• Abstrak : Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Kupang membebaskan Terdakwa dari dakwaan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, karena unsur merugikan keuangan negara tidak terpenuhi, sebab Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara dari perkara a ... [Selengkapnya]

• diubahdengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001;e Bahwa sesuai dengan UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun2001, tindak pidana korupsi dirumuskan secara tegas sebagai tindakpidana formil, maka yang dimaksud dengan Secara Melawan Hukumdalam Pasal 2 Ayat (1) mencakup perbuatan melawan hukum dalam artiformil maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebuttidak diatur dalam peraturan perundangundangan, namun apabilaperbuatan tersebut dianggap tercela

• Febrino Eka Putra,S.Tr.K Nrp 98020590;

• Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indoneia Nomor: 437/IV/2022 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Kepolisian Negara Tanggal 8 April 2022 atas nama Ipda Muhammad Febrino Eka Putra, S.Tr.K Nrp 98020590;
• Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan yang memberikan sanksi Pelanggaran KEPP kepada Penggugat berupa sanksi:
  1. perilaku Pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela

• Putusan Nomor 02 P/Khs/2017Selanjutnya DPRD Kabupaten Katingan mengeluarkan Surat KeputusanNomor 6 Tahun 2017 tanggal 31 Januari 2017 tentang PerubahanKeputusan Nomor 4 Tahun 2017 tanggal 18 Januari 2017 tentangPembentukan Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Perbuatan TercelaBupati Katingan, telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) DugaanPerbuatan Tercela Bupati Katingan, menjadi dugaan Perbuatan Tercela,Melanggar Etika dan Melanggar Peraturan Perundangan yang Berlaku;(Lampiran III.2)DPRD Katingan dengan

  Surat Keputusan Nomor 7 Tahun 2017, tanggal13 Februari 2017, tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atasDugaan Perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangan yang Berlaku yang dilakukan oleh Bupati Katingan,dengan kesimpulan:Terbukti melakukan perbuatan Tercela, Melanggar Etika dan MelanggarPeraturan Perundangundangan yang berlaku yakni Pasal 61 ayat (2),Pasal 67 huruf b dan d, Pasal 76 ayat (1) huruf g, Pasal 78 ayat (2)huruf f UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014, dan Pasal

  Anmad Yantenglie; (Lampiran V)DASAR HUKUM DPRD KABUPATEN KATINGAN MEMBENTUKPANSUS DUGAAN PERBUATAN TERCELA OLEH BUPATI KATINGANPembentukan Pansus Perbuatan Tercela oleh DPRD Kabupaten Katinganmelalui Surat Keputusan Nomor 4 Tahun 2017 kemudian diubah denganKeputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 6 Tahun 2017 adalah cacathukum dan tidak sah, karena:1.Bahwa tentang dugaan perbuatan tercela dengan substansi perzinaanyang dituduhkan terhadap Ahmad Yantenglie dengan Farida Yeniadalah merupakan delik aduan

  Nyahun, S.H., M.Pd., dan KantorHukum Antonius Kristanto, S.H. & Rekan adalah bukan pihak yangberhak mengadu dan menuntut dugaan perbuatan tercela dengansubstansi dugaan zina dimaksud;4.

  Putusan Nomor 02 P/Khs/2017dimaksud melakukan perbuatan tercela adalah termasuk: judi, mabukmabukan, narkoba, berzina dan perbuatan melanggar kesusilaanlainnya;Tentang: Kejahatan zina diatur dan diancam hukuman menurut Pasal 284KUHP; Kejahatan terhadap kesusilaan diatur dalam Pasal 281, 282 dan 283KUHP; Pelanggaran terhadap Kesusilaan diatur dalam Pasal 532, 533,534KUHP dan seterusnya;Menurut hemat kami apa yang dimaksud perbuatan tercela yangdituduhkan Pansus DPRD Kabupaten Katingan dalam hal inisubstansinya

• Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar surat mengajukan permohonan untuk dicalonkan menjadi Kasi Keuangan atas nama HENDRA KURNIAWAN dan Fotokopi surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa: 1) Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T-1;2) Surat pernyataan mampu mengoperasikan computer tanggal 12 Mei 2017 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T-2;3) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan

  Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela tanggal 12 Mei2017 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T1;2. Surat pernyataan mampu mengoperasikan computer tanggal 12 Mei 2017yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T2:Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor: 44/Pid.B/2021/PN Agm3.

  tahanan segerasetelah putusan ini diucapkan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2)Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana juncto Pasal 194 Ayat (1) KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) lembar surat mengajukan permohonan untukdicalonkan menjadi Kasi Keuangan atas nama HENDRA KURNIAWAN danfotokopi surat yang diajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:1) Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela

  Menetapkan barang bukti berupa:1 (satu) lembar surat mengajukan permohonan untuk dicalonkan menjadiKasi Keuangan atas nama HENDRA KURNIAWAN dan Fotokopi surat yangdiajukan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa:1) Surat pernyataan tidak pernah melakukan perbuatan tercela tanggal 12Mei 2017 yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T1;2) Surat pernyataan mampu mengoperasikan computer tan ggal 12 Mei 2017yang ditandatangani HENDRA KURNIAWAN, T2;3) Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila

• pendanaan dari pihak Tergugat Ill dalam perusahaannyaPT Pagasindo Mujur Sejati Palu memang sudah lama mengalamikesulitan likuiditas atau kekurangan modal kerja dalam perusahaannya,adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela (moralhazard);Menyatakan menurut hukum Tergugat II telan melakukan perbuatanpenyalangunaan kewenangan dengan memanfaatkan kekuasaankewenangan memutuskan atau /imit plafond kredit tersebut masihmerupakan kewenangannya dalam memutuskan dan mencairkan ataumerealisasikan

  Nomor 335 K/Pdt/202014.15.16.kenyataannya pihak Tergugat Il sendiri sudan mengetahui bahwa alm.Phan Victor Pangalela alias Victor Pangalela yang kenyataan hanyalahsebagai seorang karyawan yang bekerja pada perusahaan milik dariRizal Tjahjadi dan Sonya Antolis (Alm) dan juga sebagai Direktur dariPT Mitra Citra Nusantara Palu tersebut, adalah perbuatan melawanhukum dan perbuatan tercela (moral hazard);Menyatakan menurut hukum Surat Persetujuan Fasilitas PRK (OfferingLetter) atas nama alm.

  Notaris di Palu dalam gugatan tersebut sebagai TurutTergugat adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela(moral hazard), dan mengandung cacat hukum dan "bertentanganHalaman 9 dari 21 hal. Put.

  Notaris di Palu dalam gugatan tersebut sebagai TurutTergugat adalah perbuatan melawan hukum dan perbuatan tercela(moral hazard), dan mengandung cacat hukum dan "bertentangandengan hukum dan "batal demi hukum dan "tidak mempunyaikekuatan hukum yang mengikat, oleh karena dibuat danditandatangani berdasarkan sebab yang tidak halal dan merugikanPenggugat, serta tidak patut mendapatkan perlindungan hukum besertasegala akibat hukumnya;Halaman 10 dari 21 hal. Put.

  Phan Victor Pangalela alias VictorPangalela, yang merupakan "fasilitas kredit topengan/rekayasa ataufasilitas kredit proporma (purapura), sehingga segala perbuatan atautindakan dan kebijakannya adalah "perbuatan melawan hukumdan/atau *perbuatan tercela, sehingga kredit macet dari fasilitas kreditHalaman 12 dari 21 hal. Put. Nomor 335 K/Pdt/202031.32.yang hanya mempergunakan atas nama alm.

• 1 (satu) buah buku berjudul Kamus Al Mukhtar Definisi Amal amal shalih dan tercela menurut pemahaman ulama salafusshalih.
• 1 (satu) buah buku berjudul Usrotuna Muqoddimah.
• 2 (dua) buah majalah BMH News Bersiap menjadi pejuan.
• 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Rose Gold.

--- Dirampas untuk dimusnahkan

1. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

• Pasal 2 Anggota Dewan Pengawas atau anggotaDireksi dilarang: c. melakukan perbuatan tercela;2.

  Surat pengunduran diri sebagai anggota DewanPengawas atau anggota Direksi apabila telah melakukanperbuatan tercela;8) Fakta hukum dalam surat gugatan Penggugat halaman 22huruf d dinyatakan bahwa, Sdr.

  Putusan Nomor : 68/G/2019/PTUNJKTSelanjutnya ketentuan Pasal 34 huruf c dan huruf g Undangundang Nomor 24Tahun 2011 tersebut mengatur bahwa anggota Dewan Pengawas atau anggotaDireksi diberhentikan dari jabatannya karena:c. melakukan perbuatan tercela; ataug. mengundurkan diri Secara tertulis atas permintaan sendiri;Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 52 huruf c UndangundangNomor 24 Tahun 2011 menegaskan bahwa anggota Dewan Pengawas dan anggotaDireksi dilarang melakukan perbuatan tercela.

  Anggota Dewan Pengawas yangmelanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf c yaitumelakukan perbuatan tercela, menurut Pasal 53 ayat (1) Undangundang Nomor 24Tahun 2011 dikenai sanksi administratif.

  Kesimpulan Tim Panel DJSN mengenaiterbuktinya Syafri Adnan Baharuddin melakukan perbuatan tercela juga telahHalaman 67 dari 72 Halaman.

• PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2Agustus 2019, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung padatanggal 8 Oktober 2019, dan di register pada tanggal 9 Oktober 2019,Nomor 1 P.KHS/2019, telah mengajukan permohonan uji pendapat dengandalildalil yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa, Pemohon menyampaikan permohonannya kepada BapakKetua Mahkamah Agung Republik Indonesia terhadap Pendapat DewanPerwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Simeulue, tentang VideoAmoral/Perbuatan Tercela

  Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom. tanggal 1Agustus 2019;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikanpetitumnya yang pada pokoknya adalah memohon kepada Bapak KetuaMahkamah Agung Republik Indonesia untuk uji pendapat, memeriksa,mengadili dan memutus atas pendapat Dewan Perwakilan RakyatKabupaten Simeulue Nomor 20 tahun 2019 terhadap' videoamoral/perbuatan tercela Bupati Simeulue H. Erli Hasim, S.H., S. Ag.

  Fotokopi Surat Pernyataan Saksi Tentang Beredarnya Rekaman VideoYang Mengarah Pada Perbuatan Tercela/Amoral Diduga BupatiSimeulue H. Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom (bukti P5):6. Fotokopi Pernyataan Sikap Dewan Perwakilan Rakyat KabupatenSimeulue tentang beredarnya video amoral yang melibatkan BupatiSimeulue H. Erli Hasim, S.H., S.Ag., M.I.Kom (bukti P6):Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 1 P.KHS/20197.

  Putusan Nomor 1 P.KHS/2019Pasal 76 ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukanperbuatan tercela;Bahwa, adapun Pendapat DPRD yang diajukan kepada MahkamahAgung sebagaimana yang dimaksud pada ketentuan tersebut diatas adalahpendapat yang diputuskan melalui rapat paripurna DPRD yang dihadiripaling sedikit % (tiga perempat) dari jumlah anggota DPRD dan putusandiambil dengan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlahanggota DPRD yang hadir;Bahwa, dengan demikian, diambil

  Pendapat tersebut harus berbentuk Surat Keputusan DewanPerwakilan Rakyat Daerah tentang Pendapat atas dugaanperbuatan tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang berlaku;4.

• Resume dugaan melakukan perbuatan tercela, dengan penjelasan:a.

  Menetapkan pelanggaran etika sebagai perbuatan tercela;. Bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf f di atas, kemudian LPSKmembentuk Tim Pemeriksa dari eksternal LPSK untuk mengadakansidang Pemeriksaan Paripurna LPSK.

  Melakukan perbuatan perbuatan tercela dan/atau halhal lain yangberdasarkan keputusan LPSK yang bersangkutan harus diberhentikankarena telah mencemarkan martabat dan reputasi, dan/ataumengurangi kemandirian dan kredibilitas LPSK ; atau ;f.

  Menghadapkanseseorang dalam suatu persidangan/peradilan tanpa dasar hukum yangjelas dan pasti merupakan bentuk tindakan pengingkaran terhadapprinsipprinsip negara demokratis yang menjunjung tinggi supremasihukum ;Rumusan frasa "perouatan tercela" sebagaimana dimaksud dalamPasal 24 huruf e UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksidan Korban, jo.

  Jadi Anggota LPSK tidak bisa diberhentikan hanya karenaperbuatan tercela, karena bukan seperti KPK yang berkerja diwilayahterhormat, melainkan LPSK merupakan lembaga yang bisa bekerja disemua lini, wilayah dan tingkatan, sehingga bisa jadi mengerjakanpekerjaan ditempat yang sangat tidak terhormat, demi tugas dan fungsidan untuk penegakan hukum khususnya pengungkapan jaringankejahatan.

• untuk menyatakan Penggugat telah melanggarUndangUndang, terkecuali adanya Putusan Pengadilan yangmenyatakan Penggugat telah melanggar UndangUndang dan Peraturanyang berlaku serta Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.Bahwa dengan demikian Para Tergugat sama sekali tidak mencermatipokok permasalahan serta tidak mencermati SP.3 dari Polda KalimantanTengah di Palangka Raya, Para Tergugat dengan Surat Keputusannomor 4 Tahun 2017 tanggal. 18 Januari 2017 telah membentukPANSUS, dugaan perbuatan tercela

  Bupati Katingan, bahwa dengandemikian tindakan dan perbuatan Para Tergugat dalam pembentukanPansus dengan dugaan Tercela Bupati Katingan adalah dugaan yangsangat tidak beralasan secara Hukum, untuk itu jelas perbuatan dantindakan Para Tergugat suatu Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat telah melakukan langkah yang Inkonstitusionalmelanggar ketentuan pasal 28 D UUD 1945 setiap orang ataspengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil sertaperlakuan yang sama dihadapan hukum, Tergugat

  Bahwa atas Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas DugaanPerbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang Dilakukan Oleh Bupati Katingan telahmendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia denganPutusannya Nomor 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017.3.

  Bahwa kalaupun juga Penggugat mau menguji kKeabsahan KeputusanDPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 PebruariHalaman 14 dari 36 Putusan Sela Nomor 9/Pdt.G/2017/PN.Ksn.2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan Atas DugaanPerbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang dilakukan oleh Bupati Katingan, makagugatannya harus diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Nehara (TUN).2.

