Ditemukan 7144 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : bendera banterang bendarana benprang bendrong bendrung binderang bentarang berperang benvenang benwenang
Pengadilan DILMIL II 09 BANDUNG Pidana Umum Pembunuhan
Register : 14-03-2013 — Putus : 24-04-2013 — Upload : 03-02-2014
Putusan DILMIL II 09 BANDUNG Nomor 63-K/PM.II-09/AD/III/2013
Tanggal 24 April 2013 — Prada MART AZZANUL IKHWAN
410 — 423
  • Bahwa berdasarkan faktafakta yang telah diuraikansecara lengkap didalam tuntutan sudah jelas danterang benderang bahwa Terdakwa melakukanperbuatan yang menjadi tindak pidana ini sudahdirencanakan terlebih dahulu.
Pengadilan PTUN AMBON TUN Kepegawaian
Register : 15-11-2018 — Putus : 09-04-2019 — Upload : 16-05-2019
Putusan PTUN AMBON Nomor 18/G/2018/PTUN.ABN
Tanggal 9 April 2019 — 1. Nama : AHMAD HIDAYAT MUS; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Wiraswasta; Tempat tinggal : Jl. Taman Radio Dalam VII/39 A, RT.013/RW.001, Kelurahan Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta; 2. Nama : RIVAI UMAR; Kewarganegaraan : Indonesia; Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (Dosen); Tempat tinggal : Jl. KEL. Jati, RT.005/RW.003, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa KhususNomor: 021/SK.Pdt.Khs/PTUN/XI/2018, tanggal 14 November 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ABDULLAH H. KAHAR, S.H.; 2) ZULFIAN S. REHALAT, S.H.; 3) ABDURRAHMAN SOLISSA , S.H.; Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum ARIVER DWIKARYA, yang beralamat Jl. Poltangan Raya No.48, RT.0019/RW.011, Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12510, Provinsi DKI Jakarta; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 22 November 2018, memberikan Kuasa kepada: 1) Dr. HERU WIDODO, S.H., M.Hum.; 2) DHIMAS PRADANA, S.H., M.H.; 3) SUPRIYADI, S.H., M.H.; 4) AAN SUKIRMAN, S.H., M.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonseia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum HERU WIDODO LAW OFFICE (“HWL”), Legal Solution and Beyond, yang beralamat di Menteng Square, Tower A, 3rd Floor No. AO-12, Jalan Matraman Raya No.30-E, Pegangsaan, Menteng, Jakarta 10320, Telp. 021-29614321, Fax: 021-29614322, www.klikhwl.com; Selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT; M E L A W A N Nama Jabatan : KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA; Tempat Kedudukan : Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Dalam hal ini diwakili oleh SYAHRANI SOMADAYO, S.T., M.Si. selaku Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Maluku Utara, I. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 158/PY.03.1-SD/82/Prov/XI/2018, tanggal 03 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada Hendra Kasim, kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, Jl. Anggrek No.9, Lingkungan Dacomib, Kelurahan Kota Baru, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; dan II. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor:162/PY.03.1-SU/82/Prov/XII/2018, tanggal 16 Desember 2018, telah memberikan Kuasa kepada: 1) ALI NURDIN, S.H., S.T.; 2) BUDI RAHMAN, S.H.; 3) HENDRA KASIM, S.H., M.H.; 4) FEBI HARI OKTAVIANTO, S.H.; 5) BAGAS IRAWANPUTRA, S.H.; Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV No. 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Telp. 021-7395993, Nomor Handphone 081281842419 dan 081322143330, E-mail: anplawfirrrm2015@gmail.com, yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;
154 — 65
  • Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Formulir ModelPAPTL2 Tindak Lanjut Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu ProvinsiMaluku Utara Terhadap Dugaan Pelanggaran Administrasi PemilinanNomor: 214/PY.03.1BA/82/Prov/Xl/2018, tertanggal 8 November2018adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisipenetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan olehpejabat yang membuainya (einmalig);2.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 844/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
