Al Qardh

Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.

, produkPembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syariah, produkSyariah Charge Card, produk Pengalihan Utang, produk KartuKredit Syariah, produk Anjak Piutang Syariah, dan lainlain;b. bahwa akad gardh yang menjadi sarana atau kelengkapan dalamprodukproduk tersebut sebagaimana dimaksud dalam huruf a seringkali perlu. menggunakan dana nasabah, dan qardh denganmenggunakan dana nasabah ini masih belum ada fatwanya,sedangkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 19 DSNMUI/IV/2001 tentang Qardh adalah qardh

Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI pada hari Selasa, tanggal03 Rabiul Akhir 1432 H./08 Maret 2011.MEMUTUSKANFATWA TENTANG QARDH DENGAN MENGGUNAKANDANA NASABAHKetentuan UmumDalam fatwa ini, yang dimaksud dengan:1.Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh LKS kepadanasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabahwajib mengembalikan dana tersebut kepada LKS pada waktu yangtelah disepakati;Dana Nasabah adalah dana yang diserahkan oleh nasabah kepadaLKS dalam produk giro, tabungan atau

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia79 Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah 7 Kedua : Ketentuan Penyaluran Dana Qardh dengan Dana Nasabah1. Akad Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah terdiri atas duamacam:a. Akad Qardh yang berdiri sendiri untuk tujuan sosial sematasebagaimana dimaksud dalam Fatwa DSNMUI Nomor:19/DSNMUI/IV/2001 tentang alQardh, bukan sebagai saranaatau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yangbertujuan untuk mendapatkan keuntungan;b.

Akad Qardh yang dilakukan sebagai sarana atau kelengkapanbagi transaksi lain yang menggunakan akadakad muawadhah(pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yangbertujuan untuk mendapatkan keuntungan.2. Akad atau produk yang menggunakan akad qardh sebagai saranaatau kelengkapan bagi akad muawadhah sebagaimana dimaksudpada angka 1.b di atas, termaktub antara lain dalam:a. Fatwa DSNMUI Nomor: 26/DSNMUI/II/2002 tentang RahnEmas;b.

Akad Qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 1.a tidak bolehmenggunakan dana nasabah.4. Akad Qardh sebagaimana dimaksud dalam angka 1.b bolehmenggunakan dana nasabah.5.

TREGUGAT(Tergugat) dengan Skim Pembiayaan Qardh atas produk PembiayaanRahn Tasjily dengan kewajiban prestasi sejumlah Rp. 640.889, setiapbulan untuk selama 36 bulan, diberi kode P3.;. Fotokopi Master Pembiayaan dari BMT XXXXXXXX a.n. PENGGUGAT(Penggugat) dengan Skim Pembiayaan Qardh atas produk PembiayaanRahn Tasjily dengan kewajiban prestasi sejumlah Rp. 824.000, setiapbulan untuk selama 36 bulan, diberi kode P4.;B.

Penggugat Rekonpensi; (2)Skim Pembiayaan Qardh atas produk Pembiayaan Rahn Tasjily dengankewajiban prestasi sejumlah Rp. 824.000, setiap bulan untuk selama 36 bulana.n.

Tergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa hutang kepada BMT AlHikmah seperti terurai diatasterjadi pada masa perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan TergugatRekonpensi dan jika terjadi perceraian maka harus ditanggung bersama olehPenggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi;Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi harus dibebaskandari kewajiban diatas merupakan tuntutan kurang adil dan tidak bijaksana.Namun demikian, karena Tergugat Rekonpensi yang dominan dalam mengelolakedua Skim pembiayaan Qardh

Skim Pembiayaan Qardh atas produk Pembiayaan Rahn Tasjily dengankewajiban prestasi sejumlah Rp. 640.889, setiap bulan untuk selama36 bulan a.n. Penggugat Rekonpensi;Putusan Nomor 1474/Pdt.G/2016/PA.JeprHalaman 12 dari 14 Halaman2.2. Skim Pembiayaan Qardh atas produk Pembiayaan Rahn Tasjily dengankewajiban prestasi sejumlah Rp. 824.000, setiap bulan untuk selama36 bulan a.n. Tergugat Rekonpensi;Sebagai hutang bersama antara Penggugat Rekonpensi dan TergugatRekonpensi;3. Menetapkan:3.1.

Skim Pembiayaan Qardh atas produk Pembiayaan Rahn Tasjilydengan kewajiban prestasi sejumlah Rp. 640.889, setiap bulan untukselama 36 bulan a.n. Penggugat Rekonpensi menjadi kewajibanPenggugat Rekonpensi;3.2. Skim Pembiayaan Qardh atas produk Pembiayaan Rahn Tasjilydengan kewajiban prestasi sejumlah Rp. 824.000, setiap bulan untukselama 36 bulan a.n. Tergugat Rekonpensi menjadi kewajibanTergugat Rekopensi;4.

