Bubutan, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur dengan Surat Ukur tanggal 11 Oktober 2017, No. 0026/GUNDIH/2017, luas 23 M² yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Surabaya II dan Akta Jual Beli No. 35/2018 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dadang Koesboediwitjaksono, S.H. adalah nama satu orang yang sama ;

Nomor: 35/2018 tanggal 03 April 2018;

tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang telah beberapa kali melakukan balik nama sertifikat Hak Milik Nomor:2198 dari atas nama Penggugat menjadi atas nama Tergugat I, kemudian atas nama Tergugat IV, dan terakhir atas nama Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mempunyai kekuatan hukum;

7.

Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2198 telah dilakukan balik namamenjadi atas nama Tergugat IV (EMIRA), lalu Tergugat IV telah menjualtanah milik Penggugat kepada Tergugat VI dan Tergugat VII denganmembuat Akta Jual Beli Nomor: 35/2018 tanggal 03042018 pada TergugatV, dimana jual beli tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizinPenggugat sebagai pemilik yang sah..

Menyatakan Sah dan Mempunyai Kekuatan Hukum terhadap Akta JualBeli Nomor: 35/2018 Tanggal 03042018 yang di buat oleh Tergugat VHalaman 23 dari 49 Putusan Nomor 69/Pdt.G/2018/PN BnaTerhadap Jual beli Tanah Milik Tergugat IV kepada Tergugat VI danTergugat VII;4. Menyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Perbuatan Tergugat VIII atasmelakukan Balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 2198 dari namaTergugat Terhadap Tergugat IV dan Tergugat VI serta Tergugat VII;5.

/2018 harus terlebih dahulumendapatkan persetujuan dari Penggugat, sebab Sertipikat Hak Milik No.2198 tersebut sudah atas nama EMIRA (selaku Tergugat IV);.

Kemudian Tergugat IV mengalihkan Sertipikat Hak Milik Nomor:2198 kepadaTergugat VI dan Tergugat VII berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 35/2018 tanggal3 April 2018 dihadapan Tergugat V;Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat V pada pokoknya dalammembuat Akta Jual Beli Nomor 35/2018 tanggal 3 April 2018 antara Tergugat IVsebagai penjual dan Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai pembeli telah sesuaidengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Menimbang, bahwa di dalam jawaban Tergugat VIII pada pokoknyaproses

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Abdul Yassak dan Kartu TandaPenduduk atas nama Emira tanpa aslinya dan bermeterai cukup, diberitanda T VIII12;13.1 (Satu) eksemplar Fotokopi Akta Jual beli Nomor: 35/2018 tanggal 3 April2018 sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda T VIII13;14. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah danBangunan (SSPDBPHTB) dengan wajib pajak M.

Labuhanbatu, Prov.Sumatera Utara;Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia anak bernamaANNISA TAMBUNAN yang lahir di Sabungan pada tanggal 24 Oktober 2000;Bahwa anak Pemohon bernama ANNISA TAMBUNAN Sebenarnya lahir padatanggal 24 Oktober 2000 sesuai dengan Surat Keterangan Hasil UjianSementara (SKHUS) Madrasah Aliyah Tahun Pelajaran 2017/2018 No.MA.024/02.30/PP.01.1/35/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala MadrasahH.ABDUL HADI, S.Pd.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan SipilKabupaten Labuhanbatu Selatan, telah disesuaikan dengan aslinya dandiberi materai, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;Fotocopy Surat Keterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) MadrasahAliyah Nomor MA.024/02.30/PP.01.1/35/2018 yang dikeluarkan oleh KepalaMadrasah Aliyah PP.

Kepala DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan SuratKeterangan Hasil Ujian Sementara (SKHUS) Madrasah Aliyah NomorMA.024/02.30/PP.01.1/35/2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Aliyah PP.Atthoyyibah Pinang Lombang serta dihubungkan dengan Keterangann saksisaksidibawah sumpah maksud dan tujuan Pemohon merubah akta kelahiran yang salahbulan lahir anak Pemohon tersebut untuk kepentingan pendidikan anak Pemohon;Menimbang, bahwa menurut Hakim permohonan yang diajukan

/2018), yang menyatakanbahwa :Perusahaan Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukankegiatan pembiayaan barang dan/atau jasa;Bahwa selanjutnya kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan telahdijelaskan Didalam Pasal 2 PUOK 35/2018 meliputi :a.

