Ditemukan 3760 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-12-2015 — Putus : 06-01-2016 — Upload : 10-12-2019
Putusan PT BANDUNG Nomor 47/PID.TPK/2015/PT BDG
Tanggal 6 Januari 2016 — Pembanding/Penuntut Umum : SULTA D SITOHANG, SH
Terbanding/Terdakwa : RADEN TITAN BISASTI binti (alm) H. SURYATMAN
9257
  • dan lamanya pidanauang denda dan uang pengganti apabila tidak dibayar, serta urutan nomor daftarbarang bukti yakni pada nomor 522. (39 s/d 57) sebagaimana dalam amar putusanint ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalahmalakukan tindak pidana, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) dan pasal242 KUHAP, terhadap tahanan yang telah dijalankan Pembanding/Terdakwa akandiperhitungkan dengan pidana penjara yang dijatuhkan dan diperintahkan agarTerdakwa tetap dalam tahanan walapun
Register : 05-05-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 17-09-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 29/Pid.Sus-TPK/2020/PN Sby
Tanggal 15 September 2020 — Penuntut Umum:
SETYO ADHI WICAKSONO, SH.MH.
Terdakwa:
ANAS MA RUF, AP., M.Si.
243424
  • Ditaputri Waranawa walaupun sudah mengetahuladanya keterlambatan pekerjaan sejak minggu ke5 sampaidengan minggu ke10 dan akhirnya tidak dapat diselesaikanketika masa kontrak habis;e Memberikan addendum perpanjangan waktu pelaksanaanpekerjaan melewati tahun anggaran yang tidak tersediaanggarannya;e Tidak melakukan pemutusan kontrak dan membiarkan penyediajasa tetap bekerja setelah addendum perpanjangan waktupelaksanaan pekerjaan selesai walapun tidak ada dasarkontraktual;e Tidak meminta pendampingan
Putus : 08-07-2013 — Upload : 08-07-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 01/PID.Sus/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 8 Juli 2013 — Indar Atmanto (terdakwa)
7721746
  • kesalahan sipelaku.Bahwa jika aturan khusus dibenturkan dengan aturan khusus lainnya maka yangdiberlakukan adalah ketentuan yang paling terkait (berhubungan langsung) denganperbuatan yang dilakukan oleh si pelaku.Bahwa menurut ahli yang paling tahu dengan suatu permasalahan di dalam suatuketentuan hukum itu adalah institusi yang berkaitan langsung dengan bidangtersebut.Bahwa menurut ahli bahwa pihak yang menerima informasi adalah korban darikesesatan yang disampaikan oleh pihak pejabat yang berwenang walapun
Register : 27-02-2017 — Putus : 28-08-2017 — Upload : 23-08-2019
Putusan PA MAKASSAR Nomor 0427/Pdt.G/2017/PA.Mks
Tanggal 28 Agustus 2017 — Penggugat:
H. M. Yusuf Juma bin H. Juma, DKK
Tergugat:
Hamzah bin H Juma
11153
  • JUMA Bin SALEH walapun tidak ada akta hibah atausemacamnya,14. Bahwa tidak benar gugatan Para Penggugat pada halaman 10(sepuluh) point 8 (delapan) yang menyatakan tanah perumahan yangluasnya 326 M? (tiga ratus dua puluh enam meter persegi) terletak dikampung (Lingkungan) Paccerakkang dahulu Kelurahan Daya sekarangKelurahan Paccerakkang Kecamatan Biringkanaya Kota Makasssar,berdasarkan Rincik No. 548 Cl adalah tanah harta peninggalan darialmarhum H.
Putus : 29-09-2016 — Upload : 02-03-2017
Putusan PN SERANG Nomor 21/PID.SUS/TPK/2016/PN.SRG
Tanggal 29 September 2016 —
9014
  • Atas penawaran dari saksi ADRIAN ROESLY,lalu saksi Drs.DIDING ISKANDAR menyetujui akan menggunakan produk mobiltangga merek Volkan dengan memerintahkan Terdakwauntukmengawal PT.MATRA PERKASA UTAMA menjadi pemenang lelang.Menimbang, bahwa hal tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan tujuan(Willens) untuk memenangkan PT MATRA PERKASA UTAMA sebagai pemenanglelang walapun telah ia ketahui sebelumnya bahwasanya perbuatannya tersebut tidak dibenarkan, karena bertentangan dengan pasal 6 huruf e Perpres No
Register : 19-12-2014 — Putus : 01-10-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PTUN BANJARMASIN Nomor 33 / G / 2014 / PTUN.BJM
Tanggal 1 Oktober 2015 — BADRIANI IMANSYAH GAZALI KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BANJARBARU ISAHRANSYAH MENIK SETYA MURWANI RABIATUL ADAWIYAH AHMAD BAIHAKI KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BANJARBARU PT. BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk ROMAYANI SYAHRUKHAN
11653
  • Ada Setplan apa itu perumahan atau gedung sesuai perencanaan Pemda ;e bahwa Rekontruksi pengukuran ulang yang ditempatkan sesuai padatempatnya sepanjang juru ukur melihat berbatasan dengan siapa, jika batassudah sesuai fakta dilapangan sesuai dengan sertipikat itulah yang dinamakanrekontruksi, saksi tidak mau mengomentarai fakta lapangan akan tetapi saksibicara secara akademis, rekontruksi hanya melihat disamping sertipikat nomorberapa diperlihatkan kepada juru ukur walapun penunjuk batas belum tentubenar
Register : 05-03-2019 — Putus : 24-05-2019 — Upload : 21-07-2019
Putusan PN SURABAYA Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2019/PN Sby
Tanggal 24 Mei 2019 — Penuntut Umum:
HERDIAN RAHADI, SH.
