Berdasarkan keterangan pihak keluarga tersebutsebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas, yang padapokoknya menyatakan bahwa saat ini Penggugat dengantergugat telah berpisah rumah dan pihak keluarga sudahberusaha agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganyanamun tidak berhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan (2)UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA sertapendapat Ulama sebagaimana terdapat di dalam Kitab Ghoyatul Marom yang artinya : Dikala isteri sudah sangatmemuncak ketidaksenangannya

terhadap suaminya, maka disitulahHakim dapat menjatuhkan talak si suami tersebut dengan talaksatu, Majelis sepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugatuntuk bercerai dengan Tergugat dapat di kabulkan, denganmenjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat' terhadapPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraiandan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPA serta SuratEdaran Mahkamah Agung No: 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan PaniteraPengadilan

Agama Jambi untuk mengirimkan salinanputusan yang telah berkekuatanhukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalpenggugat serta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat;Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan,maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, biaya perkaradibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum Syara yang berkaitan dengan perkaraini;MENGADILI1.

Ulin Permai jalan betet U No. 19 Rt 004 / 003 Kelurahan Landasan UlinTimur Kecamatan Landasan Ulin Kota Banyarbaru, dengan alas hak (bukti P3) berupaSertipikat Hak Milk No. 2686, Gambar Situasi Nomor : 3275/PPT/1996, atas namaPemegang Hak MASRIANI, yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banjar tahun1996, sah menurut hukum sebagaimana petitum ke4; wonenenen anne Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harus dilakukan secaraterang dan tunai ; wnne Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, Hukumagraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidakbertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuanbangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturan yang tercantumdalam Undangundang ini dan dengan peraturan perundangan

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yang ditetapkanoleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyai kewarganegaraanasing disamping kewarganegaraan Indonesianya atau suatu badan hukum yangtidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal karena hukum dantanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA); 2.

Kitab Syarqawi Tahrir hal.105:Mos logrq @89 daa, lb gle pooBarang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, makaJatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyilafaznya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

), maka gugatan Penggugatdapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul Tergugat terhadapPenggugat, dengan iwadh Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian sesuaiPasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang mewilayahi

tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan ditempat pencatatan perkawinan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersediauntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

mediatortertanggal 30 September 2015 mediasi agar keduanya rukun kembali tetapitidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu mempertimbangkan terlebin dahulu mengenai kKewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (/egal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.Ktom(pihak yang sah mempunyai wewenang bertindak di Pengadilan) dalamperkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agarmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon awalnya rukunrukun saja selama 5 Tahunnamun setelah itu sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan

P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

yangsedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapidibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut diatas dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belahpihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaj dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

hakim, namun tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiserta prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugatdikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas JenisPenerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilanyang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e = Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.210.000,

Bahwa sebagai tindak lanjut dari Pasal 3 UUPA, Pemerintah RepublikIndonesia melalui Menteri Negara Agraria/Kepala Badan PertanahanNasional (selanjutnya disebut BPN) menerbitkan Peraturan MenteriNegara Agraria/Kepala BPN Nomor 5 Tahun 199 tentang PedomanPenyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat, mengaturantara lain;a.

Budi Harsono, berpendapat dalam bukunya "HukumAgraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,Jilid 1, Hukum Tanah Nasional". Penerbit, Djiambatan, Cetakan kesebelasHal. 21 dari 37 hal. Put.

Budi Harsono, berpendapat dalam bukunya "HukumAgraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,Jilid 1, Hukum Tanah Nasional". Penerbit, Djambatan, Cetakan kesebelas(edisi revisi) 2007, menyebutkan : (halaman 188) "Kalau sebidang tanahtidak diusahakan lagi, hingga kembali menjadi hutan atau tumbuh belukardiatasnya, hal itu. bisa mengakibatkan hilangnya hak atas tanahbersangkutan.