CUT PERIANTI
Tergugat:
1.PT INSPINDO MULIA
2.AGUNG DOROJATUN
3.PERINTIS GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
2.PT SUCOFINDO EPISI
3.Sukma Raya Wibawati
207 — 62
  • komisaris) serta tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT.Inspindo Mulia (in casu TERGUGAT I) dan kepada TERGUGAT III telahdiberikan aquit et de charge , yakni pembebasan dan pelunasanseluruh tanggung jawab hukum berkenaan dengan segala tindakannyadalam pengurusan perseroan selama menjadi pemegang saham danpengurus (direksi/komisaris) pada TERGUGAT I sebagaimana dibuktikanmengenai hal ini pada halaman 9 huruf B Akta Nomor 51 tanggal 16November 2017 tersebut.Dengan demikian menjadi jelas dan terang benderang
Pengadilan PT PEKANBARU Perdata
Register : 20-09-2019 — Putus : 19-11-2019 — Upload : 20-11-2019
Putusan PT PEKANBARU Nomor 194/PDT/2019/PT PBR
Tanggal 19 Nopember 2019 — Pembanding/Tergugat I : harianto Diwakili Oleh : Binsar H. Nababan, SH
Terbanding/Penggugat : Tuan ABD Kadir Abdul Kadir Als Bacok Diwakili Oleh : Budi Harianto, SH, Dkk
Terbanding/Turut Tergugat I : Camat Kecamatan tampan
Terbanding/Turut Tergugat II : Kepala Kelurahan Sidomulyo
Terbanding/Turut Tergugat III : Camat Kecamatan Bukit Raya
Terbanding/Turut Tergugat IV : Kepala Kelurahan Tangkerang Tengah
Turut Terbanding/Tergugat II : Nisma Rumzy
Turut Terbanding/Tergugat III : PT Biro Klasifikasi Indonesia Cabang Pekanbaru
Turut Terbanding/Tergugat IV : Charles Sitorus
Turut Terbanding/Tergugat V : Sidik Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VI : Rusli Alias Poi Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VII : Tjoa Liang Hong Diwakili Oleh : Dr MINCE HAMZAH SH MH PhD
Turut Terbanding/Tergugat VIII : Achmadi
Turut Terbanding/Tergugat IX : BHS Munthe
Turut Terbanding/Tergugat X : Upang JUwaeni
Turut Ter
77 — 52
  • Tergugat IV turut menguasai tanah Penggugat dengan cara menjalankanusaha jual beli bibit dan bunga di atas tanah tersebut tanpa seizin dariPenggugat serta tidak memiliki dasar atas alas hak yang jelas.Bahwa Penggugat juga tidak menguraikan secara jelas dan rinci berapaluas tanah yang dikuasai Tergugat I, Il, III dan IV sehingga menjadi jelas danterang benderang kewajiban yang harus dipikul oleh Tergugat , Il, Ill dan IV.Mengingat Pemegang Sertipikat adalah para pihak yang berbeda demikianjuga dengan
Pengadilan PA MAKASSAR Perdata Agama
Register : 26-08-2019 — Putus : 22-07-2020 — Upload : 22-07-2020
Putusan PA MAKASSAR Nomor 2050/Pdt.G/2019/PA.Mks
Tanggal 22 Juli 2020 — Suraya Bibi, SH. binti H. M. Yunus Naru, SH MELAWAN Melawan Syamsuddin, SH. MH. bin Drs. Kamaruddin P BANK BRI Cabang Somba Opu BANK BTN Jalan Kajaolalido
118 — 102
  • No. 2050/Pdt.G/2019/PA Mks.Bahwa atas dalin Penggugat yang menggugat obyek dimaksud telahterang benderang Obscuur Libel dengan dasar cacat formil yakni1.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Perdata Khusus Persaingan Usaha
Register : 30-12-2014 — Putus : 23-04-2015 — Upload : 07-10-2015
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 615/Pdt.KPPU/2014/PN.JKT.PST
Tanggal 23 April 2015 — PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk.Cs >< KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,
583 — 618
  • Oleh Karena itu, sudah amat jelas danterang benderang bahwa Termohon Keberatan tidakberwenang secara absolut memeriksa perkara a quo;Bahwa PERLU MAJELIS HAKIM YANG TERHORMATKETAHUI, DALAM FAKTA PERSIDANGAN DI KOMISIPENGAWAS PERSAINGAN USAHA, PEMOHONKEBERATAN/DAHULU TERLAPOR TIDAK PERNAHMENDAPATKAN TEGURAN TERTULIS ATAU SANKSIAPAPUN DARI OTORITAS YANG BERWENANG UNTUK ITU,IN CAS U OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK) DAN/ATAUBANK INDONESIA;Hal. 17 dari 314 hal Putusan No.615/Pdt.KPPU/201 4/PN.Jkt.