Wahbah AlZuhaili dalam alFighalIslami wa Adillatuhu (V/3771) berkata:alos) gle ail aaa IS yg IL of, Gab L Ul,Loa 3 sl cna 3 slaw ale > shall) Q 35k; cae glyKlsehjbeil ue JU yf, all) GES SUS ols,Oped 01 SW ye oy g U RS Golly ialod a he 3b LSFatwafatwa DSNMUI mengenai Ijarah, Qardh,Murabahah, Salam/Istishna, Mudharabah, Musyarakah,dan HawalahSurat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002 tertanggal 11 Juli 2002 perihal permohonan fatwa tentangSkema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor.Pendapat peserta Rapat

Pleno DSNMUI tanggal 14September 2002/7 Rajab 1423 H.MEMUTUSKANMenetapkan : FATWA TENTANG L/C IMPOR SYARIAHPertama : Ketentuan Umum1.Letter of Credit (L/C) Impor Syariah adalah suratpernyataan akan membayar kepada Eksportir yangditerbitkan oleh Bank untuk kepentingan Importirdengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai denganprinsip syariahL/C Impor Syariah dalam pelaksanaannya menggunakanakadakad: Wakalah bil Ujrah, Qardh, Murabahah,Salam/Istishna, Mudharabah, Musyarakah, danHawalah.Kedua : Ketentuan

;Bank memberikan dana talangan (qardh) kepadaimportir untuk pelunasan pembayaran barang impor.Akad Murabahah dengan ketentuan:a.d.Bank bertindak selaku pembeli yang mewakilkankepada importir untuk melakukan transaksi denganeksportir;Pengurusan dokumen dan pembayaran dilakukanoleh bank saat dokumen diterima (at sight) dan/atautangguh sampai dengan jatuh tempo (usance);Bank menjual barang secara murabahah kepadaimportir, baik dengan pembayaran tunai maupuncicilan.Biayabiaya yang dikeluarkan oleh bank

Sahal Mahfudhimpor barang.Dalam hal pengiriman barang telah terjadi, sedangkanpembayaran belum dilakukan, akad yang digunakanadalah:Alternatif 1:Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untukpembayaran harga barang yang diimpor;b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah bilUjrah untuk pengurusan dokumendokumen transaksiimpor;c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakandalam bentuk nominal, bukan dalam bentukprosentase;d.

Bank memberikan dana talangan (qardh) kepadanasabah untuk pelunasan pembayaran barang imporAlternatif 2:Wakalah bil Ujrah dan Hawalah dengan ketentuan:a. Importir tidak memiliki dana cukup pada bank untukpembayaran harga barang yang diimpor;b. Importir dan Bank melakukan akad Wakalah untukpengurusan dokumendokumen transaksi impor;c. Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakandalam bentuk nominal, bukan dalam bentukprosentase;d.

Bahwa kemudian pada awal tahun 2012, Ketika PARA PENGGUGAThendak memperpanjang akad pinjaman dana (Qardh) dan sewa menyewa(jarah) Pihak TERGUGAT tidak mau untuk memperpanjang akad tersebutdan TERGUGAT memaksa PARA PENGGUGAT untuk menjual emasyang telah dijaminkan, dengan alasan munculnya Surat Edaran BankIndonesia No. 14/7/DpbS tentang pengawasan produk Qardh beragunemas di bank syariah dan Unit Usaha syariah;11.

islam dalam Qardh yang dimaksud antara lain : Pemberian pinjaman untuk jangka waktu tertentu yang ada jaminannya.

denganMenggunakan Dana Nasabah, serta mempertimbangkan perkembanganproduk qardh beragun emas yang semakin pesat yang berpotensimeningkatkan risiko bagi perbankan syariah, maka perlu dilakukanpengaturan secara khusus mengenai produk qardh beragun emas bagiBank Syariah dan Unit Usaha Syariah yang dituangkan dalam SuratEdaran Bank Indonesia No. 14/7/Dpbs tentang pengawasan produkQardh beragun emas di Bank Syariah dan unit usaha syariah.

Turut Tergugat ditarik dalam perkara a quo karena TurutTergugat telah mengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 tentang Produk Qardh BeragunEmas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (SE Qardh BeragunEmas").3.

Turut Tergugat menerbitkan Surat Edaran No.14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk QardhBeragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,selanjutnya disebut SE Qardh BeragunEmas" (Bukti TT3).3. Bahwa penerbitan SE Qardh Beragun Emastersebutdidasarkan pada halhal antara lain sebagai berikut:a. Bahwa Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkanFatwa No. 79/DSNMUI3/2011 perihal Qardh denganMenggunakan Dana Nasabah.b.

11 Agustusany 2010TegalrejoMagelang5 SOBIB 25.500.0000) 14.400.000,j 15.000.000 Qardh 15.000.000PDTH/Gabe ieeamiii MGL/VIV2010,OG RMS itgl.

/Qardh 22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo Ds. MGL/..../....

Puncen PDTH/GRT 02 RW8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20102 ISRIATUN = 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000 3.900.000) 168/Qardh 15.000.000Ds.Puncen PDTH/GRT 02 RW8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20103 JUMITRI 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000, 3.900.000 170/Qardh 15.000.000Ds. Puncen PDTH/GRT 02 RW 8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20104 JANI 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000, 3.900.000 116/Qardh 15.000.000Ds.

