Dictum Amar Putusan Judex Factie Juris Menyatakan tanah sengketa seluas10.000 M2 adalah merupakan hak dan kepunyaan para Penggugatpenggugat/para Pemohon Kasasi adalah suatu kekeliruan dan kekhilafan; bahwa Judec Juris dalam putusannya hanya menyebutkan bahwa paraPenggugat/para Pemohon Kasasi berhak/mnempunyai tanah sengketaseluas 10.000 Meter persegi tanpa menyebutkan secara jelas dan tegasberupa hak apa yang sesuai dengan ketentuan hukum pertanahan(UUPA No. 5 Tahun 1960);bahwa menurut ketentuan

hukum yang berlaku yakni UUPA No. 5 Tahun1960 dan beberapa Jurisprudensi Mahkamah Agung RI yang untukberkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa seseorang hanyadapat menuntut jika dilandasi dengan hakhak tertentu; bahwa dalam Pasal 4 Jo Pasal 16 Undangundang No 5 Tahun 1960tentang peraturan dasar pokokpokok agraria telah menentukan beberapahak yang dikenal dalam UUPA tersebut, namun masalah hak garap atauhakhak lain diluar kKetentuan Pasal 4 Jo Pasal 16 UUPA tidak ada diaturdan dikenal dan hak

PeraturanMenteri Agraria No. 5/1960 WAJIB HUKUMNYA UNTUKMENDAFTARKAN DAN MENCATATKAN HAKNYA KEPADAKEPALA KANTOR PENDAFTARAN TANAH (KKPT)untukDIKONVERSI HAKNYA SESUAI KETENTUAN KONVERSIMENURUT UUPA.Bahwa tanah yang diakui sebagai milik Para Penggugat tersebutsampai sekarang belum bahkan tidak pernah didaftarkan menjadihak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 UU No. 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA).Bahwa meskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemilik tanahdengan

Dimana Para Penggugat yang mengaku pemilik tanahselama ini tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknyatersebut sesuai ketentuan UUPA, terlebih lagi Para Penggugatsudahtidakpernah lagi menguasaisecarafisik tanah yangdiakui sebagai miliknya tersebut. Maka menurut hukum berkenaandengan tanah dimaksud, Para Penggugat sudah tidak mempunyaialas hak lagi (legal standing) untuk mengajukan gugatan keHalaman 11 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Pengadilan.

Jomblang Barat No. 565 secara turun temurun sejakkakeknenek, orang tua DENGAN ITIKAD BAIK sehingga TIDAKADA ALASAN MENURUT HUKUM Para Tergugat harusmengosongkan dan meninggalkan rumahtanah yang sekarangditempati/dikuasainya tersebut.Bahwa mengingat akan ketentuan sebagaimana dimaksud dandiatur dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA jo. PeraturanMenteri Agraria No. 2 Tahun 1960 jo. Peraturan Menteri Agraria No.5 Tahun 1960 jo. Keppres No. 32 Tahun 1979 jo.

lahirdan dibesarkan di rumah tersebut hingga sekarang.Halaman 16 dari 46 Putusan Nmor. 206/Pdt.G/2015/PN.Smg.Bahwa rumahtanah yang dikuasai/ditempati Para PenggugatRekonpensi tersebut adalah merupakan peninggalan dari kakek ParaPenggugat Rekonpensi orang keturunan Eropa (Belanda) dan rumahtanah tersebut adalah merupakan tanah yang tunduk dan diaturmenurut hukum Eropa.Bahwa oleh karena rumahtanah tersebut semula tunduk dan diaturmenurut ketentuan hukum Eropa (berasal dari Hak Barat), makamenurut UUPA

