Hakimmediator tertanggal 9 November 2015 mediasi agar keduanya rukun kembalitetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelisperlu. mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan PengadilanAgama dan kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA

Pasal 7 ayat (1) KompilasiHukum Islam, oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pemohon berkualitaslegitima persona standi in judicio (pihak yang sah mempunyai wewenangbertindak di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) UUPA,Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agarmempertahankan keutuhan rumah tangganya tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumahtangga Pemohon dan

P merupakan akta otentik, bermaterai cukupdan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, oleh karenaitu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Foto copy Akta Nikah mengenaikedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkan sebagaimanatersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

yangsedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapidibenci Allah SWT, namum apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud,maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atasdikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak saturaji dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 70 ayat 3 UUPA

demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danHal 2 dari 3 hal.Pts.No.1071/Pdt.G/2009/PA.TA.Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILI1.

Hakim yang menjadipersoalan pokok dalam perkara ini adalah, Apakah obyek gugatan Putusan Perkara PerdataPengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 10/Pdt.G/2008/PN.Mab. yang dimohonkan eksekusiadalah milik Pelawan berdasarkan jual beli tanggal 18 Agustus 2006;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan perihal apa yang menjadipersoalan pokok sebagaimana terurai dibawah ini :Menimbang bahwa, Hukum tanah nasional diatur dalam Undangundang nomor 5 tahun1960 tentang Peraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA

UUPA ini menggantikan hukum tanah Hindia Belanda serta mengakhirikeanekaragaman perangkat hukum yang mengatur bidang pertanahan dan menciptakanhukum tanah nasional, yang berdasarkan hukum adat. Pernyataan bahwa hukum tanahnasional berdasarkan hukum adat pada UUPA, yaitu dibagian :a. konsideranb. Penjelasan umum angka III (1)c. Pasal 5 dan penjelasannyad. Penjelasan pasal 16e. Pasal 56 dan secara tidak langsung juga dalamf.

Pasal 58Menimbang bahwa, dalam pembangunan hukum tanah nasional (terutama dalammenyusun UUPA) hukum adat berfungsi sebagai Sumber utama dalam mengambil bahanbahan yang diperlukan. Sedangkan dalam pelaksanaannya hukum adat berfungsi sebagaihukum yang melengkapi. Hukum adat sebagai sumber utama dalam membangun hukumtanah nasional yaitu mengenai :a. Konsepsikonsepsinyab. Asasasasnyac.

Apabila yangmenjadi obyek jual beli adalah tanah dengan hak milik, maka yang berhak dan berwenanguntuk menjual adalah pemiliknya;Menimbang bahwa menurut Pasal 19 Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA) beserta Penjelasannya menyatakan untukmenjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayahRepublik Indonesia menurut ketentuanketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintahyang antara lain meliputi pemberian suratsurat tanda

oleh karena Pelawan tidak dapat membuktikan dirinya adalahpemilik dari obyek gugatan Putusan Perkara Perdata Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor1910/Pdt.G/2008/PN.Mab. yang dimohonkan eksekusi maka gugatan Perlawanan Pelawanharuslah ditolak untuk seluruhnya ;Menimbang bahwa oleh karena perlawanan Pelawan ditolak maka Pelawan harusdihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;Mengingat ketentuanketentuan dalam Undangundang nomor 5 tahun 1960 tentangPeraturan Dasar Pokokpokok Agraria (UUPA

Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai Pasal 76ayat 2 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama,sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 danperubahan kedua dengan UndangUndang nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA), Majelis harus mendengar keterangan saksi dari pihak keluargaatau orangorang yang dekat dengan para pihak.

dapat menjatuhkan talak si suamitersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana usaha damai tidak berhasil dan gugatan Penggugat telahberalasan, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugatagar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapPenggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai denganmaksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah AgungRI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka MajelisHakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepadaPegawai Pencatat Nikah ditempat tinggal Penggugat serta Tergugat dan ditempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Mengingat segala ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku

Menurut sejarahnya, tanah Negara ex EigendomVerponding merupakan tanah yang berasal dari tanah kolonial, setelah tanahkolonial tidak berlaku lagi dan diganti dengan Undangundang Pokok AgrariaNomor 5 tahun 1960 (untuk selanjutnya disingkat UUPA), maka berlakuketentuan konversi, sebagaimana diatur dalam : a) Pasal , Pasal ll dan Pasal Vil ayat (1) Ketentuanketentuan konversi UUPA,Juncto ; b) Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 tahun 1960 tentang PelaksanaanKetentuan Undangundang Pokok Agraria, Juncto

; c) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 1979 tentang PokokPokok Kebijaksanaan Dalam Rangka Pemberian Hak Baru Atas Tanah AsalKonversi Hakhak Barat ; Bahwa Konversi yang dimaksud dalam UUPA ialah hakhak atas tanah yang adasebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hakhak atas tanah sebagaimanaditentukan dalam Pasal 16 UUPA.

