Ditemukan 4822 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : mengandung mengadu mangadang mangalung mangapung mengedong mangading
Pengadilan PN Pangkalan Balai Perdata
Register : 09-03-2021 — Putus : 29-06-2021 — Upload : 17-01-2022
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 8/Pdt.G/2021/PN Pkb
Tanggal 29 Juni 2021 — PETER UNGGUL SUTANTIO, DKK lawan EDI BASTIAN SALEH
199 — 152
  • dengan kejanggalan, danmencerminkan ketidak profesionalan penyidik Polres banyuasin, makaPenggugar Rekonpensi telah melaporkannya ke Propam Polda SumatraHalaman 28 dari 90 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pat.G/2021/PN Pkb14.15.16.Selatan sebagaimana Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor : STPL /53 / YAN.2.5/ IV / 2012 / YANDUAN tanggal 26 April 2021.Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang telah menguasai danmemperjual belikan tanah milik Penggugat Rekonpensi berdasarkan SuratPengakuan Hak yang mengadung
Pengadilan PT JAKARTA Perdata
Register : 08-03-2019 — Putus : 06-05-2019 — Upload : 24-05-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 173/PDT/2019/PT DKI
Tanggal 6 Mei 2019 — Pembanding/Terbanding/Penggugat : PT. ASURANSI JIWA MEGA INDONESIA
Terbanding/Pembanding/Tergugat : PT. BANK TABUNGAN NEGARA PERSERO TBK
143 — 99
  • aanhoedarmigheid) atau mungkin juga berbentuk plurium litisconsortium (kurang pihak dalam gugatan);Bentuk kekeliruan apa pun yang terkandung dalam gugatan, samasamamempunyai akibat hukum : Gugatan dianggap tidak memenuhi syarat formil, oleh karena itu gugatandikualifikasi mengandung cacat formil;e Akibat lebih lanjut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (nietonvankelijke verklaard),GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL KURANGPIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)Bahwa selain gugatan Penggugat mengadung
Pengadilan PT MEDAN Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-12-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 15-04-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 460/PDT/2018/PT MDN
Tanggal 11 April 2019 — PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN RI, CQ. DIRJEN KEKAYAAN NEGARA CQ. KANWIL DIRJEN KEKAYAAN NEGARA SUM. UTARACQ. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) KOTA MEDAN VS SAMSUL BAHRI, DKK
134 — 70
  • mengikat Akta Risalah Lelang Nomor1425/04/2017 tanggal 17 Oktober 2017;Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbuldalam perkara;Menimbang, bahwa dalam memori bandingnnya Pembanding Ill telahmengemukakan keberatannya sebagai berikut :Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukumdengan tidak Memuat Alasan Yang Cukup dan Rinci dalam PertimbanganHukumnya;Bahwa seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama adalah tidakbenar dan dianggap mengadung
Pengadilan PN MATARAM Perdata
Register : 08-07-2021 — Putus : 01-12-2021 — Upload : 06-12-2021
Putusan PN MATARAM Nomor 163/Pdt.G/2021/PN Mtr
Tanggal 1 Desember 2021 — Penggugat:
MAGEE TERRY WILLIAM
Tergugat:
1.TERJE HANSEN MOEGSTER
2.RENITA ASTRIDIAN
181 — 120
  • Bahwa buktisurat dimaksud tergolong sebagai akta di bawah tangan yang mengadung buktipermulaan, di dalamnya menjelaskan jika pihak Para Tergugat telah melakukanteguran/somasi kepada pihak Penggugat karena pembangunan villa yangmenjadi tanggung jawab pihak Penggugat sesuai perjanjian belum selesai;Menimbang, bahwa bukti surat Para Tergugat tanda bukti T.I.Il4 berupaTitle Somation Letter dari Lembaga Bantuan Hukum (Law Aid Institution)Lombok Barat Nomor 25.LBHLH/VI/2020 tertanggal 13 Juni 2020, bahwa
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus
Register : 25-06-2020 — Putus : 17-09-2020 — Upload : 18-09-2020
Putusan PN BANDUNG Nomor 552/Pid.Sus/2020/PN Bdg
Tanggal 17 September 2020 — Penuntut Umum:
SUKANDA,SH.MH
Terdakwa:
Silvanny Kumala Dewi Bin alm Sumardi
202 — 64