Perjanjian Outsetoran dicatatkan talangan Biayaujroh Pinjaman standingberdasarkan dalamketerangan rekeningnasabah bank007 tgl. 11 AgustusTegalrejo 2010Magelang5 SOBIB 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000) 3.900.000 /Qardh 15.000.000Ds. Kemiri Rt PDTH/G06 RW5 MGL/VII/2010,Kaloran tgl. AgustusTemanggung 20106 MOCH . 25.500.0000, 6.000.000,j 22.500.000 2.400.000 561/Qardh 22.500.000ZAELANI PDTH/GDs.

/Qardh j22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo MGL/..../... Hal 11 dari32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG. No. Nama Setoran Pinjaman Pelunasan keterangan No.

Nomor : 16/029/0782/0036/XI/QARDH tanggal 17 November 2014 beserta di aturan tambahandan atau lanjutan tidak memenuhi syarat formil sahnya perjanjian yaitu tidakdipenuhinya syarat objektif dan subjektif sahnya perjanjian.Bahwa perjanjian yang tidak memenuhi syarat subyektif sahnya perjanjiandapat dibatalkan sedangkan perjanjian yang tidak memenuhi syarat obyektifsahnya perjanjian Batal Demi Hukum.Bahwa Perjanjian Pembiayaan AKAD QARDH Nomor : 16/029/0782/0036/XI/QARDH tanggal 17 November 2014 melanggar

Akan tetapi hingga saat ini jaminan/agunandimaksud belum juga terjual, malahan PENGGUGAT mengajukangugatan kepada TERGUGAT I.TANGGAPAN ATAS DALILDALIL PENGGUGATBahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mempermasalahkan, sebagaipembuatan Akad Qardh No.16/029/0782/0036/XI/QARDH tanggal 17November 2014 (selanjutnya Akad Qardh), Surat Kuasa MemasangHak Tanggungan NOH49, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2015atas SHM No.1727 an.

Bahwa fakta hukumnya berdasarkan Akad QARDH nomor16/029/0782/0036/XI/ QARDH tanggal 17 November 2014 dan Akad AlMusyarakah Nomor 156 tanggai 28 Oktober 2014 pada saatmenandatangani ke dua akad tersebut TERGUGAT II bertindak untukdan atas nama Bank Syariah Mandiri Cabang Samarinda dan bukansebagai pribadi.3.

Akan tetapi hingga saat ini jaminan/agunandimaksud belum juga terjual, malahan PENGGUGAT mengajukangugatan kepada TERGUGAT I.TANGGAPAN ATAS DALILDALIL PENGGUGATBahwa dalam gugatannya PENGGUGAT mempermasalahkan, sebagaipembuatan Akad Qardh No.16/029/0782/0036/XI/QARDH tanggal 17November 2014 (selanjutnya Akad Qardh), Surat Kuasa MemasangHak Tanggungan No.149, Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 20/2015atas SHM No.1727 an.

PENGGUGAT pada butir11 posita gugatan yang menyatakan bahwa Akad QARDH nomor16/029/0782/0036/XI/QARDH tanggal 17 November 2014 dan aturantambahan serta terusannya tidak memenuhi syarat formil sahnyaperjanjian yaitu syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian.

Bahwa kemudian pada awal tahun 2012, Ketika PARA PENGGUGAT hendakmemperpanjang akad pinjaman dana (Qardh) dan sewa menyewa (ljarah) PihakTERGUGAT tidak mau untuk memperpanjang akad tersebut dan TERGUGATmemaksa PARA PENGGUGAT untuk menjual emas yang telah dijaminkan, denganalasan munculnya Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DpbS tentangpengawasan produk Qardh beragun emas di bank syariah dan Unit Usaha syariah;11.

Bahwa perbuatan TERGUGAT yang tidak memperkenankan memperpanjangAkad pinjaman dana (Qardh) dan sewa menyewa (ljarah) serta memaksa PARAPENGGUGAT untuk menjual emas yang dijaminkan tidak berdasar sama sekalidan bertentangan dengan ketentuan peralihan Surat Edaran Bank Indonesia No.14/7/Dpbs menyatakan :Akad yang terkait dengan produk Qardh beragun emas yang sudahdilakukan oleh bank syariah sebelum berlakunya Surat edaran BankIndonesia ini dinyatakan tetap berlaku sampai jatun tempo dan dapatdiperpanjang

Menyatakan Perjanjian Qardh dan ijarah terhadap Investasi Emas berupaProduk Gadai Syariah Emas yang telah diperdagangkan TERGUGAT kepadaPARA PENGGUGAT adalah cacat hukum dan dapat dibatalkan (Vernietigeebaar).4.

Turut Tergugat ditarik dalam perkara a quo karena Turut Tergugat telahmengeluarkan Surat Edaran Bank Indonesia No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari2012 tentang Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit UsahaSyariah (SE Qardh Beragun Emas").3.

Turut Tergugat menerbitkanSurat Edaran No. 14/7/DPbS tanggal 29 Februari 2012 perihal Produk QardhBeragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, selanjutnya disebutSE Qardh Beragun Emas" (Bukti TT 3).3.Bahwa penerbitan SE Qardh Beragun Emas tersebut didasarkan pada halhalantara lain sebagai berikut:a. Bahwa Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan Fatwa No. 79/DSNMU1/3/2011 perihal Qardh dengan Menggunakan Dana Nasabah.b.