Dengan kata lain, sejak berlakuya UUPA padatanggal 24 September 1960, maka semua hak atas tanah yang ada harusdirubah menjadi salah satu hak atas tanah yang diatur dalam UUPA.

tersebut, maka segala hakhak atas tanah wajibdikonvensi menjadi salah satu hak yang diakui dalam UUPA tersebut ;Bahwa menurut sejarah, tanah Negara ex Eigendom Verponding merupakantanah yang berasal dari tanah kolonial, setelah tanah kolonial tidak berlakulagi dan diganti dengan Undangundang Pokok Agraria No. 5 tahun 1960,maka berlaku ketentuan konversi ;Bahwa konvensi yang dimaksud dalam UUPA ialah hakhak atas tanah yangada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hakhak atas tanahsebagaimana ditentukan

Menurut sejarahnya, tanah Negara ex EigendomVerponding merupakan tanah yang berasal dari tanah kolonial, setelah tanah kolonialtidak berlaku lagi dan diganti dengan Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 tahun1960, maka berlaku ketentuan konversi, yang mana hak hak atas tanah yang adasebelum berlakunya UUPA dirubah menjadi hak atas tanah sebagaimana ditentukandalam pasal 16 UUPA dan ketentuan tersebut berlaku sampai dengan tanggal 24September 1980, Bilamana selewatnya tanggal 14 September 1980 tidak

HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatanPenggugat pada pokoknya adalah untuk bercerai dengan TergugatMenimbang, bahwa perkara ini dalam bidang perkawinan,dan pihak Penggugatbertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambi sebagaimana buktisurat P.1, maka sesuai Pasal 49 huruf, (a) dan Pasal 73 ayat(1) Undang undang Nomor 3 Tahun 2006, Tentang Perubahan atasUndang Undang Nomor 7 Tahun , 1989 = Tentang Peradilan AgamadanPerubahan terakhir dengan )Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut/.UUPA

Tergugat benar benar tidak harmonis bagi dan sudah sulituntuk dapat rukun di masa yang akan datang, sehingga tujuanperkawinan sebagaimana tercantum pada Pasal 1 Undang UndangNomor 1 tahun 1974 dan firman;s Allah dalam al Quran surat arRuum = ayat 21, yaitu membina) rumah tangga yang bahagia,sejahtera, sakinah, mawaddah) warahmah tidak terujud ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangantersebut di atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2)Undang undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UUPA

Majelissepakat berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk berceraidengan Tergugat telah beralasan dan oleh karenanya sesuai Pasal149 R.Bg gugatan tersebut dapat dikabulkan dengan verstek(tanpa kehadiran Tergugat), dengan menjatuhkan talak satubain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, makabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundang undangan' yangberlaku dan hukum Syara yang berkaitan

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'ikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan bahwa tergugattelah dipanggil secara patutnamun tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan

Dictum Amar Putusan Judex Factie Juris Menyatakan tanah sengketa seluas10.000 M2 adalah merupakan hak dan kepunyaan para Penggugatpenggugat/para Pemohon Kasasi adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan; bahwa Judec Juris dalam putusannya hanya menyebutkan bahwa paraPenggugat/para Pemohon Kasasi berhak/mnempunyai tanah sengketaseluas 10.000 Meter persegi tanpa menyebutkan secara jelas dan tegasberupa hak apa yang sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan(UUPA No. 5 Tahun 1960);bahwa menurut ketentuan

hukum yang berlaku yakni UUPA No. 5 Tahun1960 dan beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang untukberkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang hanyadapat menuntut jika dilandasi dengan hakhak tertentu; bahwa dalam Pasal 4 Jo Pasal 16 Undangundang No 5 Tahun 1960tentang peraturan dasar pokokpokok agraria telah menentukan beberapahak yang dikenal dalam UUPA tersebut, namun masalah hak garap atauhakhak lain diluar kKetentuan Pasal 4 Jo Pasal 16 UUPA tidak ada diaturdan dikenal dan hak

kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahuitanda tanda i'tikad tidak baik mantan suami sertaprediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapapertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPANomor 7/1989 jo UUPA

Nomor 3/2006, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MEN GA DTI LI1.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat:Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIHal 2 dari 3 hal.Pts.No.1770/Pdt.G/2008/PA.TAe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujukkepada mantan istrinya karena hakim mengetahuitanda tanda i'tikad tidak baik mantan suami sertaprediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapapertimbangan diatas maka gugatan penggugat dapatdikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPANomor 7/1989 jo UUPA

Nomor 3/2006, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MEN GA DTI LI1.

Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA) junctoPasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun 1997 tentangPendaftaran Tanah.

Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria(UUPA) juncto Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 24 Tahun1997 tentang Pendaftaran Tanah, serta kekuatan pembuktian suatu aktaautentik, yaitu kKekuatan pembuktian lahiriah, kKekuatan pembuktian formil,serta kekuatan pembuktian materil agar tidak kembali gagal pahamterhadap pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim menyangkutautentisitas suatu akta..

Penggugat tidak menyebutkan secara jelasmakna dari kepemilikan tanah masyarakat adat, sehingga dapat dimaknaldengan 2 (dua) pengertian, yaitu tanah bekas Hak Milik Adat atau tanahmilik masyarakat ulayat hukum adat.Terlepas dari keabsahan bukti surat yang dimiliki oleh Para Penggugat, jikapengertian yang dimaksud oleh Para Pembanding yaitu kepemilikan atastanah yang merupakan bekas hak milik adat dengan bukti girik ataumasyarakat Makassar dulu umum mengenalnya dengan istilahrincik,sebelum berlakunya UUPA

Pasca diundangkannya UUPA dan UU R.I. Nomor 12Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), yang dikenal sebagaigirik adalah DKOP/KP.PBB 4.1. dan girik sudah tidak berlaku lagi sebagaibukti kepemilikan hak atas tanah. Berdasakan UUPA bukti kepemilikan hakatas tanah yang sah adalah sertifikat hak atas tanah yang didapat melaluipendaftaran tanah.

Dengan kata lain, girik tidak memiliki kekuatan hukumsebagai bukti kepemilikan atau tidak diakui sebagai tanda bukti hak atastanah, serta bukan merupakan suatu akta autentik.Kemudian, apabila kepemilikan tanah adat yang dimaksud adalah tanahmilik masyarakat ulayat hukum adat, pasca diundangkannya UUPA, tanahHal 12 dari 17 hal No 144/PDT/2018/PT MKStersebut dianggap ada hanya selama masyarakat adatnya pun masih eksisdan kepemilikannya pun secara kolektif.Dalam poin 7 Memori Banding, kembali Para Pembanding

Dimana hanya Warga Negara Indonesia saja yangdapat mempunyai hubungan sepenuhnya dengan tanah sebagai bagiandari bumi ( Hak Milik Atas Tanah ) sebagaimana termuat dalam ketentuanpasal 9 ayat (1) UUPA dan pasal 21 ayat (1) UUPA, yang kemudianpelaksanannya merupakan usaha untuk mewujudkan frasa yang termuatdalam ketentuan pasal 33 ayat (8) Amandemen IV Undangundang dasar1945;2.

Bahwa pasal 9 ayat (1) dan pasal 21 ayat (1) UUPA tersebut diatas sudahHalaman 2 dari 72 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dpsjelas dan tegas dinyatakan bahwa warga Negara asing tidak dapatmenguasai tanah di seluruh wilayah Indonesia dengan menggunakan HAKMILIK.

Apabila Warga Negara Asing membeli, mengadakan pertukaran,menerima hibah, ataupun memperoleh warisan atas sebidang tanah yangdikuasai dengan HAK MILIK BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAKLANGSUNG, maka perbuatan hukum yang mendasari terjadinyaperpindahan hak milik tersebut menjadi BATAL DEMI HUKUM dantanahnya menjadi tanah Negara (pasal 26 ayat (2) UUPA );.

Jadi dalam hal ini telah tidak terpenuhinya syarat sahnyaperjanjian sebagaimana yang ditegaskan di dalam Pasal 1320 KUHPerdata(BW), yaitu: ADANYA KAUSA YANG HALAL / SAH, karena substansi yangdiperjanjikan tersebut adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 26 ayat(2) UndangUndang Nomor: 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria / UUPA;Halaman 7 dari 72 Putusan Nomor 36/Pdt.G/2017/PN Dps7.

Tidak ada satupun ketentuan,khususnya UUPA yang telah dilanggar oleh Tergugat. Oleh karenaitu, unsur perbuatan melawan hukum menjadi tidak terpenuhi.KesalahanPenggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai kesalahankesalahan yang dibuat oleh Tergugat. Tergugat juga telahmenguraikan bantahannya atas dalildalil Penggugat yangdidasarkan pada faktafakta yang sebenarnya terjadi.

