Perceraian dengan alasan tersebut, sesuai pasal 76 ayat 1 Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduadengan UndangUndang Nomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA)dapat dikabulkan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga danorangorang yang dekat dengan kedua belah pihak.

Hakim dapat menjatuhkan talak si suami tsb.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dimana gugatan Penggugat telah beralasan dan usaha damai tidakberhasil, maka sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun1974 jo Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, gugatanPenggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugatterhadap Penggugat, dapat dikabulkan ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuaidengan maksud pasal 84 UUPA

dan sejalan dengan Surat EdaranMahkamah Agung RI No : 28/Tuada AG/X/2002 tanggal 22 OktoberHal.9 dari 12,Put.No.1183/Pdt.G/2015/PA.Pbr.2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera PengadilanAgama Pekanbaru) untuk mengirimkan salinan putusan yang telahberkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta T ergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Mengingat

Untukitu Majelis perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang yang dekatdengan kedua belah pihak sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat 2 UndangUndangNomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan UndangundangNomor 50 tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA) ;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksisaksi sebagaimana terurai diatas, maka Majelis berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang dikemukakan

Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangatkeadilan.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut di atas,dan sesuai Pasal 39 ayat (1) dan(2) UndangUndang No.1 Tahun 1974, maka Majelisberkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatan perceraian sesuai maksud pasal84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No

: 28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlu memerintahkanPanitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yangtelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat tinggalPenggugat serta Tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UUPA maka biaya perkaradibebankan kepada Penggugat;Memperhatikan segala peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukumSyara yang berkaitan dengan perkara ini

telah melakukan jual belisebidang tanah dan bangunan yang terletak di komplek Alam Sukamaju IndahBlok A14, Landasan Ulin, Kota Banjarbaru dengan luas tanah tersebut sebesar140 m (seratus empat puluh meter persegi), seharga sejumlah Rp. 9.500.000,(sembilan juta lima ratus ribu rupiah), sesuai dengan bukti surat P7 danketerangan saksi SUPARLAN dan saksi FITRIA;Menimbang, bahwa adapun jualbeli tanah di Indonesia berdasarkanUndangundang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokokAgraria (UUPA

) harus dilakukan secara terang dan tunai;Menimbang, bahwa sifat terang dan tunai merupakan sifat jualbeli tanahmenurut hukum adat yang diakui berdasarkan pasal 5 Undangundang Nomor 5Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar PokokPokok Agraria (UUPA)yangberbunyi, Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialahhukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional danNegara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesiaserta dengan peraturanperaturan

Menurut UUPA yang dapat mempunyai hak milik atastanah hanya warga Negara Indonesia Tunggal dan Badan Hukum yangditetapkan oleh pemerintah (pasal 21 UUPA). Jika pembeli mempunyaikewarganegaraan asing disamping kewarganegaraan Indonesianya atausuatu badan hukum yang tidak dikecualikan oleh pemerintah, maka jualbeli tersebut batal karena hukum dan tanah jatuh pada Negara (pasal 26ayat (2) UUPA);2.

temurunselama 3 generasi yaitu:e Generasi Pertama (1) Tahun 1944, tanah dan bangunan rumahditempati oleh Neneknya Amalia yang bernama Saamah;e Generasi Kedua (Il) ditempati oleh anak Nenek Saamah yangbernama Sutedjo;e Generasi Ketiga (Ill) kemudian ditempati oleh Keluarga anakSutedjo yang bernama AMALIA yang menikah dengan Penggugat /Riyanto yang menempati saat ini:Bahwa berdasarkan bagian kedua ketentuan konversi Pasal 1 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok PokokAgraria ( UUPA

) disebutkan bahwa:Hak eigendom atas tanah yang ada saat berlakunya UUPA menjadi hakmilik,Bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (2) UUPA dapat diketahui bahwa salahsatu terjadinya hak milik adalah karena undangundang, sehinggaketentuan konversi dalam UUPA yang menentukan bahwa hak EigendomVerponding atas tanah sejak berlakunya UUPA menjadi hak milikmerupakan salah satu dasar terjadinya hak milik;Bahwa Tergugat, Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi JakartaPusat adalah Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana

Putusan Nomor 40 PK/TUN/201 710.11,Bahwa berdasarkan bagian kedua ketentuan konversi Pasal 1UndangUndang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan DasarPokokPokok Agraria (UUPA) disebutkan bahwa:Hak Eigendom atas tanah yang ada saat berlakunya UUPAmenjadi Hak milik.Bahwa berdasarkan Pasal 22 Ayat (2) UUPA dapat diketahui bahwasalah satu terjadinya hak milik adalah karena undangundang,sehingga ketentuan Konversi dalam UndangUndang Pokok Agraria(UUPA) yang menentukan bahwa Hak Eigendom Verponding atastanah

sejak berlakunya UUPA menjadi hak milik merupakan salahsatu dasar terjadinya hak milik.Bahwa Penguasaan Tanah dan bangunan oleh PemohonPeninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat selama 71 tahun(tuiuh puluh satu tahun) justru membuktikan alas hak PemohonPeninjauan Kembali/Pembanding/Penggugat sah secara hukumdengan berdasarkan ketentuan Pasal 835 KUH Perdata yangmenyatakan:Tiap tuntutan gugur karena kadaluarsa dengan tenggang waktuselama tiga puluh tahun.Bahwa kemudian secara tegas dalam ketentuan Pasal

yaitutidakpernah menempati/menguasai dan mempergunakan Objek Sengketa.Bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas, jelas bahwaSertifikat Hak Pakai Nomor 65/Kebon Sirih atas Objek Sengketayang diperoleh Termohon PKIl/Terbanding IIl/Tergugat IlIntervensi pada Tahun 1985 adalah cacat hukumdan tidak sahmenurut hukum dan undangundang (UUPA) karenatelahmelanggar UU dan tidak memenuhi syaratsyaratadministrasidalam memperoleh Hak Pakai atas Objek Sengketa.Sertipikat Hak Milik Nomor 174 tanggal 22 April

berdera Mengan Tergugat ;Menimbang,~ bahwa Majelis telah memberikan upaya damaikepada a belah pihak, baik secara langsung pada setiapkal4 idangan maupun melalui mediasi, namun upaya tersebuttidak berhasil =;Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidangperkawinan maka sesuai dengan Pasal 49 huruf a Undang UndangNo. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 4z7Tahun 2006 serta perubahanterakhir dengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009(selanjutnya disebut UUPA

) beserta penjelasannya, perkara inimenjadi kewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan olehkarena pihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah KotaJambi sebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal73 ayat 1 UUPA, Pengadilan Agama Jambi berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis P.2yang secara formal telah memenuhi aturan yang berlaku sebagaialat bukti, maka harus dinyatakan terbukti bahwa = antaraPenggugat dengan Tergugat telah

Dan pada kenyataannya Penggugatmerasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan kehidupan rumahtangga bersama Tergugat.Menimbang, bahwa meskipun telah jelas bagi Majelis126Yetentang penyebab pertengkaran antara Pe Q dengantergugat, namun Majelis tetap tetap @menden keterangan@saksi keluarga sebagaimana yang uN oleh Pasal 76ayat (2) UUPA jo Pasal 22 ayat eraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975, me tahui sejauh mana pihakekeluarga mengetahui permas7tergugat serta vanes ee telah dilakukan dalam rangkarumah

terhadapPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk tertibnya pencatatanperceraian dan sesuai pula dengan Pasal 84 ayat (1) UUPAserta Surat Edaran Mahkamah Agung No : 28/Tuada AG/X/2002tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis Hakim perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jambi untukmengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum146Yetetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tinggalpenggugat serta tergugat dan di tempat perkawi dicatat;Menimbang, bahwa tentang bi r a. berdasarkanPasal 89 ayat (1) UUPA