  • CCTI (pimpinan badan usaha)melakukan pengelolaan air limbah dan sludge IPAL, karena terdakwa menyadaribahwa air limbah tersebut mengadung zat kimia yang berasal dari sisa prosesproduksi sehingga terhadap air limbah tersebut perlu dilakukan pengolahan melaluiproses IPAL supaya air limbah yang dibuang ke lingkungan hidup tidak melebihi bakumutu atau Sesuai dengan baku mutu air limbah yang telah ditetapkan oleh pemerintahyang selanjutnya tidak menimbulkan pencemaran lingkungan, Sedangkan terhadapSludge
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 10-07-2014 — Putus : 23-10-2014 — Upload : 18-02-2015
Putusan PN PADANG Nomor 25/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Pdg
Tanggal 23 Oktober 2014 — Afri K. Salim Pgl. Ujang Kulin
48 — 9
  • Pembuktian unsur inibelum mencakup unsur perbuatan karena perbuatan yang didakwakan akan terbukti apabilaseluruh unsur delik atau unsur perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terpenuhi.Menimbang, bahwa sebagaimana yang dikemukakan diatas dihubungkan denganketentuan dalam pasal 2 ayat (1) maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umumyaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 28-03-2013 — Putus : 03-07-2013 — Upload : 09-10-2014
Putusan PN PADANG Nomor 13/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 3 Juli 2013 — ZULHAIMI CH NASUTION
62 — 35
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu pelaku Tindak Pidana Korupsiadalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorang yang bukan Pegawai Negeri,dengan kata lain bahwa rumusan unsur setiap orang sebagaimana yang dimaksud dalamPasal 3 sama dengan
    perseorangan berarti orangyang secara individu atau pada umumnya dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkanyang dimaksud dengan koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yangterorganisasi, baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum. ;183Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), maka Majelisberpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1)tersebut mengadung
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus
Register : 17-09-2018 — Putus : 23-10-2018 — Upload : 26-09-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 109/Pid.Pra/2018/PN JKT.SEL
Tanggal 23 Oktober 2018 — Pemohon:
Arifin Widjaja
Termohon:
Kapolda Metro Jaya Cq Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya
265 — 724
  • Kejaksaan Republik Indonesia yangmenyebutkan bahwa dalam melakukan penututan Jaksadapat melakukan Prapenuntutan :Prapenuntutan adalah tindakan Jaksa untuk memantuaperkembangan penyidikan setelah menerimapemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP oleh penyidiksebagai petunjuk guna dilengkapi oleh penyidik untukmenentukan apakah berkas' perkara tersebut dapatdilimpahkan atau tidak ke tahap penuntutan;Bahwa mengacu dalam point 21 hal 101 putusan MKNo130/PUUXIII/2015 mengatakan bahwa pasal 109 ayat (1)KUHAP mengadung
Pengadilan PN MAKALE Perdata
Register : 23-08-2019 — Putus : 12-05-2020 — Upload : 19-05-2020
Putusan PN MAKALE Nomor 147/Pdt.G/2019/PN Mak
Tanggal 12 Mei 2020 — Penggugat:
LAI SAKKE ALIAS NE ANA
Tergugat:
KEMENTERIAN LIGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN SULAWESI SELATAN
244 — 1772
  • Bahwa pada Petitum Penggugat yang pada pokonya menyatakanbahwa objek Perkara a quo tetap menjadi warisan Penggugat adalahpetitum yang tidak mengadung sengketa tetapi hanya merupakanPetitun Gugatan permohonan (Gugatan Voluntair) belaka;Berdasarkan uraian tersebut di atas pada angka 1, sampai dengan angka 5maka jelaslah bahwa Gugatan Penggugat adalah Gugatan yang tidakberdasar hukum maka cukup alasan bagi majelis hakim untuk menyatakangugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard
Pengadilan PN BANYUWANGI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 17-12-2018 — Putus : 28-05-2019 — Upload : 29-05-2019
Putusan PN BANYUWANGI Nomor 282/Pdt.G/2018/PN Byw
Tanggal 28 Mei 2019 — Penggugat:
PATRICIA TAMBUNAN
Tergugat:
H. MISARI, S.H.
Turut Tergugat:
1.SEPTIWIYANI
2.KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BANYUWANGI
3.MASWAH HJ
4.Hj. NURHASANAH
5.AMIN MUSTAFA, H
6.MIFTAHUR ROHMAH
7.AHMAD NADHIR
8.DRS. MOHAMMAD MUHTARULLOH
9.KHOTIMATUL UMAM, HJ
10.MOH. FAHMI
11.MILATUL MUNIROH, S.Pd
12.INTAN DAUROTUS SAADAH
13.IRMA SHOBIHA
14.MOH. FAIZ TAMIMI
15.LAILA SAIDA
158 — 86
  • yang sudah jauh lebihdahulu diterbitkan, maka secara materielsubstansial proses penerbitan objek sengketa aquo dapat dinilaitelahbertentangan denganketentuanPasal 19 Undangundang PokokAgraria Nomor 5 Tahun 1960, Pasal 18 ayat (3)dan Pasal 45 PeraturanPemerintah RepublikIndonesia Nomor 24 Tahun 1997 tersebut di atas.Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaianpertimbangan di atas, Pengadilan berpendapatbahwa proses penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor:202/Desa Talang Pauh objek sengketa kedua a quotelah mengadung
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 15-10-2021 — Putus : 10-11-2021 — Upload : 10-11-2021
Putusan PT BANDUNG Nomor 564/PDT/2021/PT BDG
Tanggal 10 Nopember 2021 — Pembanding/Penggugat I : H. Yusup Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat II : Dullah Cassa Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat III : Neneng Mira Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat IV : Hj. Sri Komalia Binti Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat V : Hj. Imas Musrianti Binti Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat VI : Hj. Immah Siti Mariam Binti H.M. Sopyan Ds
Pembanding/Penggugat VII : Hj. Siti Maesaroh Binti HM. Sopyan DS
Pembanding/Penggugat VIII : Iis Siti Mariam Binti Asrad
Pembanding/Penggugat IX : Rita Narulita Binti H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat X : Helmi Faisal Martha Bin H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XI : Hj. Farah Dhiba Binti H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XII : Farha Martha Binti H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XIII : Vickry Lutfian Bin Muhamad Dayat
Pembanding/Penggugat XIV : Muhammad Lutfian Bin Muhamad Dayat
Pembanding/Penggugat XV : Zona Alfayed Bin Ahmad Fauzi Bin H. Econ Faisal Martha
Pembanding/Penggugat XVI : Neng Eni Binti Endang Heri Sulaeman Bin Abdurahman Mastur
Pembanding/Penggugat XVII : Sisca Riyandini Binti Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XVIII : Rika Riyandini Binti Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XIX : Kiki Karya Mastur Bin Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XX : Hali Maulana Rohmat Bin Asep Supriatna
Pembanding/Penggugat XXI : Rani Ardiana Binti Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXII : Rina Ardiana Binti Endang SD
Pembanding/Penggugat XXIII : Mohamad Irawan Bin Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXIV : Rosa Dema Agustin Binti Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXV : Mohamad Rizki Bin Endang Sukandi
Pembanding/Penggugat XXVI : Teguh Prima Sembada Bin Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXVII : Nurida Agustina Rahmawati Binti Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXVIII : Aida Aliyah Binti Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXIX : Maida Amelia Binti Agus Thoriq Sembada
Pembanding/Penggugat XXX : Fauziawan Maryuliana Binti Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXI : Faudi Muhadi Bin Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXII : Ramadhan Putra Abdurahman Bin Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXIII : Muhamad Ilham Bin Hengki Mulyana
Pembanding/Penggugat XXXIV : Piah Supiah Binti H.M. Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXV : Euis Jamilah Binti H.M Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXVI : Idah Hamidah binti H.M. Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXVII : Yayah Rubiah binti H.M. Sopyan
Pembanding/Penggugat XXXVIII : Imas Kholidah binti H.M. Sopyan
Terbanding/Tergugat I : Bupati Kepala Daerah
Terbanding/Tergugat II : Kepala Kelurahan Sawahgede kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat III : Kepala Puskesmas Kecamatan Cianjur