Puncen MGL/IX/2010,RT 02 RW 8 tgl. 16SalamMagelang september2010ISRIATUN 25.500.0000, 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000 168/Qardh 15.000.000PDTH/GHs: PuneeD MGL/IX/2010,RT 02 RW 8 tgl. 16SalamMagelang septembe2010JUMITRI 25.500.0000, 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000 170/Qardh 15.000.000PDTH/GDs.

Puncen MGL/IX/2010,RT 02 RW 8 tgl. 16SalamMagelang septembe2010JANI 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000116/Qardh 15.000.000PDTH/GDs: Saruhan MGL/VIIV/2010,RI 002 RW tgl. 11 Agustusoor 2010TegalrejoMagelangSOBIB 25.500.0000, 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000/Qardh 15.000.000PDTH/GDs. Kemir MGL/VII/2010,Rt 06 RW 5 tg. AgustusKaloran 5010TemanggungMOCH 25.500.0000 6.000.000, 22.500.000 2.400.000561/Qardh (22.500.000ZAELANI PDTH/GMGL/VIII/2011,Ds.

No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG. keterangan rekeningnasabah bankHARMANTO 25.500.0000 14.400.000,+ 15.000.000, 3.900.000 /Qardh 15.000.000PDTH/GDs. Puncen MGL/IX/2010,RT 02 RW 8 tgl. 16Salam septemberMagelang 2010ISRIATUN 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000 3.900.000 168/Qardh = 15.000.000PDTH/GDs.

Puncen MGL/IX/2010,RT 02 RW 8 tgl. 16Salam septemberMagelang 2010JUMITRI 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000 170/Qardh = 15.000.000PDTH/GDs: Pune MGL/IX/2010,RT 02 RW 8 tgl. 16Salam septemberMagelang 2010JANI 25.500.0000, 14.400.000,4 15.000.000, 3.900.000 116/Qardh = 15.000.000PDTH/GBs: SUrunaG MGL/VIII/2010RT 002 RW tgl. 1one Agustus 2010TegalrejoMagelangSOBIB 25.500.0000, 14.400.000,+4 15.000.000, 3.900.000 /Qardh 15.000.000PDTH/GDs. Kemir MGL/VII/2010,Rt 06 RW 5 tgl.

AgustusKaloran 2010TemanggungMOCH 25.500.0000 6.000.000,j 22.500.000 2.400.000 561/Qardh 22.500.000ZAELANI PDTH/GMGL/VIII/2011Ds. Jrakah tgl 29RE 1 RW oF Agustus 2011Srumbung,MagelangDUROTUN 25.500.0000 14.400.000,; 15.000.000, 3.900.000 /Qardh 22.500.000KHILMAH PDTH/GMGL/wil... tgl. 16Ds.RowodadiRt 03 RW O14Butuh, Hal 13 dari 42 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PT SMG.

11 Agustusany 2010TegalrejoMagelang5 SOBIB 25.500.0000) 14.400.000,j 15.000.000 Qardh 15.000.000PDTH/Gabe ieeamiii MGL/VIV2010,OG RMS itgl.

/Qardh 22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo Ds. MGL/..../....

Puncen PDTH/GRT 02 RW8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20102 ISRIATUN = 25.500.0000 14.400.000,4 15.000.000 3.900.000) 168/Qardh 15.000.000Ds.Puncen PDTH/GRT 02 RW8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20103 JUMITRI 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000, 3.900.000 170/Qardh 15.000.000Ds. Puncen PDTH/GRT 02 RW 8 MGL/IX/2010,Salam tgl. 16Magelang september20104 JANI 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000, 3.900.000 116/Qardh 15.000.000Ds.

Perjanjian Outsetoran dicatatkan talangan Biayaujroh Pinjaman standingberdasarkan dalamketerangan rekeningnasabah bank007 tgl. 11 AgustusTegalrejo 2010Magelang5 SOBIB 25.500.0000 14.400.000,j 15.000.000) 3.900.000 /Qardh 15.000.000Ds. Kemiri Rt PDTH/G06 RW5 MGL/VII/2010,Kaloran tgl. AgustusTemanggung 20106 MOCH . 25.500.0000, 6.000.000,j 22.500.000 2.400.000 561/Qardh 22.500.000ZAELANI PDTH/GDs.

