Ditemukan 556 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 08-10-2015 — Putus : 07-03-2016 — Upload : 10-03-2016
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 213/G/2015/PTUN-JKT
Tanggal 7 Maret 2016 — ASOSIASI KONTRAKTOR KONSTRUKSI INDONESIA (AKSI), diwakili oleh SYAKIRMAN; 1. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 2. 1. BACHTIAR RAVENALA UJUNG, DKK
12843
  • S.Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiTingkat Nasional Periode 20112015, beralamat di Balai Krida Lantai 2,Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI 1;POLTAK H.
    Yangtelah dikukuhkan berdasarkan keputusan menteri sebelumnya Nomor: 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 20112015,sesuai tabel semula kepengurusan lembaga pengembangan jasakonstruksi tingkat nasional 14 (empat belas) orang periode 20112015,bertambah 30 (tiga puluh) orang jumlah kepengurusan LembagaPengembangan Jasa Konitruksi Tingkat Nasional, menjadi 44 (empat puluhempat) orang Periode 20112015;Bahwa berdasarkan poin
    Menyatakan batal atau tidak sah surat Keputusan Menteri PekerjaanUmum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 381/KPTS/M/2015 TentangPengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga Pengembangan JasaKonstruksi Tingkat Nasional Periode 20112015, Tanggal 24 Juli 2015;3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan MenteriPekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga PengembanganJasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 20112015, Tanggal 24 Juli2015;4.
    (Fotokopi dari fotokopi);Keputusan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Tingkat NasionalPeriode 20112015.
    (Fotokopi dari fotokopi);:Keputusan Menteri Pekerjaan Umum DanPerumahan Rakyat Nomor 381/KPTS/M/2015Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Tingkat NasionalPeriode 20112015.
Register : 06-06-2018 — Putus : 01-08-2018 — Upload : 20-05-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 43/PDT/2018/PT JAP
Tanggal 1 Agustus 2018 — Pembanding/Tergugat II : Pemerintah RI di JL.Merdeka Timur, Jakarta Pusat Cq. Menteri dalam Negeri RI di JL.Merdeka Utara , Jakarta Pusat Cq. Gubernur Provinsi Papua, JL.Soa sio di Kota Jayapura Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen Diwakili Oleh : Pemerintah RI di JL.Merdeka Timur, Jakarta Pusat Cq. Menteri dalam Negeri RI di JL.Merdeka Utara , Jakarta Pusat Cq. Gubernur Provinsi Papua, JL.Soa sio di Kota Jayapura Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen
Terbanding/Penggugat : TERA BURUMI
Turut Terbanding/Tergugat V : YACHONIAS WINDESI
Turut Terbanding/Tergugat III : SIMON WANMA
Turut Terbanding/Tergugat I : Pemerintah RI, di JL.Merdeka Timur, Jakarta Pusat Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jakarta Cq.Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Papua, di Jalan Tanjung Ria base G Kota Jayapura Cq. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen
Turut Terbanding/Tergugat XII : YOZAR HARMUSIAL WANGGAI
Turut Terbanding/Tergugat X : KAREL RUMBAIRUSI
T
3514
  • Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1630/T, tanggal 20112015, SuratUkur Nomor : 25/05/2015 tanggal 20102015, seluas : 2.267 M2;c. Sertifikat Hak Milik Nomor : M. 1631/T, tanggal 20112015, Surat ukurNomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M2;d.
    M. 1630/T tanggal 20112015, Surat UkurNo.25/05/2015 tanggal 20102015 seluas 2.267 M?;3. Sertifikat Hak Milik No. M. 1631/T tanggal 20112015, Surat UkurNo.23/05/2015 seluas 1.322 M2;4. Sertifikat Hak Milik No.
    Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor M.1630/T, tertanggal 20112015, SuratUkur Nomor 25/05/2015, tertanggal 20102015, seluas 2.267 M?
    , Surat Ukur Nomor : 25/05/2015, tanggal 20102015,tanggal 20202015, seluas : 2.267 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T,tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M2,Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1632/T, tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor :24/05/2015, tanggal 20102015, seluas : 2.147 M?
    /2015, tanggal 20102015, tanggal 20202015,seluas : 2.267 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor : M.1631/T, tanggal 20112015,Surat Ukur Nomor : 23/05/2015, seluas : 1.322 M2, Sertifikat Hak Milik Nomor :M.1632/T, tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor : 24/05/2015, tanggal 20102015, seluas : 2.147 M?
Register : 18-10-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 23-03-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 484 K/TUN/2016
Tanggal 13 Desember 2016 — ASOSIASI KONTRAKTOR KONSTRUKSI INDONESIA (AKSI) VS I. MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT RI., II. BACHTIAR RAVENALA UJUNG., III. POLTAK H. SITUMORANG., IV. DJOKO WAHYU KARMIAJI., V. IR. ANGGARA, S.S.MM., VI. MARLINA INDRIYANI., VII. VERI SINOPEL., VIII. ZULKIATI ZAILANI., IX. NAILA MUBAROK., X. JONI PIDEL PATANDUNG., XI. OMAR SAMUEL ICHWAN., XII. MERCURIUS RESTIANTO., XIII. AMRUL BAHRI., XIV. IR. MANAHARA R.S., XV. MOHAMMAD SINGGIH;
8547 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah:Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor :381/KPTS/M/2015 Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus LembagaPengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 20112015,Tanggal 24 Juli 2015;B.
    Kepentingan Penggugat:Bahwa dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan PerumahanRakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015, Tentang Pengukuhan TambahanPengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat NasionalPeriode 20112015, Tanggal 24 Juli 2015.