  Tergugat XX adalah sah danberdasarkan hukum (rechtmatig) karena telah sesuai dengan ketentuanhukum yang berlaku (hukum positif) yaitu Undangundang Nomor 23Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (PEMDA).Bahwa tindakan DPRD Kabupaten Katingan melakukan investigasi danPembentukan Pansus terkait dugaan Perbuatan Tercela BupatiKatingan pada saat itu adalah sah menurut hukum karena sesuaidengan ketentuan Pasal 80 Ayat (1) Undangundang Nomor 23 Tahun2014 Tentang Pemerintahan DaerahBahwa Keputusan Tergugat

• Bahwa sesuai dengan Pasal 25 huruf (f) Peraturan Daerah Kabupaten PatiNomor : 6 Tahun 2007 tentang Perangkat Desa disebutkan bahwa;Perangkat Desa lainnya dilarang melakukan perbuatan tercela yang dapatmenghilangkan kepercayaan Masyarakat; b. Bahwa saudara SUDIRMAN telah terbukti melakukan perbuatanya tercela(berzina) yang jelasjelas merupakan larangan bagi Perangkat Desa, makadipandang perlu untuk diberhentikan dari Jabatannya sebagai KepalaUrusan Keuangan;7.

  Bahwa Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Nomor : 141/01/2012 tanggal9 Januari 2012 tentang Pemberhentian Kepala Urusan Keuangan DesaKedungmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati pada bagian,Menimbang, huruf b yang menyebutkan : saudara SUDIRMAN telahterbukti melakukan perbuatan tercela (berzina) yang jelasjelas merupakanlarangan bagi Perangkat Desa, maka............ dst adalah merupakanpertimbangan yang tidak benar karena Tergugat telah keliru dalammempertimbangkan peristiwa atau faktafakta hukum

  Oleh karena tuduhan perselingkuhan (zinah)terhadap Penggugat belum pernah dibuktikan kebenarannya berdasarkanputusan hakim pidana yang memuat pertimbangan sudara Sudirman telahterbukti melakukan perbuatan tercela (berzina adalah bertentangan denganhukum yang berlaku;Bahwa selain fakta hukum tersebut, Tergugat dalam menerbitkan obyeksengketa yang memberhentikan Penggugat sebagai Kepala UrusanKeuangan Desa Kedungmulyo, Kecamatan Jakenan, Kabupaten Pati, padabagian menimbang, huruf a yang menyebutkan

  berupa perbuatan selingkuh/zina, sehingga diberhentikandari jabatanya;Halaman 20 dari 70 Halaman Putusan Perkara No. 11 /G/2012/PTUN.SMGDemikian juga atas dalil gugatan sebagaimana di maksud dalam alasnmengajukan Gugatan posita angka 8 (delapan) tidaklah benar karena yangdimaksud perbuatan tercela yaitu selingkuh/zina menurut hukum pidanatermasuk delik aduan dan atas kebenaran materiil yang telah dilakukanSdr.

  T.6 Fotocopi Surat pernyataan/pengakuan tanggal 23 Desember2011 tentang Pernyataan EndangSulastri yang telah berbuat tercela (asusila) dengan Sdr.Sudirman (KaurKeuangan Desa Kedungmulyo), dibuat di Balai Desa Kedungmulyo,(sesuai aslinya);7. T.7 Fotocopi Surat Pernyataanmenyaksikan pengakuan tanggal 23Desember 2011 tentang pengakuanSdr.Sudirman (Penggugat) danEndang Sulastri di Balai DesaKedungmulyo, (sesualaslinya);8.

• Bahwa adapun alasan hukum dari Gugatan PENGGUGAT yang padapokoknya mempermasalahkan Perbuatan Melawan Hukum dan/atauPerbuatan Tercela (Moral Hazard) sehubungan dengan Jaminan Kreditatas obyek Tanah Sengketa yang dilakukan baik sendirisendiri maupunbersamasama oleh pihakpihak TERGUGAT , TERGUGAT II, TERGUGATIll, dan TURUT TERGUGAT I, yang mana dasar/alasan hukumPENGGUGAT adalah merupakan Salah Satu dari PARA AHLI WARISdari Alm.

  Bahwa permasalahan hukumnya adalah adanya dugaan PerbuatanMelawan Hukum dan/atau Perbuatan Tercela (Moral Hazard), yang manadimulai saat adanya Surat dari pihak TERGUGAT dan atau TERGUGAT IIyaitu masingmasing dengan No. 528/PAU/EXT/16 tertanggal 18 Agustus2016 perihal : Surat Peringatan II (SP II) dan No. 736/PAU/EXT/16 tertanggal15 September 2016 perihal : Surat Peringatan Ill (SP III) yang berkaitantentang kewajiban hutang fasilitas kredit PINJAMAN REKENING KORAN(PRK) atas nama Alm.