Kegiatan usaha pembiayaan lain yang berdsarkan persetujuanOJkK;Bahwa yang dimaksud dengan Pembiayaan Multiguna adalahditerangkan didalam PASAL 1 ANGKA 4 , PJOK 35/2018, yangmenyatakan bahwa : : Pembiayaan Multiguna adalah Pembiaaanbarang dan atau/jasa yang diperlukan oleh debitur untukpemakian/konsumsi dan bukan untuk keperluan usaha atau aktifitasProduktif dalam jangka waktu yang diperjanjikan,;Bahwa selanjutnya Pembiayaan MULTIGUNA sebagaimana dimaksuddalam Pasal 2 huruf c PUOK 35/2018 , maka dirincikan

/diterangkanlagi didalam Pasal 4 Ayat (3) huruf b PUOK 35/2018 , yang Wajibdilaksanakan dengan cara:a. sewa Pembiayaan;b.

Bahwa kemudian yang dimaksud dengan PEMBELIAN DENGANPEMBAYARAN SECARA ANGSURAN diterangkan lagi didalamPasal 1 Angka 10 PJOK 35/2018, yang menyatakan Bahwa :PEMBELIAN DENGAN PEMBAYARAN SECARA ANGSURANadalah Kegiatan Pembiayaan barang dan/atau jasa yang dibeli olehdebitur dari Penyedia barang dan/atau jasa dengan pembayaransecara angsuran ;8.

Bahwa Berdasarkan Pasal 1 angka 1, angka 4 dan angka 10 jo Pasal10.2 huruf c jo Pasal 4 Ayat (3) huruf b PJOK 35/2018 maka dapatdiambil kesimpulan bahwa Perusahaan Turut Tergugat masuk dalamkategori Perusahaan Pembiayaan MULTIGUNA yang dilaksanakandengan PEMBELIAN BARANG PEMBAYARAN SECARAANGSURAN;Bahwa karena Perusahaan milik Turut Tergugat masuk dalam kategoriPerusahaan Pembiayaan MULTIGUNA yang dilaksanakan denganCara PEMBELIAN BARANG DENGAN PEMBAYARAN SECARAANGSURAN maka Wajid memiliki izin usaha

Bojonegoro berdasarkan buktibukti yang ada dantelan diperiksa oleh Penyidik Satreskrim Unit Idik PPA PolresBojonegoro berupa Bukti dari BPN Bojonegoro dan Blanko Jual Beli(BPN) yang kesemuanya Para Pelapor tidak pernah menandatanganiatau menyetujul adanya penerbitan dokumen sebagaimana Akta JualBeli No. 35/2018 pada tanggal 03 Spetember 2018, Akta Jual Beli No.36 pada tanggal 03 September 2018 dan Akta Jual Beli No. 38 padatanggal 17 September 2018 yang di buat dan dikeluarkan oleh PejabatPembuat

Bahwa Akta Jual Beli Akta Jual Beli No. 35/2018 pada tanggal 03September 2018, Akta Jual Beli No. 36/2018 pada tanggal 03September 2018 dan Akta Jual Beli No. 38/2018 pada tanggal 17September 2018 dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa adapenandatanganan dan jjin maupun kuasa dari Para Pemohondimana Akta Jual Beli tersebut dibuat dan dikeluarkan secarasepihak dan penuh dengan rekayasa oleh Pejabat Pembuat AktaTanah (PPAT) Yudi Aryono Basuki, SH,MKn yang berkedudukan diKab.

Bahwa sebelum melapor, Para Pemohon mengetahui adanya AktaJual Beli No. 35/2018 pada tanggal 03 September 2018, Akta JualBeli No. 36/2018 pada tanggal 03 September 2018 dan Akta Jual BellNo. 38/2018 pada tanggal 17 September 2018, antara ParaPemohon dengan Agung Pangestu Wijaya (Foeng).