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2016Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode20112015, Tanggal 24 Juli 2015, dengan memutuskan kesatumenetapkan adanya penambahan dari susunan kepengurusan LembagaPengembangan Jasa Kontruksi Tingkat Nasional Periode 20112015.Yang telah dikukuhkan berdasarkan keputusan menteri sebelumnyaNomor: 223/KPTS/M/2011 Tentang Penetapan Organisasi danPengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Tingkat NasionalPeriode 20112015, sesuai tabel semula kepengurusan lembagapengembangan
    jasa konstruksi tingkat nasional 14 (empat belas) orangperiode 20112015, bertambah 30 (tiga puluh) orang jumlahkepengurusan Lembaga Pengembangan Jasa Kontruksi TingkatNasional, menjadi 44 (empat puluh empat) orang Periode 20112015;Bahwa berdasarkan poin 1 di atas, Surat Nomor : 381/KPTS/M/2015Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga PengembanganJasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 20112015, Tanggal 24 Juli2015, yang ditetapkan oleh tergugat bertentangan dengan PeraturanPemerintah Republik
    Putusan Nomor 484 K/TUN/2016Jasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 20112015, Tanggal 24 Juli2015, yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harusdinyatakan batal atau tidak sah;Bahwa dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 381/KPTS/M/2015Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga PengembanganJasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 20112015, Tanggal 24 Juli2015, adalah suatu keputusan tidaklan berdasarkan peraturanperundangundangan.Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional
Register : 02-06-2016 — Putus : 28-06-2016 — Upload : 31-01-2017
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 140/B/2016/PT.TUN.JKT
Tanggal 28 Juni 2016 — ASOSIASI KONTRAKTOR KONSTRUKSI INDONESIA (AKSI).; 1.MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK.; DKK ( 15 Orang )
6031
  • Jaga Konstru ksiTingkat Nasional Periode 20112015, beraldinat di Balai KridaLantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ll INTERVENSI 2/TERBANDING; nN ae ate3.
    ., Warga Negara Indonesia, PekerjaanTambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiTingkat Nasional Periode 20112015, beralamat di Balai KridaLantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI 4/TERBANDING; 2 one one enn nnn cen5.
    NAILAPengurus Lembaga Pengembangan Jasa, Konstruksi TingkatNasional Periode 20112015, beralamatdi Balai Krida Lantai 2,Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 33 )akarta 12130, selanjutnyadisebut sebagai TERGUGATININTERVENSI 7/ TERBANDING;MUBAROK, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan TambahanPengurus Lembaga Bengembangan Jasa Konsiruksi TingkatNasional Peribde 20112015, beralamat di Balai Krida Lantai 2,Jalan lsktdarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130, selanjutnyadisbut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI8/ TERBANDING
    OMARTambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiTingkat Nasional Periode 20112015, beralamat di Balai KridaLantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta 12130,selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT Il INTERVENSI 9/TERBANDING;; SAMUEL ICHWAN, Warga Negara Indonesia, PekerjaanTambahan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa KonstruksiTingkat Nasional Periode 20112015, beralamat di Balai KridaHal.4 dari 15 hal.Put.No.140 /B/2016/PT.TUN JKT.Lantai 2, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 35, Jakarta
    Mewajibkan Tergugat untuk mencabut surat Keputusan MenteriPekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor: 381/KPTS/M/2015Tentang Pengukuhan Tambahan Pengurus Lembaga PengembanganJasa Konstruksi Tingkat Nasional Periode 20112015, Tanggal 24 Juli2015;3..
Register : 04-02-2013 — Putus : 03-04-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 71 K/TUN/2013
Tanggal 3 April 2013 — REKTOR UNIVERSITAS MATARAM VS ABDUL KHAIR, SH.,MH DAN I. KETUA SENAT UNIVERSITAS MATARAM., II. DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MATARM;
5238 Berkekuatan Hukum Tetap
  • , yang telahdiselenggarakan pemilihannya oleh Panitia Pemilihan Calon Pembantu Dekan IFakultas Hukum Universitas Mataram dalam rapat Senat Khusus Senat FakultasHukum Universitas Mataram yaitu pada tanggal 8 Agustus 2011 yang bertempatdi ruang sidang Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram;3 Bahwa adapun nama masingmasing Bakal Calon pembantu Dekan I yangmengikuti pemilihan Calon Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UniversitasMataram periode 20112015 tersebut yaitu:1 Dr.
    atau abstain yaitu 1 orang;5 Bahwa berikut hasil perolehan suara masingmasing Bakal Calon PembantuDekan I Fakultas Hukum Universitas Mataram periode 20112015 yaitu:1 Dr.
    Dengan kata lain terbitnyaobjek sengketa IJ untuk melaksanakan objek sengketa IT yang memerintahkanTergugat HI untuk melaksanakan pemilihan ulang Calon Pembantu Dekan IFakultas Hukum Universitas Mataram periode 20112015. Bahwa sebelumTergugat III menerbitkan objek sengketa III terlebih dahulu Tergugat IIImeminta pertimbangan Senat Fakultas Hukum Universitas Mataram.
    DalamRapat Senat Fakultas Hukum Universitas Mataram tertanggal 3 Desember 2011yang dihadiri pula oleh Penggugat selaku anggota Senat Fakultas HukumUniversitas Mataram disepakati untuk dilakukan pemilihan ulang CalonPembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Mataram periode 20112015,sehingga Tergugat III menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketaI;2 Bahwa selain itu Pemilihan Calon Pembantu Dekan I Fakultas HukumUniversitas Mataram periode tahun 20112015 tidak melewati tahapan ujikelayakan
    , maka seharusnya Termohon Kasasi tidak menunjuk saksiHaeruman Jayadi, S.H., M.H., sebagai anggota Panitia Pemilihan Ulang Calon PD IFakultas Hukum periode 20112015 (mohon lihat berita acara pemeriksaan saksiHaeruman Jayadi, S.H., M.H).