Nomor 785 K/Pdt/2019menyatakan Pembanding adalah WNA, yang sebenarnya adalahPembanding adalah WNI sehingga pertimbangan hukum tersebutmelanggar hukum formil;Majelis Hakim yang memutus perkara a quo tidak mempertimbangkanUndang Undang Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 42 huruf b, yang manaWarga Negara Asing (WNA) dapat mempunyai hak pakai;Putusan Pengadilan Tinggi Medan a quo memfokuskan dalampertimbangan hukumnya mengutip Pasal 21 ayat (1) UUPA Nomor 5Tahun 1960 yang menyebutkan hanya Warga Negara Indonesia

dapatmempunyai hak milik;Padahal berdasarkan UUPA Nomor 5 Tahun 1960, Buku II: KetentuanKetentuan Konversi, Pasal VI pada pokoknya menyatakan GrantControleur sejak mulai berlakunya undangundang ini (24 September1960) menjadi hak pakai tersebut dalam Pasal 41 ayat (1);Status tanah objek sengketa Grant Controleur van Serdang NomorPersil 153 R.176, maka secara hukum tunduk kepada UUPA Nomor 5Tahun 1960, Buku Il: KetentuanKetentuan Konversi, Pasal VI yangdikonversi menjadi hak pakai yang tersebut di

(Kaifa, Desember 2012)), sehingga putusan judex factitersebut melanggar Pasal 852 KUH Perdata;Pemohon Kasasi belum melakukan pendaftaran tanah sebagaimanaketentuan Pasal 19 ayat (2) UUPA Nomor 5 Tahun 1960, sehingga apayang dipertimbangkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Medan yangHalaman 8 dari 12 hal. Put.

NoXXXX/Pdt.G/2015/PA.KtbmKewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang No. 3 Tahun 2006 yang diubah dengan Undangundang No. 50 Tahun2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang No.7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama (selanjutnya disebut UUPA), yang menjelaskanbahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam di bidang : a. perkawinan; b. waris; c.

. zakat;g. infaq; h. shadaqah; dan i. ekonomi syari'ah.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai perceraian yangmerupakan bagian dari bidang perkawinan, maka Pengadilan Agamaberwenang mengadili dan memeriksa perkara a quo;Menimbang, bahwa mengenai kewenangan relatif Pengadilan AgamaKotabumi, oleh karena perkara a quo tidak ada eksepsi dari Tergugat, makaMajelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya;Kedudukan Hukum (Legal Standing)Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) UUPA

Pasal 7 ayat (1) KHI, oleh karena itu, menurut MajelisPenggugat berkualitas /egitima persona standi in judicio (pihnak yang sah yangmempunyai kewenangan di Pengadilan) dalam perkara a quo;Pokok PerkaraMenimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1, 2 dan 4) UUPA,Jo. Pasal 154 ayat (1) R.Bg. Jo.

merupakan akta otentik, bermaterai cukup dancocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan pokok perkara,sehingga dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil dan materil, olehkarena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;Menimbang, bahwa bukti P berupa Akta Nikah yang menerangkanmengenai kedudukan hukum dalam perkara aquo dan telah dipertimbangkansebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat sesuaiketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

Tanahtanah yangterletak di Sumatera Timur diatur oleh hukum adat sejak dahulu kala danbelakangan oleh Undangundang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960,khususnya Pasal 3 dan Pasal 5 UUPA, dan telah mendapat tempat sebagaisumber hukum yang diakui keberadaannya;5.

Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan :"Dengan mengingat ketentuanketentuan dalam pasal 1 dan 2 pelaksanaanhak ulayat dan hakhak yang serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukumadat sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupasehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yangberdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan denganundangundang dan peraturanperaturan lain yang lebih tinggi".6.

