Pemohon:
I Gusti Nengah Kelab

PENETAPANNomor 35/Pdt.P/2019/PN AmpDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagaiberikut atas permohonan: GUSTI NENGAH KELAB, NIK.5107042712820001, Jenis Kelamin Lakilaki,Tempat/tanggal Lahir,Karangasem,27121982,Umur 36 Tahun, Agama Hindu,Kewarganegaraan Indonesia, PendidikanSLTP/Sederajat, Pekerjaan PegawaiNegeri Sipil, Beralamat di LingkunganBanjar Genteng,

Berkas permohonan nomor : 35/PDT.P/2018/PN.Amp, atas namapemohon GUSTI NENGAH KELAB tersebut ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Surat Permohonan PemohonSetelah memperhatikan bukti surat yang diajukan Pemohon;Setelah mendengar saksisaksi yang diajukan Pemohon;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal16 April 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan NegeriHalaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor35/Pdt.P/2019/PN AmpAmlapura pada

Membebankan biaya perkara kepada Para pemohon;Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohonhadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimukapersidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalildalil permohonannyaPemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :1 = Bukti P1 : Foto copy KTP atas nama Gusti Nengah Kelab nomor;5107042712820001 tertanggal 30102012, yang telahdicocokkan dengan aslinya;2 Bukti P2 : Copy dari Foto

30 Nopember 2009, yang telah dicocokkandengan aslinya;Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama GustiMade Absa Paramartha nomor; 08/Um/2012 tertanggal 4Januari 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya;Foto Copy Surat Keterangan sakit dari Rumah sakitBalimed tertanggal 25 Maret 2019, yang telahdicocokkan dengan aslinya;Foto Copy Rekomendasi Izin Perkawinan dari KelurahanSubagan tertanggal 4 April 2019, yang telah dicocokkandengan aslinya;Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan antara gustiNengah Kelab

Istri tidak dapat melahirkan keturunan;Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwaperkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masingmasingagamanya dan kepercayaanya itu;Menimbang, bahwa Pemohon Gusti Nengah Kelab telah menikahdengan istri pertama Pemohon yang bernama Gusti Ayu Made Sayang ( buktiP4 ) dan dari perkawinan Pemohon dengan isteri Pertama Pemohon tersebuttelah dikaruniai 2 ( dua ) orang

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE KELAB, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE KELAB dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan);
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya

dari pidana yang dijatuhkan;

• Satu unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 5155 ABG, SIM C STNK dikembalikan kepada I Gede Kelab ;
• Satu unit sepeda motor Yamaha N MAX DK 5125 ABA, STNK, SIM C5 dikembalikan kepada I Made Sukerena;

Pr)sehingga disimpulkan bahwa barang yang berada pada outlet PT Kelab 21 Retailadalah milik Pemohon Banding (konsinyasi) yang seharusnya bukan merupakanunsur pengurang harga jual tetapi merupakan unsur biaya, lebih lanjut, prosespenyerahan barang dari gudang Pemohon Banding kepada PT Kelab 21 Retailsampai dengan penerbitan invoice menggambarkan bahwa pemberian margin 40%s.d. 45% bukan merupakan potongan penjualan yang mengurangi DPP PPN tetapikomisiljasa penjualan yang harus dipotong PPh Pasal 23

setiap barang yang dijual;bahwa menurut Pemohon Banding, besarnya potongan penjualan yang diberikantidak tergantung pada prestasi PT Kelab 21 retail dalam menjual barang kekonsumen akhir, namun sudah ditentukan di awal sesuai yang diatur dalam SalePurchase Agreement*;bahwa menurut Pemohon Banding, potongan penjualan yang diberikan kepada PTKelab 21 Retail merupakan laba dari PT Kelab 21 Retail dalam menjalankanusahanya sebagai retailer (pbedagang eceran);bahwa menurut Pemohon Banding, peredaran