  Kredit Proporma (PuraPura) danpatut juga diduga atau dikategorikan telah terjadi Perbuatan MelawanHukum dan/atau Perbuatan Tercela (Moral Hazard) dalam fasilitas kredit PINJAMAN REKENING KORAN (PRK) dengan pinjaman nama ataumempergunakan atas nama Alm.

  Menyatakan menurut hukum TERGUGAT , dan TERGUGAT Il, danTERGUGAT Ill, dan TURUT TERGUGAT baik secara sendirisendirimaupun bersamasama telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum danHalaman 40 dari 69 Putusan Perdata Gugatan Nomor 118/Pdt.G/201 7/PN.Pal.atau Perbuatan Tercela atas fasilitas kredit PINJAMAN REKENINGKORAN (PRK) dengan pinjaman nama atau mempergunakan atas namaAlm.

  PHAN VICTOR PANGALELA aliasVICTOR PANGALELA, yang = =~merupakan Fasilitas KreditTopengan/Rekayasa atau Fasilitas Kredit Proporma (PuraPura) ,sehingga segala perbuatan atau tindakan dan kebijakannya adalah Perbuatan Melawan Hukum dan/atau Perbuatan Tercela , sehingga kreditmacet dari fasilitas kredit yang hanya mempergunakan atas namaAlm.

• Bupati Katingan, bahwa denganHalaman 7 dari 34 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT PLK11.12.demikian tindakan dan perbuatan Para Tergugat dalam pembentukanPansus dengan dugaan Tercela Bupati Katingan adalah dugaan yangsangat tidak beralasan secara Hukum, untuk itu jelas perouatan dantindakan Para Tergugat suatu Perbuatan Melawan Hukum.Bahwa Tergugat telah melakukan langkah yang Inkonstitusionalmelanggar ketentuan pasal 28 D UUD 1945 setiap orang ataspengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum

  Bahwa dengan mencermati dan mempelajari terhadap SanggahanPenggugat yang dibuat tertanggal. 27 Pebruari 2017 dengan nomor180/16/Huk/2017 telah dibuat secara jelas tentang pristiwa hukum yangterjadi antara Penggugat dengan Farida Yeni, dalam hal ini Penggugattidak Terbukti melakukan perbuatan tercela, melanggar Etika danmelanggar Peraturan Perundang Undangan yang berlaku yakni Pasal. 61ayat (2), pasal 67 huruf B dan D, pasal 76 ayat (1) huruf g, Pasal 78 ayat(2) huruf f UU No. 23 Tahun 2014, Pasal

  Eksepsi Asas Hukum Ne Bis In Idem1.Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat pada Butir 5 (him 5)memohon Menyatakan Keputusan Para Tergugat No. 7 Tahun 2017tanggal 13 Pebruari 2017 adalah batal demi hukum.Bahwa atas Keputusan DPRD Kabupaten Katingan Nomor 7 Tahun2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas DugaanPerobuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang Dilakukan Oleh Bupati Katingan telahmendapat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia denganPutusannya

  Nomor 02 P/Khs/2017 tertanggal 29 Maret 2017.Bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam AmarPutusannya Nomor 02 P/Khs/2017 tersebut (hlm 19) menyatakansebagai berikut: Mengabulkan Permohonan Devan Pemakilan Rakyat DaerahKabupaten Katingan, tanggal 14 Februari 2017; Menyatakan Keputusan Devan Dewan Pemakilan RakyatDaerah Kabupaten Katingan, tanggal 13 Februari 2017,Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 55/PDT/2017/PT PLKtentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan atas DugaanPerbuatan Tercela, Melanggar

  Eksepsi Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara1.Bahwa dalam Petitum gugata Penggugat pada Butir 5 (him 5)memohon Menyatakan Keputusan Para Tergugat No. 7 Tahun 2017adalah batal demi hukum.Bahwa kalaupun juga Penggugat mau menguji keabsahan KeputusanDPRD Kabupaten Katingan No. 7 Tahun 2017 tanggal 13 Pebruari2017 Tentang Pendapat DPRD Kabupaten Katingan Atas DugaanPerbuatan Tercela, Melanggar Etika dan Melanggar PeraturanPerundangundangan yang dilakukan oleh Bupati Katingan, makagugatannya

• Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama denganPenggugat dan keluarganya, dalam keadaan sehat, terpenuhikebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya; Bahwa Penggugat sangat perhatian dan menyayangi anaknyatersebut; Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela sepertinarkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya; Bahwa, setelah perceraiannya dengan Tergugat, anak tersebutbelum ditetapkan hak asuhnya sehingga Penggugat memohon agarditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;

  berikut: Bahwa Penggugat dan Tergugat awalnya adalah suami istri,namun saat ini mereka telah bercerali:; Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) oranganak yang bernama Anak , Perempuan, lahir tanggal 19 Agustus2018; Bahwa anak tersebut sekarang tinggal bersama denganPenggugat dan keluarganya, dalam keadaan sehat, terpenuhikebutuhan sandang, pangan dan kebutuhan lainnya; Bahwa Penggugat sangat perhatian dan menyayangi anaknyatersebut; Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela

  sepertinarkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya; Bahwa, setelah perceraiannya dengan Tergugat, anak tersebutbelum ditetapkan hak asuhnya sehingga Penggugat memohon agarditetapkan sebagai pemegang hak asuhnya;Halaman 6 dari 13 hlm.

