Putusan Nomor 235/Pdt.G/201 7/PA.BIkBahwa tentang keinginan Penggugat utuk memberikan pendidikankepada anakanak, sampai saat ini Tergugat masih mampu memberikanpendidikan kepada anakanak Penggugatdan Tergugat.Bahwa terkait pemberlakuan pemotongan gaji Penggugat, hal iniadalahsudah berdasarkan ketentuan dari peraturan tentang pegawai negeri sipilyang berdasarkan surat keputusan Bupati Bulukumba.Bahwa tentang keinginan Penggugat untuk memelihara anak keduaPenggugat dan Tergugat yang bernama Muh.

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Tinggi a quo sudahtepat dan berkesusaian dengan ketentuan hukum acara pengadilan sipilyang berlaku, dan oleh karenanya Pemohon Kasasi tidak berkeberatandengan pertimbangan hukum dan Putusan Judex Facti Pengadilan Tinggia quo.Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, karena Judex Facti/PengadilanTinggi telah salah menerapkan hukum, karena walaupun dalil gugatanPenggugat Konvensi

berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat(1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 TentangWewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PegawaiNegeri Sipil menyatakan : Pejabat Pembina Kepegawaian DaerahKabupaten/Kota menetapkan pengangkatan, pemindahan, danpemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatanstruktural eselon Il di lingkungan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota ;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan tersebut telahdapat tentukan jabatan struktural dari Pegawai Negeri Sipilyang

keterangan lebih dahulu dari pejabat,;Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas bukti P9 berupa FotocopySurat Izin bercerai yang telah ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri BatuSahur, Ampah Kabupaten Barito Timur, yang merupakan atasan dari tempatPenggugat bekerja, berdasarkan bukti P9 tersebut diatas yang menurut Majelis HakimSurat tersebut merupakan ijin perceraian yang diberikan oleh Pejabat yang berwenangyang merupakan Pimpinan dari Penggugat yang menjabat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

diberhentikan tidak dengan hormat karena : (huruf) d.dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kKekuatanhukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara palingsingkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana; Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai Pemberhentian Aparatur SipilNegara/Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Peraturan Pemerintah RepublikHalaman 23 Putusan No. 115/G/2017/PTUNMDNIndonesia Nomor : 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

Al Muhadzdzab Juz II halaman 177 yang berbunyi :NJ l asa CVI te UnsArtinya : Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anakanaknya;Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan diatas telahdinyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama XXXXX hakpengasuhan dan pemeliharaannya (hadhonah) diberikan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipilyang menurut pandangan Majelis Hakim mempunyai kemampuan untukmenanggung biaya kehidupan anakanaknya;Menimbang, bahwa

PeraturanWalikota Makassar Nomor 10 Tahun 2015 sebagai penjabaran/pelaksanaan PeraturanDaerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2014 ; sumpah Aparatur Sipil Negara/PegawaiNegeri Sipil pada saat dilantik menjadi Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipilyang berjanji siap ditempatkan dimana saja dan pasti mengingat juga sumpah jabatanpada saat dilantik dalam jabatan sebelum menjadi anggota KP3S, serta pakta integritasyang ditandatangani setelah pelantikan.

Keputusan Tergugat bertujuan untuk tertibAdministrasi dan meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara dan atauPNS dalam rangka penegakan hukum terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan ;B. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN1.

Bahwa, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negaradan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara telahmenerbitkan Surat Keputusan Bersama Nomor : 182/6597/SJ, Nomor 15Tahun 2018 dan Nomor : 153/KEP/2018 tertanggal 13 September 2018yang pada pokoknya tentang penegakan hukum bagi Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yangberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada

T5Bukti T6Bukti T7Salinan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas IA Jayapura, Nomor : 47/Pid.SusTPK/2016/PN Jap, Tanggal 27 Januari 2017, (Fotokopi darisalinan);Berita Acara Pelaksanaan Putusan Hakim, (Fotokopi darifotokopi);Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, MenteriPendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi BirokrasiDan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri SipilYang

Bahwa perbuatan Terdakwa telah membantu Kodim 0830Surabaya Utara dan Polrestabes Surabaya, dalam mengungkapjaringan peredaran dan penggunaan obatobatan terlarang jenisshabushabu, dengan hasil tertangkapnya beberapa orang sipilyang terindikasi sebagai pengedar dan pengguna obatobatanterlarang jenis shabushabu.2. Bahwa Terdakwa dalam persidangan bersikap koperatif danmengakui secara terus terang perbuatannya, sehinggamemperlancar jalannya persidangan.3.

Bahwa pada tanggal 11 September 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa seijinkomandan satuan,dengan alasan karena mempunyai masalah utang kepada warga sipilyang saksi tidak kenal sebesar 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah)tetapi telah dibayar olehTerdakwa sebesar Rp.34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah) saat itu Saksi piket di stafPamsus dan menjadi Saksi pembayaran utang Terdakwa kepada warga sipil tersbut danjuga Terdakwa menjadi sponsor para calon Pegawai yang akan masuk menjadi anggota TNIAU

penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan

bersangkutan ;Menimbang, bahwa mencermati faktafakta ini telah terobukti bahwa KTPyang dibuat oleh Terdakwa masingmasing atas nama Muliadi, Agus DwiPamuji, Sri Galuh Mayakhirana P, Yanuar Bintoro serta KK atas nama YanuarBintoro dan Kutipan Akta Perkawinan termasuk dalam ruang lingkup pengertiansurat sebagaimana dimaksud dalam kamuskamus Bahasa Indonesia yangtelah disebutkan diatas dan juga merupakan surat palsu karena surat itu tidakpernah dikeluarkan oleh instansi pelaksana in casu Kantor Pencatatan Sipilyang

hal. 156, 159,160) ;Menimbang, bahwa telah terungkap sebagaimana terurai dalam faktadiatas bahwa surat KTP dan KK yang dibuat oleh Terdakwa yang tertulisditerbitkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresikdan Kota Surabaya yang tidak pernah diterbitkan oleh instansi tersebut jelasHalaman 47 dari 46 Putusan Nomor 173/Pid.B/2016/PN Sdamenimbulkan kerugian bagi instansi yang diberi kKewenangan oleh undangundang untuk menerbitkan dokumen tersebut in casu Kantor Pencatatan Sipilyang

penjara atau kurungan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telahberkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yangada hubungannya dengan jabatan dan atau pidana umum Bahwa demikian pula Tergugat menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negaraa quo adalah berdasarkan ketentuan Pasal 266 ayat 1 huruf b, yangmenyebutkan bahwa : Pemberhentian dengan hormat atau tidak denganhormat, Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana /Penyelewengan diusulkan oleh PyB kepada PPK bagi Pegawai Negeri Sipilyang

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No880/3713/SJ tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan SanksiPemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipilyang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan Pengadilan yangberkekekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatanjabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya denganjabatan tanggal 10 mei 2019;Dengan demikian terbitnya Keputusan tersebut tidaklan bertentangandengan ketentuan peraturan perundangundangan

dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang substansipenerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;Menimbang, bahwa setelah menelti bukti P8 dan P1=T1, MajelisHakim berpendapat bahwa Penggugat dijatuhi hukuman pemberhentian sebagaiPegawai Negeri Sipil dikarenakan Penggugat telah dinyatakan bersalahmelakukan tindak pidana korupsi berdasarkan putusan peradilan yangberkekuatan hukum tetap;Halaman 55 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa penjatuhan hukuman bagi Pegawai Negeri Sipilyang

ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuanperaturan perundangundangan yang menjadi dasar keputusan;Halaman 57 Putusan Perkara Nomor: 147/G/2019/PTUNMDNMenimbang, bahwa berlakunya keputusan tata usaha negara di bidangkepegawaian khususnya yang berkaitan dengan pemberhentian karenamelakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang adahubungannya dengan jabatan diatur pula dalam Pasal 252 PeraturanPemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipilyang

DalamNegeri Nomor: 816.313.3.3672, tanggal 17 Desember 1990dengan NIP awal No. 010234238, Golongan/Ruang Gaji : IIl/a danditempatkan pada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat IlBahwa selanjutnya suami Penggugat diangkat menjadi PegawaiNegeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam NegeriNomor: 816.321.131499, tanggal 30 Januari 1993,10.NIP.010234238, Golongan/Ruang Gaji III/a dan ditempatkan padaPemerintah Kabupaten Tingkat II Ende ; Bahwa terakhir suami Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipilyang

., sebagai mediator namun upayamediasi dinyatakan tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat selaku Pegawai Negeri Sipilyang bekerja sebagai Guru pada SMP Negeri 9 Watampone telah memperolehSurat izin untuk melakukan perceraian dari pejabat yang berwenang, sebagaipersyaratan yang harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan disiplinkepegawaian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 dan 4 PeraturanPemerintah Nomor 10 Tahun 1980 Jo.

Bahwa dalam Surat Kepala BKN Nomor K.2630/V .3262/99 tanggal20 November 2012 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang DijatuhiHukuman Pidana tersebut disebutkan bahwa Pegawai Negeri sipilyang melakukan tindak pidana kejahatan jabatan, dan atau tindakpidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan telahdijatuhi hukuman berdasarkan keputusan pengadilan yang telahmempunyai kekuatan hukum yang tetap, diberhentikan tidakdengan hormat.

dengan ringantangan menghancurkan sejumlah barang di rumah apabila sedangmarah ; Penggugat mengungkit kembali uang hantaran Tergugat saat akanmenikahi Penggugat sebesar Rp. 5.000.000, (lima juta rupiah) yangmenurut Penggugat membuat keluarga Penggugat malu di Kepahiang ; bahwa tidak benar Tergugat selaku kepala rumah tangga tidak membantumembiayai kebutuhan ekonomi rumah tangga dan selalu Penggugat yangmengatasi kebutuhan ekonomi keluargatersebut, karena Tergugat bekerjasebagai dosen Pegawai Negeri Sipilyang

., namun mediasi gagal mencapai kesepakatandamai;Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil, baik Pemohon maupun Termohonoleh Majelis Hakim telah diingatkan akan kewajiban masingmasing sebagaimanadiatur dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang IzinPerkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil bahwa Pegawai Negeri Sipilyang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keteranganlebih dahulu

Menghukum Termohon Rekonvensi berupa sanksi Pegawai Negeri Sipilyang melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor : 10 Tahun 198324jo. Peraturan Pemerintah Nomor : 45 Tahun 1990, dijatuhi salah satuhukuman disiplin tingkat berat berdasarkan Pasal 2 huruf f dan Pasal 6angka (4) Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1980 tentangPeraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.