Ditemukan 6892 data
Pembanding/Penggugat II : FELIX SOESANTO Diwakili Oleh : LISSA V, SH
Terbanding/Tergugat I : HERMAN SUSANTO
Terbanding/Tergugat II : HELENA ISMAIL
Terbanding/Tergugat III : SUKARDY
Terbanding/Tergugat IV : HENDY CHANDRA
Terbanding/Turut Tergugat : KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
81 — 36
Bahwa berkaitan dengan poin 5 dan 6 tersebut di atas, setelah ParaPenggugat membeli tanah dan bangunan diatasnya tersebut, selanjutnya ParaHalaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 352/PDT/2020/PT DKIPenggugat berkehendak mendaftar untuk membalik nama menjadi atas namaPara Penggugat ketiga Sertipikat Hak Guna Bangunan sebagaimana tersebutpada poin 2 tersebut di atas; Sehingga Para Penggugat telah mendatangiTurut Tergugat (Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Barat) danmengajukan Surat Keterangan
109 — 56
Tergugat dan Tergugat II (Para Tergugat) telah melakukanperbuatan melawan hukum, dimana Para Tergugat telah mengurus penerbitanSertipikat Hak Milik (SHM) ke Kantor Badan Pertanahan Kabupaten LampungTengah, dimana Para Tergugat mengetahui bahwa tanah a quo bukan milikPara Tergugat melainkan milik Para Penggugat.Halaman 9 Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Gns2:Menyatakan bahwa Turut Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum,dimana Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) atas namaPara
102 — 51
sejak tahun2002 atau setidaktidaknya pada tahun 2010 hingga tahun 2011, maka sangatlahjelas bahwa pengajuan gugatan pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 143/Puncak Indah pada tanggal 25 Juni 2012 telah melampaui batas waktupengajuan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UndangUndang No. 9Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap gugatan Penggugat yangmemohon pembatalan Sertipikat Hak Milik No. 143/ Puncak Indah atas namaPara
74 — 24
ini berkas dan suratsuratyang berhubungan dengan perkara ini ; Telah membaca Penetapan Hakim/ Majelis No :05/Pen.Pid.B/2010/PN.Mal tertanggal 14 Januari 2010 tentang Penetapan Hari, tanggal dantempat persidangan perkara tersebut ; Telah membaca Surat Pelimpahan Berkas Perkara dari Kejaksaan NegeriMalinau, Perkara Acara Pemeriksaan Biasa No: B.754/Q.4.21/Ft/12/2009tanggal 31 Desember 2009 berikut surat Dakwaan No Reg.Perkara :PDS01/MAL/11/2009 tanggal 31 Desember 2009 berikut Berkas Perkara atas namaPara
370 — 147
yang menyelesaikanmasalah tersebut bukan para Pemohon, melainkan kuasa hukum yang lain,karena sebelum masalahnya selesai para Pemohon melalui email tanggal 12Mei 2017 meminta para Termohon untuk mencabut kuasanya dan ataspermintaan para Pemohon, pada tanggal 17 Mei 2017 telah mencabut semuakuasa yang pernah diberikan kepada para pemohon (vide bukti P11A;P11B;TPI1; TPI2; TIl dan TIIl2; TIl dan TIll3);Menimbang, bahwa perkara gugatan nomor583/Pdt.G/2016/PN.JKT.PST yang didaftarkan para Pemohon atas namapara
91 — 19
Hingga terbitlah sertifikat Hak Milik atas namaPara Pemegang hak Garap, yaitu :e Sertifikat HM No.154 atas nama SATARI KISUT luas Ik.11.960.
ISMAIL
Tergugat:
BUPATI DOMPU
41 — 42
menyatakan bertugas Di BKD dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Dompu jabatan terakhir sejak tanggal 3 Januari 2017sebagai Sekretaris BKD Kabupaten Dompu;Halaman 70 dari 91 halaman Putusan Nomor 144/G/2017/PTUN.MTRBahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara iniberkaitan dengan keputusan Bupati tentang pencabutan Surat KeputusanBupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.3/415/BKD/2015 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas namaPara
32 — 20
Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar denganbatasbatas : sebelah Utara berbatasan dengan rumah Marga Saragih dengan ukuranlebar 18,5 m2 sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Seram Atas dengan ukuranlebar 23 m2 sebelah Barat berbatasan dengan sekolah sekolah YPI panjang 71 m2 sebelah Timur berbatasan dengan rumah sakit eks RS Suaka Insan 60m2sebagaimana disebutkan dalam 4 (empat) Sertifikat Hak Milik No. 1020, 1021(sebelah kanan), dan No. 1019 dan 1018 sebelah kiri terdaftar atas namaPara
1.TRI AMBARWATI
2.RANDY DIANTO
3.FABIOLA RAVENSKA
Tergugat:
1.TEGUH IMAM TJAHYONO
2.DR. WINAHYU ERWININGSIH, SH., M.Hum.