Proses Pemberian Hak Milik Melalui Penetapan Hak (Pemberian)SCALA UMUM 1~ === 22 n= nnn one nn nn nnn nn nnn nnn nn nn ne ne nn nnn1) Tahaptahap Penerbitan Hak Atas Tanah yang berasal dari TanahNegara secara rutin/sporadik : Bahwa terjadinya Hak Milik berdasarkan pasal 22 Undang UndangNomor 5 Tahun 1960 (UUPA) terbit karena penetapan Pemerintahatau karena UndangUndang.

Dengan sejak berlakunya UUPA tersebut maka untukmenentukan seseorang mempunyai "hak" atas suatu tanah makaharuslah berpijak secara hukum pada UUPA ;Dalam Pasal 16 UUPA hak seseorang atas suatu tanah dikenal denganNAMA: ~ nao non nnn nnn nn nn nnn nn ne nnn nn ne nnn ne nn nnn ne ee nn ne eee nee Hak, MIIIKj~ ~~ =n nnn nnn on nw om in nn 2 nn nin nin ein nw ne nn on meminen= FLEUR, GUIPIG, LISTS, mmm mmm nnn mtr mn. H&K. PAaKal j nnn nnn nnn nm nnn rninn ne en nes nn ne cone neem en enceabc.

Hak memungut hasil hutan ;Bahwa kemudian terkait dengan perolehan hak milik sebagaimana diaturdalam Pasal 22 ayat (2) UUPA menyebutkan " selain menurut carasebagai yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini hak milik terjadi karena:a. Penetapan Pemerintah menurut cara dan syaratsyaratyangditetapkan dengan peraturan Pemerintah ; b.

Dengansejak berlakunya UUPA tersebut maka untuk menentukanseseorang...Halaman 48 dari 77 halaman Perkara Nomor. 32/GTUN/2012/PTUNKdiseseorang mempunyai "hak atas suatu tanah maka haruslah berpijaksecara hukum pada UUPA ; 2" 202 son nnen nonoDalam Pasal 16 UUPA hak seseorang atas suatu tanah dikenal dengan~ FRB GUT Uae Sammartino aroraHak Guna BahQunani j~nnn nn nn nmenn on ne nn en en ne ne. Hak Baa jeeseee = exe aneseenee ae ae eee cree ae See Ge 8 oe oe.

Hak gogolan, pekulen, atau sanggan yang bersifat tetap mulaiberlakunya UU PA dikonversi menjadi hak milik ;Bahwa secara hukum untuk terjadinya Hak milik atas suatu tanahNegara, adalah karena ahirnya suatu "Penetapan Pemerintah" sebagaimana Pasal 22 UUPA. Penetapan Pemerintah tersebut lahirkarena adanya permohonan dari seorang warga Negara Indonesia(WNI).

Pdt.G/2009/PA.TAtidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.210.000,( duaratus

namuntidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

thalaqnya kepada hakim,namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan Istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda 'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2008 tentang Jenis dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada parapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3 hal.Pts.No.2177/Pdt.G/2008/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantan suami untukrujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suamiseria prediksi mashlahah paska perceraian.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0846/Pdt.G/2009/PA.TAe Mengabulkan

Menurut UUPA No.5Tahun 1966 bahwa sudah setiap penggarap (Penggugatll, HI) yang lebih dari 20 tahun (1993 s/d 2018) berhakmengajukan Hak Kepemilikan di kantor BPN Depokdengan adanya Hak Pelepasan dari alas hak dasarsebagai acuan asal riwayat tanah 7.

Sejak berlakunya Undang undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (UUPA), makaketentuan mengenai benda tidak bergerak berupa tanah( bumi/permukaan bumi) tidak lagi didasarkan pada Kitab Undang undang Hukum Perdata Indonesia (BW) namun pengaturannyatunduk sepenuhnya kepada Hukum Tanah Nasional yang diaturdalam Undang undang Pokok Agraria beserta peraturanpelaksanaannya.

Oleh karenanya seluruh hakhak barat wajibdikonversi menjadi hakhak atas tanah sebagaimana diaturdalam UUPA.6.2.

Tanah tersebut sah menurut UUPA (UndangUndang PokokAgraria) No. 5 Tahun 1960.Dan ketiga persyaratan data dapat di buktikan Para Pembandingdan tidak sahnya dan tidak benarnya beralih menjadi tanahNegara.1. Pembanding dapat membuktikan hak kepemilikan tanahseluas + 12.000 M2 tersebut memiliki Suratsurat yang sahmenurut UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.2.

Olehkarenanya seluruh hakhak barat wajib dikonversi menjadi hakhak atastanah sebagaimana diatur dalam UUPA.2) Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960mengatur :.