  Bahwa Penggugat tidak mempunyai kelakuan yang tercela sepertinarkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;Menimbang, bahwa Pasal 41 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 hurufa menyatakan: ....bilamana ada perselisinan mengenai penguasaan anakanak, Pengadilan memberi keputusannya, oleh karena itu gugatan hak asuhanak Penggugat berdasarkan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 23Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, salah satu) asas dantujuandiundangkannya adalah sematamata

  Hal ini ditunjukkan oleh faktabahwa bahwa sejak hidup berpisah, Anak berada dalam pemeliharaanPenggugat, dan berdasarkan keterangan saksi diperoleh fakta bahwaPenggugat maupun keluarganya tidak mempunyai kelakuan yang tercelaseperti narkoba, pelanggaran pidana dan perbuatan tercela lainnya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakimberkesimpulan Penggugat lebin mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaikbagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patutdikabulkan dengan

• Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.SALINAN Bahwa Pemohon mempunyai penghasilannya cukup untuk membiayai anakangkat baik untuk biaya hidup seharihari maupun untuk pendidikan; Bahwa Pemohon dan Pemohon II kehidupan rumah tangganya harmonis danberakhlaq tidak tercela ; Bahwa Pemohon dan Pemohon II secara ekonomi lebin mampu dari padakami, sehingga lebih mampu membiayai Anak baik untuk biaya hidup seharihari maupun untuk pendidikan ;Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalildalil permohonannya,Pemohon

  Pemohon dan Pemohon Il, mereka adalah suamiisteri namunbelum dikaruniai; Bahwa Pemohon dan Pemohon II bermaksud mengangkat anak yangbernama Anak anak dari Xxxxx dengan Xxxxx; Bahwa pada tanggal 21 Desember 2015, Xxxxx dengan Xxxxx telahmenyerahkan anak tersebut kepada Pemohon dan Pemohon II untukdiasuh sebagai anak angkat dan sejak itu sampai sekarang anak tersebutdiasuh oleh Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Pemohon II sampai sekarang rukundan harmonis dan berakhlaq tidak tercela

  Penetapan No. 180/Pdt.P/2016/PA.Slw.SALINANdiasuh sebagai anak angkat dan sejak itu sampai sekarang anak tersebutdiasuh oleh Pemohon dan Pemohon II ; Bahwa rumahtangga Pemohon dengan Pemohon II sampai sekarang rukundan harmonis dan berakhlaq tidak tercela ; Bahwa pekerjaan Pemohon adalah dagang, dan pekerjan Pemohon IIadalah dagang;Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Pemohon II menyatakantidak akan mengajukan suatu tanggapan apapun dan akhirmya mohonpenetapan;Menimbang, bahwa untuk mempersingkat

  Xxxxx, Kabupaten Tegal ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.11 berupaFotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon NomorSKCK/YANMAS/326/I/2016/INTELKAM, tanggal 25 anuari 2016, maka terbuktiPemohon adalah berkelakuan baik/tidak tercela;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.12 berupaFotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Pemohon II NomorSKCK/YANMAS/xxx/I/2016/INTELKAM, tanggal 25 anuari 2016, maka terbuktiPemohon II adalah berkelakuan

  baik/tidak tercela;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.13 berupaFotocopy Akte Kelahiran atas nama Anak Nomor xxxxLU311220150080,tanggal 31 Desember 2015, maka terbukti bahwa pada tanggal 19 Desember2015 telah lahir anak laki laki yang bernama Anak ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.14 berupaFotocopy Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah Nomorhlm. 8 dari 12 hlm.

• , sangat bertanggung jawab terhadapanakanaknya, penyabar dan menjadi tauladan bagi anakanaknya; Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memilki sipat tercela, sepertiboros dan perbuatan tercela lainnya;2.

  pertama bernama Lisa Febriani,umur 22 tahun, yang kedua bernama Selvy Naira Syafna umur 16tahun; Bahwa saksi tahu keperluaan Pemohon mengurus surat perwalianini adalah digunakan untuk mengurus semua keperluan yang berkaitandengan keadministrasian baik secara hukum dan lainnya untukanaknya yang masih di bawah umur bernama Selvy Naira Syafna; Bahwa setahu saksi Pemohon sendiri yang akan menjadi walldari anaknya tersebut; Bahwa sepengetahuan saksi pemohon adalah orang baikbaiktidak memiliki perbuatan tercela