Budi Harsono, "Hukum Agraria Indonesia, SejarahPembentukan UUPA, lsi dan Pelaksanaannya, Jilid 1, Hukum TanahNasional". Penerbit, Djambatan, Cetakan kesebelas (edisi revisi) 2007,halaman 188), dan putusan Mahkamah Agung R.l. tanggal 10 Januari 1956No.210 K/Sip/1955 ; "Gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh karenaHal. 27 dari 37 hal. Put.

Budi Harsono, berpendapat dalam bukunya "HukumAgraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya,Hal. 28 dari 37 hal. Put. No. 816 K/Pdt/2010Jilid 1, Hukum Tanah Nasional".

keterangan dua saksi yang telah disumpah; ternyata penggugat tidak sabar lagi berumahtangga dengan tergugat,dengan demikian Majelis berpendapat bahwa antara penggugat dantergugat cukup sulit mencapai sebuah rumahtangga yang tentram, karenaitu. bagi penggugat dinilai cukup alasan untuk bercerai dengan tergugatsesuai dengan maksud pasal 19 f PP No.9/1975 jo.Pasal 116 f KompilasiHukum Islam; berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapatdikabulkan dengan verstek; sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 jo.No.3/2006, maka biaya perkaraini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

dikuatkan olehketerangan dua orang saksi yang telah disumpah serta di dukung olehalat bukti P1 s/d P23 tersebut;Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai &berpendapat bahwa kedua orangtua pemohon tersebut benar benar telahmelangsungkan pernikahan pada tahun 1982 di wilayah KUA kec.Tulungagung & tidak pernah bercerai serta tetap beragama Islam;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 yangtelah diubah dengan UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara BukanPajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yangberada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7 tahun 1989 yang telah diubah denganUU No. 3 tahun 2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan denganperkara ini;MENETAPKANMengabulkan permohonan pemohon:Menyatakan sah pernikahan pemohon dengan pemohon

thalaqnya kepada hakim, namun tidakberhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugatdikabulkan dengan verstek;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan PeraturanPemerintah No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PenerimaanNegara Bukan Pajak joncto Peraturan Mahkamah Agung Nomor02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses PenyelesaianPerkara dan Pengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, biaya perkara ini dibebankankepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugat telah

Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagaimana di bawah ini.Menimbang bahwa sejak berlakunya Undang Undang PokokAgraria (UU Nomor 5 Tahun 1960), maka hukum tanah yangberlaku di Indonesia adalah menurut ketentuan yang diaturdalam Undang Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturanperaturan pelaksanaannya. Mengenai hak milik, dalam Pasal 22UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA disebutkan bahwa(1). Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur denganPeraturan Pemerintah. (2).

Beddu Tanna yang diterbitkan tahun 1990, MajelisHakim memberikan pertimbangan sebagai berikut : Bahwasertifikat menurut Pasal 1 angka (20) Peraturan PemerintahNo. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah surattanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2)huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanahwakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggunganyang masing masing sudah dibukukan dalam buku tanah yangbersangkutan.

Sistem pendaftaran tanah yang dianutoleh UUPA (UU No. 5 Tahun 1960) sistem/stelsel negatif.

Menimbang bahwa menurut Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1960tentang UUPA disebutkan bahwa(1).Terjadinya hak milik menurut hukum adat diatur denganPeraturan Pemerintah. (2).

Sistempendaftaran tanah yang dianut oleh UUPA (UU No. 5 Tahun 1960)sistem/stelsel negatif.

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai Pasal 76ayat 2 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluargaatau orangorang yang dekat dengan para pihak.

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

dengan batasusia menurut ketentuan KUHPerdata (Burgelijk Wetboek), yangdalam pasal 330 BW menentukan, bahwa belum dewasa adalahmereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun,dan belum pernah kawin;Menimbang, selanjutnya yang perlu dipertimbangkan, batas usiadewasa yang manakah yang digunakan dalam hal ijin menjual tanah ataujual beli tanah;Menimbang, bahwa mengenai jual beli tanah diatur dalamUndang Undang No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria atau lazim juga disebut UUPA