21 Retail sebagai pedagang retailer/eceran sesuaidengan ,Sale Purchase Agreement, dalam menjalankan bisnis operasinya PemohonBanding tidak pernah berhubungan dengan konsumen akhir, seluruh penjualandilakukan kepada PT Kelab 21 retail dan PT Kelab 21 Retail menjual barangdagangannya kepada konsumen akhir;bahwa menurut Pemohon Banding, Pemohon Banding tidak pernah menunjuk PTKelab 21 Retail sebagai pihak yang memberikan jasa penjualan kepada PemohonBanding;bahwa menurut Pemohon Banding, harga jual

akhir produk ditentukan oleh PemohonBanding agar terdapat keseragaman harga produk pada saat penjualan kekonsumen akhir, namun demikian pada saat melakukan penjualan kepadakonsumen akhir PT Kelab 21 Retail atau retailer lainnya dapat juga memberikanpotongan harga sebesar prosentase tertentu dari Seller Net Price kepadakonsumen akhir sebagai bagian dari strategi penjualan yang dilakukan masingmasing retailer; sebagai akibat diberikannya potongan harga kepada konsumen akhirtersebut maka PT Kelab 21

berikut:a) bahwa kedudukan Pemohon Banding adalah sebagai penjual (dalam hal iniproduk fashion dan asesorisnya), sedangkan PT kelab 21 Retail merupakanpembeli dari produk yang dijual oleh pemohon Banding;b) bahwa Pemohon Banding menentukan harga eceran atas produk yang dijualkepada PT Kelab 21 dengan harga bersih ritel penjual (Sellers Net Retail Price)dengan margin 40%45% tergantung pada produk/label yang tersedia dalamlampiran A Perjanjian;bahwa menurut Terbanding, sekalipun dalam invoice dan

Kelab 21 Retail1) 2)Konsumen Akhir VvVv Pemohon Banding Catatan:1) Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan kepada PT Kelab 21Retail. Pembayaran atas barang yang dijual diterima oleh Pemohon Bandingdari PT Kelab 21 Retail.2) PT.

Kelab 21 Retail menjual barang dagangannya (yang dibeli dari PemohonBanding) kepada konsumen akhir melalui geraigerai yang dimilikinya.Pembayaran atas barang yang dijual diterima olen PT Kelab 21 Retail darikonsumen akhir.Bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan transaksi dengan PT Kelab21 Retail yang menunjuk PT Kelab 21 Retail sebagai pihak yang memberikanjasa penjualan kepada Pemohon Banding.

Kelab 21 Retail Pemohon Banding) Konsumen Akhir Catatan:1) PT Kelab 21 Retail memberikan jasa penjualan kepada Pemohon Banding.Jasa ini diberikan oleh PT Kelab 21 Retail untuk membantu penjualanPemohn Banding. Untuk jasa yang diberikan ini, PT Kelab 21 Retail akanmenerima pembayaran fee (komisi) dari Pemohon Banding2) Pemohon Banding menjual barang dagangannya secara langsung kepadakonsumen akhir.

Pembayaran atas barang yang dijual diterima olehPemohon Banding dari konsumen akhir;Bahwa dalam transaksi penjualan yang Pemohon Banding lakukandengan PT Kelab 21 Retail, Pemohon Banding memberikan potongan penjualankepada PT Kelab 21 Retail.

dalam "Sale Purchase Agreement danpotongan penjualan yang diberikan kepada PT Kelab 21 Retailmerupakan bagian laba dari PT Kelab 21 Retail dalammenjalankan usahanya sebagai retailer (pedagang eceran);Bahwa berdasarkan perjanjian tertulis dengan PT Kelab 21 Retail(Sale and Purchase Agreement), dapat diambil kesimpulansebagai berikut :a.

Dalam menjalankan bisnis operasinya, Pemohon Banding tidakpernah berhubungan ataupun bertransaksi langsung dengan konsumen akhir.Seluruh penjualan dilakukan kepada PT Kelab 21 Retail secara langsung;Bahwa berikut adalah alur transaksi: Konsumen AkhirVv PT Kelab 21 RetailVvPemohon Banding 1) 2)Catatan :1) Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan kepada PT Kelab 21Retail.