  , sangat bertanggung jawab terhadapanaknya, penyayang, penyabar dan menjadi tauladan bagi anakanaknya; Bahwa saksi tahu Pemohon tidak memilki sipat tercela, sepertikasar, boros, tidak pernah dipenjara dan perbuatan tercela lainnya;Bahwa Pemohon membenarkan seluruh keterangan saksisaksi danmerasa cukup serta telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknyamohon penetapan dengan mengabulkan permohonannya;Bahwa semua hal ihwal yang terjadi dalam persidangan telahdimuat dalam berita acara, maka untuk

  Selanjutnya saksi melihat sendiri Pemohon telah mengurusanaknya dengan baik setelah ditinggal oleh almarhum suaminya, dan tidakpernah mengetahui Pemohon melakukan perbuatan tercela yang dapatmengancam keselamatan anaknya yang dapat menggugurkan hak perwalianPemohon baik sebagai orang tua atau sebagai wali, sebagaimanaselengkapnya pada bagian duduk perkara, maka majelis menilai kesakisantersebut mendukung dalil permohonan Pemohon dan mempunyai relevansiobjektif.

  Bahwa Pemohon selaku iobu kandung telah mengasuh dan merawatanaknya dengan baik dan bertanggung jawab dan tidak pernah melakukanperbuatan tercela yang dapat mengancam keselamatan anaknya.6. Bahwa Pemohon berkelakuan baik, berakal pikiran sehat, adil, jujur, dantelah memelihara dan mendidik serta mengurus anak kandungnya dengansebaikbaiknya.Halm 11 dari 15 hlmn Pent Nomor 240/Pdt.P/2020/PAJU7.

• Pagimana, Kabupaten Banggai sesuai dengan KutipanAkta Nikah Nomor 161/01/IX/2000, tanggal 1 September 2000.e Bahwa dalam perkawinan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi namaAnak Penggugat dan Tergugat umur 10 tahun.e Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berada dalamkeadaan rukun dan bahagia dan tinggal di rumah sendiri di Desa Tingki,namun mulai bulan Mei 2011 rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagikarena akibat ulah perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatanyang tercela

  dengan menghamili anak Penggugat sendiri, yang mana anaktersebut adalah anak tiri Tergugat yang bernamasSampai melahirkan.e Bahwa oleh karena ulah perbuatan Tergugat yang tercela tersebut,Penggugat telah meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuaPenggugat sejak bulan Mei 2011 sampai saat ini sudah selama kurang lebih2 tahun 1 bulan lamanya.e Bahwa dengan ulah perbuatan Tergugat yang tercela tersebut di atas,Penggugat sudah tidak ridha lagi menerimanya.Bahwa berdasarkan halhal tersebut di

  bahwa dasar pokok yang dikemukakan oleh Penggugatsebagai alasan perceraian, adalah kehidupan rumah tangga Penggugat danTergugat sudah tidak ada harapan dapat rukun kembali, karena antara Penggugatdan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan percekcokan sejak bulan Mei 2011karena akibat ulah perbuatan Tergugat yang telah melakukan perbuatan yangtercela dengan menghamili anak Penggugat sendiri sampai melahirkan, yangmana anak tersebut adalah anak tiri Tergugat, karena ulah perbuatan Tergugatyang tercela

  secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, sehingga perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini,apakah alasan perceraian yang dikemukakan Penggugat dapat dikategorikankehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan dapatrukun kembali karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkarandan percekcokan disebabkan karena akibat ulah perbuatan Tergugat yang telahmelakukan perbuatan yang tercela

  Kompilasi Hukum Islam, tidak terwujud dalamkehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat.Menimbang, bahwa memperhatikan kondisi rumah tangga yang terjadiantara Penggugat dan Tergugat dengan seringnya terjadi pertengkaran danpercekcokan serta telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat 2 tahun lebihlamanya tanpa saling memperdulikan lagi, karena Tergugat telah menghamili anakkandung Penggugat (anak tiri Tergugat) yang menyebabkan Penggugat hilangkepercayaan kepada Tergugat yang telah melakukan perbuatan tercela

• finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;Menimbang, bahwa di depan persidangan ibu ANAK ANGKAT PARAPEMOHON yang bernama IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT . telahmemberikan keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;vBahwa ANAK ANGKAT PARA PEMOHON lahir di Sampang tanggal 27Mei 2017 ;Bahwa sejak bayi ANAK ANGKAT PARA PEMOHON berada dalamasuhan para Pemohon ;Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;Bahwa para Pemohon tidak mempunyai aklak yang tercela