Maka dengan demikian telah nyata dan jelaslah bahwa AgungPangestu Wijaya, Foengyang bekerjasama dengan PPAT YudiAryono Basuki, SH, M.Kn beritikad tidak baik dan sejak awal adaindikasi tidak baik bahwa Agung Pangestu Wijaya, Foenginginmenguasai dan mengambil alin Asset Hotel milik Para Pemohondengan cara melawan hukum memalsukan keterangan/suratketerangan/surat pernyataan palsu atas diterbitkannya Akta Jual BellNo. 35/2018, Akta Jual Beli No. 36/2018 dan Akta Jual Beli No.38/2018 ( Obyek Sengketa

/2018,selanjutnya pada fotokopi bukti surattersebut diberi tanda P29;Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2020/PN Bjn30.

Bahwa sampai saat ini Pemohon dengan Pemohon II belum pernahmenerima Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan yang berlaku.Setelah Pemohon dengan Pemohon II menghubungi Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, ternyatapernikahan Pemohon dengan Pemohon Il tersebut tidak tercatat padaregister Kantor Urusan Agama Kecamatan Palaran, Kota Samarindaberdasarkan surat keterangan kepala Kantor Urusan Agama KecamatanPalaran, Kota Samarinda, Nomor : Kk.16.10.4/Pw.01/35/2018

Fotokopi surat keterangan dari kementerian Agama KecamatanPalaran, Kota Samarinda perihal Pengesahan Nikah NomorKua.16.10.4/PW. 01/35/2018, tanggal 25 Januari 2018 (P.2);3. Fotokopi kartu keluarga dari Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, Kota Samarinda an. Nawir, Nomor6472062711079808, tanggal 12 Oktober 2012 (P.3);4. Fotokopi kartu keluarga dari Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil, Kota Samarinda an.

kewarganegaraan Indonesia, Kuasa Hukum padaPengadilan Pajak, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 11/RBPPJK/I/2020, tanggal 1 Januari 2020;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari Putusan ini:Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003207 .35

/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019, tanggal 26 Agustus 2019, yangHalaman 1 dari 8 halaman.

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT003207 .35/2018/PP/M.XIVA Tahun 2019 tanggal 26 Agustus 2019 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.

.: 35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan UsahaPerusahaan Pembiayaan (untuk selajutnya disebut POJK 35/2018)sebagaimana diatur dalam Pasal 120 huruf a POJK 35/2018, yangberbuny/i:Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentangPenyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan lembaranNegara Republik Indonesia Nomor 5638) dicabut dan diyantakan tidakberlaku> Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka oleh karena gugatanPenggugat

sehingga cukupnyata melanggar ketentuanangka 14 huruf a Perjanjian Pembiayaan.Bahwa ketentuan yang diatur dalam POJK 29/2014 yang didalilkan olehPenggugat telah dilanggar Tergugat dalam melaksanakan isi PerjanjianPembiayaan (Pasal 23 dan Pasal 50 POJK 29/2014), TERNYATAketentuanketentuanyang diatur dalam POJK 29/2014 tersebut,termasuk ketentuan Pasal 23 dan Pasal 50 SUDAH TIDAK MEMILIKIKEKUATAN HUKUM LAGI OLEH KARENA POJK 29/2014 TELAHDICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU LAGI sejak berlakunyaPOJK 35

/2018.Hal ini sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 120 huruf a POJK35/2018, yang berbunyi:Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentangPenyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 364, Tambahan lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5638) dicabut dan diyantakan tidak berlakuBahwa terlepas dari hal tersebut di atas, karyawan Penggugat yangbernama Amdani, dengan Jabatan AR Reposess Officer yang menerimapenyerahan Obyek Fiducia

dari Tergugat telah memiliki sertifikasi dibidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidangpembiayaan yang terdaftar di OJK sebagaimana diatur dalamketentuan Pasal 65 ayat (5) POJK 35/2018, yang berbunyi:Pegawai dan/atau Tenaga Alih Daya Perusahaan Pembiayaan yangmenangani fungsi penagihan dan eksekusi agunan wayjib memiliki SertifikatProfesi di bidang Penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidangpembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa KeuanganBahwa sebelum karyawan Penggugat

Firman Al MubarakTosepu, Nomor 474.3/35/2018 tanggal 1 November 2018 yangdikeluarkan oleh Lurah Anawai, Kec. WuaWua, Kota Kendari (bukti P);B. Saksisaksi:Saksi :Andriansyah, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempattinggal di JI. Anawai No.65, Kelurahan Anawai, Kecamatan WuaWua KotaKendari, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknyasebagai berikut :Hal. 3 dari 10 hal.

nikah saudara kandung Pemohon II bernamaMaming Daud, dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah Imambernama Subardin, SH dan disaksikan oleh lebih dari dua orang diantaranyaadalah Adriansyah dan Ibrahim Amiruddin dengan mahar berupa Seperangkatalat salat, dibayar tuna;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil tersebut, Pemohontelah mengajukan alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;Menimbang, bahwa sesuai bukti Asli Surat Keterangan Kematian an.Firman Al Mubarak Tosepu, Nomor 474.3/35

/2018 tanggal 1 November 2018yang dikeluarkan oleh Lurah Anawai, Kec.