    Oleh Karena itu, sudah amat jelas danterang benderang bahwa Termohon Keberatan tidak berwenangsecara absolut memeriksa perkara a quo;Bahwa PERLU MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT KETAHUIBAHWA DALAM FAKTA PERSIDANGAN DI KPPU,BRVDAHULU TERLAPOR BERSAMASAMA DENGANPEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERLAPOR II DANPEMOHON KEBERATAN/DAHULU TERLAPOR Ill TIDAKPERNAH MENDAPATKAN TEGURAN TERTULIS ATAUSANKSI APAPUN DARI OTORITAS YANG BERWENANGUNTUK ITU, INCAS U OTORITAS JASA KEUANGAN (OJK)DAN/ATAU BANK INDONESIA/DEPARTEMEN
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 25-05-2016 — Putus : 07-09-2016 — Upload : 16-11-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 43/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Bdg
Tanggal 7 September 2016 — JAJAT SUPRIATNA Bin (Alm) IRIN
90 — 19
  • Pengaturan ini dilakukandengan memperhatikan azas hukum : jika teks atau redaksi undangundangtelah jelas dan terang benderang, maka tidak diperkenankan lagimenafsirkannya, karena penafsiran terhadap katakata yang jelasberartipenghancuran hukum (interpretation cessat in Claris, interpretation estperversion) (Varia Peradilan Nomor 335 Oktober 2013, halaman 197).
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus Desain Industri
Putus : 21-03-2017 — Upload : 28-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 292 K/Pdt.Sus-HKI/2017
Tanggal 21 Maret 2017 — I. H. SYAMSUL SYAH ALAM, DKK VS 1. PERKUMPULAN SANITARY INDONESIA (PERSANDO),, DKK
445 — 164 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Judex Facti hanya memberikan alasanalasan hukum sajasehingga berdasarkan Pasal 30 huruf C Undang Undang Nomor 5tahun 2004 tentang perubahan Undang Undang Nomor 14 tahun 1985tentang Mahkamah Agung, mengakibatkan batalnya putusan JudexFacti;Bahwa selain itu Judex Facti juga tidak mempertimbangkan secarabenar dan tepat tentang Eksepsi Pemohon kasasi/Tergugat II mengenaiPenggabungan gugatan, mengingat dalam dalill jawaban PemohonKasasi/Tergugat Il sudah secara terang benderang menguraikantentang penggabungan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Kepegawaian
Register : 21-10-2014 — Putus : 15-01-2015 — Upload : 21-09-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 464 K/TUN/2014
Tanggal 15 Januari 2015 — MENTERI PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN RI VS Prof. Dr. Ir. MUSLIM SALAM., M.Ec;
67 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang berbunyi: Dalam hal PNSyang dijatuhi hukuman disiplin;a. mengajukan banding administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 maka gajinya tetap dibayarkansepanjang yang bersangkutan tetap melaksanakantugas;b. tidak mengajukan banding administratif sebagaimanadimaksud dalam Pasal 38 maka pembayaran gajinyadihentikan terhitung mulai bulan berikutnya sejak hari ke15 (lima belas) keputusan hukuman disiplin diterima;i) Bahwa dalam Pasal 39 Ayat 1, sebagaimana tersebut diatas, juga Sangat terang benderang