PanitiaPemeriksaan Tanah (Panitia B Plus) Sumatera Utara sebagai tanahhak ulayat Para Penggugat.Bahwa Pasal 3 UUPA menyebutkan sebagai berikut :Halaman 15 dari 31 hal. Put.

mengenalkan tiga cara pengaturan terhadap hakhakmasyarakat atas tanah (termasuk kekayaan alam sesuai dengan definisiluas agraria yang dianut UUPA):(a) Pemberian hak atas tanah kepada individu atau kelompok melaluisertifikat hak atas tanah (pasal 16 ayat 1):Halaman 25 dari 31 hal.

Selama inipelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat 4 UUPA hanya diberlakukanterhadap penguasaan tanah oleh instansi pemerintah untuk kepentingansendiri maupun kepentingan pihak ketiga. Sementara itu, pengaturanmengenai penguasaan tanah oleh masyarakat hukum adat sepertiBPRPI Stabat, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat 4 ini masih belumtersedia;8.

Pasal 4 UUPA antara lain HakMilik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaandan dalam rangka pembuktian keberadaan hakhak tersebut ditandai denganterbitnya sertifikat; Bahwa ternyata Penggugat tidak mempunyai dan memiliki hakhaksebagaimana diatur dan ditentukan oleh Pasal 4 Jo. Pasal 16 UUPA Nomor 5Tahun 1960.

Justru karena itu pengakuan Penggugat sebagai pemilik terhadaptanah sengketa merupakan pengakuan secara sepihak yang tidak memilikidasar hukum dan bertentangan dengan UUPA Nomor 5 Tahun 1960;Hal. 25 dari 99 Hal.

, dimana luas tersebuttidak sesuai dengan ketentuan HGU dalam Pasal 28 ayat(2) UUPA sebesar minimum 5 hektar.

Dimanaberdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf d Jo Pasal42 huruf c UUPA Jo. Pasal 39 huruf b Peraturan PemerintahNomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak GunaBangunan, Dan Hak Pakai Jo.

Pasal 38 ayat (2) UUPA,secara tegas diatur bahwa untuk menjamin kepastian hukum, harusdilakukan pendaftaran tanah menurut ketentuan yang berlaku. Adapunbunyi ketentuan Pasal 19 Jo.

Hakim Kasasi Mahkamah Agung R.I. dan Hakim PengadilanTinggi Medantelah khilaf dan atau keliru dalam menerapkan Ketentuan Pasal 21 ayat (3)UUPA Nomor 5 Tahun 1960 jo. UndangUndang Perkawinan Nomor 1Tahun 1972;Bahwa tentang kekeliruan dan kekhilafan Hakim tersebut dapat kita cermatimelalui pertimbangan hukum masing masing dibawah ini:Hal. 31 dari 49 Hal.

Surat Edaran inilah yang kemudian menjadi acuan dalampelaksanaan Pasal 21 ayat (3) UUPA;Surat Edaran Nomor 7850 Tahun 1965 menyatakan bahwa:Jika seorang wanita Warga Negara Indonesia melakukan perkawinandengan warga negara asing terjadilah pecampuran harta.

dengan suatu aktaotentik (akta notaris) tentang adanya syaratsyarat perkawinantersebut;Secara tersirat Pasal 21 ayat (3) UUPA yang kemudian ditindaklanjuti olehSurat Edaran Nomor 7850 Tahun 1965, telah memberikan penambahanpersyaratan pemilikan hak milik atas tanah yang berlaku untuk WargaNegara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran.

Oleh karena itu, secaranyata Hakim telah khilaf atau keliru dalam menerapkan ketentuna hukumyang berlaku, yakni ketentuan Pasal 21 UUPA Nomor 5 Tahun 1960maupun terhadap UndangUndang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 danKitab UndangUndang Hukum Perdata, yang dipertegun dengan SuratEdaran Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor 7850 Tahun 1965 danPenetapan Nomor 207/Pdt/P/2005/PN.JKT.TMR Penetapan Nomor459/Pdt.

