  , tersebut telahdiberhentikan sebagai Anggota Partai Kasih Demokrasi Indonesia berdasarkanSurat Keputusan Rapat Pleno Dewan Pimpinan Pusat Partai Kasih DemokrasiIndonesia.

• Hal int mempertegas bahwa Putusan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh Partai Politik tidak bersifat final, sehingga saksiPemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah Partai tidak dapat diartikansebagai keputusan yang mutlak, karenanya sesuai Peraturan Perundangan danAD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan Surat KeputusanPemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulan dari PimpinanPartai Setingkatnya.

  2016 memberitahukan diantaranya kepada Ketua DewanPimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Provinsi Sumsel dan DewanPimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kab.

  Berdasarkan Pasal 32 UndangUndang No. 2 Tahun 2011 perubahan atasUndangUndang No.2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu : Halaman 26 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUNPLG;(1) Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur di dalam AD dan ART; (2) Penyelesaian perselisihan imternal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutanlain yang dibentuk oleh Partai Politik; (3) Susunan Mahkamah

  kepada DPD Partai Demokrat atau Kepada DPC Partai Demokrat; 7.

  Partai Demokrat terkait dengan penyelesaian PHPU Tahun 2014tindak tunduk pada ketentuan tata cara pemberhentian anggota Partai Demokratmenurut Pasal 8 Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, akan tetapi wayjibdilaksanakan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat dalam waktu palingHalaman 29 dari 49 halaman Perkara No: 41/G/2016/PTUNPLG;10.11.lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah isi Putusan Mahkamah Partai diterima olehDewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat.

• Ketua Majelis Syuro telahmelanggar Anggaran Dasar dari Partai Keadilan Sejahtera;Bahwa, dikarenakan TERGUGAT I telah melanggar Anggaran Dasar PKS,maka PENGGUGAT mengusulkan agar TERGUGAT I mengundurkan dirisebagai Ketua Majelis Syuro maupun sebagai anggota Majelis Syuro, hal inidemi untuk kebaikan PKS yang mengemban amanat sebagai Partai Dakwah,sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 Anggaran Rumah Tangga PKS yangmenyatakan;"sasaran untuk mencapai tujuan Partai dirumuskan sasaran sebagai berikut :(

  VII Partai KeadilanSejahtera tertanggal 26 Mei 2005, dan hasil sidang Majelis Syuro PartaiKeadilan Sejahtera (PKS) tanggal 26 Mei 2005 mengeluarkan Surat keputusanMejelis Syuro VII Partai Keadilan Sejahtera No.

  Keadilan (PK) pada tahun 1998 (Bukti T3) untuk menegakkanamar maruf nahi mungkar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkaiNegara Kesatuan Republik Indonesia;4 Bahwa, namun demikian tidaklah tepat kalau dikatakan Partai Keadilan (PK)menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebenarnya adalah bahwa padapemilu tahun 1999 berdasarkan Pasal 39 ayat (3) UndangUndang No 3 Tahun 1999tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD bahwa Partai Keadilan(PK) tidak memenuhi ambang batas suara

  Selain PENGGUGAT sendiri sudah berbicara diluarforum Partai dengan melakukan pelaporan ke berbagai instansi penegak hukumkepada Pimpinan PKS.

  Adapun surat pemecatannya yang tidakdiberikan kepada PENGGUGAT merupakan kebijakan internal partai sepanjangtidak ditentukan lain.

• Selanjutnyadengan dikeluarkannya Putusan Mahkamah Partai Demokrat.

  Politik yang berbunyi :Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)(1) Perselisthan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politiksebagaimana diatur dalam AD/ART. (2) Penyelesaian Perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksudpada ayat (1) dilakukan oleh mahkamah partai politik atau sebutan lainyang dibentuk oleh partai politik.Halaman 9 dari 73 halaman Putusan No: 35/G/2016/PTUNPLG;Pasal 33 Ayat (1) :Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32tidak tercapai, penyelesaian

  perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri.Hal ini mempertegas bahwa putusan Mahkamah partai Politik atau sebutanlainnya yang dibentuk oleh partai Politik tidak bersifat final sehingga sanksipemberhentian yang diputuskan oleh Mahkamah partai Politik tidak dapatdiartikan sebagai keputusan yang mutlak, karena sesuai dengan PeraturanPerundangan dan AD/ART Partai Demokrat yang berhak mengeluarkan SuratKeputusan Pemberhentian adalah Dewan Pimpinan Pusat Partai dan usulandari Pimpinan partai setingkatnya