Terbanding/Tergugat IV : Kepala Madrasah Aliyah Negeri Cianjur MAN Cianjur
Terbanding/Tergugat V : Kepala SDN Ibu Dewi VIII Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VI : Kepala Kantor ATR BPN Kabupaten Cianjur
Terbanding/Tergugat VII : Notaris Ny.Rodiah Yahya, SH
Terbanding/Tergugat VIII : Oo Abdul Kodir Bin H Mastur
Terbanding/Tergugat IX : M. Mufti Kamil Bin Eem Sulaeman Mastur
Terbanding/Tergugat X : M. Fahmi Abdul Wahab, SH Bin Eem Sulaeman Mastur
Terbanding/Tergugat XI : M. Abdul Latief Bin Eem Sulaeman Bin Mastur
Terbanding/Tergugat XII : Dewi Farida Ratih Bin Eem Sulaeman Bin Mastur
Terbanding/Tergugat XIII : Helmi Suciati Rachmi Binti H. Muhtar Setiadi
Terbanding/Tergugat XIV : Susi Maesari binti Sujana
115 — 80
  • Bahwa dengan mendasarkan kepada hal di atas, maka sangatlahrelevan apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjuryang memeriksa & memutus perkara a quo menyatakan gugatan ParaPenggugat mengadung daluwarsa ataulewatwaktu (expiration)danmembebaskan (release) para Tergugat dari tuntutan ParaPenggugat yang telah lewat jangka waktu sebagaimana ditentukandalam aturan hukumnya, hal ini mengingat :1) Adanya Pasal 1967 KUHPerdata yang memberikan pengaturanbahwa tuntutan kebendaan atau bersifat
Pengadilan PN BENGKULU Pidana Khusus Korupsi
Register : 07-09-2016 — Putus : 25-01-2017 — Upload : 11-04-2017
Putusan PN BENGKULU Nomor 47/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl
Tanggal 25 Januari 2017 — YON FRIEZAL, B.Sc. BIN ABU BAKAR ADAM
80 — 46
  • Selainitu. sifat melawan hukum juga mengadung sifat melawan hukumsubjektif, Dalam semua tindak pidana selalu terdapat unsur sifatmelawan hukum tersebut baik unsur itu dicantumkan secara tegasseperti Pasal 2 ayat (1) UU TPK atau tidak dicantumkan.
Pengadilan PN SUMBER Perdata
Register : 15-05-2018 — Putus : 12-11-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan PN SUMBER Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sbr
Tanggal 12 Nopember 2018 — Penggugat:
1.RIKANA Binti MUDIRA
2.RAMLI Binti AS SUDIMAT
3.EUIS YANTI Binti AS SUDIMAT
Tergugat:
1.Hj NANI RUMNANI
2.AHMAD NAWAWI SH M. Kn
3.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN CIREBON
166 — 184
  • DenganHalaman 40 dari 107 Putusan Perdata Gugatan Nomor 22/Pdt.G/2018/PN Sbrkewenangannya tersebut, Hakim harus mengurangi atau bahkanmeniadakan sama sekali suatu kewajiban kontraktual dari suatukontrak yang mengadung ketidakadilan.Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 1984, hlm 43.Bahwa sehubungan dengan pembatasan terhadap asas kebebasanberkontrak Prof.
Pengadilan PN PUTUSSIBAU Perdata
Register : 22-12-2014 — Putus : 30-11-2018 — Upload : 30-12-2018
Putusan PN PUTUSSIBAU Nomor 15/PDT.G/2014/PN PTS
Tanggal 30 Nopember 2018 — Penggugat melawan Tergugat
181 — 277
  • Nasir akan maju kembali dalam piloup tahun 2016, sehingga surat kuasaPenggugat yang diberikan kepada kuasa hukumnya untuk mewakili Penggugatmenggugat ke Pengadilan pada tanggal 11 Desember 2014 adalah tidak sah dangugatan yang dimasukkan juga mengadung cacat hukum,antara Penggugat denganTergugat s/d IX tidak ada hubungan apapun juga karena kepemilikan tanah obyeksengketa oleh Tergugat dilakukan atas dasar alas hak yang sah yakni Sertifikat HakMilik berdasarkan UUPA (UU No. 5 tahun 1960), PP No. 24
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-07-2013 — Putus : 13-11-2013 — Upload : 17-06-2014
Putusan PN PADANG Nomor 18/Pid.B/TPK/2013/PN.PDG
Tanggal 13 Nopember 2013 — MURSAL, CS
46 — 12
  • perseorangan berarti orang yang secara individu atau padaumumnya dirumuskan dengan kata barang siapa, sedangkan yang dimaksuddengan koorporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi,baik merupakan badan hukum maupun bukan merupakan badan hukum ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dinubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaMajelis berpendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal2 ayat (1) tersebut mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 23-10-2012 — Putus : 28-02-2013 — Upload : 08-04-2014