Turut Tergugat:
PT. BANK BUKOPIN Tbk. KANTOR CABANG YOGYAKARTA
55 — 16
Bahwakemudian tanggal 29 Maret 2018 TURUT TURUT TERGUGAT IlREKONPENSI bersurat kepada kantor Pertanahan Kabupaten Slemanberdasarkan surat nomor : 205/YGYPIM/III/2018 perihal : Permohonan RoyaHak Tanggungan atas SHM 4299 seluas 1192 m2 terletak di DesaMaguwoharjo, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman tersebut atas namaPARA TERGUGAT REKONPENSI.
185 — 106
tersebut; Kami selaku nazhir perseorangan maupun dari pihak pengurusYayasan Pusat Pendidikan Islam Assalam dan Annisa tidak pernahdilibatkan dalam upaya peralihan/perubahan nazhir tersebut; Apabila perubahan tersebut tetap dilakukan maka dapat menimbulkanmasalah SARA atau pertentangan antar umat beragama Islam;Penggugat telah memberikan pandangan dan sikapnyanamun oleh Tergugat V mengabaikannya, tibatiba padatanggal 13 Desember 2016, Tergugat V mengeluarkansertifkat tanah wakaf perubahan yang mencoret namapara
170 — 105 — Berkekuatan Hukum Tetap
., tanggal 18 Juli 2014, dan kembali dikuatkan olehPutusan Kasasi Nomor 493 K/TUN/2014, tanggal 23 Februari 2015, telahmenjatuhkan amar yang pada pokoknya membatalkan keputusan direksiTermohon Kasasi/Pembanding/Tergugat mengenai biaya perpanjanganPPTI, dan mewajibkan Termohon Kasasi/Pembanding/ Tergugat untukmemproses permohonan izin/rekomendasi perpanjangan HGB atas namapara Penggugat dan Penggugat II Intervensi;62.Bahwa oleh karena itu, jelas bahwa biaya perpanjangan PPT!
113 — 72 — Berkekuatan Hukum Tetap
SusPHI/2017Penggugat, Surat Keputusan Direktur PT Balai Pustaka (Persero) atasnama Para Penggugat Daftar Rincian pembayaran gaji dan tunjangankaryawan PT Balai Pustaka (Persero) b ulan Januari 2016 atas namaPara Penggugat (Bukti P3A s/d P38, P4A s/d P4C, PsA s/d PSC, P6A s/d PGB, P7A s/d P7C dan P8 s/d P12), sebagaimana berikut No.
78 — 24
Budi Sutomo IE, Bsc;Bahwa Saksi masih mengingat isi dari akte jual beli yaitu isi dari Pasal 2menyebutkan menjamin lokasi yang dijual belikan tidak dalam sengketadan isi dari Pasal 2 tersebut sama dengan yang disampaikan olehTerdakwa Budi Karyanto Isa ketika Saksi menghubungi melalui telepon;Bahwa di persidangan Penuntut Umum membacakan Pasal 2 dari AkteJual beli dan Saksi membenarkan bunyi pasal tersebut yang ada dalamakte jual beli;Bahwa Sertifikat tanah dan gudang yang saksi beli semula atas namaPara
RUSLAN
Tergugat:
BUPATI DOMPU
53 — 35
menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :Bahwa saksi menyatakan bertugas Di BKD dan Pengembangan Sumber DayaManusia Kabupaten Dompu jabatan terakhir sejak tanggal 3 Januari 2017sebagai Sekretaris BKD Kabupaten Dompu;Bahwa saksi mengetahui yang disengketakan oleh para pihak dalam perkara iniberkaitan dengan keputusan Bupati tentang pencabutan Surat KeputusanBupati Dompu tanggal 21 September 2015 Nomor 814.3/415/BKD/2015 TentangPengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil tanggal 05 Oktober 2016 atas namaPara
694 — 43
perkara Nomor.07/Pdt.G/2008/PN.LGS digelar atau disidangkan~ tidak = diketahuistatus/identitas/usia dari para Pelawan V tersebut, kemudian terhadap paraPelawan Il, Ill dan IV bukanlah pihak ketiga dalam sita eksekusi sebagaimanaPenetapan Ketua Pengadilan Negeri Langsa Nomor. 06/Pdt.G.Eks/2016/PNLGS;Menimbang, bahwa Pemohon perlawanan pada kenyataannya di atastanah tereksekusi dimaksud telah memiliki sertipikat hak atas tanah yangditerbitkan Badan Pertanahan R.l diantaranya Sertipikat hak milik atas namapara
1.SUTRISNO
2.WARNIATI
Tergugat:
1.PT.Permodalan Nasional Madani PNM Cabang Pematang Siantar
2.Kepala PNM Unit Layanan Modal Mikro UlaMM Dolok Masihul