Pembayaran atas barang yang dijual diterima oleh Pemohon Bandingdari PT Kelab 21 Retail.2) PT Kelab 21 Retail menjual barang dagangannya (yang dibeli dari PemohonBanding) kepada konsumen akhir melalui geraigerai yang dimilikinya.Pembayaran atas barang yang dijual diterima olen PT Kelab 21 Retail darikonsumen akhir.Bahwa Pemohon Banding tidak pernah melakukan transaksi dengan PT Kelab21 Retail yang menunjuk PT Kelab 21 Retail sebagai pihak yang memberikanjasa penjualan kepada Pemohon Banding.

Dengan demikian pernyataanPemeriksa Pajak/ Terbanding yang menyatakan bahwa PT Kelab 21 Retailmemberikan jasa penjualan kepada Pemohon Banding adalah tidak benar;Bahwa menurut Pemohon Banding, PT Kelab 21 Retail dianggap memberikanjasa penjualan kepada Pemohon Banding apabila transaksinya dilakukansebagai berikut (dalam hal ini, transaksi yang sesungguhnya bukan seperti dibawah ini) PT Kelab 21 Retail Vv Pemohon Banding Konsumen Akhir Vv Catatan:1) PT Kelab 21 Retail memberikan jasa penjualan kepada

Pemohon Banding.Jasa ini diberikan oleh PT Kelab 21 Retail untuk membantu penjualanPemohon Banding.

dikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail;.

Seluruh penjualan dilakukan kepada PT Kelab 21 Retailsecara langsung. Berikut adalah alur transaksi: VvKonsumen AkhirVvPemohon Banding PT Kelab 21 Retail 1) 2)Catatan :1) Pemohon Banding melakukan transaksi penjualan kepada PT Kelab 21Retail. Pembayaran atas barang yang dijual diterima oleh PemohonBanding dari PT Kelab 21 Retail;2) PT Kelab 21 Retail menjual barang dagangannya (yang dibeli dariPemohon Banding) kepada konsumen akhir melalui geraigerai yangdimilikinya.

Dengan demikianpernyataan Pemeriksa Pajak/Terbanding yang menyatakan bahwa PT Kelab21 Retail memberikan jasa penjualan kepada Pemohon Banding adalahtidak benar;Bahwa menurut Pemohon Banding, PI Kelab 21 Retail dianggapmemberikan jasa penjualan kepada Pemohon Banding apabila transaksinyadilakukan sebagai berikut (dalam hal ini, transaksi yang sesungguhnyabukan seperti di bawah ini) PT Kelab 21 Retail Vv Pemohon Banding Konsumen Akhir Vv Catatan:1) Kelab 21 memberikan jasa penjualan kepada Pemohon

/2017dengan fakta atau kenyataan karena para pedagang retail tersebut (sepertiPT Kelab 21 Retail, Metro Department Store, SOGO Department Store danMatahari Department Store) bukanlah perusahaan' penyedia jasaperdagangan, namun adalah perusahaan perdagangan retail;Bahwa dalam penelitian terhadap perjanjian tertulis antara PemohonBanding dengan Kelab 21, Terbanding telah mengambil kesimpulan bahwaPemohon Banding merupakan penjual (dalam hal ini produk fashion danaksesorisnya) sedangkan Kelab 21 merupakan

Desember 2008) yang telah dilakukan oleh Terbanding (dalam hal iniPemeriksa) sebesar Rp36.254.962.956 adalah tidak tepat, karena kami benarbenar memberikan potongan penjualan kepada Kelab 21 untuk setiap transaksipenjualan yang Pemohon Banding lakukan kepada Kelab 21 dan PemohonBanding tidak pernah membayar komisi/jasa penjualan kepada Kelab 21;Bahwa dengan demikian, dengan dibatalkannya koreksi Peredaran Usaha didalam perhitungan PPh Badan, maka koreksi DPP PPN dan Pajak Keluaranjuga seharusnya

mengakui bahwa potongan yang diberikan kepada PTKelab 21 Retail adalah potongan penjualan yang merupakan marginkeuntungan PT Kelab 21 Retail yang berarti nilai penyerahan/penjualan dariPemohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) kepada PTKelab 21 Retail adalah nilai penjualan PT Kelab 21 Retail ke konsumenakhir dikurangi dengan potongan penjualan yang merupakan marginkeuntungan PT Kelab 21 Retail, serta Ketentuan Pasal 1 Angka 18 UndangUndang Nomor 18 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan

substansinya mengatur mengenai 2 (dua) hal, yaitu :a) Halhal yang diperbolehkan/dizinkan dalam penyelenggaraanusaha hiburan diskotik, kelab malam, pub dan penataan hiburankaraokeb) Halhal yang dilarang dalam penyelenggaraan usaha hiburandiskotik, kelab malam, pub dan penataan hiburan karaoke7) Bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 Peraturan DaerahKabupaten Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usaha HiburanDiskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaokedisebutkan:Usaha Hiburan adalah setiap

, kelab malam, pub dan karaoke di wilayah Daerah.Halaman 14 dari 71 halaman.

Kudus Nomor 10 Tahun 2015 TentangUsaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan HiburanKaraoke.

Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam,Pub dan Penataan Hiburan Karaoke, Raperda Usaha HiburanDiskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke7) Dalam rangka penyempurnaan Rancangan Peraturan DaerahKabupaten Kudus Tentang Usaha Hiburan Diskotik, Kelab Malam,Pub dan Penataan Hiburan Karaoke, Raperda Usaha HiburanDiskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke pimpinanDPRD melakukan rapat konsultasi pimpinan DPRD dengan ketuafraksi dan ketua alat kelengkapan dewan.8) Bahwa upaya rapat

Kudus No. 10 Tahun 2015 Tentang Usaha HiburanDiskotik, Kelab Malam, Pub dan Penataan Hiburan Karaoke, yangberbunyi:Halaman 61 dari 71 halaman.

malam Meteoryang berdiri sejak tahun 2003 telah memenuhi semua persyaratan serta perijinan yangdiatur dalam peraturan perundangan yang berlaku ; Bahwa beberapa tahun setelah pendirian Kelab Malam Meteor, pihak Tergugat telahmenerbitkan Surat Peringatan Pertama kepada Penggugat dengan Nomor503/225.1/436.5.12/2007, tanggal 09 Pebruari 2007 yang ditujukan kepada Pimpinan/Pengelola Kelab Malam Meteor di Jl.

UndangUndang No. 9 Tahun 2004 ; Bahwa kepentingan Penggugat selaku Pimpinan pada Usaha Kelab Malam Meteorsangat dirugikan dengan diterbitkannya Surat Keputusan Tergugat Nomor503/260/436.5.12/2007, tanggal 15 Pebruari 2007, Perihal : Pencabutan Izin Usaha Kelab Malam Meteor ; Dengan terbitnya Surat Keputusan tersebut, Penggugat tidak bisa lagimenyelenggarakan usaha jasa entertaiment, sehingga Penggugat telah mengalamikerugian sebesar Rp. 200.000.000, ( dua ratus juta rupiah ) setiap hari karena tidakmenerima

Malam Meteor, kapasitas Kelab MalamMeteor hanya 200 (dua ratus) kursi ; Oleh karena itu, Mohon kepada Majelis Hakim agar menolak gugatan Penggugat untukseluruhnya karena tidak didasarkan kepada data yang sebenarnya ;Il.

Oleh karena itu, dengan dicabutnyasatu jenis izin usaha yang lain ikut dicabut ; 2 kegiatan usaha Kelab Malam Meteor tersebut yang mempekerjakan + 400 (empat ratus)pegawai adalah tanggung jawab Pimpinan/Pengelola Kelab Meteor, sehingga tidak adakaitan secara langsung dengan terbitnya obyek sengketa.