M.kn, dengan nomo : 35/2018, Tertanggal 28 Februari 2018 saat itu, adalah sah, mengikat, dan berkekuatan hukum atas objek sengketa;

.), Notaris diBanda Aceh, terhadap jual beli tanah milik Penggugat oleh Tergugat kepada Tergugat IV adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatanhukum:;Menyatakan Akta Jual Beli Nomor 35/2018, tanggal 342018 yangdibuat oleh Tergugat V terhadap jual beli tanah milik Penggugat olehHalaman 3 dari 12 hal. Put.

Nomor 35/2018, tanggal 3 April 2018;tidak mempunyai kekuatan hukum;Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang telah beberapa kalimelakukan balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2198, dari atas namaPenggugat menjadi atas nama Tergugat I, kemudian atas namaTergugat IV dan terakhir atas nama Tergugat VI dan Tergugat VII tidakmempunyai kekuatan hukum;Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan dalam keadaankosong dan tanpa ikatan apa pun dengan

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah padatanggal 28 Desember 2005 dan dicatat olen Pegawai Pencatat NikahKantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda,Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana tercatat dalam Kutipan AktaNikah Nomor Kua/16.01.02/PW.01/35/2018, tanggal 05 Desember2018;Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohonbertempat tinggal terakhir di rumah sewaan di JalanXXX, KotaSamarinda, Provinsi Kalimantan Timur, selama 2 tahun;Bahwa selama pernikahan

Bahwa setelah Sertipikat Hak Milik Nomor: 2198 telah dilakukan balik namamenjadi atas nama Tergugat IV (EMIRA), lalu Tergugat IV telah menjualtanah milik Penggugat kepada Tergugat VI dan Tergugat VII denganmembuat Akta Jual Beli Nomor: 35/2018 tanggal 03042018 pada TergugatV, dimana jual beli tanah milik Penggugat tanpa sepengetahuan dan seizinPenggugat sebagai pemilik yang sah.14.Bahwa tanah hak milik Penggugat yang terletak di Desa/Kelurahan LamLagang, Kecamatan Banda Raya Kota Banda Aceh Provinsi

/2018 tanggal 03042018 yang dibuatoleh Tergugat V, terhadap jual beli tanah milik Penggugat oleh Tergugat IVkepada Tergugat VI dan Tergugat VII, adalah tidak sah dan tidakmempunyai kekuatan hukum.Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang telan beberapa kali melakukanbalik nama Sertipikat Hak Milik Nomor: 2198 dari atas nama PenggugatHalaman 9 dari 48 Putusan Nomor 56/PDT/2019/PT BNA.10.11.12.menjadi atas nama Tergugat I, kemudian atas nama Tergugat IV, danterakhir atas nama Tergugat VI dan Tergugat

Nomor: 35/2018 tanggal 03 April 2018;tidak mempunyai kekuatan hukum;6. Menyatakan perbuatan Tergugat VIII yang telah beberapa kali melakukanbalik nama sertifikat Hak Milik Nomor:2198 dari atas nama Penggugatmenjadi atas nama Tergugat I, kemudian atas nama Tergugat IV, danterakhir atas nama Tergugat VI dan Tergugat VII tidak mempunyai kekuatanhukum;7. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;8.

(Turut Tergugat I dahulu Tergugat V) dengan Akta JualBeli Nomor : 35 / 2018;e Bahwa sebelum dikuasai oleh EMIRA (Turut Terbanding dahulu TergugatIV), tanah obyek sengketa SHM No. 2198 tersebut dikuasai Pembanding IIIdahulu Tergugat dan terdaftar atas namanya (ABDUL YASSAK), lalu padatanggal 26 September 2017, oleh Pembanding III dahulu Tergugat dijualkepada EMIRA (Turut Terbanding dahulu Tergugat IV), jual beli manadilakukan di hadapan PPAT / Notaris IRMA SAVITRY HARAHAP, SH.,Sp.N.