3.Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang KPKNL Medan
4.KRISTINA SIPAYUNG
5.Notaris PPAT Denilah Shofa Nasution SH,Mkn
222 — 21
Permohonan lelang eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan tersebut merupakan upaya Tergugat selakuKreditur dalam menyelesaikan perjanjian kredit/pembiayaan atas namaPara Penggugat selaku Debitur.6.10 Bahwa sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 24 ayat (1)Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang PetunjukPelaksanaan Lelang, Tergugat Ill menerbitkan Surat Nomor S0009/WKN.02/KNL.01/2019 tanggal 03 Januari 2019 Perihal PenetapanJadwal Lelang yang ditujukan kepada Pemimpin Cabang
1.WIRDA NAZAR
2.MARTINIS DJAMAL
3.HOSMENG ALI
4.YENITA
5.ANDRYANTO KASLI
6.ROMET S
7.BADRUL
8.YANTI BAKAR, Keduanya adalah ahli waris dari almh. DARNA K
9.AISYAHBI
10.SYAHLINAR
11.MAIZURNI
12.MIRNA
13.Muznah
14.M. IDRIS
15.UMI KALSUM
16.ILYAS HANIFAH
17.M. Kalis
18.SUKRIYANTI
19.FITRIAH
20.Yusriah/Yusriani kedelapan nama tersebut diatas adalah ahli waris dari almh. KHATIJAH
21.martina Umar
22.DESMY
23.SIGIT YANUAR Keduanya adalah ahli waris dari almh. SITI RAPIAH
24.ELIZABET
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Padang
Intervensi:
YUSWAR
228 — 172
Sayuti Sulaiman, bukan atas namaPara Penggugat.Berdasarkan uraian diatas, Para Penggugat tidak termasuk yang dituju olehsuatu Keputusan Tata Usaha Negara (objek perkara), tetapi termasuk yangmerasa kepentingannya dirugikan, maka oleh sebab itu Gugatan yang diajukanoleh Para Penggugat sudah melampaui waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak iamerasa kepentingannya dirugikan.Adapun Alasan Tergugat II Intervensi adalah sebagai berikut :a.
156 — 82
Halaman 102 dari 74mengikat (bindende) (vide Pasal 285 RBg), sehingga sebelum dibuktikansebaliknya, maka surat bukti a quo merupakan bukti bahwa tanah dimaksudadalah milik dari nama yang disebut sebagai pemegang hak dalam sertifikatdimaksud;Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini tidak telah terdapatbukti yang menunjuk bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 961 dan 968 atas namapara tergugat (vide surat bukti bertanda 1.1.22, 1.1.23, TT3 dan TT5)tersebut memiliki cacat formal dan materil dalam penerbitannya
LA A D E Bin LA HAAZA
Tergugat:
1.Ny. M I A
2.Ny. NURLIA
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq Pemerintah Kota Baubau Cq Kepala Kelurahan Bukit Wolio Indah Lurah Bukit Wolio Indah
4.Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kota Baubau
177 — 77
Karena sesungguhnya Penggugattidaklah memiliki tanah seluas + 17.000 M2 yang telah dialinkan seluas +10.988 m2 ke Pemerintahan Kotif Baubau untuk Kantor Dinas Kesehatan.Apalagi Penggugat berdalin seakanakan tanah dari 2 sertifikat atas namaPara Tergugat yang luasnya + 3.472 M2 adalah sisa dari Penjualan Tanahyang seluas +17.000 m2 itu kemudian di jual lagi oleh Penggugat seluas +10.988 m2 kepada Kotif Baubau, sungguh hal ini adalah dalil yang penuhdengan kebohongan dan sangat mengadangada.
115 — 46
tersebut dinyatakantidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan selanjutnyamemerintahkan kepada Badan Pertanahan Nasional (BPN)Kabupaten Tabanan untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik yangbaru terhadap obyek sengketa menjadi atas nama Para PenggugatRekonpensi;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Para Penggugat Rekonpensijuga khawatir Tergugat Rekonpensi tidak bersedia untukmenadatangani suratsurat ataupun aktaakta yang diperlukan dalamkaitannya dengan proses penerbitan Sertifikat Hak Milik atas namaPara