Register : 08-04-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 07-10-2014
Putusan PTUN MEDAN Nomor 31/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 10 Juli 2013 — IR. RIDWAN NASUTION, MT : REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN
7224
  • Undangundang No. 9 tahun2004 Jo.Undangundang No. 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara,Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan atas terbitnya objekgugatan tersebut ;DALASANALASAN MENGAJUKAN GUGATAN :Bahwa Penggugat adalah Dekan Fakultas Tehnik Universitas Asahan periodetahun 20112015 sesuai dengan Surat Keputusan Rektor Universitas AsahanNomor 175/KPTSUNA/2011 tanggal Ze PebruariBahwa sebelum ditetapkan sebagai Dekan Fakultas Tehnik Universitas Asahanperiode tahun 20112015
    Ansoruddin, MP sebagaiPejabat Rektor Universitas Asahan periode tahun 20112015 sesuai denganKeputusan Yayasan Universitas Asahan Nomor : 01/KPTS/YUNA/2011 TentangPemberhentian Dengan Hormat Rektor Universitas Asahan Periode Tahun2007/2011 Dan Pengangkatan Pejabat Rektor Universitas10Bahwa penetapan pengangkatan Penggugat sebagai Dekan Fakultas TehnikUniversitas Asahan periode tahun 20112015 telah melalui proses pemilihanberdasarkan hasil rapat senat Fakultas Teknik Universitas Asahan tanggal 4Pebruari
    Sebab Panitia Pemilihan Dekan telah dibentuk sesuai dengan SuratKeputusan Senat Fakultas Teknik Universitas Asahan Nomor : 002.2/001/KPTSSENAT/FTUNA/2011 tanggal 14 Januari 2011 Tentang Pembentukan PanitiaPelaksana Pemilihan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas Asahan PeriodeTahun 20112015 ;Bahwa seluruh proses Pemilihan Dekan Fakultas Teknik Universitas AsahanPeriode tahun 20112015 telah dilakukan sesuai dengan Peraturan yang berlakubaik tentang tata tertib, persyaratan Calon Dekan Tentang Penetapan
    tidak faham proses dan tata cara Pemilihan22, SAW: +s asweinasesssesBahwa Berita Acara Penetapan Calon Dekan Fakultas Teknik Universitas AsahanPeriode 20112015 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan adalah sah dansesuai dengan tata tertib ;Bahwa Berita Acara Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas Teknik UniversitasAsahan Periode 20112015 yang ditanda tangani oleh Panitia Pemilihan adalahsah dan sesuai dengan tata tertib ;Bahwa seluruh mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Dekan Fakultas PertanianUniversitas
    pada hari ini Jumat tanggal 04 Februari 2011dilaksanakan Rapat Senat Fakultas Teknik NUNA yangditandatangani oleh Panitia Pemilihan, sedangkanseharusnya apabila Senat yang rapat, hasilnya bukanhanya Berita Acara tetapi adalah sebuah Keputusan Senatyang dipimpin dan ditandatangani oleh Ketua danSekretaris Senat Fakultas TeknikUntuk jelasnya berkas proses pemilihan Dekan Teknik UniversitasAsahan priode tahun 20112015 tersebut, akan kami bukti pada acarapembuktian nantinya ;7.2.
Putus : 29-04-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 854 K/Pdt/2019
Tanggal 29 April 2019 — TUAN TERA BURUMI VS PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI LINGKUNGAN HIDUP dan KEHUTANAN RI di JAKARTA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN, dkk.
3720 Berkekuatan Hukum Tetap
  • : Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1630/T, tanggal 20112015,Surat Ukur Nomor: 25/05/2015, tanggal 20102015, tanggal 20202015, seluas: 2.267 m7?: Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1631/T, tanggal 20112015, SuratUkur Nomor: 23/05/2015, seluas: 1.322 m?; Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1632/T, tanggal 20112015, SuratUkur Nomor: 24/05/2015, tanggal 20102015, seluas: 2.147 m?,Halaman 2 dari 10 hal. Put.
    dengan bersertifikatHak Miilik:1.Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1632/T, tanggal 20112015, SuratUkur Nomor 24/05/2015 tanggal 20102015 seluas 2.147 m? atasnama Tera Burumi:Sertifikat Hak Milik Nomor M.1629/T tanggal 20102015, Surat UkurNomor 22/05/2015, tanggal 20102015 seluas 1.439 m? atas namaTera Burumi:Sertifikat Hak Milik Nomor M.1631/T tanggal 20112015, Surat UkurNomor 23/05/2015, seluas 1.322 m?
    atas nama Tera Burumi:Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor M.1630/T, tertanggal 20112015,Surat Ukur Nomor 25/05/2015, tertanggal 20102015, seluas 2.267m? atas nama Tera Burumi:Dengan batasbatas sebagai berikut:* Sebelah Timur berbatasan dengan pagar tembok Toko BintangJaya Serui;* Sebelah Barat berbatasan dengan kali/jalan masuk;* Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro;* Sebelah Selatan berbatasan dengan dahulu sungai Konoaempi,Halaman 5 dari 10 hal. Put.
    , Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1630/T, tanggal 20112015,Surat Ukur Nomor: 25/05/2015, tanggal 20102015, tanggal 20202015, seluas: 2.267 m?, Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1631/T, tanggal20112015, Surat Ukur Nomor: 23/05/2015, seluas: 1.322 m?, SertifikatHak Milik Nomor: M.1632/T, tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor:24/05/2015, tanggal 20102015, seluas: 2.147 m?
Register : 08-04-2013 — Putus : 10-07-2013 — Upload : 11-09-2013
Putusan PTUN MEDAN Nomor 32/G/2013/PTUN-MDN
Tanggal 10 Juli 2013 — Ir.MAIMUNAH,MP VS REKTOR UNIVERSITAS ASAHAN
7229
  • Bahwa selain itu pertimbangan Tergugat yang menjadi alasanterbitnya objek Gugatan dalam Perkara ini dikarenakan setelahditeliti proses Pemilihan Dekan Fakultas Pertanian UniversitasAsahan Periode Tahun 20112015 ternyata Tidak adanya SuratKeputusan Senat Fakultas Pertanian yang menetapkan .
    Bahwa Berita Acara Penetapan Calon Dekan Fakultas PertanianUniversitas Asahan Periode 20112015 yang ditanda tangani olehPanitia Pemilihan adalah sah dan sesuai dengan tata tertib ;20. Bahwa seluruh mekanisme Pelaksanaan Pemilihan Dekan FakultasPertanian Universitas Asahan Periode 20112015 telah sesuaidengan Pasal 54 ayat (3) Statuta Universitas Asahan Tahun2008 yang menyebutkan : , Mekanisme pengangkatana. Senat.......a.
    Keputusan yang menetapkan Calon DekanFakultas Pertanian, tetapi oleh Pejabat Rektor Sdri377.3.Ir.Maimunah Siregar, MP diangkat menjadi Dekan FakultasPertanian UNA priode tahun 20112015 ;Disamping itu sesuai dengan Surat Dekan Fakultas PertanianUNA Nomor : 002.2/026/ FPUNA/2011 tertanggal O1 Februari2011, Hal : Usulan Pengangkatan/Penetapan Dekandengan lampiran Berita Acara Sidang Senat Pemilihan DekanFakultas Pertanian UNA periode 20112015 yang dihadiri 11(sebelas) orang, memperoleh suara untuk Ir.Maimunah
    Fotocopy.......Surat Keputusan Senat Fakultas Pertanian UniversitasAsahan Nomor ; 002.2/001/KptsSenat/FPUNA/2010tentangPembentukan Panitia Pelaksana Pemilihan Calon DekanFakultas Pertranian Universitas Asahan Periode 20112015,betrtanggal 29 Desember 2010.................0000000es (Bukti T 11);Tata Tertib Pemilihan Dekan Fakultas Pertanian UNAPeriode 20112015 bertanggal 22 Januari 2011, yang hanyaditandatangani oleh 3 (tiga) orang Pimpinan....
    (Bukti T 12);Berita Acara dilaksanakannya Sidang Senat PemilihanDekan Fakultas Pertanian UNA Periode 20112015 yangmenerangkan hasil Pemilihan Calon Dekan FakultasPertanian yang ditandatangani oleh 3 (tiga) orangPimpinan....... Bukti T 13);Surat Dekan Fakultas Pertanian UNA Nomor ;002.2/026/FPUNA/2011 bertanggal 01 Februari 2011, hal4915. Fotocopy16. Fotocopy17.Fotocopy18.Fotocopyusulan Pengangkatan Penetapan Dekan Fakultas PertanianUniversitas ASAHAN Periode 20112015...................
Register : 20-06-2011 — Putus : 12-06-2012 — Upload : 02-07-2014
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 342/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Sel.
Tanggal 12 Juni 2012 —
713102
  • .: 03/KONGRES/PARFI/2011 ;tentang : Tata Tertib Kongres PARFI KeXIV Tahun 2011 ;d KEPUTUSAN KONGRES PERSATUAN ARTIS FILM INDONESIA KEXIV Tahun 2011 Nomor 10/Kongres/PARFI/2011tentang Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film Indonesia MasaBakti 20112015 dan Formatur Tunggal Hasil Kongres Persatuan Artis FilmIndonesia keXIV Tahun 2011, tanggal 20 Mei 2011, telah MENETAPKAN :Pertama: SAUDARA AA GATOT BRAJAMUSTI SEBAGAI KETUAUMUM PENGURUS BESAR PERSATUAN ARTIS FILMINDONESIA MASA BAKTI 20112015
    DAN SEKALIGUSFORMATUR TUNGGAL ;Kedua ; Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Artis Film IndonesiaMasa Bakti 20112015 selaku Formatur Tunggal bertugas danberwenang menyusun dan menetapkan Personalia PengurusBesar Persatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 20112015 ;Ketiga : Dalam menyusun Personalia Pengurus Besar Persatuan ArtisFilm Indonesia Masa Bakti 20112015 Ketua Umum terpilihsebagai Formatur Tunggal berpedoman pada Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Program Kerja dan RekomendasiKongres Persatuan
    Dan dibawah pimpinan Tergugat, Kongres telahmemilih Turut Tergugat sebagai Ketua Umum PB PARFI periode 20112015,selanjutnya hasil pemilihan itu dituangkan oleh Tergugat di dalam SuratKeputusan Kongres Persatuan Artis Film Indonesia (PARFI) KeXIV Tahun2011 Nomor 10/KONGRES/PARFI/2011 Tentang Ketua Umum Pengurus BesarPersatuan Artis Film Indonesia Masa Bakti 20112015 dan Formatur TunggalHal 5 dari hal.26 Putusan No.342/Pdt.G/2011/PN. Jkt.