/Qardh j22.000.000MANSYUR PDTH/GTulusrejo MGL/..../... Hal 11 dari32 halaman Put. No. 252/Pid.Sus/2015/PTSMG. No. Nama Setoran Pinjaman Pelunasan keterangan No.

yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.Perbuatan Terdakwa tersebut di atas, dilakukan dengan cara sebagai berikut :e Bahwa Terdakwa sebagai Ketua Pengurus dan Direktur UtamaKoperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah yang bergerak di bidangUsaha Simpan Pinjam berupa Kredit Usaha dan Usaha JasaPerdagangan berupa jualbeli kKendaraan, membuka ProgramSubsidi Ongkos Naik Haji yang bekerjasama dengan pihak BankSyariah Mandiri Cabang Mataram sebagaimana tertuang dalamSurat Perjanjian Kerjasama ( Akad Qardh

Menyatakan barang bukti berupa:106 (enam) buah buku Tabungan Mabrur Haji BSM;1 (satu) buah buku Tabungan Haji Mabrur Arafah;14 (empat belas) lembar kuitansi sebagai tanda bukti penyerahanuang;3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Lunas Ongkos Naik Haji;1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 518/ 32 / SISP / Koperindag / III / 2010 tanggal 28 Maret 2011 yangtelah dilegalisir;1 (satu) bendel copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU)Al Amanah tanggal 10 Maret 2003;1 (satu) bendel Akad Qardh

Menyatakan barang bukti berupa:6 (enam) buah buku Tabungan Mabrur Haji BSM;1 (satu) buah buku Tabungan Haji Mabrur Arafah;4 (empat belas) lembar kuitansi sebagai tanda bukti penyerahanuang;3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Lunas Ongkos Naik Haji;1 (satu) lembar copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : 518/ 32 / SISP / Koperindag / Ill / 2010 tanggal 28 Maret 2011 yangtelah dilegalisir;1 (satu) bendel copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU)Al Amanah tanggal 10 Maret 2003;1 (satu) bendel Akad Qardh

ribu rupiah) dengan janji bahwa paraCalon Jamaah Haji tersebut akan mendapat subsidi sebesarRp4.500.000,00 (empat juta lima ratus riobu rupiah) akan tetapi paraCalon Jamaah Haji tersebut tidak jadi berangkat pada tahun 2012dan tidak mendapat subsidi yang dijanjikan oleh Terdakwa;Bahwa pertimbangan hukum tersebut adalah keliru dan tidakbenar, karena timbulnya permasalahan ini berawal dari adanyakerjasama dengan Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sesuaidengan Surat Perjanjian Kerjasama atau Akad Qardh

Fatwafatwa DSNMUI mengenai Jjarah, Qardh,Mudharabah, dan Musyarakah4. Surat Direksi BMI Nomor 150/BMI/FSG/VII/2002tanggal 11 Juli 2002 perihal permohonan fatwa tentangSkema Transaksi LC Impor dan LC Ekspor.5. Pendapat peserta Rapat Pleno DSNMUI tanggal 14September 2002/7 Rajab 1423 H.MEMUTUSKANMenetapkan : FATWA TENTANG L/C EKSPOR SYARIAHPertama : Ketentuan Umum :1.

Dewan Syariah Nasional MUI35 Letter of Credit (L/C) Ekspor Syariah 6 Akad Wakalah bil Ujrah dan Qardh dengan ketentuan:a.b.Bank melakukan pengurusan dokumendokumenekspor;Bank melakukan penagihan (collection) kepada bankpenerbit L/C (issuing bank);Bank memberikan dana talangan (Qardh) kepadanasabah eksportir sebesar harga barang ekspor;Besar ujrah harus disepakati di awal dan dinyatakandalam bentuk nominal, bukan dalam bentukprosentase.Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangansesuai kesepakatan

dalam akad.Antara akad Wakalah bil Ujrah dan akad Qardh, tidakdibolehkan adanya keterkaitan (taalluq).Akad Wakalah Bil Ujrah dan Mudharabah denganketentuan:a.Bank memberikan kepada eksportir seluruh dana yangdibutuhkan dalam proses produksi barang ekspor yangdipesan oleh importir;Bank melakukan pengurusan dokumendokumenekspor;Bank melakukan penagihan (collection) kepada bankpenerbit L/C (issuing bank).Pembayaran oleh bank penerbit L/C dapat dilakukanpada saat dokumen diterima (at sight) atau pada

Notaris di Surakarta;Bahwa, sebagaimana dalam Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah yangtertuang dalam Akta Nomor 132 tertanggal 28 Nopember 2012,PENGGUGAT menyerahkan agunan kepada TERGUGAT yakni sebidangtanah yang diatasnya bangunan sebagaimana dalam sertifikat Hak MilikNo.3742 Luas 144 m?

Bahwa PENGGUGAT KONPENSI dan TERGUGAT KONPENSI telah terikatHalaman 5 dari 26 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2019/PT SMGdalam perjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalamAkad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah Nomor 132 tanggal 28 November2012 yang dibuat oleh Shallman, SE, SH, MM, Mkn.

Selanjutnya persetujuanpembiayaan dimaksud dituangkan dalam Akad Qardh Wal MurabahahNo.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuat oleh notaris SurakartaShallman,SE,SH,MM,MKn.b.