MalamMeteor ; Menimbang............Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pemegang hak dan penanggungjawab dari Kelab Malam Meteor, maka dengan Tergugat telah mencabut dan menyatakantidak berlaku terhadap Ijin Usaha Kelab Malam Meteor sebagaimana yang termuat dalamobyek sengketa, maka Penggugat merasa kepentingannya dirugikan sebagai akibatditerbitkan obyek sengketa tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwaPenggugat mempunyai hak gugat terhadap obyek sengketa yang diterbitkan oleh

Keterangan DPP PPN1 Selisih penjualan barang dagangan 16.696.081.038 1.669.608.104Retur penjualan 188.700.086 18.870.009 1.688.478.112 16.884.781.124 Bahwa Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.16.884.781.124,00 terdiri dari :Penyerahan kepada bukan pemungut PPN sebesar Rp.16.696.081.038,00Bahwa menurut Pemohon Banding, bukan merupakan penyerahan secara konsinyasi yangdinyatakan oleh pemeriksa, hal ini dapat dibuktikan bahwa dalam perjanjian antaraPemohon Banding dengan PT Kelab 21 Retail, barang tersebut

adalah barang milikPemohon Banding, dimana secara hukum Pemohon Banding tidak menyerahkan barangdagangan ke PT kelab 21 Retail tetapi mendistribusikan ke gudang kecilnya yang beradadi masingmasing toko (tidak ada peralihan hak ke perusahaan lain);Bahwa di dalam surat perjanjian jual beli dan perjanjian penyerahan barang dinyatakandalam clausalnya yaitu barang dagangan dikirimkan oleh gudang Pemohon Banding keHalaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 489/B/PK/PJK/2013gudang Pemohon Banding yang berada

di outlet, hal ini dapat juga dibuktikan dengansurat jalan dimana penyerahan barang dagangan tersebut ke gudang cabang PemohonBanding di pelanggan yaitu PT kelab 21 Retail;Bahwa dalam hal dokumen penyerahan kepada PT.

Kelab 21 Retail sudah terjadi pada saatdibukakan invoice dari Pemohon Banding ke PT Kelab 21 Retail disertai dengan suratjalan dari gudang cabang ke PT Kelab 21 Retail;Retur Penjualan sebesar Rp.188.700.086,Bahwa menurut Pemohon Banding, dasar koreksi oleh pemeriksa bahwa retur penjualanini tanpa didasari nota retur PPN adalah tidak benar.

Pemohon PK telah membuktikan bahwaPPN atas penjualan konsinyasi telah dilunasi pada saat konsumen Pemohon PK melakukanHalaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 489/B/PK/PJK/2013penjualan kepada konsumen akhir, sehingga terdapat perbedaan waktu dalam pengenaanPPN;14 Bahwa berdasarkan bukti yang ada, dalam tambahan keterangan atas PermohonanBanding dengan nomor sengketa 160452982006 Pemohon PK telah membuktikan bahwaPPN atas pembelian barang dagangan Tahun 2006 telah dipungut oleh Pemohon PKkepada PT Kelab

No. 622 K/Pdt/2012a Kelab Tangkas Lanang I (almarhum);b Kelab Tangkas Lanang IT (almarhum);Ad.a.

Adat Pule pun yangdisebut "mengesahkan" tidak mengenal dan tidak tahu hubunganyang sebenarnya siapa nama dan jatidiri dan hubunganKlampiyung Tangkas Lanang, siapa nama Kelab Tangkas LanangI dan siapa nama Kelab Tangkas Lanang II beserta istriistrimereka yang hanya disebutkan saja perempuan/istri. Tanpa namasama dengan tidak punya identitas jatidiri, berarti namanamatersebut hanyalah sebutan sosok imjiner yang tidak nyata adanyaalias "Mr. X dan Mrs.

No. 622 K/Pdt/20123030dan Tangkas Gampil dan tidak ada yang tahu dan tidak ada yangtahu Kelab Tangkas II punya keturunan Tangkas Uleh, TangkasTedun dan Tangkas Gilih (?), (menurut penggunaan bahasa Baliyang baik dan benar anaknya Klampiyung (tingkatan keturunan 7ke atas dari Ego) adalah canggah (tingkatan keturunan 6)bukanlah kelab (tingkat keturunan 4)?