    MASA BAKTI 20112015 DANSEKALIGUS FORMATUR TUNGGAL, adalah TIDAK SAH karenamengandung CACAT HUKUM, dengan alasan hukum sebagai berikut :11.1.
    PARFI) Masa Bakti 20112015 tertanggal 10 Mei 2011 (bukti T .TT 4);Laporan Pelaksanaan Kongres PARFI ke XIV Tahun 2011 yang dibuat oleh PanitiaPelaksana Kongres PARFI ke XIV tahun 2011 ( buktiT.TT5);Hasil Keputusan Sidang Komisi A Kongres PARFI ke XIV tahun 2011 Nomor :06/KONGRES/PARFI/2011 tertanggal 19 Mei 2011 ( bukti T. TT 6) ;Hasil Sidang Komisi B Tentang PokokPokok Program Persatuan Artis FilmIndonesia Masa Bakti 20112015 ( bukti T.
Register : 29-03-2011 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 18-03-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 17 P/HUM/2011
Tanggal 28 Maret 2013 — DJAUHAR MANFAAT (Prof. Ir.), M.Sc.Ph.d, dkk VS MENDIKNAS RI. 2. PRESIDEN RI.;
100160 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi dalam suratnya Nomor 444/E/C/2011 tanggal 5 April 2011 mengusulkan kepada Menteri PendidikanNasional, penetapan Rektor ITS masa jabatan 20112015 yaitu Sdr. Prof. Dr.Ir.
    Pemohon,tampak jelas bahwa apa yang didalilkan oleh Para Pemohon ternyata mengenaifakta terhadap pemilihan Rektor ITS Surabaya periode 20112015.
    Dengan katalain, Para Pemohon menyembunyikan mengenai fakta terhadap pemilihan RektorITS Surabaya periode 20112015. Dengan demikian, perbuatan Para Pemohonmerupakan perilaku yang tidak mencerminkan nilai obyektif, nalar, jujur, adil,dan transparan ;3.
    menguraikan dalam permohonan Hak Uji Materiil ini bahwa obyekpermohonan keberatan Hak Uji Materiil ini adalah pemilihan Rektor InstitutTeknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya periode 20112015, khususnyaterpilinnya Rektor baru atas nama Prof.
    TriyogiYuwono, DEA. tetapi dalam permohonan uji materiil ini ternyata tidakseorangpun dari Para Pemohon yang menjadi calon Rektor ITS Surabaya periode20112015, sehingga tidak mempunyai kepentingan terhadap siapapun RektorITS Surabaya yang terpilih periode 20112015.
Putus : 31-07-2013 — Upload : 10-01-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 266 K/Pdt.Sus-Parpol/2013
Tanggal 31 Juli 2013 — DIMYATI DAHLAN, S.Sos vs 1. Ir. SAYUTI ASYATHRI, dkk.
209146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa Penggugat adalah Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Madiunmasa bakti 20082010 berdasarkan Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PPSJ/09/VIII/2008, tertanggal 11 Agustus 2008, tentang SusunanOrganisasi dan Anggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi KebangsaanKabupaten Madiun, Provinsi Jawa Timur masa bakti 20112015 yangditerbitkan oleh Dewan Pimpinan Nasional (DPN) PDK danditandatangani oleh Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan,Prof.M.Ryaas Rasyid, MA.,Ph.D dan Sekretaris Jenderal RapiudinHamanurung;2.
    Tertanggal 22 Maret 2011, Tentang Susunan Organisasi danAnggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan KabupatenMadiun, Provinsi Jawa Timur masa bakti 20112015 yang ditandatanganioleh Presiden Partai Demokrasi Kebangsaan, Ir. Sayuti Asyathri(Tergugat I) dan Sekretaris Jenderal, DR.Kun Wardana Abyoto (TergugatII);3.
    Nomor 266 K/Padt.SusParpol/201310.11.12.13.Organisasi dan Anggota Dewan Pengurus PDK Kabupaten MadiunProvinsi Jawa Timur masa bakti 20122015 tertanggal 3 Agustus 2012,yang menetapkan Tergugat V sebagai Ketua dan Tergugat VI sebagaiSekretaris DPK PDK Kabupaten Madiun dan Mencabut Surat KeputusanNomor: PDK/SK/PPSJ/051/III/2011 tentang Susunan Organisasi danAnggota Dewan Pengurus Partai Demokrasi Kebangsaan KabupatenMadiun masa bakti 20112015 yang menetapkan Penggugat sebagaiKetua PDK Kabupaten Madiun
    dengan tibatiba tanpa melalui prosessesuai dengan AD/ART Partai Demokrasi Kebangsaan dan tidak adadasar serta alasan yang jelas;Bahwa, sejak dikeluarkan Surat Keputusan Nomor: PDK/SK/PPSJ/02/VIII/2012 tentang Susunan Organisasi dan Anggota Dewan PengurusPDK Kabupaten Madiun Provinsi Jawa Timur masa bakti 20122015tertanggal 3 Agustus 2012 yang mengganti Penggugat sebagai DPK PDKKabupaten periode 20112015, Penggugat tidak pernah diberitahu terkaitkeputusan tersebut, dan baru mengetahui ketika muncul
    PDK/SK/PPSJ/063/IV/2011 tanggal 28 April 2011 tentang Susunan Organisasidan Anggota Dewan Pengurus Provinsi Partai Demokrasi KebangsaanJawa Timur Provinsi Jawa Timur Masa Bakti 20112015. Ketua danSekretaris Dewan Pengurus Provinsi (DPP) Provinsi Jawa Timurmengundurkan diri;. Bahwa Kepengurusan DPP PDK Provinsi Jawa Timur, sekitar Bulan April2012 vakum alias tanpa kepengurusan, karena Ketua dan SekretarisUmum DPP Provinsi Jawa Timur, mengundurkan diri;.