Terdakwa:
SRI WAHYUNIATI, SH, M.Si
15666
  • Pelaku melakukanperbuatannya itu dengan sengaja dilakukan dalam keadaan sangat perlu atausengaja dilakukan dengan kepastian dan kesadaran, walapun untuk itu telahterdapat bayangan atau gambaran tentang akibat atau halhal yang turutmempengaruhi terjadinya akibat yang sebetulnya tidak langsung dikehendaki tetapijuga apa boleh buat tidak dapat dielakkan; nnn encom monn ne nnn nena Menimbang, bahwa selain itu terdapat kesengajaan dengan kesadaran sebagaikemungkinan (dolus eventualis atau voorwaardelijkopzet
Register : 31-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN KUPANG Nomor 59/PID.SUS.TPK/2015/PN.KPG
Tanggal 16 Desember 2015 — Dr. Ir. HAIRUL SITEPU
10153
  • bahwayang bersangkutan bersedia menyetorkan sisa uang negara atas sisa pekerjaansebesar Rp767.351.065, ke kas negara s/d 31 Desember 2016; Bahwa yang menjadi konsultan pengawasan untuk masingmasingpekerjaan,yaitu: konsultan pengawas untuk pekerjaan pembangunan rumahkhusus adalah PT Ambara Puspita Jakarta; konsultan pengawas untuk pekerjaanpembangunan jalan PSU antar kawasan adalah CV EL EMUNAH dan konsultanpengawas untuk pekerjaan pembangunan jalan PSU antar kawasan adalah PT.Wesitan Konsultan; Bahwa walapun
Register : 19-08-2020 — Putus : 15-01-2021 — Upload : 16-03-2021
Putusan PN MANOKWARI Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk
Tanggal 15 Januari 2021 — Penuntut Umum:
IMAM RAMDHONI, S.H.
Terdakwa:
DEREK ASMURUF alias DECKY ASMURUF
222113
  • FRANS W.FYMBAY Alias WIM FYMBAY walapun saat itu tidak ada laporan progres darikonsultan pengawas;Bahwa Terdakwa tidak mengetahul siapa yang ditunjuk sebagai kosultanpengawas dalam pekerjaan Pembangunan Asrama Bintuni TA 2012 dan jugatidak mengetahui apakah terhapan jasa konsultan pengawas ada dilakukanpembayaran atau tidak karena Terdakwa tidak pernah melihat ada tagihandari pihak konsultan pengawas terkait pembayaran kosultan pengawastersebut.
Register : 16-06-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 23-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 9/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 16 Desember 2021 — Penuntut Umum:
DECYANA CAPRINA, SH
Terdakwa:
Pdt. ROBERTS JEREMIA NANDOTRAY, S.Th
241129
  • ,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada Undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang RepublikIndonesia
Putus : 14-08-2014 — Upload : 14-10-2014
Putusan PN KUPANG Nomor 36/Pid.Sus-TPK/2014/PN Kpg
Tanggal 14 Agustus 2014 — - PHILIP BENEDICTUS WADHI, Amd - YOSAFAT SALIM alias ALEONG
9326
  • Konsulindo Inti Teknika dengan direktur atas nama EduardusTanesib, ST dan CV Sains Grup dengan petugas lapangannya atasnama Maximus Mujur;Bahwa walapun telah melakukan penunjukkan langsung terhadap ketigakonsultan perencana dimaksud namun sampai dengan proyek iniselesai saksi tidak pernah bertemu secara langsung dengan direkturCV.