Putusan PN PADANG Nomor 22/Pid.B/TPK/2012/PN.PDG
Tanggal 28 Februari 2013 — AMRI YUSNI
50 — 12
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas, dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) UndangUndang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UndangUndang No 20 tahun 2001, maka Majelis berpendapat bahwa pengertian setiap orangsebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) tersebut mengadung pengertian yangsifatnya umum yaitu bahwa pelaku Tindak Pidana Korupsi adalah Pegawai NegeriPutusan : AMRI YUSNI68sebagaimana termaktub dalam Pasal
Pengadilan PN SAROLANGUN Perdata
Register : 29-08-2018 — Putus : 11-04-2019 — Upload : 28-04-2021
Putusan PN SAROLANGUN Nomor 10/Pdt.G/2018/PN SRL
Tanggal 11 April 2019 — 1.PT. KARYA BUMI BARATAMA 2.PT. CARITAS ENERGI INDONESIA 3.Gubernur Provinsi Jambi , Cq Badan lingkungan Hidup Daerah Provinsi JAMBI 4.Bupati Sarolangun, Cq Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Sarolangun
548 — 1408
  • dapat dikenakan pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatanmelawan hukum, undangundang dan yurisprudensi mensyaratkan agar pelakuharuslah mengandung unsur kesalahan (Schuldement) dalam melaksanakanpebuatan tersebut, dengan dicantumkannya syarat kesalahan dalam pasal1464 KUHPerdata, pembuatan undangundang berkehendak menekankanbahwa pelaku melawan hukum, hanyalah bertanggung jawab atas kerugianyang ditimbulkannya apabila perbuatan tersebut dapat dipersalahkan padanya.Suatu tindakan dianggap oleh hukum mengadung
Pengadilan PN PADANG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-02-2014 — Putus : 06-06-2014 — Upload : 04-12-2014
Putusan PN PADANG Nomor 9/Pid.Sus/2014/PN.Pdg
Tanggal 6 Juni 2014 — IRWAN DATUK MALAGIRI NAN SEMBAI
107 — 20
  • ;Menimbang, bahwa apabila pengertian setiap orang sebagaimana yangdikemukakan diatas dihubungkan dengan ketentuan dalam pasal 2 ayat (1), makaMajelis berpoendapat bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diatur dalam Pasal 2ayat (1) tersebut mengadung pengertian yang sifatnya umum yaitu bahwapelakuTindak Pidana Korupsi adalah seorang Pegawai Negeri dan juga termasuk seseorangyang bukan Pegawai Negeri, dengan kata lain bahwa rumusan unsur setiap orangsebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 sama dengan
Pengadilan PTUN BANDUNG TUN
Register : 01-10-2020 — Putus : 24-02-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan PTUN BANDUNG Nomor 114/G/2020/PTUN.BDG
Tanggal 24 Februari 2021 — Penggugat:
EUIS LISNAWATI
Tergugat:
1.Kuasa pengguna anggaran /KPA Dinas pekerjaan umum,penataan ruang, perumahan kawasan permukiman dan pertanahan kota sukabumi
2.Pokja pemilihan rehabilitasi jaringan irigasi D. I Tonjong
Intervensi:
CV. TEGAR
254 — 206
  • Bahwakonsepsi ini mengadung arti bahwa sebuah KTUN tidak hanya dan terbatas padatindakan tertulis yang berbentuk dan berbunyi Keputusan namun tindakantertulis tersebut dapat saja berbentuk Surat pengumuman namun memiliki unsurPenetapan yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yangbersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagiseseorang atau badan hukum perdata;Menimbang bahwa berdasarkan norma tersebut kemudian dikaitkandengan bukti P1 berupa Objek sengketa
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 24-05-2016 — Putus : 13-12-2016 — Upload : 10-07-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 0197/Pdt.G/2016/PA.SIT
Tanggal 13 Desember 2016 — Penggugat melawan Tergugat
16 — 1
  • Apabila Petitum ini dicermatimaka mengadung pengertian kalau Tergugat diharuskanmenyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada satu pihakyakni Penggugat rekonvensi;2. bahwa Petitum Penggugat Rekonvensi bertentangan denganHukum incasu Hukum perdata islam tentang harta bersama, dimana Penggugat menghendaki agar harta bersamatersebutdiserahkan seluruhnya kepada Penggugat Rekonvensi;Tentang Petitum Penggugat Rekonvensi huruf e, yakni :e) Menyatakan bahwa barangbarang sebagaimana dalam posita 6(enam