DALAM REKONPENSI Menerima dan mengabulkan Gugatan PENGGUGAT REKONPENSI /TERGUGAT KONPENSI untuk seluruhnya.Halaman 14 dari 26 halaman Putusan Nomor 81/Pdt/2019/PT SMG Menyatakan sah dan berharga akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal28 November 2012 4yang~ dibuat oleh notaris SurakartaShallman,SE,SH,MM,MKn.Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI / PENGGUGATKONPENSI yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atas dasarakad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal 28 November 2012 yang dibuatoleh

Menyatakan sah dan berharga akad Qardh Wal Murabahah No.132 tanggal28 November 2012 yang dibuat oleh notaris SurakartaShallman,SE,SH,MM,MKn.3. Menyatakan perbuatan TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGATKONPENSI yang tidak membayar seluruh kewajiban pembiayaan atasdasar akad Qardh Wal Murabahah No.132, tanggal 28 November 2012yang dibuat oleh notaris Surakarta Shallman,SE,SH,MM,MKn kepadaPENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT KONPENSI adalah perbuatanwanprestasi;4.

pihak yang berutang.Kedua : Ketentuan Akad1.Akad yang dapat digunakan dalam Anjak Piutang Eksporadalah Wakalah bil Ujrah yang dapat disertai denganQardh.Pihak yang berpiutang mewakilkan kepada pihak LKSuntuk melakukan pengurusan dokumendokumen ekspordan menagih piutang kepada pihak yang berutang ataupihak lain yang ditunjuk oleh pihak yang berutang.LKS melakukan penagihan (collection) kepada pihak yangberutang atau pihak lain yang ditunjuk oleh pihak yangberutang.LKS dapat memberikan dana talangan (Qardh

) kepadapihak yang berpiutang sebesar nilai piutang; dan qardh initerbayar dengan hasil penagihan sebagaimana dimaksuddalam angka 4 di atas.Atas jasanya untuk melakukan pengurusan dokumendokumen ekspor dan menagih piutang tersebut, LKS dapatmemperoleh ujrah/fee.Besar ujrah harus disepakati pada saat akad dandinyatakan dalam bentuk nominal, bukan dalam bentukprosentase yang dihitung dari pokok piutang.Pembayaran ujrah dapat diambil dari dana talangan sesuaikesepakatan dalam akad.Antara akad Wakalah

bil Ujrah dan akad Qardh, tidakdibolehkan adanya keterkaitan (taalluq).Ketiga : Ketentuan Penutup1.Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannyaatau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, makapenyelesaiannya dilakukan melalui Badan ArbitraseSyariah atau Pengadilan Agama setelah tidak tercapaikesepakatan melalui musyawarah.Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya denganketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapatkekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai Dewan Syariah

membuatperjanjian (akadakad) atas objek terperkara ;Tentang pertimbangan hukum belum jatuh tempo dan fakta hukum HakTangegungan dalam perkara a quo:Adalah keliru pertimbangan hukum yang menyebutkan Perbuatan hukumTergugatI/ Pembanding yang melelang barang yang diagunkan oleh Penggugat/Terbanding kepada TergugatI/ Pembanding masih prematur, karena perjanjiankredit antara Penggugat/ Terbanding dengan TergugatI/ Pembanding disepakatiselama 60 (enam puluh) bulan sebagaimana dituangkan dalam Akte AkadPembiayaan Al Qardh

dengan keputusanKomite Restrukturisasi menjadi tanggal 1 September 2014, sehingga pelunasanpinjaman Penggugat/ Terbanding belum jatuh tempo;Tentang Kekeliruan xFacti ngmen kan Ter / Pembandinmelakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam perkara a quo :Adalah keliru pendapat Majelis yang mengatakan : Perbuatan TergugatI/Pembanding yang akan melelang barang yang diagunkan Penggugat/ Terbandingkepada TergugatI/ Pembanding disepakati 60 (enam puluh) bulan sebagaimanadituangkan dalam Akte Akad Pembiayaan Al Qardh

Bahwa benar perjanjian Kredit antara Penggugat/ Terbanding dengan TergugatI/Pembanding disepakati selama 60 (enam puluh) bulan sebagaimana dituangkandalam Akte Akad Pembiayaan Al Qardh Al Murabahah dituangkan didalam SuratPersetujuan Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan No. 11/6513/089 tanggal 24September 2009 terhitung sejak tanggal 1 September 2009 sampai dengan tanggal Agustus 2014 dan setelah angsuran ke19 Penggugat/ Terbanding tidak dapatmembayar lagi angsuran kewajibannya kepada TergugatI/

Bahwa disamping perjanjian kredit antara Penggugat/ Terbanding dengan TergugatI/Pembanding sebagaimana dituangkan dalam Akte Akad Pembiayaan Al Qardh AlMurabahah yang dituangkan didalam Surat Persetujuan Pemberitahuan PersetujuanPembiayaan No.11/6513/089 tanggal 24 September 2009 perikatan hukum antaraTergugatI/ Pembanding dengan Penggugat/ Terbanding juga telah dibebani denganHak Tanggungan I dan II sebagaimana yang dituangkan di dalam Akte AlMusyarakah yaitu :a.

yang adadalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pengurus dan Direktur Utama KoperasiSerba Usaha (KSU) Al Amanah yang bergerak dibidang usaha SimpanPinjam berupa kredit usaha dan Usaha Jasa Perdagangan berupa jualbelikendaraan membuka Program Subsidi Ongkos Naik Haji yang bekerja samadengan pihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sebagaimanatertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama ( Akad Qardh