  Umum Anggota Legislatif Partai DemokratTahun 2014 bahwa Putusan Mahkamah Partai Demokrat wajib dilaksanakanoleh DPP Partai Demokrat paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggalputusan, apabila DPP Partai Demokrat tidak melaksanakan putusan, makaDPP Partai Demokrat telah menyerahkan kewenangannya untukmelaksanakan putusan kepada DPD Partai Demokrat atau kepada DPCPartai Demokrat; Mahkamah Partai Demokrat telah memberitahukan putusan yangmempunyai kekuatan hukum tetap No. 586/Pdt.G/2015/PNJKT.PST joPerkara

  Bahwa terhadap Putusan Mahkamah Partai Nomor: 044/DPPPHPU/2014 tanggal 16 September 2014, Penggugat mengajukangugatan terhadap Mahkamah Partai dan sdr.

• Bahwa gugatan Para Penggugat diajukan secara prematuredengan demikian Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang memeriksamengadili dan memutus sengketa Para Penggugat yang merupakanperselisihan partai politik dan didasarkan pada Undang Undang Partai Politikini, sebab menurut UU Nomor 2 Tahun 2011 sebagai pengganti UU Nomor 2tahun 2008 tentang Partai Politik menyatakan dengan tegas sebagai berikut :Bab XIVPenyelesaian Perselisinan Partai PolitikPasal 321.

  Perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik sebagaimanadiatur di dalam AD dan ART ;2. Penyelesaian perselisihnan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud padaayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yangdibentuk oleh Partai Politik ;3. Susunan Mahkamah Partai Politik atau sebutan lain sebagaimana dimaksudpada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan Partai Politik kepada Kementerian ;4.

  Setia dan tunduk kepada disiplin Partai ; Pasal 9 ayat (1) disebutkan : Anggota Partai dilarang merangkap sebagaianggota Partai lain; 922 nnn nn nnn nnn nn nnn nen nencns(3) Anggota atau kepengurusan Partai harus tunduk kepada pimpinan strukturorganisasi Partai yang lebih tinggi di dalam halhal yang tidak bertentangandengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan Disiplin Partailainnya yang diatur dalam Peraturan Partai.Setiap anggota memiliki kKewajibanyang harus dilaksanakan; 2m ne nnn nnn

  Permintaan sendiri untuk berhenti menjadi anggota Partai yangdisampaikan secara tertulis kepada Dewan Pengurus Cabang Partai dandisertai sekurangkurangnya dua orang saksSi ; c.

  SEMA RI Nomor 05 Tahun 2003 tentang Gugatan yangberkaitan Partai Politik, jo. SEMA Nomor 11 Tahun 2008 tentang Gugatanyang berkaitan dengan Partai Politik disebutkan bahwa pada prinsipnya untukperkaraperkara itu merupakan urusan internal partai, karenanya harusdiselesaikan terlebin dahulu dalam forum internal partai sebelummengajukannya ke lembaga/badan peradilan.

• PUTUSANNomor 20 P/HUM/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa dan mengadili perkara permohonan hak uji materiil terhadap Pasal24 huruf h Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemilihan Gubernur/WakilGubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syaratmengundurkan diri dari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal palinglambat 3 (tiga) bulan sebelum pendaftaran calon, bagi bakal pasangan calonperseorangan, pada tingkat pertama

  politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga) bulansebelum pendaftaran calon, bagi bakal pasangan calon perseorangan, dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:.

  Olen karena itu berhentinya keanggotaandari suatu partai politik merupakan hak authority partai politikterhadap anggotanya berdasarkan AD/ART Partai Politik yangbersangkutan, sehingga pengunduran diri dari kKeanggotaan partaiHalaman 8 dari 21 halaman.

  politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga)bulan sebelum pendaftaran calon, bagi bakal pasangan calonperseorangan;Bahwa Pemohon mendalilkan norma Pasal 24 huruf hh Qanun Aceh Nomor5 tahun 2012 tentang Pemilihnan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/WakilBupati dan Walikota/Wakil Walikota, mengenai syarat mengundurkan diridari keanggotaan partai politik atau partai politik lokal paling lambat 3 (tiga)Halaman 14 dari 21 halaman.