Putus : 26-11-2014 — Upload : 22-12-2016
Putusan PN SEMARANG Nomor 85/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Smg
Tanggal 26 Nopember 2014 — BAGUSHARTOWIYONO, ST. Bin SUWANDI NITIHARTONO
9654
  • Walapun pekerjaan tersebut belum selesai karena sudah akhirtahun.Bahwa benar saksi menandatangani Berita Acara PemeriksaanVisual Pertama Nomor : 050/625.D/12/2010 tertanggal 03 Desember2011 dalam rangka serah terima pekerjaan sementara (PHO) yangdilaksanakan oleh CV. Via Konstruksi atau pekerjaan sudah selesai100% pada proyek kegiatan Rehabilitasi Jaringan lrigasi D.l. BendungPenggung Desa Karangjati Kec. Wonosegoro Kab. Boyolali padaDinas P.U.
Register : 08-10-2019 — Putus : 12-02-2020 — Upload : 19-02-2020
Putusan PN MANOKWARI Nomor 13/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk
Tanggal 12 Februari 2020 — Penuntut Umum:
MUSLIM, SH
Terdakwa:
AMUS YANTO IJIE, S.T.
166103
  • ,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel :Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
Register : 17-01-2017 — Putus : 30-03-2017 — Upload : 18-05-2017
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2017/PN Plk
Tanggal 30 Maret 2017 — Prof. Dr. BAMBANG TIMANG KONDRAT GARANG, MPd.
10433
  • usulan yang diterima saksi dari FKIP dimaksudadalah untuk biaya oparasional, kebersihan, honor, perjalanan dinas;Bahwa penggunaan dana PNPB dimaksud harus sesuai denganpengusulannya, di luar itu tidak boleh;Bahwa saksi tidak ada menerima adanya laporan sisa anggaran tahun2013 dari FKIP, sebab kalau ada pengembalian saksi yangmenyetorkannya ke kas negara sehingga pada surat setoranpengembalian itu, saksi yang tanda tangan;Bahwa dulu ada pernah pengembalian sisa dati Fakultas Teknis sebesarRp.200.000, walapun
Register : 18-07-2016 — Putus : 07-02-2017 — Upload : 28-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 456/Pdt.G-LH/2016/PN Jkt. Sel
Tanggal 7 Februari 2017 — - KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN R.I (“KLHK”) sebagai Instansi Pemerintah yang bertanggungjawab di bidang lingkungan hidup dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Siti Nurbaya, M.Sc., dalam kedudukannya selaku Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang telah memberikan Kuasa kepada: 1. H.M. PRASETYO, dalam kapasitasnya sebagai Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.13/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016 tertanggal 15 Pebruari 2016, dengan ini memberikan Surat Kuasa Khusus dengan hak subtitusi Nomor: SK-040/A/JA/03/2016 tertanggal 24 Maret 2016 kepada; (1) ROROGO ZEGA, SH., MH.; (2) WENNY GUSTIATI, SH., M.Hum.; (3) CAHYANING NURATIH W, SH, M.Hum.; (4) ABDUL MUBIN, ST., SH. MH.; (5) RYAN PALASI, SH., MH.; (6) ROBERT RASMI, SH., MH.; (7) QUARTA FITRAZA, SH., ST., MH.; (8) JEMMY SANDRA, SH., MH.; (9) HARYONO, SH., MH; kesemuanya Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Agung RI beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No. 1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan; 2. RENO ISKANDARSYAH, S.H,. M.H.; 3. DEDE NURDIN SADAT, S.H.; 4. ALDI HEBSIBA TAHI, S.H; Para Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum ISKANDARSYAH & PARTNERS yang beralamat di Generali Tower, 16th Floor Suite E, Gran Rubina Business Park, Jl. HR. Rasuna Said, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.11/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; 5. JASMIN RAGIL UTOMO S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; 6. UMAR SUYUDI, S.H., M.M., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan; 7. SRI INDRAWATI, SH., M.Si., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan bidang Sumber Daya Alam; 8. VITRI AZESINOVA, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Energi, Migas dan Minerba; 9. SUHARNO, S.H., dalam kapasitasnya sebagai Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup diluar Pengadilan Bidang Kehutanan, Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan; Pada Kantor KLHK beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.12/Menlhk/PHLHK/PHLHK.1/2/2016, tertanggal 15 Pebruari 2016; Kesemuanya bertindak untuk dan atas nama serta memilih domisili hukum di alamat Pemberi Kuasa untuk selanjutnya disebut sebagai……………………………………………. …….…PENGGUGAT; Lawan: - PT WARINGIN AGRO JAYA, beralamat di Medco Building, Medco 1 lantai 3, Jl. Ampera Raya No. 18-20 Jakarta Selatan, merupakan suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia untuk selanjutnya disebut ……………………TERGUGAT;
13792396
  • melibatkan banyak para pihak yangkepentingan, misalmya hukum, budaya masyarakat, ekonomi, kimia,pendidikan, banyak sekali oleh karena itulah undangundang 2009mengamanatkan yang bersengketa selesaikan dulu melalui mediasikalau tidak tercapai kesepakatan baru dibawa ke pengadilan;Bahwa kita linat dulu adanya niat, didalam masalah lingkungan niat itusulit untuk dibuktikan oleh karena apa, contoh didunia ini hanya adadua negara yang memiliki pidana lingkungan satu Indonesia, duaJepang, di Jepang sana walapun
Register : 30-06-2021 — Putus : 03-08-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PT SAMARINDA Nomor 111/PDT/2021/PT SMR
Tanggal 3 Agustus 2021 — Pembanding/Tergugat IX : M. DJEFFRI Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Pembanding/Tergugat XI : D LIYANTO TJOKRO SUWARNO Diwakili Oleh : BERNANDE MANALU, S.H.