Pengadilan PTUN JAKARTA TUN
Register : 15-10-2020 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 05-03-2021
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 190/G/2020/PTUN.JKT
Tanggal 4 Maret 2021 — Penggugat:
Drs.Gunawan Tedjo, SH, MH
Tergugat:
Majelis Pengawas Wilayah Notaris Provinsi DKI Jakarta
Intervensi:
1.Dr. Juniferts Girsang, SH., MH
1.PT. Karya Citra Nusantara
973 — 1283
  • melakukankegiatan yang bersifat eksekutif.Tindakan hukum Tata Usaha Negara adalah perbuatanhukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yangbersumber pada suatu ketentuan hukum Tata UsahaNegara yang dapat menimbulkan hak atau kewajibanpada orang lain.Bahwa meskipun ada perluasan pengertian terhadapdefinisi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimanadimaksud Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan, tetaplah berpedoman padapenjelasan sebagaimana tersebut di atas.Bahwa berdasarkan hal itu, terang benderang
Pengadilan PN PEKANBARU Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 26-01-2017 — Putus : 07-02-2018 — Upload : 28-03-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 29/Pdt.G/2017/PN Pbr
Tanggal 7 Februari 2018 — Halomoan Napitupulu, Dk VS TITI NURMALA SIAGIAN, SH, Dkk
120 — 19
  • menerbitkan SKGRtersebut.Bahwa dikarenakan TAN AH OBJEK PERKARA berada diwilayah Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, makaperangkat keiurahan mulai dari RT, RW dan Lurah Delima,seharusnya ikut dijadikan para pihak dan tidak hanya CamatTampan saja yang digugat, supaya jelas duduk perkaranya.Bahwa begitu juga dengan Kepala Kecamatan Siak Huluyang dikatakan PARA PENGGUGAT tanahtersebutdahulunya masuk ke dalam wilayah Kecamatan Siak Hulu,maka harus pula dijadikan para pihak di dalam Gugatan aquo supaya terang benderang
Pengadilan MS JANTHO Perdata Agama
Register : 05-07-2018 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 01-12-2020
Putusan MS JANTHO Nomor 228/Pdt.G/2018/MS.Jth
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penggugat:
CUT BETTY, M. Pd. BINTI T. M. DAUD GADE
Tergugat:
1.Ir. Teuku Teddy Bin H. T. Aziz
2.Cut Nilawati Binti H. T. Aziz
3.Ir. Cut Erlyna Binti H. T. Aziz
4.Cut Ely, SE Binti H. T. Aziz
5.Cut Nova Nandaria Binti H. T. Aziz
6.Cut Natalia, Binti H. T. Aziz
7.Teuku Putra, S. Bin H. T. Aziz
8.Teuku Muda Bin H. T. Aziz
Turut Tergugat:
Teuku Johan Bin T. Raja Usman
164 — 31
  • Hal mana setentang harta bersama telah Penggugatjelaskan dalam posita gugatan angka 2 halaman 2 sehingga apayang Para Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebuttelah terjawab dengan terang benderang.