Peraturan Menteri Agraria No.5 tahun 1960 wajib hukumnya untukmendaftarkan dan mencatatkan haknya kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanahuntuk dikonversi sesuai dengan ketentuan konversi menurut UUPA;Menimbang, bahwa menskipun Para Penggugat mengakui sebagai pemiliktanah namun Para Penggugat tidak pernah mendaftarkan dan mencatatkan haknya,maka menurut ketentuan pasal 4 PMA No. 2 tahun 1960 haknya dikonversi menjadiHak Guna Bangunan, dengan jangka waktu 20 tahun atau berakhir pada tanggal24 September

melampau kewenangannyasehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakimmemandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahuitandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".e Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dapat dikabulkan dengan verstek;e Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 jo.No.3/2006, maka biayaperkara ini dibebankan kepada penggugat; Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

berhak melampaukewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan T arifatas Jenis Penerimaan NegaraHal 2 dari 3 hal.Pts.No.1846/Pdt.G/2008/PA.TABukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 T ahun 2008 tentang Jenis dan I arifatas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIHal 2 dari 3 hal.Pts.No.1785/Pdt.G/2008/PA.TAe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

thalaqnya kepada hakim,namun tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan Istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda 'tikad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun2008 tentang Jenis dan T arif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada MahkamahAgung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara ini dibebankan kepada parapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No.3/2006 dan ketentuan hukum lain yang berkaitandengan perkara ini;MENGADILIMenyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan talak satu

Menurut UUPA No.5Tahun 1966 bahwa sudah setiap penggarap (Penggugatll, HI) yang lebih dari 20 tahun (1993 s/d 2018) berhakmengajukan Hak Kepemilikan di kantor BPN Depokdengan adanya Hak Pelepasan dari alas hak dasarsebagai acuan asal riwayat tanah 7.

Sejak berlakunya Undang undang Nomor 5 Tahun 1960tentang Peraturan Dasar Pokok pokok Agraria (UUPA), makaketentuan mengenai benda tidak bergerak berupa tanah( bumi/permukaan bumi) tidak lagi didasarkan pada Kitab Undang undang Hukum Perdata Indonesia (BW) namun pengaturannyatunduk sepenuhnya kepada Hukum Tanah Nasional yang diaturdalam Undang undang Pokok Agraria beserta peraturanpelaksanaannya.

Oleh karenanya seluruh hakhak barat wajibdikonversi menjadi hakhak atas tanah sebagaimana diaturdalam UUPA.6.2.

Tanah tersebut sah menurut UUPA (UndangUndang PokokAgraria) No. 5 Tahun 1960.Dan ketiga persyaratan data dapat di buktikan Para Pembandingdan tidak sahnya dan tidak benarnya beralih menjadi tanahNegara.1. Pembanding dapat membuktikan hak kepemilikan tanahseluas + 12.000 M2 tersebut memiliki Suratsurat yang sahmenurut UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960.2.

Olehkarenanya seluruh hakhak barat wajib dikonversi menjadi hakhak atastanah sebagaimana diatur dalam UUPA.2) Bahwa Pasal 4 Peraturan Menteri Agraria Nomor 2 Tahun 1960mengatur :.

Tahun 1974,K.H.I.Th 1991dan UUPA no.23 Tahun 2002 bahwa bapak ataupun ibumemiliki kewajiban bersama untuk mengasuh . memelihara.merawat danmelindungi hakhak anak. Yang terpenting orangtua memenuhi syarat danberkemampauan untuk mengasuh dan memelihara anak.

Adalah TIDAK BENAR pernyataan Penggugat bahwa perceraian adalahdemi baiknyaTergugat, Penggugat dan anak .Telah tersurat dan tersiratdalam UUP No. 1 Th 1974;KHI Th 1991,UUPA Th 2002 No.23 danUUKDRT Th 2004 No.23 bahwa = memberikan perlindungan,perawatan,pengasuhan, memelihara dan pendidikan merupakan kewajibandan tanggung jawab ayah dan ibu secara bersamasama untuk kebaikansemua khususnya anak yang masih dibawah umur.

Tahun 1974 Bab X Pasal 45 dan KHI Th 1991 pasal 77ayat (3); UUPA No.23 Tahun 2002 pasal 13 c dan pasal 26 ayat (1)dan UU KDRT No.23 Tahun 2004 pasal 5 butir b dan d serta pasalb. Suka berbohong, memutar balikan fakta, berkhianat dan durhakaterhadap suami,melalaikan dan atau menelantarkan anak.c.