Terbanding/Penggugat : SYAHRIL H. TAHER
Terbanding/Turut Tergugat I : KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA SAMARINDA
Terbanding/Turut Tergugat II : KEPALA KECAMATAN SAMARINDA ILIR
Turut Terbanding/Tergugat I : PT. ALIF PERSADA NUSANTARA
Turut Terbanding/Tergugat II : YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM
Turut Terbanding/Tergugat III : IRMA SURYANI,SH
Turut Terbanding/Tergugat IV : FAKHRUDIN
Turut Terbanding/Tergugat V : MINARDI
Turut Terbanding/Tergugat VI : ROSALI
Turut Terbanding/Tergugat VII : H. SURIANSYAH
Turut Terbanding/Tergugat VIII : H. SUTA WIJAYA
Turut Terbanding/Tergugat X : AJI INDRAWATI F
Turut Terbanding/Tergugat XII : DEPARTEMEN KEHUTANAN
Turut Terbanding/Tergugat XIII : H. DAMANHURI
Turut Terbanding/Tergugat XIV : Hermawan Imoek
Turut Terbanding/Tergugat XV : HUSEN HANAFI
16582
  • maka MayelisHakim simpulkan bukti kepemilikan Penggugat tidak pernah dicabut,dibatalkan ataupun kepemilikannya dialihkan.Bahwa menurut hemat PEMBANDING / TERGUGAT XIPEMBANDING II bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebutdiatas sangat keliru dikarenakan kalaupun terjadi pergantiankepemilikan PEMBANDING/TERGUGAT XI PEMBANDING II jelasmempunyai alasan hukum yaitu Akte Jual Beli dibuat dihadapanNotaris selaku PPAT dan bukti yang diperjualbelikan adalah tanahyang telah bersertifikat oleh karena itu walapun
Putus : 06-09-2016 — Upload : 31-10-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 95/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby
Tanggal 6 September 2016 — RADEN ABDUL GAFUR / R. ABDUL GAFUR ; KEJAKSAAN NEGERI LUMAJANG
21766
  • . ; Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999telah dibatalkan berlakunya oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusannya No. 003/PUUIV/2006 tangggal 25 Juli 2006 namun Mahkamah Agung R.I. (MARI) mengemukakanpendiriannya sendiri mengenai pengertian perbuatan melawan hukum dalam perkaratindak pidana korupsi.
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Yanpith Kambu Anak Dari Saulus Kambu
179111
  • ,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada Undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada Undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
Register : 21-09-2021 — Putus : 10-02-2022 — Upload : 22-02-2022
Putusan PN MANOKWARI Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk
Tanggal 10 Februari 2022 — Penuntut Umum:
HASRUL, SH
Terdakwa:
Fahry Tukuwain Bin Syamsu Zamani
206134
  • ,AsasTeoriPraktik Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hal 45menyatakan bahwa wederrechtelijk formil bersandar pada Undangundang,sedangkan wederrechtelijk materiil bukan pada Undangundang, namun padaasasasas umum yang terdapat dalam lapangan hukum atau apa yangdinamakan algemene beginsel;Menimbang, bahwa walapun Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndangNomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsisebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001tentang Perubahan
Register : 01-08-2019 — Putus : 10-05-2019 — Upload : 01-08-2019
Putusan PN JAYAPURA Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2018/PN Jap
Tanggal 10 Mei 2019 — - THOMAS MURTHI - MEILANY, SH., MH
298169
  • pembelian kapal Surya Persada, pembelian Contener dan GTner,pembelian Kapal Surya Pasifik. pembelian BBM, untuk penambahan plafon biayaoperasional, untuk pembelian kapal surya pelangi , untuk pembelian kapal kontener III( surya Pekik), untuk pembelian kapal Kontener IV ( kapal Surya Pioner ) , untukpembelian peralatan bongkar muat guna perluasan usaha dimerauke dan nabire.untuk pembelian alat dan perluasan depo di Suranbaya dimana dalam persidanganPenasihat Hukum Terdakwa telah menyampaikan bahwa walapun