  Namundemikian pemberhentian keanggotaan dari suatu partai politikmerupakan hak authority partai politik yang bersangkutan berdasarkanAD/ART Partai Politik.

• Bulan Bintang Kabupaten Bondowoso, PartaiPatriot Kabupaten Bondowoso dan Partai Republika Nusantara sebagaiPengusung Bakal Pasangan Calon HARISMA, terdapat 5 (lima) PartaiPolitik yang sama dengan yang diajukan oleh 20 Gabungan PartaiPolitik yang mengusung Bakal Pasangan Calon ASWAJA, yaitu:1 Partai Republika Nusantara;Partai Kedaulatan;Partai Patriot;Partai Bulan Bintang;Partai Demokrasi Pembaruan;Bahwa atas adanya 5 (lima) Partai Politik yang sama yang diajukan olehGabungan Partai Politik Pengusung

  , yaitu PartaiRepublika Nusantara, Partai Kedaulatan, Partai Patriot, Partai Bulan Bintangdan Partai Demokrasi Pembaruan dianggap telah mendukung Bakal PasanganCalon atas nama H.A.

  RepublikaNusantara, Partai Kedaulatan, Partai Patriot, Partai BulanBintang dan Partai Demokrasi Pembaruan tetap mendukungpencalonan Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso atas namaH.A.

  HarimasM.Si. atau disebut sebagai TIM HARISMA dengan mencantumkan beberapa namaPimpinan Partai Politik/Pimpinan Gabungan Partai Politknya yaitu Partai PolitikBulan Bintang (PBB), Partai Patriot dan Partai Republika Nusantara yangmerupakan bagian dari 13 (tiga belas) Partai Politik/Gabungan Partai PolitikPengusung bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso priode20132018.

  Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 33.572suara sah;Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) memperoleh 12.053 suara sah;Partai Bulan Bintang (PBB) memperoleh 5.182 suara sah;Partai Patriot memperoleh 10.737 suara sah;Z343D Partai Republik Nusantara (PRN) memperoleh 3.326 suara sah;6 Partai Demokrasi Pembaruan (PDP) memperoleh 1.132 suara sah;7 Partai Kedaulatan memperoleh 2.020 suara sah;8 Partai Pemuda Indonesia (PPI) memperoleh 1.790 suara sah;9 Partai Indonesia Sejahtera (PIS) memperoleh

• Selanjutnya padasaat Tergugat melakukan sosialisasi lagi khusus di Kantor DPC Partai GerindraKabupaten Pemalang, dihadapan 50 orang Kader Caleg dari Partai Gerindra,Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Pemalang menanyakan kembali apakahKader Caleg dari Partai Gerindra yang sudah mengirimkan syaratsyarat dandilakukan verifikasi apakah sudah memenuhi syarat semua, dijawab Tergugatdengan tegas, bisa bahkan berani menyatakan Potong tangan saya kalausampai Bapak tidak bisa dilantik.

  Ketentuantersebut sejalan dengan bunyi Pasal 52 UndangUndang Nomor 8 Tahun 2012yang menegaskan Partai Politik peserta pemilu melakukan seleksi bakal calonanggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya DaftarBakal Calon disusun dan ditetapkan oleh pengurus Partai Politik, sesuaitingkatannya, dan diajukan oleh Partai Politik kepada Komisi Pemilhan Umumsesuai tingkatannya.

  Bahwa sesuai penjelasan Tergugat pada angka 3 diatas, pencalonanmerupakan wilayah partai politi peserta pemilu, maka kegiatan sosialisasimengenai tatacara pencalonan dilaksanakan oleh Tergugat kepada Partai Politik;Bahwa dalam sosialisasi kepada partai politik, telah disampaikan syaratsyaratyang harus dipenuhi oleh setiap calon anggota legislatif.

  Gerindra Kecamatan Pulosari, yangmendaftar lewat partai saya, untuk menjadi Caleg Partai Gerindra;Bahwa saya mendapatkan penjelasan/sosialisasi, informasi tentang Tahapan danPersyaratan Pemilu Legislatif adalah dari Pengurus DPC Partai GerindraKabupaten Pemalang, baik melalui rapat, tatap muka, surat, sms, telephonemaupun sekedar pengumuman yang ditempel di Kantor DPC;Bahwa sesuai dengan syaratsyarat pencalegan, semua saya lengkapi sesuaidengan petunjuk DPC Partai Gerindra, termasuk Formulr BB,

  , dalam hal ini saya hanya berhubungandengan DPC Partai Gerindra.