Tangkas Lanang I danisteri dan Kelab Tangkas Lanang II dan isteri adalah subjek hukum yangnyata, yang artinya dalam bahasa Bali: Klampiyung Tangkas Lanangberarti keturunan tingkat ke7 sedangkan Kelab Tangkas Lanang berartiketurunan tingkat ke4, atau berarti prioritas pertama adalah nama klan,nama orang, nama desa dengan kata lain "Klampiyung Tangkas Lanang"dan "Kelab Tangkas Lanang" tidak jelas identitas jati dirinya, berartibukan subyek hukum, yang mempunyai hak dan kewajiban karenamereka komunitas

Tangkas LanangI dan "Kelab Tangkas Lanang II dan isteri";Untuk memperkuat dalilnya dibuatlah adanya "Silsilahhubungan keluarga almarhum Klampiyung Tangkas LanangBanjar Pule Perbekelan Desa Kawan Kecamatan dan DaerahTk.

M E N G A D I L I

Menyatakan terdakwa MOH SUKUR Bin ROMLAN terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Usaha hiburan diskotik, kelab malam ;

Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usahahiburan diskotik, kelab malam, pub dan penataan hiburan karaoke ; DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Negeri Kudus telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa ;Mendengar keterangan saksisaksi dan terdakwa MOH SUKUR Bin ROMLAN;Memperhatikan barangbarang bukti ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi KEMAT Bin MARTOSIRAN dan AGUS KUSYANTO Bin SAPARI dan terdakwa serta barang bukti yang diajukandipersidangan Pengadilan Negeri

Kudus Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Usahahiburan diskotik, kelab malam, pub dan penataan hiburan karaoke tanpa Ijin ;MENGADILIMenyatakan terdakwa MOH SUKUR Bin ROMLAN terbukti secara sah danmenyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Usaha hiburan diskotik, kelab malam ;Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesarRp. 1.000.000 , (satu juta rupiah) Subsidair 1 (satu) bulan kurungan ;65707580859095100105110115Memerintahkan agar barang bukti berupa :1 (satu) unit amplifier

KudusAgama > IslamPekerjaan : Buruh .Hakim mengingatkan terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yangdidengar dan dilihatnya di sidang dengan seksama, kemudian atas pertanyaanHakim , terdakwa menerangkan bahwa yang bersangkutan dalam keadaan sehatKemudian Hakim Memberitahukan kepada terdakwa bahwapenyidikmengajukan terdakwa ke ruang sidang karena melakukan tindak pidanasebagaimana diatur Pasal 2 Perda Kabupaten Kudus No 10 Tahun 2015 tentangUsaha hiburan diskotik,kelab malam ,pub dan penataan

karena terdakwa melakukan tindak pidana Usaha hiburandiskotik,kelab malam ,pub dan penataan hiburan karaoke.Sudah berapa lama terdakwa membuka cafe tersebut ? baru 5 (lima ) hari.Terdakwa sebagai pengelola atau pemilik ? Terdakwa sebagai pengelola bukan pemilik.Pemiliknya kemana ? Kemana terdakwa tidak tahu,Cuma dengarnya ke Jakarta.Setiap malam jam berapa bukanya ?

telah menjatuhkan putusan dalam perkaraterdakwa SETIA BUDI BIN MUNADI .Membaca surat dakwaan ;Mendengar keterangan terdakwa dans aksisaksi ;Menimbang, bahwa berdasarkana keterangan saksisaksi dan keteranganterdakwa , maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkantelah terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya olehkarena itu harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman .Mengingat Pasal 2 Perda Kabupaten Kudus No 10 Tahun 2015 tentangUsaha hiburan diskotik,kelab

Rp36.254.962.956,00 yangtidak disetujui oleh Pemohon Banding;bahwa berdasarkan berkas sengketa dan keterangan selama persidangan, Majelismemperoleh data dan keterangan sebagai berikut:bahwa koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23 berupaKomisi/Jasa Penjualan sebesar Rp36.254.962.956,00 tersebut berkaitan dengankoreksi yang dilakukan dalam perhitungan Pajak Penghasilan Badan, yaitu KoreksiPositif atas Peredaran Usaha (Potongan Penjualan) yang diberikan oleh PemohonBanding kepada PT Kelab