Wal Ujrah (Waad)) tanggal 18 April 2007 ; Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ( Akad Qardh Wal Ujrah(Waad) ) tanggal 18 April 2007, terdakwa selaku Ketua Koperasi SerbaUsaha (KSU) Al Amanah adalah sebagai pengumpul jamaah haji sedangkanpihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sebagai pengakses nomorporsi haji dan sebagai penyedia dana talangan untuk para calon jamaah hajiyang akan berangkat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah ; Bahwa salah satu syarat bagi para calon jamaah haji

piutang.Perbuatan terdakwa tersebut diatas, dilakukan dengan cara sebagai berikut : Bahwa terdakwa sebagai Ketua Pengurus dan Direktur Utama KoperasiSerba Usaha (KSU) Al Amanah yang bergerak dibidang usaha SimpanHal.7 dari 18 hal.Put.No.28/Pid/2014/Pt.MtrPinjam berupa kredit usaha dan Usaha Jasa Perdagangan berupa jualbelikendaraan membuka Program Subsidi Ongkos Naik Haji yang bekerja samadengan pihak Bank Syarianh Mandiri Cabang Mataram sebagaimanatertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama ( Akad Qardh

Wal Ujrah (Waad)) tanggal 18 April 2007 ;Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama ( Akad Qardh Wal Ujrah(Waad) ) tanggal 18 April 2007, terdakwa selaku Ketua Koperasi SerbaUsaha (KSU) Al Amanah adalah sebagai pengumpul jamaah haji sedangkanpihak Bank Syariah Mandiri Cabang Mataram sebagai pengakses nomorporsi haji dan sebagai penyedia dana talangan untuk para calon jamaah hajiyang akan berangkat melalui Koperasi Serba Usaha (KSU) Al Amanah ;Bahwa salah satu syarat bagi para calon jamaah haji

tahanan dengan disertai perintah agarterdakwa segera ditahan ;Menyatakan barang bukti berupa:6 buah buku tabungan Mabrur Haji BSM;1 buah buku tabungan Haji Mabrur Arafah;14 lembar kuitansi sebagai tanda bukti penyerahan uang;3 lembar surat pernyataan lunas ongkos naik haji;1 lembar copy Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor518/32/SISP/Koperindag/III/2010 tanggal 28 Maret 2011 yangtelah dilegalisir;1 bendel copy Akta Pendirian Koperasi Serba Usaha (KSU) AlAmanah tanggal 10 Maret 2003;1 bendel Akad Qardh

sebagaiTerbanding;Pengadilan Tinggi Agama tersebut;Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan denganperkara ini.DUDUK PERKARAMengutip semua uraian sebagaimana termuat dalam putusanPengadilan Agama Surabaya Nomor 5221/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 10 April2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Syakban 1440 Hijriyah, yangamarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsi Para Tergugat;Dalam Pokok Perkara: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; Menyatakan sah dan mengikat akad Qardh

tenggang waktu dan menurutcaracara yang ditentukan dalam undangundang, maka permohonan bandingtersebut dinyatakan dapat diterima;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya atas dasarapa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan sebagai pendapat PengadilanAgama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sependapat denganputusan Pengadilan Agama Surabaya sebagaimana dimaksud yangmengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian yang selanjutnya mengadili,dengan menyatakan: Sah dan mengikat akad Qardh

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016 tentangTata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah;Bahwa perikatan/akad yang terjadi antara Tergugat/Pembanding asaldengan Penggugat/Terbanding asal berupa:1.Akad Qardh Nomor 30 tanggal 30 Maret 2012;2. Akad Hawalah Nomor 31 tanggal 30 Maret 2012;3:4. Akad Komitmen Limit Fasilitas Pembiayaan (Line Facility) Nomor 33Akad Musyarakah Muttanagisah Nomor 32 tanggal 30 Maret 2012;tanggal 30 Maret 2012;.

menjadisatusatunya institusi yang berwenang meyelesaikan sengketa ekonomisyariah melalui jalur litigasi;Bahwa Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016mengatur tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah.Dengan demikian Peraturan Mahkamah Agung dimaksud semakinmemantapkan pemberlakuan Peradilan Agama sebagai satusatunyainstitusi dalam penyelesaian perkara Ekonomi Syariah;Bahwa oleh karena itu pula maka apa yang tertera dalam Pasal 5 tentangPenyelesaian Perselisihan pada Akad Qardh

bahwa dengan menambahkan pertimbangan sebagaimanadiuraikan di atas maka putusan Pengadilan Agama Surabaya yang menolakeksepsi Tergugat harus dikuatkan;DALAM POKOK PERKARAMenimbang, bahwa atas segala apa yang telah dipertimbangkan dalampokok perkara dianggap telah dipertimbangkan dalam eksepsi dan merupakanbagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara a quoadalah akadakad yang sudah dilakukan antara Penggugat dengan Tergugatberupa: Akad Qardh

Bahwa Objek perkara a qua adalah Akad Pembiayaan Qardh WalMurabahah No. XXX tanggal 23 Oktober 2015 (Akad XXX) dan AkadPembiayaan Wakalah Wal Murabahah No. 39 tanggal 23 Oktober 2015(Akad XXX). Penggugat berkedudukan sebagai Nasabah dan Tergugatberkedudukan sebagai Bank.