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktDimana sekalipun UUPA berasaskan kepada hukum adat (vide pasal5 UUPA), tetapi praktek jual beli tanah diliputi oleh aspek hukumperjanjian dengan berpedoman kepada ketentuan BW, dimanadalam menilai sahnya perjanjian berpedoman pada ketentuan pasal1320 BW, antara lain : kecakapan melakukan membuat suatuperjanjian, dimana kecakapan melakukan perjanjian antara lainharuslah telah berusia dewasa, yaitu telah mencapai umur 21 (duapuluh satu) tahun (vide pasal 1330 BW); Dengan demikian

No. 250 /Pdt.P/2014/PN.SktMenimbang, bahwa berdasarkan bukti P 4 berupa SertifikatHak Milik, yang menurut perspektif UUPA, merupakan bukti hakkepemilikan atas tanah yang terkuat, terungkap fakta bahwapemegang hak atas tanah adalah JAIS NUR FAUZI HAQUE yangmasih dibawah umur adalah anak kandung dari para pemohon ;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarketerangan dari anak para pemohon yang bernama JAIS NURFAUZI HAQUE, yang pada pokoknya menerangkan bahwa sebidangtanah dengan luas + 150 m2

kepemilikan hak atas tanah.Girik yang sebenarnya adalah surat Pajak hasil bumi/Verponding,sebelum diberlakukannya UUPA memang = merupakan buktikepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girikbukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupasurat keterangan obyek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA,secara yuridisformal, girik benar benar diakui sebagai tanda bukti hak atastanah, tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidakberlaku

No. 5 tahun 1960, hak hak atas tanah yang terdapat pada Negara RI berupa :Hak Milik diatur dalam Pasal 20 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Guna Usaha diatur dalam Pasal 28 UUPA No. 5 tahun196067Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 35 UUPA No. 5 tahun1960Hak pakai diatur dalam Pasal 41 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Sewa untuk Bangunan diatur dalam Pasal 44 UUPA No. 5tahun 1960Hak Membuka tanah dan Memungut Hasil Hutan diaturdalam Pasal 46 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Guna Air, Pemeliharaan dan Penangkapan Ikan diaturdalam

Pasal 47 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Guna Ruang Angkasa diatur dalam Pasal 48 UUPA No. 5tahun 1960Hak Hak tanah untuk keperluan Suci dan Sosial diatur dalamPasal 49 UUPA No. 5 tahun 1960Hak Hak yang bersifat Sementara (Hak gadai, Hak Usahabagi Hasil, Hak menumpang, Hak Sewa tanah Pertanian)diatur dalam Pasal 53 UUPA No. 5 tahun 1960Berdasarkan PP No. 10 tahun 1961Juncto PP No. 24 Tahun1997, tentang Pendaftaran Tanah, hak hak atas tanah yangtertulis dalam Pasal 16 UUPA No. 5 tahun 1960 tersebutdiatas

kepemilikan hak atas tanah.Girik yang sebenarnya adalah surat Pajak hasil bumi/Verponding,sebelum diberlakukannya UUPA memang merupakan buktikepemilikan hak atas tanah, tetapi setelah berlakunya UUPA, girikbukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupasurat keterangan obyek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA,secara yuridisformal, girik benar benar diakui sebagai tanda bukti hak atastanah,tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidakberlaku

berlakunya UUPA, girikbukan lagi sebagai bukti hak atas tanah, namun hanya berupasurat keterangan obyek atas tanah.Apabila ditelusuri lebih jauh sebelum lahirnya UUPA,secara yuridisformal, girik benar benar diakui sebagai tanda bukti hak atastanah,tetapi sekali lagi bahwa setelah berlakunya UUPA girik tidakberlaku lagi.

PeraturanMenteri Agraria No. 5/1960 WAJIB HUKUMNYA UNTUKMENDAFTARKAN DAN MENCATATKAN HAKNYA KEPADAKEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH (KKPT)untukDIKONVERSI HAKNYA SESUAI KETENTUAN KONVERSIMENURUT UUPA.Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebutsampai sekarang belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadihak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanahdengan

Dimana Para Penggugat yang mengaku pemilik tanahselama ini tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknyatersebut sesuai ketentuan UUPA, terlebih lagi Para Penggugatsudahtidakpernah lagi menguasaisecarafisik tanah yangdiakui sebagai miliknya tersebut. Maka menurut hukum berkenaandengan tanah dimaksud, Para Penggugat sudah tidak mempunyaialas hak lagi (legal standing) untuk mengajukan gugatan keHalaman 11 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Pengadilan.