Pasal 9 UUPAWarga Negara Asing tidak dapat memiliki hak milik atas tanah di Indonesia;Bahwa namun sesuai Pasal 21 ayat (8) UUPA orang asing masih dimungkinuntuk memiliki hak milik Karena pewarisan tanpa wasiat atau percampuranHal. 47 dari 49 Hal. Putusan Nomor 705 PK/Pdt/2014harta karena perkawinan, dengan syarat wajid melepaskan hak itu dalamjangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnyakewarganegaraan itu.

berhak melampau kewenangannya sehinggamentelantarkan hak istri, karena hak istri itu beranekaragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahahdalam mengharamkan istri atas suaminya, dan melarangmantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karenahakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantansuami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangandiatas maka gugatan penggugat dapat dikabulkan denganverstek;Menimbang, bahwa sesuai pasal 89 (1) UUPA

No.7/1989jo.No.3/2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepadapenggugat;Mengingat pasal 49 UUPA No.7/1989 jo.

berhak melampau kewenangannya sehingga mentelantarkan hak istri, karena hak istri ituberaneka ragam, kadang hakim memandang dari perspektif mashlahah dalam mengharamkan istri atassuaminya, dan melarang mantan suami untuk rujuk kepada mantan istrinya karena hakim mengetahui tandatanda i'tikad tidak baik mantan suami serta prediksi mashlahah paska perceraian".Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka gugatan penggugat dikabulkandengan verstek;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) UUPA

No. 7/1989 > UU No. 3/2006 danPeraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan NegaraBukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya,maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;Hal 2 dari 3 hal.Pts.No.0045/Pdt.G/2009/PA.TAMengingat pasal 49 UUPA No. 7/1989 > UU No. 3/2006 dan ketentuan hukum lain;MENGADILIe Menyatakan tergugat telah dipanggil patut tidak hadir;e Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;e Menjatuhkan

XXXXtanggal 20 Juni 2008 ;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidangperkawinan sebagaimana yang diatur dalam sw Pasal 49 ayat(1) dan (2) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 TentangPeradilan Agama beserta penjelasannya yang telah diubahdengan Undang undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahankedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnyadisebut UUPA) ; Kemudian pihak Termohon I dan II bertempattinggal dalam wilayah Kota jambi serta perkawinan yang akandibatalkan, juga dilaksanakan dalam wilayah

Kota Jambi,maka sesuai Pasal 25 UUPA tersebut Pengadilan Agama Jambiberwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;Menimbang, bahwa alasan yang dikemukakan olehPemohon untuk membatalkan perkawinan /Termohon I denganTermohon II adalah karena Termohon I selaku isteri ternyatamasih terikat dengan perkawinannya yang terdahulu, yaitudengan suaminya yang bernama PIHAK TERKAIT; Termohon I telahmemalsukan identitasnya dengan menyatakan dirinya sebagaiPerawan ;Menimbang, bahwa Termohon I mengakui dan

Meskipun Termohon I menyatakan bahwa suaminyatersebut telah menceraikannya dan sudah lama berpisah, namunoleh karena perceraian tersebut' dilakukan secara di bawahtangan, bukan dihadapan sidang Pengadilan sebagaimana yangdiatur di dalam Pasal 65 UUPA, maka perceraian tersebut tidaksah dan tidak mempunyai kekuatan hukum; sehingga pada saatperkawinan Termohon I dengan termohon MII dilangsungkan,Termohon I masih terikat perkawinan dengan suaminya.