Putus : 08-03-2018 — Upload : 01-11-2018
Putusan PN SERUI Nomor 6/Pdt.G/2017/P.Sru
Tanggal 8 Maret 2018 — Perdata - TUAN TERA BURUMI - Pemerintah RI, di JL.Merdeka Timur, Jakarta Pusat ; Cq. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, di Jakarta; Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, di Jalan Tanjung Ria base “G” Kota Jayapura; Cq. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Yapen di Serui, Papua; -Pemerintah RI di JL. Merdeka Timur, Jakarta Pusat, Cq. Menteri dalam Negeri RI di JL. Merdeka Utara, Jakarta Pusat; Cq. Gubernur Provinsi Papua, JL.Soa sio di Kota Jayapura; Cq. Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen, JL. Irian di Serui. - SIMON WANMA; - AGUSTINA MAAY- KAMALESABALEKU; - YACHONIAS WINDESI; - YOHANES REBA; - MELKIANUS REBA; - PHILIPUS MANIAWASI; - BESTY MANIAWASI; - KAREL RUMBAIRUSI; - STEVEN RONGGIARI; - YOZAR HARMUSIAL WANGGAI; - Drs. JOHN WOISIRI;
19535
  • Utara berbatasan dengan Jalan Pangeran Diponegoro; Sebelah Selatan berbatasan dengan awalnya Sungai Konoaempi, saat iniSelokan/Dreinase, (Sesuai gambar Peta Situasi Tanah Keluarga Burumi dibuatoleh Petugas BPN); 222 222 2222 n ron one nnn nnn nnn noe non enn noeSebagaimana tercatat dalam 4 (empat) buku Sertifikat Hak Milik yaitu Sertifikat HakMilik Nomor: M. 1629/T tanggal: 20102015, Surat Ukur Nomor: 22/05/2015,tanggal 2102015, seluas: 1.489 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1630/T,tertanggal 20112015
    , Surat Ukur Nomor: 25/05/2015, tertanggal 20102015,seluas: 2.267 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor: M.1631/T tanggal 20112015, SuratHalaman 4 dari 56 Putusan Perkara Perdata Gugatan Nomor 6/Pdt.G/2017/PN.SruUkur Nomor: 23/05/2015, seluas: 1.322 m2, Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1632/T,tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor: 24/05/2015 tanggal 20102015 seluas2147 m2, yang semuanya atas nama: TERA BURUMI (Penggugat) yang luastanah secara keseluruhan: 7.175 m2; $72 nee one eeeBahwa tanah bersertifikat Hak
    Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1630/T, tanggal 20112015, Surat Ukur Nomor:25/05/2015 tanggal 20102015, seluas: 2.267 m2; c. Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1631/T, tanggal 20112015, Surat ukur Nomor:23/05/2015, seluas: 1.322 M2; enn enn nnn nn nnn nnn nend.
    Sertifikat Hak Milik Nomor: M. 1632/T tanggal 20112015, Surat UkurNomor: 24/05/2015, tanggal 20102015, seluas: 2.147 m2; Bahwa dengan dikuasainya tanah Hak Milik Penggugat oleh Para Tergugat(Tergugat s/d XIll) tanoa hak sudah tentu Penggugat tidak dapat melaksanakanhaknya sebagai Subjek Pemegang Hak Milik diatas tanah objek sengketa untukdijual ataupun disewakan kepada Pihak lainnya guna memperoleh keuntunganBIKONOINIIS?
Register : 22-11-2011 — Putus : 12-04-2012 — Upload : 18-02-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 46 / G / 2011 / PTUN. MTR
Tanggal 12 April 2012 — ABDUL KHAIR, S.H., M.H, Penggugat KETUA SENAT UNIVERSITAS MATARAM Tergugat
12665
  • Bahwa berdasarkan berita acara Pemilihan Calon Pembantu Dekan I Fakultas HukumUniversitas Mataram periode 20112015, tanggal 8 Agustus 2011 telah secara jelas diketahuibahwahasil penghitungan suara terhadap bakal Calon Pembantu Dekan I Fakultas HukumUniversitas Mataram Periode 20112015 telah diperoleh hasil sebagai berikut:e Jumlah Anggota senat Fakultas Hukum yang memberikan suara berjumlah 29orang ;e Jumlah suara yang sah yaitu 28Oang ;e Jumlah surat suara tidak sah dan atau Abstain yaitu 1Orang
    Bahwa hasil penghitungan suara Calon Pembantu Dekan I Fakultas Hukum UniversitasMataram Periode 20112015 telah disampaikan oleh Panitia pemilihan Calon PembantuDekan I Fakultas Hukum Universitas Mataram Periode 20112015 kepada Ketua SenatFakultas Hukum Universitas Mataram dan untuk selanjutnya diserahkan kepada DekanFakultas Hukum Universitas Mataram sesuai ketentuan pasal 16 ayat 2 Peraturan SenatFakultas Hukum Universitas Mataram Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata TertibPemilihan Calon Pembantu.
    Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Mataram (Unram), Nomor 4030/H 18.4/TU/2011, tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Ulang Calon PembantuDekan I Fakultas Hukum Universitas Mataram Periode Tahun 20112015, yangditerbitkan oleh Tergugat III, tanggal 5 Desember 2011 ;4) Mewajibkan Tergugat I, II dan III untuk mencabut obyek sengketa yang telahditerbitkan masingmasingyaitU :a. Keputusan Ketua Senat Universitas Mataram (Unram) Perihal tidak dapat disahkanatas nama ABDUL KHAIR, SH.
    P 2 embentukan Panitia Pemilihan Ulang Calon Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum UniversitaPeriode Tahun 20112015 tanggal 5 Desember 2011 (copy dari copy) ;lamosropy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15804/H18/KP/2010 tanggal 14 Qentang Pemberian Izin Belajar Atas Biaya Sendiri an. A. Khair, S.H. M.H (copy dari copy) ;3.
    Ph.D Nomor 50/MPN.A4/KP/2011 tanggal 5 Januari 2011 (sesua:137. 1 IL.13 Hslinya ) ; Jjadual kegiatan Panitia Pemilihan Calon Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Periode 20112015 tanggal 11 Juli 2011sSesuai dengan aslinya) ;fHasil Rapat Senat Universitas Mataram Nomor Undangan 11884/H18/TU.01.06/2010 tan147. 1 I1.14 Oktober 2010 (sesuai dengan aslinya) ;15.
Putus : 22-11-2016 — Upload : 17-03-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2016/PT SMG
Tanggal 22 Nopember 2016 — MOCHTAR HIDAYAT BIN H. SOEKARNO PRANOTO
4445
  • tanggal 15 April2013 dengan Masa Bhakti 20112015 , bersamasama dengan Suhantoro,SE.
    tanggal 15 April 2013 dengan MasaBhakti 20112015 bersamasama dengan saksi Suhantoro,SE.
Register : 29-12-2022 — Putus : 12-01-2023 — Upload : 16-01-2023
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 336/Pdt.P/2022/PN Bpp
Tanggal 12 Januari 2023 — Pemohon:
MARHAWANI AHMAD MS
296
  • MENETAPKAN

    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tercantum pada kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Andi Nur Uwais Al-Qarni Nomor: 6471-LU-20112015-0005 tertanggal 20 November 2015 yang tertulis Marhawani menjadi Marhawani Ahmad MS, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan;
    3. Memerintahkan
    Pemohon untuk melaporkan tentang perbaikan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan agar dibuatkan catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 6471-LU-20112015-0005 tertanggal 20 November 2015;
  • Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).
Register : 25-04-2019 — Putus : 27-05-2019 — Upload : 31-05-2019
Putusan PN KUNINGAN Nomor 14/Pdt.G.S/2019/PN KNG
Tanggal 27 Mei 2019 — PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk MELAWAN ATIN, DKK
7424
  • ./2019/PN.Kng.Perbuatan ingar janji (Wanprestasi) sebagaimana menurut konsep hukum danaturan yang berlaku;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terhadap Petitumkedua Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Petitum ketiga dari Penggugatyang menyatakan surat Pengakuan Hutang Nomor : B.152/4269/11/2015tanggal 20112015 dan addendum Surat Pengakuan Hutang No.B.73/4269/IV/2017 tanggal 20 April 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum.
    ,Pengadilan mempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, surat PengakuanHutang Nomor : B.152/4269/11/2015 tanggal 20112015 dan addendumPengakuan Hutang No.
    Penggugat dilelangdengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaranHalaman 11 dari 15 Putusan Nomor 15/Pdt.G.S./2019/PN.Kng.pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat., Pengadilanmempertimbangkannya sebagai berikut :Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan telah diperolehfakta bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat telah terikat dalam suratPengakuan Hutang Nomor : B.152/4269/11/2015 tanggal 20112015
    B.73/4269/IV/2017 tanggal 20 April 2017adalah sebagai perjanjian, dimana dalam substansinya surat pengakuan hutangdan adendumnya tersebut antara Penggugat dengan Para Tergugat untukmenyelesaikan kontrak perjanjiannya selama 36 (tiga puluh enam) bulan;Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati bukti surattertanda P1 berupa surat Pengakuan Hutang Nomor : B.152/4269/11/2015tanggal 20112015 terutama pada pasal 2 yang berisi : angsuran yang harusdibayar oleh YANG BERHUTANG selambatlambatnya pada
    Menyatakan bahwa Surat Pengkuan Hutang Nomor : B.152/4269/1 1/2015tanggal 20112015 berikut perubahanperubahannya yang terakhir denganaddendum surat pengakuan hutang Nomor : B.73/4269/IV/2017 tanggal 20April 2017 adalah sah dan berkekuatan hukum;4.
Register : 15-10-2019 — Putus : 14-11-2019 — Upload : 14-11-2019
Putusan PA SIDOARJO Nomor 4013/Pdt.G/2019/PA.Sda
Tanggal 14 Nopember 2019 — Penggugat melawan Tergugat
111
  • Bahwa selama membina perkawinan tersebutPenggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami isteridan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Okiy Ferdiansyah, tanggal lahir07061996 (lakilaki, umur 23 tahun), Imam Fauzi, tanggal lahir 28051998(lakilaki, umur 21 tahun), dan Muhammad Aditya, tanggal lahir 20112015(lakilaki, umur 4 tahun), anak pertama dan kedua saat ini telah membinakeluaga sendiri sedangkan anak ketiga saat ini tinggal dan diasuh olehPenggugat;4.
    Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat denganTergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Tergugat diDesa Bendotretek, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo.Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugatsudah hidup seperti layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) anakbernama Okiy Ferdiansyah, tanggal lahir 07061996 (lakilaki, umur 23tahun), Imam Fauzi, tanggal lahir 28051998 (lakilaki, umur 21 tahun), danMuhammad Aditya, tanggal lahir 20112015
    Putusan No.4013/Pdt.G/2019/PA.Sda.tanggal lahir 28051998 (lakilaki, umur 21 tahun), dan Muhammad Aditya,tanggal lahir 20112015 (lakilaki, umur 4 tahun), anak pertama dan keduasaat ini telah membina keluaga sendiri sedangkan anak ketiga saat ini tinggaldan diasuh oleh Penggugat.Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sering berselisihdan bertengkar.Bahwa Saksi mendengar dari percekcokan lisan Penggugat dengan Tergugat,bahwa Penggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat disebabkankarena
    adalah suami istri;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan saksi II yangsaling bersesuain, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat danTergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa Bendotretek,Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo dan telah hidup layaknya suam istridan sudah dikaruniai 3 (tiga) anak bernama Okiy Ferdiansyah, tanggal lahir 07061996 (lakilaki, umur 23 tahun), Imam Fauzi, tanggal lahir 28051998 (lakilaki, umur 21 tahun), dan Muhammad Aditya, tanggal lahir 20112015
Register : 25-10-2021 — Putus : 29-11-2021 — Upload : 01-12-2021
Putusan PN SEMARAPURA Nomor 106/Pdt.G/2021/PN Srp
Tanggal 29 Nopember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
7623
  • Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat menurut tatacara Agama Hindu pada tanggal 29 Maret 2004 di rumah orang tua Penggugat di Dusun Kutapang Kangin, Desa Batununggul, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Provinsi Bali, dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa dan Tergugat berkedudukan sebagai Predana, dan perkawinan tersebut telah pula dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-20112015
  • Menyatakan secara hukum, bahwa anak dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
    • Ni Luh Gede Gita Cahyani Dewi, Perempuan, Lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juli tahun 2004 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0080.
    • Ni Kadek Gina Candra Kirani, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 10 Juni 2007 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0081.
    • Ni Komang Gisela Saraswati Devi, Perempuan, lahir di Kutapang Kangin tanggal 7 Agustus 2013 berdasarkan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-20112015-0079.

    Berada dalam asuhan Penggugat;

    5.

Register : 17-10-2016 — Putus : 22-11-2016 — Upload : 05-07-2019
Putusan PT SEMARANG Nomor 21/PID.TPK/2016/PT SMG
Tanggal 22 Nopember 2016 — Pembanding/Terbanding/Penuntut Umum : ZAHRI AENIWATI , SH
Terbanding/Pembanding/Terdakwa : MOCHTAR HIDAYAT Bin H. SOEKARNO PRANOTO
6422
  • tanggal 15 April2013 dengan Masa Bhakti 20112015 , bersamasama dengan Suhantoro,SE.
    tanggal 15 April2013 dengan Masa Bhakti 20112015 , bersamasama dengan Suhantoro,Hal 25, put.no. 21/Pid SusTPK/2016/PT SMG.SE.
    S urat Kesediaan Pengurus KONI Kota Semarang Masa Bakti 20112015 ( 1 eksemplar) ; 222 22222 17. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2013 (1 Bendel) ; 18.
Register : 02-05-2016 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 27-06-2019
Putusan PA BUNTOK Nomor 0219/Pdt.P/2016/PA.Btk
Tanggal 1 Juni 2016 — Pemohon melawan Termohon
147
  • Bahwa, pada hari Jumat, 20112015, Pemohon dan Pemohon Ilmelangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Penda AsamKecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, dihadapan seorangpenghulu bernama Hamidan. Pernikahan tersebut tidak dicatatkan di KantorUrusan Agama Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan;Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan Nomor 0219/Pdt.P/2016/PA.Btk2.
    permohonannya semula serta memohon kepada Pengadilan AgamaBuntok untuk menjatuhkan penetapannya ;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup ditunjuk kepadaberita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon danPemohon Il, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon danPemohon Il telah menikah pada hari Jumat 20112015
    telah memberikan keterangannya di depan sidang denganmengucapkan sumpah terlebih dahulu, sehingga Majelis Hakim menilai buktisaksi tersebut telah memenuhi syarat formal;Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan Pemohon danPemohon Il, yaitu Arbai bin Suluh dan Kurlani bin Ahmad, pada pokoknya telahmemberikan keterangan yang bersumber dari penglihatan dan pendengaransecara langsung tentang telah terjadinya perkawinan (akad nikah) antaraPemohon dan Pemohon Il secara Islam, pada hari Jumat, 20112015
    permohonanPemohon dan Pemohon Il, sehingga telah memenuhi syarat materiil sebuahkesaksian, oleh karenanya Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapatditerima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta dapatdipertimbangkan;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan PemohonIl, buktibukti Surat dan dua orang saksi di atas, Majelis Hakim telah dapatmenemukan faktafakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut :Bahwa Pemohon dan Pemohon Il telah menikah secara hukum Islampada hari Jumat, 20112015
    Penetapan Nomor 0219/Padt.P/2016/PA.Btk*"Bahwa Pemohon dan Pemohon Il tidak memiliki bukti akta nikahsedang Pemohon dan Pemohon II membutuhkannya guna dijadikandasar hukum untuk mengurus kutipan akta nikah dan kepentingan hukumlainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut di atas, Pemohon dan Pemohon II telah menikah secara Islam pada Jumat 20112015 di DesaPenda Asam Kecamatan Dusun Selatan Kabupaten Barito Selatan, dihadapanseorang penghulu bernama Hamidan, dengan wali nikahnya wali nasab