(Turut Tergugat II dahulu Tergugat V)dan dalam melakukan penjualan atas tanan SHM No. 2198 tersebut, EMIRA(Turut Terbanding dahulu Tergugat IV) sebagai perempuan berstatus menikah,juga mendapat persetujuan dari Ssuaminya yang bernama ASRIZAL, sehinggaterbitlah Akta Jual Beli No. 35 / 2018 tanggal 03 April 2018 dan selanjutnyaberdasarkan Akta Jual Beli No. 35 / 2018 tanggal 03 April 2018 tersebut, KantorPertanahan Kota Banda Aceh (Turut Terbanding III dahulu Tergugat VIII)melakukan balik nama atas

/2018 tanggal 10 Agustus 2018 yang diterbitkan olehTergugat II ("Surat Pernyataan Pembatalan Lelang), ternadap pelaksanaanlelang dimaksud di atas telah dibatalkan dengan pertimbangan bahwapelaksanaan lelang dimaksud tidak memenuhi legalitas formal subjek danobjek lelang.Bahwa dengan dibatalkannya pelaksanaan lelang dimaksud di atas, makaterhadap tuntutan Penggugat pada petitum butir 2 (dua) yang menuntutuntuk membatalkan pelaksanaan lelang terhadap ketiga agunan milikPenggugat merupakan Gugatan yang

Cirebon Jawa Barat PerihalPermohonan Informasi terkait SHM No. 1489 di Desa Kedungjaya, SHM No.1710 di Desa Kedungjayadan SHM No. 320 di Desa Kedungdawaa.n SugionoSuhendang, T.I22 berupa fotokopi Surat Kantor Pertanahan KabupatenCirebon Provinsi Jawa Barat Nomor 441/32.09.8/X/2018 tanggal 8 Oktober2018 Hal Permohonan Informasi terkait SHM No. 1489 dan SHM No.1710/Kedungjaya dan SHM No. 320/Kedungdawa a.n Sugiono Suhendang,T.l23. berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor :Reg.Btl.108/35

/2018 tertanggal 10 Agustus 2018 yang dibuat danditandatangani Pejabat Lelang Kelas Kantor Pelayanan Kekayaan Negara danLelang Cirebon, T.Il24 berupa fotokopi Akta Addendum Perjanjian KreditModal Kerja Nomor : 84 tertanggal 29 Maret 2006 yang dibuat dihadapan danditandatangani Notaris Eveline Indarawati Sinarya, S.H., T.I25 berupafotokopi Akta Addendum Il Perjanjian Kredit Modal Kerja Nomor : 7 tertanggal20 Oktober 2006 yang dibuat dihadapan dan ditandatangani Notaris EvelineIndarawati Sinarya, S.H

SAM.SA3/LR1.239/2018 tanggal 28 Juni 2018,T.ll13 berupa fotokopi Surat Pernyataan Pembatalan Lelang Nomor :Reg.Btl.108/35/2018 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon,T.ll14a berupa fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 534/2007 PropinsiJawa Barat Kabupaten Cirebon Peringkat Nama Pemegang Hak TanggunganPT Bank Mandiri (Persero) Tok yang berkedudukan di Jakarta, T.Il14b berupafotokopi Salinan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 43/2007 tanggal15 Maret 2007 dibuat dihadapan PPAT Doktorandus

Suhendang terletak di Desa KedungdawaKecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon dibatalkan karena (1) Penjual tidakhadir dalam Pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang dan (2) Tidakmemenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang;Menimbang, bahwa dengan mengingat Penggugat mengajukanGugatan perihal pembatalan lelang ke Pengadilan Negeri Cirebon pada tanggal9 Agustus 2018 dengan mengajukan Gugatan, sementara Tergugat II telahmembuat Surat Pernyataan Pembatalan Lelang NomorReg.Btl.108/35/2018

berdasarkan Akta JualBeli Nomor 35/2018 yang terletak di Jalan Swadaya RT.004RW.002 Kel.Limo Kec.Limo, Depok Jawa Barat;8.6. Sebidang tanah seluas 100M? berdasarkan Akta JualBeli Nomor 53/2018 yang terletak di Jalan Pinang II RT.003RW.005 Kel.Limo Kec.Limo, Depok Jawa Barat;9. Bahwa, pada saat meninggal dunia, tidak ada meninggalkanwasiat ataupun hutang yang belum dilunasi;10.