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 09-11-2017 — Putus : 04-12-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 844/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 4 Desember 2018 — Penggugat:
CUT PERIANTI
Tergugat:
1.PT INSPINDO MULIA
2.AGUNG DOROJATUN
3.PERINTIS GUNAWAN
Turut Tergugat:
1.PERTAMINA HULU ENERGI OFFSHORE NORTH WEST JAVA
2.PT SUCOFINDO EPISI
3.Sukma Raya Wibawati
212 — 49
  • komisaris) serta tidak lagi sebagai pemegang saham pada PT.Inspindo Mulia (in casu TERGUGAT I) dan kepada TERGUGAT III telahdiberikan aquit et de charge , yakni pembebasan dan pelunasanseluruh tanggung jawab hukum berkenaan dengan segala tindakannyadalam pengurusan perseroan selama menjadi pemegang saham danpengurus (direksi/komisaris) pada TERGUGAT sebagaimana dibuktikanmengenai hal ini pada halaman 9 huruf B Akta Nomor 51 tanggal 16November 2017 tersebut.Dengan demikian menjadi jelas dan terang benderang
Pengadilan PN JAKARTA BARAT Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 10-08-2011 — Putus : 20-06-2012 — Upload : 03-10-2016
Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 588/Pdt.G/2011/PN. Jkt. Bar.
Tanggal 20 Juni 2012 — R.E.BARINGBING,SH.; Lawan; 1. D.L. SITORUS; ABUBAKAR, SH.; 3. PURWANDOKO; 4. PT. TRI MASTRADING COMPANY; 5. PT. PERTAMINA (Persero);ZAINAL ABIDIN, SH/Notaris;7. MARLON SILITONGA, SH/Notaris
103 — 41
  • TRIlMASTRACO, Bukti T. 26 Surat Izin Walikota Bandung : 503/16/4102/BPPT/2001, bukti T. 27 Kartu Registrasi 16/ITU Nomor : 503/16/4102/BPPT/2011 bukti T.2842.Jadi apa yang diuraikan atau dalildalil Penggugat sangat merugikan namabaik Tergugat Il dan Tergugat IV serta perouatannya tidak dapatdepertangagung jawabkan secara hukum, dan oleh karena itu gugatanPenggugat tidak dapat dikatagorikan PERBUATAN MELAWAN HUKUM(PMH) dan apa yang didalilkan oleh Penggugat dapat dibuktikan secaraterang benderang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Penggelapan
Register : 30-03-2015 — Putus : 15-06-2015 — Upload : 17-09-2015
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 323/Pid.B/2015/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 15 Juni 2015 — TOTO PRASETYO Alias TOTO TIRZAN AMIR
121 — 42
  • bukan berarti tidak mungkin adaperkosaan tetapi kita akan menjadi bingung ketika melihat latarbelakang sejarah hubungan dua orang yang berpacaran jadi kalaukita metaforkan itu ke ilustrasi tadi sebetulnya seperti itulah kitamelihat pada satu kasus memang kita tidak bisa penggal begitu sajaterhadap perbuatan orang meskipun itu tidak mengikat Majelis Hakimuntuk menilainya ;Bahwa didalam suatu perusahaan bisa dianggap ada motifpenggelapan apabila suatu transaksi itu dicatat dengan jelas danterang benderang
Pengadilan PT MEDAN Pidana Umum Penipuan
Register : 06-02-2018 — Putus : 05-04-2018 — Upload : 14-09-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 136/PID/2018/PT MDN
Tanggal 5 April 2018 — DRS. RAMADHAN POHAN, MIS
97 — 39
  • Karena apayang didakwakan merupakan suatu yang tidak tepat baik mengenaidasar hukum dan sasaran dakwaan, maka berdasarkan KetentuanHukum Acara Pidana, Pembanding d/h Terdakwa telah memohon agarMajelis Hakim Pengadilan Negeri Medan menyatakan dakwaan JaksaPenuntut Umum tidak dapat diterima;Bahwa akan tetapi, meski semuanya telah jelas dan terang benderang,Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, dengan tidak professionaldan tanpa pertimobangan hukum = yang semestinya, telahmenyembunyikan / tidak mempertimbangkan
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 28-12-2016 — Putus : 31-03-2017 — Upload : 17-02-2020
Putusan PT MEDAN Nomor 385/PDT/2016/PT MDN
Tanggal 31 Maret 2017 — Identitas Pihak Tidak Dipublikasi
105 — 51
  • dalam memori banding dan kontra memori bandingnya,maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatankeberatanKuasa Hukum Pembanding 1,II,II Semula Para Tergugat I,II,II dan KuasaHukum Turut Terbanding semula Tergugat IV terhadap putusan Majelis HakimTingkat Pertama tidaklah konsesten, karena materi keberatankeratan tersebuttelah meniadakan materi eksepsi yang dikemukakan dalam jawabannyamasingmasing tentang eksepsi gugatan kabur dan gugatan tidak jelas, padahalsecara nyata dan terang benderang
Pengadilan PT MEDAN Perdata
Register : 30-03-2021 — Putus : 29-04-2021 — Upload : 30-04-2021
Putusan PT MEDAN Nomor 106/Pdt/2021/PT MDN
Tanggal 29 April 2021 — Pembanding/Tergugat I : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Pembanding/Tergugat IV : PT. BANK MAYBANK INDONESIA CABANG MEDAN Diwakili Oleh : PT. BANK MAYBANK INDONESIA Tbk.