;Men imbang, a perkara a quo termasuk bidangperkawinan ma estai dengan Pasal 49 huruf a UndangundangNomor 7 T n 89 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdenga ngundang Nomor 3 4Tahun 2006 serta perubahante ifdengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebutUUPA) beserta penjelasannya, perkara ini menjadikewenangan absolut dari Peradilan Agama ; dan oleh karenapihak Penggugat bertempat tinggal dalam wilayah Kota Jambisebagaimana surat bukti (P.1), maka sesuai dengan Pasal 73ayat 1 UUPA

benarbenar telah pecah dan sulit untuk dapat rukunlagi di masa yang akan datang ; dengan demikian tujuanperkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islamserta alQuran surat arRum ayat 21, yaitu untuk membentukrumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah tidakdapat terwujud ;Men imbang, bahwa berdasarkan pert imbanganpertimbangan tersebut di atas dansesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) UndangUndangNomor 1 Tahun 1974 jo Pasal65 UUPA

dikabulkandengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadapehMenimbang, bahwa NO Yin pencatatanperceraian dan sesuai pula deng Pagal 84 ayat (1) UUPAPenggugat ; serta Surat Edaran MARI Ng : ada AG/X/2002 tanggal 22Oktober 2002, maka MajeMas Hakim perlu memerintahkanPanitera GPa i AgamaJambi untuk ae kan salinan putusan yang telahberkekuatan tetap kepada PPN ditempat' tinggalpenggugat rta tergugat dan di tempat perkawinan dicatat ;ang, bahwa tentang biaya perkara, berdasarkanPa ayat (1) UUPA

Maka menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah (vide,Pasal 26 UUPA Nomor 5/1960 juncto Pasal 19 PP Nomor 10/1961 junctoPasal 32 PP Nomor 24/1997):7. Bahwa sejak selesainya ditandatangani jual beli tanah 533 m?

Maka menurut hukum Penggugat adalah pemilik sah (vide,Pasal 26 UUPA Nomor 5/1960 juncto Pasal 19 PP Nomor 10/1961 junctoPasal 32 PP Nomor 24/1997);Bahwa sejak selesainya ditandatangani jual beli tanah 533 m?

Dalam konteks hukum tanah, tanah diartikansebagai permukaan bumi (Pasal 44 ayat (1) UUPA);Halaman 18 dari 44 hal. Put. Nomor 1292 K/Pdt./2016Tanah Negara seperti sebutan tanah yang lain, misalnya tanahmilik dan sebagainya, hal ini menunjukkan suatu status hubunganhukum tertentu antara objek dan subjeknya yang dalam konteks inilebih kepada hubungan kepemilikan atau kepunyaan antara subjekdan objek yang bersangkutan.

Dengan terbitnya UUPA tahun 1960, pengertiantanah Negara ditegaskan bukan dikuasai penuh akan tetapimerupakan tanah yang dikuasai langsung oleh Negara (lihat,penjelasan umum Il (2) UUPA), artinya negara di konstruksikannegara bukan pemilik tanah, Negara sebagai organisasi kekuasaanrakyat yang bertindak selaku badan penguasa, yang diberikanwewenang oleh rakyat: a.

Kollewijn,dalam hal adanya perselisihan mengenai hak kebendaansebelum berlakunya UUPA tahun 1960 hukum yang harusdiperlakukan untuk menyelesaikan perselisinan itu adalahstelsel hukum yang menguasai atau melekat pada benda yangmenjadi sengketa (vide, Yurisprudensia Jawa Barat tahun1969 1960 halaman 79 atau Pengadilan Indramayu tanggal 15maret 1969 Nomor 26/1969/Perd.

Oleh karenanya, berdasarkan Undang Undang No. 5tahun 1960 (UUPA) Diktum kedua pasal . IJ dan V menentukan : Bahwa hakhak atastanah asal konversi Hak Barat berakhir masa berlakunya selambatlambatnya padatanggal 24 September 1980 dan karenanya sejak saat itu menjadi tanah yang langsungdikuasai oleh Negara R.I. Cq. Badan Pertanahan Nasional / Kantor Agraria dan bukanhak milik Penggugat / Terlawan I ;Sehingga amar putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 16/Pdt.G/1998/PN. Bpp.Jo.