Fotokopi Akta Jual Beli dengan Nomor 35/2018 atas namaYunarsin yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta TanahSementara (PPAYTS) Daerah Kerja Kecamatan Limo Kota Depok,telah dibubuhi materai cukup, telah dinazegeling pejabat yangberwenang dan dilegalisir oleh Majelis Hakim ternyata telah sesuaidengan bunyi aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.15) dan diparaf;16.

/2018 tanggal 21 Agustus 2018.Bahwa Sehingga sangat beralasan menurut hukum bahwa Tergugat sebagaipihak pemegang Hak Tanggungan yang beritikad baik, dimana dalam prosespenerimaan agunan maupun pengikatan agunannya telah memenuhi prosedur danketentuan hukum yang berlaku atas bidang tanah tersebut sehingga memberikanhak Droit de Preference dan mempunyai hak istimewa yang harus dilindungi olehhukum.

ALBAROKAH Nomor : 003.957/1017/PK/I/2016 tanggal 4 Januari 2016 (tidak adaHalaman 26 dari 41Putusan Perdata Gugatan Nomor58/Pat.G/2018/PN Cbnasli), bukti surat P3 Fotokopi Surat Pemberitahuan Hasil Lelang Nomor:B.381 1IX/KC/ADK/09/2018 tanggal 4 November 2018 (asli), bukti surat P4tentang Rincian Uang Hasil Lelang Nomor 873/35/2018 tanggal 21Agustus2018dengan pembeli HARYATI (tidak ada asli) bukti surat P5 tentang RincianUang Hasil Lelang Nomor 873/35/2018 tanggal 21Agustus 2018 denganpembeli SHOFIYUDIN

AL BAROKAH (tidakada asli), bukti surat Tl12 berupa Fotokopi Salinan Risalah Lelang Nomor :873/35/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dari Pejabat Lelang Hadi Kusuma, S.I.Pdan Penjual PT. Bank Rakyar Indonesia (Persero) Tok Kantor Cabang CirebonKartini (sesuai asli), bukti surat TI13 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuanakan dilakukan Lelang Eksekusi Barang Jaminan Nomor B.2881VI/KC/ADK/07/2018 tanggal 16 Juli 2018 dari PT. Bank Rakyat Indonesia(Persero) Kantor Cabang Cirebon kepada CV.

KepalaKantor Pertanahan Kota Cirebon tanggal 9 Agustus 2018 (sesuai asli), buktisurat TII3 Fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S292/WKN.08/KNL.06/2018 tanggal 4 Juli 2018 yang ditanda tangani oleh KepalaKantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Cirebon (sesuai asli), buktisurat TIl4 Fotokopi Risalah Lelang Nomor : 873/35/2018 tanggal 21 Agustus2018 dari Pejabat Lelang Hadi Kusuma, S.I.P dan Penjual PT.

Bank RakyarIndonesia (Persero) Tok Kantor Cabang Cirebon Kartini (Sesuai asli),Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk menguatkan dalil sangkalannyatelah mengajukan bukti berupa bukti TIV1 sampai dengan TIV4 dan tidakmengajukan saksi;Menimbang, bahwa bukti surat TIV1 berupa Fotokopi Kutipan RisalahLelang Nomor : 873/35/2018 tanggal 21 Agustus 2018 dari Pejabat Lelang HadiKusuma, S.I.P dan Penjual PT.

Bahwa dalam Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala SekolahDasar Negeri 1 Sawangan, Kabupaten Wonosobo dengan Nomor:800/35/2018 tertanggal 12 September 2018, nama ayah Pemohon tertulisSOLEKHAN ;6.

Bahwa pada tanggal 20 April 2017, telah meninggal dunia AlmarhumahIbu Kandung Pemohon yang bernama Sukarmi binti Sarkim, dalam usia63 tahun karena sakit sesuai dengan Surat Kematian dengan Nomor:474.3/35/2018, tertanggal 26 September 2018 yang dikeluarkan oleh LurahLebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi dan Almarhumahberagama Islam;7.