Penggugat telah memperoleh pembiayaanuntuk Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahah No. 38 senilai Rp.Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 1343/Pdt.G/2019/PA.Pbr78.770.894, dan untuk Akad Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah No. 39senilai Rp.41.229.106,. Sehingga total pencairan dana pembiayaan akad38 senilai Rp.78.770.894, ditambah akad 39 senilai Rp.41.229.106,berjumlah Rp. 120.000.000..2.

Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahahnomor 38 dan Akad Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah nomor 39tertanggal 23 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugatmengandung unsur riba.en Menyatakan bahwa Akad Pembiayaan Qardh Wal Murabahahnomor 38 dan Akad Pembiayaan Wakalah Wal Murabahah nomor 39tertanggal 23 Oktober 2015 antara Penggugat dengan Tergugat BatalDemi Hukum.Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksadan mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan

Bahwa TERGUGAT Ill dan TERGUGAT Il telah terikat dalamperjanjian pemberian fasilitas pembiayaan yang dituangkan dalamAkad Al Qardh Nomor Nomor 327/QARDH/PIN/SID/15 tanggal 13Oktober 2015 sebesar Rp. 682.000.000, (enam ratus delapan puluhdua juta Rupiah) dibuat di bawah tangan bermeterai cukup dan telahditandatangani oleh TERGUGAT Ill dengan TERGUGAT II danTERGUGAT , Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) Nomor 60Tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp. 682.000.000, (enam ratusdelapan puluh dua juta Rupiah

Bahwa pembuatan Akad Al Qardh Nomor Nomor327/QARDH/PIN/SID/15, Akad Musyarakah Mutanagishah (MMQ) Nomor 60, dan Akad Musyarakah Mutanaqishah (MMQ) II Nomor 61,yang kesemuanya dibuat pada tanggal 13 Oktober 2015 adalahberdasarkan prinsip syariah sebagaimana Pasal 1 ayat (25)UNDANGUNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN2008 TENTANG PERBANKAN SYARIAH (Selanjutnya UU No.21/2008 tentang Perbankan Syariah) bahwa Pembiayaan adalahHalaman 10 dari 29 Putusan Sela No.93/Pdt.G/2018/PN Mjkpenyediaan dana atau

Bahwa Tergugat Ill dan Tergugat Il telah terikat dalam perjanjianpemberian fasilitas pembiayaan berdasarkan Akad Al Qardh Nomor327/QARDH/PIN/SID/15 tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp682.000.000,00 (enam ratus delapan puluh dua juta rupiah) di bawahHalaman 23 dari 29 Putusan Sela No.93/Pdt.G/2018/PN Mjktanda tangan di atas materai oleh Tergugat Ill, Tergugat II danTergugat I, Akad Musyawarah Mutanagishah (MMQ) Nomor: 60tanggal 13 Oktober 2015 sebesar Rp 682.000.000,00 (enam ratusdelapan puluh dua

Bahwa pembuatan Akad Al Qardh Nomor 327/QARDH/PIN/SID/15,Akad Musyawarah Mutanagishah (MMQ) Nomor 60, dan AkadMusyawarah Mutanagishah (MMQ) Il Nomor 61 kesemuanyatertanggal 13 Oktober 2015 adalah berdasarkan prinsip syariahsebagaimana Pasal 1 ayat (25) UNDANGUNDANG REPUBLIKIndonesia NOMOR 21 Tahun 2008 tentang PERBANKAN SYARIAH(selanjutnya UU No. 21/2008 tentang Perbankan Syariah) bahwaPembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yangdipersamakan dengan itu berupa: c.

Wal Murabahah No.122 tanggal27 November 2013 yang dibuat dan di hadapan Idris Abas,S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon (selanjutnya disebutsebagai AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR122).d.

Fotokopi Akad Pembiayaan Qardh Wal MurabahahNo.122 tanggal 27 November 2013 yang dibuat dan di hadapan IdrisAbas, S.H., Notaris di Kabupaten Cirebon (selanjutnya disebut sebagaiAKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122), bermeterai cukupdan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode T.II5;6.

permohonan tersebut sebagaimanayang tercantum dalam AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122.Berdasarkan Pasal 1 butir 3 AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR122 yang berbunyi sebagai berikut:Barang adalah barangbarang yang dibiayai oleh fasilitas modalkerja Bank BNI (Take Over fasilitas modal kerja BNI) yang dihalalkanberdasarkan syariah ...Berdasarkan ketentuan pada butir (c) di atas, maka sudah jelas danterang mengenai objek AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122.Dengan demikian dalil PENGGUGAT DAN PENGGUGAT

Bahwa selain itu, ketentuan terkait dengan penalty telah diatur dalamAKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122 dimana PENGGUGAT telah mengetahui hal tersebut sebagaimana yang tercantum dalamPasal 4 pragraf (4) AKAD QARDH WAL MURABAHAH NOMOR 122 ;d.

telah menerimaHalaman 206 dari 210 halamanPutusan nomor 707/Pdt.G/2020/PA.Kngfasilitas Pembiayaan Qardh wal Murabahah sebesar Rp 422.000.000,(empat ratus dua puluh dua juta rupiah) dari TERGUGAT II.Il.