Memperhatikan: UUPA No.23 Tahun 2002 Bab IV pasal 26 ayat (1) dansesuai tuntunan agama Islam (Surat ath Thalaaq ayat 6) bahwa Penggugat( istri) wajib mengikuti Tergugat( suami ) yang sudah menyediakan rumahkediaman tetap sehingga dapat melaksanakan pengasuhan,perawatan*~dan pemeliharaan bersama sesuai amanat yang tersuratmaupun tersirat dalam, UUP No. Th 1974 ;KHI Th 1991 ;UUPA Th 2002No.23 maupun KHA PBB Th 1989.d.

Berdasarkan UUPA No.23 Tahun 2002 Bab V pasal 27,bahwa setiap anakyang lahir wajid mempunyai identitas diri. Tergugat telah memberikan identitasdiri anak yang lahir tanggal 2 Oktober 2013 di Kab.Banyumas dengannama :SATRIO BAGUS BAKTI WARDHANA PUTRA yang dituangkan dalamAkta Kelahiran yang sah menurut hukum dan dikeluarkan oleh PemerintahKab. Banyumas. n nn nn nnn nn nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nana nans5.

Tanahtanah yangterletak di Sumatera Timur diatur oleh hukum adat sejak dahulu kala danbelakangan oleh Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,khususnya Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, dan telah mendapat tempat sebagaisumber hukum yang diakui keberadaannya;5.

Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan :"Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaanhak ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukumadat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupasehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan denganundangundang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi".6.

PanitiaPemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Sumatera Utara sebagai tanahhak ulayat Para Penggugat.Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan sebagai berikut :Halaman 15 dari 31 hal. Put.

mengenalkan tiga cara pengaturan terhadap hakhakmasyarakat atas tanah (termasuk kekayaan alam sesuai dengan definisiluas agraria yang dianut UUPA):(a) Pemberian hak atas tanah kepada individu atau kelompok melaluisertifikat hak atas tanah (pasal 16 ayat 1):Halaman 25 dari 31 hal.

Selama inipelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UUPA hanya diberlakukanterhadap penguasaan tanah oleh instansi pemerintah untuk kepentingansendiri maupun kepentingan pihak ketiga. Sementara itu, pengaturanmengenai penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat sepertiBPRPI Stabat, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 4 ini masih belumtersedia;8.

Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIk) tertanggal 02 Januari 2006yang diketahui oleh Lurah Landasan Ulin Tengah Nomor 01/SPOR/KLUTI/2006 yangterletak di tanah yang terletak di Jalan Soekarno Hatta Kelurahan Landasan UlinTengah Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru seluas 2.814 M2 tersebut atasnama SARIF SURYANA sah menurut hukum sebagaimana petitum ke4;comenmenensnnen Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkan UU No.5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai ;moerenennnennnn Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 UUPA yang berbunyi, HukumPutusan No.41/Pdt.G/2016/PN.BJB11agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjangtidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan ataspersatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturanperaturanyang tercantum dalam Undangundang

Menurut UUPA yang dapatmempunyai hak milik atas tanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal danBadan Hukum yang ditetapkan oleh pemerintah ( Pasal 21 UUPA). Jika pembelimempunyai kewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianyaatau suatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jual belitersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara ( Pasal 26 ayat (2)UUPA); Putusan No.41/Pdt.G/2016/PN.BJB122.

MukranAnang Mukran mendapat tanah ini dengan halhal yang dikuatkanoleh hukum dan berdasarkan hukum baik dari Sudut KUHPmaupun ditinjau dari UUPA.Sebab : Didapatnya tanah ini melewati rentetan prosedur hukum yangsangat absoh menurut UUPA.a.Pemilik Asal Adalah Bachtiar BadruddinDidalam surat tanah yang asli disitu terdapat gambar kecil yangbertuliskan L 88m x P 135m itu adalah penyerahan kepadasaudara Syamsuri, Syamsuri mendapatkan tanah dengan carayang berdasarkan hukum dan sesuai dengan UUPA.