karena sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 23ini mengikuti hasil pemeriksaan Majelis atas Koreksi Peredaran Usaha di PajakPenghasilan Badan tahun 2008, maka Majelis berpendapat dasardasarpertimbangan Majelis di Putusan Pajak Penghasilan Badan tersebut, juga diterapkandalam sengketa ini;bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa KoreksiPeredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan, Majelis berpendapat penjualan yangdilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Kelab

oleh koperasi;Sebesar 15% (lima belas persen) dari perkiraan penghasilan neto atas:1) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;2) sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen,jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotongPajak penghasilan sebagimana dimaksud dalam Pasal 21;bahwa Majelis berpendapat, karena potongan penjualan yang diberikan olehPemohon Banding adalah merupakan penghasilan berupa margin penjualan bagiPT Kelab

karena sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai ini mengikutihasil pemeriksaan Majelis atas koreksi Peredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan Tahun2008, maka Majelis berpendapat dasardasar pertimbangan Majelis di Putusan PajakPenghasilan Badan tersebut, juga diterapkan dalam sengketa ini;bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa KoreksiPeredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan, Majelis berpendapat penjualan yangdilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Kelab

Pasal 9 ayat (1):Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;bahwa Majelis berpendapat, karena penjualan oleh Pemohon Banding kepada PT Kelab 21merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, maka Dasar Pengenaan PajakPPN adalah harga jual Pemohon Banding sebelum dikurangi margin kepada PT Kelab 21Retail;bahwa Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPN untukMasa Pajak

Rp36.254.962.956,00 yang telah dilakukan pemeriksaanoleh Majelis;bahwa oleh karena sengketa Dasar Pengenaan Pajak PPN ini mengikuti hasilpemeriksaan Majelis atas koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan tahun 2008, makaMajelis berpendapat dasardasar pertimbangan Majelis di Putusan PPh Badantersebut, juga diterapbkan dalam sengketa ini;bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa koreksiperedaran usaha di PPh Badan, Majelis berpendapat penjualan yang dilakukan olehPemohon Banding kepada PT Kelab

Pasal 9 ayat (1)Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;bahwa Majelis berpendapat, karena penjualan oleh Pemohon Banding kepada PTKelab 21 merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, makaDasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual Pemohon Banding sebelumdikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail;Menimbangbahwa Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPNuntuk

karena sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai inimengikuti hasil pemeriksaan Majelis atas koreksi Peredaran Usaha di PajakPenghasilan Badan Tahun 2008, maka Majelis berpendapat dasardasarpertimbangan Majelis di Putusan Pajak Penghasilan Badan tersebut, juga diterapkandalam sengketa ini;bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa KoreksiPeredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan, Majelis berpendapat penjualan yangdilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Kelab

Pasal 9 ayat (1) :Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak;bahwa Majelis berpendapat, karena penjualan oleh Pemohon Banding kepada PTKelab 21 merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, makaDasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual Pemohon Banding sebelumdikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail;bahwa Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPNuntuk Masa Pajak

PENGADILAN NEGERI BARABAI KELAB II Model: 51/Pid/PN.JL.

Rp36.254.962.956,00 yang telah dilakukan pemeriksaanoleh Majelis;bahwa oleh karena sengketa Dasar Pengenaan Pajak PPN ini mengikuti hasilpemeriksaan Majelis atas koreksi Peredaran Usaha di PPh Badan tahun 2008, makaMajelis berpendapat dasardasar pertimbangan Majelis di Putusan PPh Badantersebut, juga diterapbkan dalam sengketa ini;bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa koreksiperedaran usaha di PPh Badan, Majelis berpendapat penjualan yang dilakukan olehPemohon Banding kepada PT Kelab

Pasal 4 huruf cPajak Pertambahan Nilai dikenakan atas penyerahan Jasa Kena Pajak di dalamDaerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;bahwa Majelis berpendapat, karena penjualan oleh Pemohon Banding kepada PTKelab 21 merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, makaDasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual Pemohon Banding sebelumdikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail;Menimbangbahwa Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPNuntuk masa pajak September 2008