Jomblang Barat No. 565 secara turun temurun sejakkakeknenek, orang tua DENGAN ITIKAD BAIK sehingga TIDAKADA ALASAN MENURUT HUKUM Para Tergugat harusmengosongkan dan meninggalkan rumahtanah yang sekarangditempati/dikuasainya tersebut.Bahwa mengingat akan ketentuan sebagaimana dimaksud dandiatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA jo. PeraturanMenteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1960 jo. Keppres No. 32 Tahun 1979 jo.

lahirdan dibesarkan di rumah tersebut hingga sekarang.Halaman 16 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Bahwa rumahtanah yang dikuasai/ditempati Para PenggugatRekonpensi tersebut adalah merupakan peninggalan dari kakek ParaPenggugat Rekonpensi orang keturunan Eropa (Belanda) dan rumahtanah tersebut adalah merupakan tanah yang tunduk dan diaturmenurut hukum Eropa.Bahwa oleh karena rumahtanah tersebut semula tunduk dan diaturmenurut ketentuan hukum Eropa (berasal dari Hak Barat), makamenurut UUPA

Peraturan Menteri Agraria No.5 tahun 1960 wajib hukumnya untukmendaftarkan dan mencatatkan haknya kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanahuntuk dikonversi sesuai dengan ketentuan konversi menurut UUPA;Menimbang, bahwa menskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemiliktanah namun Para Penggugat tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknya,maka menurut ketentuan pasal 4 PMA No. 2 tahun 1960 haknya dikonversi menjadiHak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun atau berakhir pada tanggal24 September

dengan alasanperceraian yang tercantum pada Pasal 19 huruf f Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Tergugatmengakui alasan tersebut dan majelis telah mendengar keterangan saksi daripihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak sesuai Pasal 76 ayat2 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan terakhir dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA

sudah sangat memuncak ketidaksenangannya terhadapsuaminya, maka disitulah Hakim dapat menjatuhkan talak si suamit ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1Tahun 1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai Pasal 76ayat 2 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluargaatau orangorang yang dekat dengan para pihak.

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertionya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

antaraPenggugat dan Tergugat pada tanggal 10 Maret 2008 telah melakukan jual belitanah dan Penggugat telah membayar harga tanah tersebut sebesarRp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sebagaimana tertera dalam kuitansipembayaran (bukti P1) serta Tergugat telah menyerahkan (Sertifikat Hak Milik)SHM nomor 1421 gambar situasi Nomor 2646/P&PT tahun 1996 atas namaMARHANI kepada Penggugat;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UUNo. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harusdilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbelitanah menurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi,Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat,sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta denganperaturanperaturan yang tercantum dalam Undangundang ini dan denganperaturan perundangan lainnya

Menurut UUPA yangdapat mempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara IndonesiaTunggal dan Badan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21UUPA). Jika pembeli mempunyai kewarganegaraan asing disampingkewarganegaraan Indonesianya atau suatu badan hukum yang tidakdikecualikan oleh pemerintah, maka jual beli tersebut batal karena hukumdan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2) UUPA);102.

., M.H. membuktikan PT KAI tidak mempunyai alas hak atas tanahmenurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto PP 10 Tahun 1961 juncto PP 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan begitu juga perjanjian sewamenyewa benda tidak bergerak (sertifikat) antara PT KAI dengan H.

Basis, S.H., dan dalam hukum pertanahan, maka sewamenyewa yang dipergunakan landasan Penuntut Umum bahwa tanahtersebut telah disewa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa kedudukan hukum tidak ada kepentingan pribadi dapatmengalahkan kepentingan masyarakat banyak sebagaimana dimaksuddalam UUD 1945 dan Pasal 6 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyisebagai berikut Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;Bahwa menurut Hukum Sdr.