Mukran, ini membuktikan bahwa tanah tersebut benarbenardidapat dengan prosedur sesuai hukum dan sesuai UUPA.Tentang Tanah Tergugat V dan VI sekarang pembandingIni adalah perbuatan jualbeli yang sah secara hukum, yang mana pembanding Vdan VI telah menjual tanah keapada Septi Ariyanti, perbuatan ini adalah telahsesuai dengan UUPA. sebab, Utuh Ardiansyah pembanding mendapatkan tanahdari hasil pemberian dari Bachtiar Bahruddin yang kepemilikan tanahnya sah dansesuai menurut UUPA.Jadi dari tanah kepemilikan

RISWAN (Tergugat IV) sekarang pembandingTanah Ardiansyah/Utuh Ardiansyah dulu tergugat sekarang pembanding dijualkepada Septi Ariyanti, perouatan jualbeli ini adalah perbuatan yang telah sesuaidengan UUPA dan tidak sedikitpun ada pelanggaran hukum, baik hukum perdata,pidana, atau UUPA.

Imansyah yangberukuran L 34m x P 170m lokasi yang sah inilah, atau tanah yangtelah dimiliki sesuai dengan kepemilikan yang sah dan runtutankepemilikan tanah yang sesuai dengan UUPA.

ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteramseperti maksud ayat 21 surat Arum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksudpasal 19 b PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 b KHI;berdasarkan beberapa perimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkandengan keharusan memenuhi kewajiban tersebut diatas;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak joncto Peraturan MahkamahAgung Nomor 02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biayaperkara ini dibebankan pada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMenyatakan termohon telah dipanggil patut tidak

ternyata upaya perdamaian tidak berhasil, dengan demikian majelis berpendapat bahwa antarapemohon dengan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuah rumahtangga yang tenteramseperti maksud ayat 21 surat Arrum;karena itu pemohon dinilai telah cukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai maksudpasal 19 b PP No. 9/1975 joncto Pasal 116 b KHI;berdasarkan beberapa perimbangan tersebut maka permohonan pemohon dapat dikabulkandengan keharusan memenuhi kewajiban tersebut diatas;sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No.53/2008tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak joncto Peraturan MahkamahAgung Nomor 02/2009 tanggal 12 Agustus 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, biayaperkaraini dibebankan pada pemohon;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No.3/2006 & ketentuan hukum lain yang berkaitan;MENGADILIMenyatakan termohon telah dipanggil patut tidak

demikian majelis berpendapatbahwa pemohon dan termohon cukup sulit disatukan dalam sebuahrumahtangga yang tentram seperti dimaksud oleh ayat 21 surat Arrum;Menimbang, bahwa dengan demikian maka bagi pemohon dinilai telahcukup alasan untuk bercerai dengan termohon sesuai dengan maksud pasal 19f Peraturan Pemerintah No. 9/1975 joncto Pasal 116 f KHI;Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut makapermohonan pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UUNo.3/2006 dan Peraturan Pemerintah No. 53/2008 tentang Jenis dan Tarif atasJenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung danHal 2 dari 3 hal.Pts.No.1222/Pdt.G/2009/PA.TA.Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada pemohon;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuanhukum lain yang berkaitan;MENGADILI1.

berhak melampaukewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hakistri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dariperspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya,dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinyakarena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan diatasmaka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

Pdt.G/2009/PA.TAtidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri,karena hak istri itu beraneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektifmashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarang mantansuami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paskaperceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatanpenggugat dikabulkan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 >UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentangJenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlakupada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danketentuan hukum lain;MENGADILIe Mengabulkan gugatan penggugat;e Menjatuhkan talak satu bain shughro tergugat atas penggugat;e Membebankan biaya perkara pada penggugat : Rp.210.000,( duaratus

tidak berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu) beraneka ragam,kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkanistri atas suaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepadamantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidakbaik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas makagugatan penggugat dikabulkan dengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989 > UU No. 3/2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan BadanPeradilan yang berada di bawahnya, maka biaya perkara inidibebankan kepada penggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006dan ketentuan hukum lain;MENGADILIMenyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;Hal 3 dari 3hal.Pts.No.0199/Pdt.G/2009/PA.TAMengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Menjatuhkan

tidak berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektf mashlahah dalam mengharamkan istri atas suaminya, danmelarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tkad tidak baikmantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Mengingatpasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.291/Pdt .G/2009/PA.TAMENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patuttidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada para penggugat:;Mengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILIe Menyatakan tergugattelah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;Hal 2 dari