• : 35/G/2018/PTUN.SBYPasal 102 ayat 2 huruf h : Anggota DPRD Kabupaten / Kotadiberhentikan antarwaktu pada ayat 1 huruf c apabila ;diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai denganperaturan perundangundangan;Penjelasannya adalah Dalam hal anggota partai politikdiberhentikan oleh partai politiknya dan yang bersangkutanmengajukan keberatan melalui pengadilan, maka sesuai UndangUndang Nomor 27 Tahun 2009 pemberhentian anggota partai politikyang bersangkutan sah setelah adanya putusan pengadilan

  , kalau tidak salah Penggugat sebagaiwakil ketua konsep partai;Bahwa, Penggugat masih sebagai anggota partai;Bahwa, Penggugat di PAW oleh ketua partai saksi tahunya dari temanteman;Bahwa, saksi tidak tahu terkait putusan Mahkamah Partai yang mem PAWPenggugat, saksi tahunya setelah dilantik, berarti tidak melalui melaluimekanisme partai;Bahwa, saksi pernah melihat bukti P9, waktu Penggugat memanggil saksi kerumahnya, saksi pernah mendengar ada PAW namun fisiknya pernahdiperlihatkan Penggugat sebulan

  kami senantiasa diberi tahubaik oleh Pimpinan Partai maupun oleh Para Pihak yang terlibat didalampersoalan partai, karena mereka merasa persoalan di internal partai itumerupakan kewenangan Mahkamah Penasehat Partai;Bahwa, seandainya sudah ada putusan inkracht, lazimnya diusulkan kembalidari bawah sebagaimana AD/ART dan UndangUndang, tidak boleh langsungke Gubernur;Bahwa, Mahkamah Partai berada di pusat;Bahwa, secara prinsip dalam AD/ART Partai mengikuti peraturan perundangundangan yang berlaku tidak

  AD/ART maka diajukan kePengadilan karena yang berwenang adalah Pengadilan;Bahwa, Putusan Mahkamah Partai tidak mengikat, karena yang mengikatdalam putusan Mahkamah Partai itu adalah masalah kepengurusan, putusanMahkamah Partai boleh dikesampingkan, kecuali masalah kepengurusan;Bahwa, kalau yang harus dikesampingkan Mahkamah Partai manakalakeputusan bertentangan AD/ART karena Mahkamah Partai diikat denganAD/ART dalam melaksanakan tugas;Bahwa, karena kewenangan Mahkamah Partai diatur dalam sebuah

  sebelum adanya SK Gubernur itu kapan hak itudimiliki oleh partai pada saat partai itu memperoleh sejumlah suara dalampemilu maka dia memiliki hak untuk menunjukkan wakilnya di anggota dewancuma Gubernur meresmikan saj aorang yang diutus oleh partai itu makanyaahli kategorikan itu adalah deklaratif dan konstitutif;Bahwa, Ahli memahami konteks kasus ini adalah sengketa internal partai,tidak yang berkaitan dengan partai lain diluar PAN dan clien sdr akanmelakukan pembelaan, dan itu dilindungi oleh

• JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember 2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr.

  JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr.

  JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 8 September 2018 diterima dari partai GRINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN/Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 september 2018 diterima dari partai GRINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr.

  JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 5 Februari 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr. JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tanggal 8 April 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYANDI. ST. M.Sos) yang menerima ZULKARNAIN (BUYUNG)/Sdr.

  JHONY PUTRA; 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominal Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tanggal 30 September 2019 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN/Sdr. JHONY PUTRA;Dikembalikan kepada Saksi IIF USFAYANDI. ST. M.Sos; 1 (satu) lembar surat kuasa khusus yang mana bertindak sebagai Pemberi Kuasa adalah Ny. Hj.

  JHONY PUTRA;e 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) tanggal 15 November 2016diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;e 1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tanggal 27 Desember2016 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos)yang menerima Sdr.

  JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tanggal 5 Februari 2019 diterima dari partai GERINDRA(IF USFAYADI. ST. M.Sos) yang menerima Sdr. ZULKARNAIN(BUYUNG)/Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna coklat dengan nominal Rp5.000.000,00(lima juta rupiah) tanggal 8 April 2019 diterima dari partai GERINDRA (IFUSFAYADI. ST.

  JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 23 Juni 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr. JHONY PUTRA;1 (satu) lembar kuitansi warna kuning dengan nominalRp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24 Agustus 2017diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos) yangmenerima Sdr.

  JHONY PUTRA, 1 (satu) lembar kuitansiwarna kuning dengan nominal Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah)tanggal 23 Juni 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST.M.Sos) yang menerima Sdr. JHONY PUTRA, 1 (satu) lembar kuitansi warnakuning dengan nominal Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tanggal 24Agustus 2017 diterima dari partai GERINDRA (IIF USFAYADI. ST. M.Sos)yang menerima Sdr.

• dengan sengaja merusak barang hingga tidak dapat dipakai lagi;

• Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MURITIUS ARYA TANJUNG PURA Anak KRISTINA AGATHA INTY oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
• Menyatakan barang bukti berupa:
• 1 (satu) buah bongkahan semen yang mengeras;
• Pecahan kaca yang telah di rusak dari pintu Kantor DPD;

Dikembalikan kepada Kantor DPD Partai

melakukan pengerusakan awalnya disekira bulan Agustus 2018 di dalam rapat partai Hanura di Kantor DPDdi Jalan Sidas Nomor 7 J Kecanmatan Pontianak Kota untukpencalonan jadi Caleg sehingga Terdakwa ingin mencalonkan diri danmeminta pada partai untuk memberikan urutan 1 di dapil 2 (Propinsi)untuk daerah Kabupaten Mempawah/Kubu Raya pada saat itu daripihak partai tidak bisa mengikuti permintaan yang bersangkutan namunsaran partai dalam rapat partai kalau mau di urut 1 Partai memberikanarahan kepada

Pontianak Kota;bahwa pada saat kejadian saksi melihat sendiri pada saat kejadiansaksi ada di Kantor DPD Partai Hanura di Jalan Sidas Nomor 7 JKecamatan Pontianak Kota;Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai teman dalamkepengurusan dari DPD Partai Hanura sekitar awal tahun 2018:Bahwa setahu saksi sebagai akibat perbuatan terdakwa menjadikanpintu Kantor DPD Partai Hanura yang terbuat dari kaca pecah dan tidakdapat dipakai lagi;Bahwa setahu saksi permasalahan Terdakwa tersebut melakukanpengerusakan

awalnya Terdakwa meminta surat pemecatan daripengurus PDP Partai Hanura dan pengurus tidak ada memberikansurat pemecatan sehingga Terdakwa emosi dan kemudianmemecahkan kaca pintu Kantor DPD Partai Hanura tersebut:Bahwa saksi tahu Terdakwa di Partai Hanura tersebut sebagai apaAnggota DPD Hanura;Bahwa seingat saksi kronologisnya atas kejadian perkara ini awalnyapada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 Wib saksisedang di Kantor DPD Partai Hanura dan kemudian saksi melihatsaudara Amirudin

pengurus;Terdakwa menjadi pengurus di Partai Hanura terseut sejak awal tahun2018, akan tetapi sampai sekarang terdakwa belum menerima SK untukmenggantikan terdakwa, hanya terdakwa mendengar keputusan tersebutsecara lisan dari saksi Suyanto Tanjung;Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pengerusakan terhadappintu Kantor DPD Partai Hanura untuk memastikan apakah terdakwabenar dikeluarkan dari Penguris Partai Hanura karena selama ini untukbertemu dengan pengurus Partai susah;Pintu kaca akibat pengerusakan

Kota untuk pencalonanjadi Caleg, pada saat itu Terdakwa ingin mencalonkan diri dan meminta padapartai untuk memberikan urutan 1 di dapil 2 (Propinsi) untuk daerah KabupatenMempawah/Kubu Raya pada saat itu dari pihak partai tidak bisa mengikutipermintaan Terdakwa namun saran partai dalam rapat partai kalau mau di urut1 Partai memberikan arahan kepada Terdakwa untuk dicalonkan di Dapil 5(propinsi) untuk di daerah Kabupaten Landak, sehingga saat itu Terdakwa tidakterima dan menyatakan mundur dari keanggotaan