Tanggal 14 Maret 1996 Nomor : 339/JB/BT/II/11/1996 haruslah dinyatakan Batal Demi Hukum atau tidak berkekuatan hukum untukmengikat ;Bahwa perlawanan point (2) dan Pelawan yang mengenai ketentuan UUPA tentang hakhak atas tanah asal konversi hak barat terakhir tanggal 24 September 1980 Diktum keduaPasal I, HI, dan V, adalah harus dikesampingkan, sebab dasar hukum pemilikan PT.PELNI telah ada yaitu sejak tahun 1958 sebelum lahirnya UUPA No. 5 tahun 1960tersebut, dimana sejak tahun 1958 PT.

Mengatur perubahan Benit menjadi Elgendom dua lembaga yang tidakdikenal lagi dalam hukum Agraria Nasional kita sekarang ini (Pasal 16 UUPA);b. Pengatur Verjaring sebagai upaya untuk memperoleh Elgendom atas tanah(Aquisitive Verjaring) suatu lembaga yang juga tidak dikenal di dalam hukumAdat, yaitu hukum yang menjadi dasar Hukum Agraria Nasional yang berlakusekarang ini (Pasal 5 UUPA);G.

Tidak pula dapat diperguanakan ketentuan peralihan di dalam Pasal 58 UUPA,karena Pasal ini hanya menunjukkan pada soalsoal yang memerlukan peraturanpelaksanaan, sedang UUPA tidak memuat suatu ketentuan Benit menjadiElgendom atas dasar Verjaring sebagai yang dimaksudkan dalam Pasal 610,1963 tersebut diatas (Pasal 22 UUPA);Yurisprodensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 31 Maret 1971 Nomor : 620K/SIP/1979 tentang DALUARSA kaidah hukumnya adalah :a.

penguasaan tanah berdasarkanVerjaring jangka waktu penguasaan tanah haruslah ditinjau sampai saat terakhirsebelum UUPA ;Pasal 1946 s/d Pasal 1966 BW jo UPA No. 5/1960; Seorang dapat dianggapsebagai pemmilik tanah elgendom berdasarkan verjaring, bilamana ia pada waktuUUPA diundangkan (lahir) telah menempati dan menguasai tanah tersebut sesuaidengan tenggng waktu yang ditentukan oleh Pasal 1946 s/d 1966 BW tersebut ;Yurisprodensi tetap Putusan Mahkamah Agung R.I.

Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis perlumempertimbangkan terlebih dahulu mengenai kewenangan Pengadilan Agama dankedudukan hukum (legal standing) Penggugat;Kewenangan Pengadilan AgamaMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) UndangUndangNomor 3 Tahun 2006 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentangPerubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama(selanjutnya disebut UUPA

sebagaimanayang telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat menjawabnya secaralisan yang pada pokoknya mengakui dalildalil gugatan Penggugat dan Tergugat punmenginginkan perceraian;Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan alat bukti tertulis berupa P., yang menurut majelis telah memenuhi persyaratanmateril dan formil, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) UUPA

demikian gugatan cerai Penggugat dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun secara umum berlaku asas Ultra Petitum Partiumsebagaimana dalam Pasal 189 R.Bg. yang menyatakan bahwa Hakim dilarang memberikeputusan halhal yang tidak dimohon atau memberikan lebih dari yang dimohon, namundalam perkara peceraian berlaku hukum acara khusus (vide UU No. 7 Tahun 1989 dengansegala perubahannya), sehingga menurut Majelis Hakim terhadap asas tersebut dapatdisimpangi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 UUPA

tersebut adalahbenar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengahtengahmasyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidakdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

i= Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Bantakemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuatkekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalahbenar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengahtengahmasyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidakdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Karena ternyata benar ada gugatanUUPA ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan Keputusan Mahkamah Konstitusiyang menghapus Pasal 256 UUPA (undangundang pemerintah Aceh) yangdengan pencabutan tersebut berarti Calon independen diperbolehkanmencalonkan diri menjadi Gubernur.