  Penetapan.No. 326/Pdt.P/2017/PA.Spg.v Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;v Bahwa para Pemohon tidak mempunyai aklak yang tercela, yang akanmembahayakan kelangsungan hidup dan masa depan ANAK ANGKATPARA PEMOHON; Bahwa IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKATtidak keberatan anaknyadiasuh oleh para Pemohon karena akan meringankan beban hidupnyayang telah ditinggal suaminya merantau ke Malaysia yang hingga kititidak ada kabar berita ;Menimbang, bahwa para Pemohon

  Bahwa ayah kandung ANAK ANGKAT PARA PEMOHON merantau keMalaysia hingga kini, tidak lagi mempedulikan ANAK ANGKAT PARAPEMOHON, bahkan kabarnya pun tidak ada ;v Bahwa sejak bayi ANAK ANGKAT PARA PEMOHON berada dalamasuhan para Pemohon ;v Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;v Bahwa para Pemohon tidak mempunyai aklak yang tercela, yang akanmembahayakan kelangsungan hidup dan masa depan ANAK ANGKATPARA PEMOHON; Bahwa IBU KANDUNG DARI ANAK ANGKAT tidak

  Pasal 1866 KUHPerdata, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;Menimbang, akan keterangan para Saksi di muka persidangan bahwaBahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuh ANAKANGKAT PARA PEMOHON, tidak mempunyai akhlak yang tercela, yang akanmembahayakan kelangsungan hidup ANAK ANGKAT PARA PEMOHON danibu kandung ANAK ANGKAT PARA PEMOHON yakni IBU KANDUNG DARIANAK ANGKATtidak keberatan anaknya diasuh oleh para Pemohon karenaakan meringankan beban hidupnya yang telah

  anak tersebut merupakan anak kandung dari IBU KANDUNGDARI ANAK ANGKATyang kawin sirri dengan AYAH KANADUNG DARIANAK ANGKAT ; Bahwa ayah kandung ANAK ANGKAT PARA PEMOHON merantau keMalaysia hingga kini, tidak lagi mempedulikan ANAK ANGKAT PARAPEMOHON, bahkan kabarnya pun tidak ada ;v Bahwa sejak bayi ANAK ANGKAT PARA PEMOHON berada dalamasuhan para Pemohon ;v Bahwa para Pemohon mempunyai kemampuan finansiil untuk mengasuhANAK ANGKAT PARA PEMOHON ;v Bahwa para Pemohon tidak mempunyai akhlak yang tercela

• dalam keadaan baik;= Bahwa kedua anak Pemohon mendapatkan pendidikan yang baik,kedua anak tersebut sekarang sekolah di SD dan sorenya keduaanak tersebut mengikuti sekolah di madrasah; Bahwa kedua anak Pemohon pergi ke sekolah dengan diantaroleh adik kandung Pemohon;" Bahwa selama anakanak Pemohon di asuh oleh Pemohon,Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan baik fisikmaupun fisikis; Bahwa Pemohon dimata keluarga dan masyarakat memilikiperilaku yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela

  dalam keadaan baik;= Bahwa kedua anak Pemohon mendapatkan pendidikan yang baik,kedua anak tersebut sekarang sekolah di SD dan sorenya keduaanak tersebut mengikuti sekolah di madrasah; Bahwa kedua anak Pemohon pergi ke sekolah dengan diantaroleh adik kandung Pemohon;*" Bahwa selama anakanak Pemohon di asuh oleh Pemohon,Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan kekerasan baik fisikmaupun fisikis; Bahwa Pemohon dimata keluarga dan masyarakat memilikiperilaku yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela

  Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.Mabmelakukan perbuatan kekerasan baik fisik maupun fisikis, Pemohon dimatakeluarga dan masyarakat memiliki perilaku yang baik tidak pernahmelakukan perbuatan tercela, dan tidak pernah melanggar norma agama,norma hukum dan norma adat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengarsendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan, olehkarena itu keterangan saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syaratmateriil, maka kesaksian tersebut memiliki kKekuatan pembuktian

  kondisi keduaanak Pemohon dalam keadaan baik, kedua anak Pemohon mendapatkanpendidikan yang baik, kedua anak tersebut sekarang sekolah di SD dansorenya kedua anak tersebut mengikuti sekolah di madrasah, kedua anakPemohon pergi ke sekolah dengan diantar oleh adik kandung Pemohon,selama anakanak Pemohon di asuh oleh Pemohon, Pemohon tidak pernahmelakukan perbuatan kekerasan baik fisik maupun fisikis, Pemohon dimatakeluarga dan masyarakat memiliki perilaku. yang baik tidak pernahmelakukan perbuatan tercela

  Bahwa dimata keluarga dan masyarakat memilikiperilaku yang baik tidak pernah melakukan perbuatan tercela, dan tidakpernah melanggar norma agama, norma hukum dan norma adat;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian di atas, makadapat disimpulkan fakta hukum (rechtelijke grond) sebagai berikut:Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan. Nomor 8/Pdt.P/2019/PA.MabBahwa Pemohon dan Saiman adalah pasangan suami isteri sah;2.