Basis, SH. yang dalamketerangannya pagar kayu rusak, semua masih menempel dengan baik;Bahwa rel kereta api tidak ada sertifikatnya dan sudah tidak adarelnya dan tidak berfungsi lagi maka tanah tersebut kembali dikuasai negaradan dengan semangat Pasal 33 ayat (8) UUD 45, negara bukan lagi sebagaipemilik, pemiliknya adalah bangsa atau rakyat Indonesia, Pasal 1 ayat (2)UUPA.

,M.Hum, dan Ahli Hukum Administrasi Anggit Wicaksono, S.H., M.H., yangmenerangkan sebelum UUPA Negara terhadap kedudukan tanah sifatnyamemliki akan tetapi setelan UUPA Negara sifatnya hanya menguasai, Yangperlu diuraikan adalah yang berkaitan dengan tanah perkeretaapian adalahsebagai berikut :Dengan bergantinya asas negara memiliki menjadi asas negaramenguasai (bukan sebagai pemilik lagi), maka pemiliknya adalah bangsaatau rakyat Indonesia, maka bekas tanah Onvrijlands Domein kembalimenjadi tanah

Sedangkan tanah bekas Vrijlands Domein kembali menjadi Tanah(yang dikuasai) Negara;Dengan bergantinya dasar menjadi berdasarkan hukum adat, maka hakhak lama atas tanah dikonversi menjadi salah satu hak menurut UUPA(Pasal 16), yaitu salah satunya bekas hak barat yaitu Hak Opstaldikonversi menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;Dalam KetentuanKetentuan Konversi UUPA Pasal Ayat (1) dan Ayat(4) disebutkan : Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut

;Men imbang, a perkara a quo termasuk bidangperkawinan ma estai dengan Pasal 49 huruf a UndangundangNomor 7 T n 89 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdenga ngundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahante ifdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebutUUPA) beserta penjelasannya, perkara ini menjadikewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan oleh karenapihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal 73ayat 1 UUPA

benarbenar telah pecah dan sulit untuk dapat rukunlagi di masa yang akan datang ; dengan demikian tujuanperkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamserta alQuran surat arRum ayat 21, yaitu untuk membentukrumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidakdapat terwujud ;Men imbang, bahwa berdasarkan pert imbanganpertimbangan tersebut di atas dansesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal65 UUPA

dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapehMenimbang, bahwa NO Yin pencatatanperceraian dan sesuai pula deng Pagal 84 ayat (1) UUPAPenggugat ; serta Surat Edaran MARI Ng : ada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka MajeMas Hakim perlu memerintahkanPanitera GPa i AgamaJambi untuk ae kan salinan putusan yang telahberkekuatan tetap kepada PPN ditempat' tinggalpenggugat rta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;ang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPa ayat (1) UUPA

XXXXtanggal 20 Juni 2008 ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan sebagaimana yang diatur dalam sw Pasal 49 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA) ; Kemudian pihak Termohon I dan II bertempattinggal dalam wilayah Kota jambi serta perkawinan yang akandibatalkan, juga dilaksanakan dalam wilayah

Kota Jambi,maka sesuai Pasal 25 UUPA tersebut Pengadilan Agama Jambiberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan olehPemohon untuk membatalkan perkawinan /Termohon I denganTermohon II adalah karena Termohon I selaku isteri ternyatamasih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, yaitudengan suaminya yang bernama PIHAK TERKAIT; Termohon I telahmemalsukan identitasnya dengan menyatakan dirinya sebagaiPerawan ;Menimbang, bahwa Termohon I mengakui dan

Meskipun Termohon I menyatakan bahwa suaminyatersebut telah menceraikannya dan sudah lama berpisah, namunoleh karena perceraian tersebut' dilakukan secara di bawahtangan, bukan dihadapan sidang Pengadilan sebagaimana yangdiatur di dalam Pasal 65 UUPA, maka perceraian tersebut tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; sehingga pada saatperkawinan Termohon I dengan termohon MII dilangsungkan,Termohon I masih terikat perkawinan dengan suaminya.