Terbanding/Penggugat : Ir. DJOESIANTO LAW
Turut Terbanding/Tergugat II : KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN DAN LELANG NEGARA MEDAN
Turut Terbanding/Tergugat III : PT. BALAI LELANG SUKSES MANDIRI
Turut Terbanding/Tergugat V : KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA MEDAN
447 — 128
  • penjualan atas objek HakTanggungan dimaksud mencapai suatu nilai pembelian dengan harga yangcukup tertinggi;Bahwa oleh karena proses permohonan pengajuan lelang yang dilakukanTergugat kepada Tergugat II adalah telah sesuai dengan ketentuan danprocedural hukum yang berlaku, demikian pula halnya prosesTergugat IV dalam memenangkan pelelangan dimaksud yang membeliobjek Hak Tanggungan dari Tergugat II adalah telah sesuai denganketentuan hukum yang berlaku, sebagaimana secara jelas dan denganterang benderang
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 21-11-2016 — Putus : 24-01-2017 — Upload : 01-02-2017
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 159/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel.
Tanggal 24 Januari 2017 — SAMSU UMAR ABDUL SAMIUN, S.H.
233 — 157
  • tindak pidanalain tapi ada tindak pidana lain mengatakan ini dia bukan dengan tindakpidana lain Jadi kan sudah ada bidang spesialis mana yang harusdidahulukan Okelah karena ini jauh di antara tindak pidana korupsi dengantindak pidana umum maka yang harus didahulukan dalam tindak pidanakorupsi nya lagi pula setelah itu Mengapa itu Ketentuan itu karena dulu ituceritanya pengadilannya sama sekarang ;Bahwa penetapan tersangka ini sebagai objek praperadilan di KUHAP yaitubisa ditemukan jelas terang benderang
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 05-10-2020 — Putus : 10-11-2020 — Upload : 11-11-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 541/PDT/2020/PT BDG
Tanggal 10 Nopember 2020 — Pembanding/Tergugat : Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq Kepala Kejaksaan Negeri Depok
Terbanding/Penggugat : PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE Tbk
Terbanding/Turut Tergugat I : Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Bogor
Terbanding/Turut Tergugat II : TIM KURATOR KSP PANDAWA MANDIRI GROUP
144 — 66
  • SUHENDARsehingga menjadi terang benderang mengenai berapa tepatnya hak dankewajiban para pihak yang belum terpenuhi;Adapun dalam hal Terbanding/Pelawan merasa dirugikan atas dirampasnyabarang bukti tersebut untuk negara, maka menurut hukumTerbanding/Pelawan haruslah mengajukan tuntutan ganti rugi terhadapHalaman 83 dari 122 hal Putusan No 541/PDT/2020/PT.BDGkonsumen yaitu. terhadap sdr.