Kelab 21 Ltd;bahwa Pemohon Banding menjelaskan, terdapat kesalahan dalam menulis NPWPWajib Pajak seharusnya ditulis 00000 namun oleh Pemohon Banding ditulis NPWPPemohon Banding, demikian juga untuk nama Wajib Pajak yang ditulis adalah namaPemohon Banding;bahwa Pemohon Banding menyatakan, dalam SSP uraian pembayaran adalahuntuk setoran PPN Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean dengan kodeMAP/Kode Jenis Pajak 411211 dan Kode Jenis Setoran 102 dan sudah ada validasipembayaran, kesalahan tersebut bukanlah

Untuk kegiatan usaha diskotek, panti pijat, kelab malam, karaokedewasa, karaoke keluarga, spa dan pub/rumah musik diwajibkanmenutup/menghentikan kegiatan;Bahwa Pemohon sebagai perorangan Warga Negara dan sebagai badanhukum publik telah memenuhi kualifikasi kKedudukan hukum (/egalstanding) dan memiliki kepentingan untuk menyampaikan hak uji materiil(judicial review) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31AUndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atasUndangUndang Nomor 14 Tahun

Untuk kegiatan usaha diskotek, panti pijat, kelab malam,karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub/rumah musikdiwajibkan menutup/menghentikan kegiatan;Bahwa Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012khususnya pasal 24 Ayat (1) bertentangan dengan UndangUndangNomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan khususnya yangberkaitan dengan pasal 2 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009tentang Kepariwisataan, khususnya yang mengatur, memperluas danmemberikan kesempatan berusaha dalam lapangan kerja.

Bahwa berdasarkan dalih tersebut, maka jelas bahwa Pemohonmerupakan pengusaha karaoke dewasa dan karaoke keluarga.Akan tetapi yang dimohonkan oleh Pemohon dalam perkara a quoadalah Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kota SurabayaNomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan, yang mengatur"Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya Idul Fitri dan malamHari Raya Idul Adha untuk kegiatan usaha diskotek, panti pijat,kelab malam, karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub/rumah musik diwajibkan menutup

/menghentikan kegiatan";Bahwa dengan demikian jelas terbukti bahwa Pemohon tidak memilikilegal standing dalam perkara a quo, karena norma dalam Pasal tersebutditujukan kepada kegiatan usaha diskotek, panti pijat, kelab malam,karaoke dewasa, karaoke keluarga, spa dan pub/rumah musik, sehinggajelas bahwa Pemohon yang hanya memiliki kepentingan untuk jeniskegiatan karaoke dewasa dan karaoke keluarga, secara nyata tidakmemiliki legal standing untuk membatalkan seluruh isi ketentuan Pasal 24ayat (1) huruf

Bahwa terkait dengan Pasal 24 ayat (1) huruf a Peraturan DaerahKota Surabaya Nomor 23 Tahun 2012 tentang Kepariwisataan,yang mengatur Selama Bulan Ramadhan, malam Hari Raya IdulFitri dan malam Hari Raya Idul Adha untuk kegiatan usahadiskotek, panti pijat, kelab malam, karaoke dewasa, karaokekeluarga, spa dan pub/rumah musik diwajibkan menutup/menghentikan kegiatan, dengan ini kami sampaikan penjelasansebagai berikut:a.

karena sengketa Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai inimengikuti hasil pemeriksaan Majelis atas koreksi Peredaran Usaha di PajakPenghasilan Badan Tahun 2008, maka Majelis berpendapat dasardasarpertimbangan Majelis di Putusan Pajak Penghasilan Badan tersebut, juga diterapkandalam sengketa ini;bahwa dalam pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis atas sengketa KoreksiPeredaran Usaha di Pajak Penghasilan Badan, Majelis berpendapat penjualan yangdilakukan oleh Pemohon Banding kepada PT Kelab

Pasal 9 ayat (1) :Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarifsebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan Dasar Pengenaan Pajak*;bahwa Majelis berpendapat, karena penjualan oleh Pemohon Banding kepada PTKelab 21 merupakan penyerahan Barang Kena Pajak secara konsinyasi, makaDasar Pengenaan Pajak PPN adalah harga jual Pemohon Banding sebelumdikurangi margin kepada PT Kelab 21 Retail;bahwa Majelis berpendapat, koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak PPNuntuk Masa Pajak