Pst.= Bahwa masih dalam desus desus itu, saksi Fikram bin Hasbi alias Ayah Bantakemudian memutuskan untuk membeli senjata api, dan akan membuatkekacauan di Aceh bilamana ternyata gugatan terhadap UUPA tersebut adalahbenar, dengan harapan untuk menimbulkan kekacauan ditengahtengahmasyarakat di Aceh dengan harapan agar uji materi UUPA tersebut tidakdikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi.

Kitab Syarqawi Tahrir hal.105:Mos logrq @89 daa, lb gle pooBarang siapa yang menggantungkan talak pada suatu keadaan, makaJatuh talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyilafaznya.Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, dan sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor1 Tahun 1974 jo Pasal 65 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989, yang telahdiubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangundangNomor 50 Tahun 2009 (selanjutnya disebut UUPA

), maka gugatan Penggugatdapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul Tergugat terhadapPenggugat, dengan iwadh Rp.10.000,(Sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa untuk ketertiban pencatatan perceraian sesuaiPasal 84 UUPA dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor28/TuadaAG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, maka Majelis perlumemerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru agar mengirimkansalinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PegawaiPencatat Nikah yang mewilayahi

tempat tinggal Penggugat, Tergugat dan ditempat pencatatan perkawinan, untuk dicatat di dalam daftar yang tersediauntuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 UUPA, maka biayaperkara dibebankan kepada Penggugat ;Memperhatikan segala peraturan yang berlaku dan hukum Syara yangberkaitan dengan perkara ini;MENGADILI1.

., M.H. membuktikan PT KAI tidak mempunyai alas hak atas tanahmenurut UUPA Nomor 5 Tahun 1960 juncto PP 10 Tahun 1961 juncto PP 24Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan begitu juga perjanjian sewamenyewa benda tidak bergerak (sertifikat) antara PT KAI dengan H.

Basis, S.H., dan dalam hukum pertanahan, maka sewamenyewa yang dipergunakan landasan Penuntut Umum bahwa tanahtersebut telah disewa adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;Bahwa kedudukan hukum tidak ada kepentingan pribadi dapatmengalahkan kepentingan masyarakat banyak sebagaimana dimaksuddalam UUD 1945 dan Pasal 6 UUPA Nomor 5 Tahun 1960, yang berbunyisebagai berikut Semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial;Bahwa menurut Hukum Sdr.

Basis, SH. yang dalamketerangannya pagar kayu rusak, semua masih menempel dengan baik;Bahwa rel kereta api tidak ada sertifikatnya dan sudah tidak adarelnya dan tidak berfungsi lagi maka tanah tersebut kembali dikuasai negaradan dengan semangat Pasal 33 ayat (8) UUD 45, negara bukan lagi sebagaipemilik, pemiliknya adalah bangsa atau rakyat Indonesia, Pasal 1 ayat (2)UUPA.

,M.Hum, dan Ahli Hukum Administrasi Anggit Wicaksono, S.H., M.H., yangmenerangkan sebelum UUPA Negara terhadap kedudukan tanah sifatnyamemliki akan tetapi setelan UUPA Negara sifatnya hanya menguasai, Yangperlu diuraikan adalah yang berkaitan dengan tanah perkeretaapian adalahsebagai berikut :Dengan bergantinya asas negara memiliki menjadi asas negaramenguasai (bukan sebagai pemilik lagi), maka pemiliknya adalah bangsaatau rakyat Indonesia, maka bekas tanah Onvrijlands Domein kembalimenjadi tanah

Sedangkan tanah bekas Vrijlands Domein kembali menjadi Tanah(yang dikuasai) Negara;Dengan bergantinya dasar menjadi berdasarkan hukum adat, maka hakhak lama atas tanah dikonversi menjadi salah satu hak menurut UUPA(Pasal 16), yaitu salah satunya bekas hak barat yaitu Hak Opstaldikonversi menjadi Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai;Dalam KetentuanKetentuan Konversi UUPA Pasal Ayat (1) dan Ayat(4) disebutkan : Hak Eigendom atas tanah yang ada pada mulai berlakunya Undangundang ini sejak saat tersebut