Rp. 1.100.000 X 157 Ha = Rp. 157.000.000,SUM ADL. eee cecceeeeeeeeteeeteeeeeeeeeteeeeeeens 557 Ha = Rp. 572.700.000,Hal tersebut tidak sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja (Kontrak)nomor:027/3283/1/2013 tanggal 12 Nopember 2013, yaitu :Pasal 4, tentang tanggung jawab dan kewajiban kedua belah pihak;Pasal 9, tentang tenaga kerja dan upah.Bahwa dari 557 Ha optimasi lahan pada 4(empt) kabupaten setelah dilakukanpemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yangterdiri dari AMRULAH

Rp. 1.100.000 X 157 Ha = Rp. 157.000.000,SUM Ace cece cete cee eeee erect ceeeseeeeeeneeeaeee 557 Ha = Rp. 572.700.000,Bahwa dari 557 Ha optimasi lahan pada 4(empt) kabupaten setelah dilakukanpemeriksaan oleh Tim Pemeriksa dan Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) yangterdiri dari AMRULAH,SP, DENI SETIAWAN,SP.MSi, SONETA EFENDI,KHAIRUL ANUAR, DERI ANTONI bahwa terhadap kegiatan yang dilaksanakandi Kabupaten Bengkulu selatan dan Kabupaten Seluma ada sebagian yangbelum siap dikerjakan dan ada juga yang sudah

Sum Lansia Rp.750.000,Uang sebanyak Rp. 1.000.000, (Satu juta rupiah)yang di hacter menjadi satu bagian dan di tempelkertas bertuliskan Marlina,Uang sebanyak Rp. 200.000, (dua ratus ribu rupiah)yang di hacter menjadi satu bagian dan di tempelkertas bertuliskan Emi Rp. 200.000,Uang sebanyak Rp. 300.000, (tiga ratus ribu rupiah)yang di hacter menjadi satu bagian dan di tempelkertas bertuliskan Eviri PTM,Halaman 84Putusan Tipikor Nomor 62/Pid.SusTPK/2020/PN Mdnxix.

Oktober 2010 tentang Pemborongan PekerjaanPengadaan Sumur Lapang, Penggugat memiliki kewajibanmenyelesaikan seluruh pekerjaan sumur lapang ' dalamjangka waktu 70 (tujuh puluh) hari kalender terhitungsejak tanggal 11 Oktober 2010 sampai dengan tanggal 20Desember 2010 (vide Pasal 3 ayat 1 perjanjian);Bahwa sesuai dengan Dokumen Pemilihan PenyediaBarang/Jasa Kegiatan Pengadaan Sarana PrasaranaTeknologi Pertanian /Perkebunan Tepat Guna tertanggal16 Agustus 2010, sistem kontrak yang digunakan adalahLump Sum

Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI198198.a198.b198.c198.d198.e198.f198.gdari Dokumen PQ, Hasil PQ.1 (satu) buah map biru yang berisi :7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi ( Kontrak ) jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan ) Nomor : 40/ SPK/KWA/2010 tanggal 16Desember 2010.8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK /KWA/2010antara Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi SumateraSelatan dengan PT Duta

Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI198.b198.c198.d198.e198.f198.g199199.a199.6199.c199.d199.eDesember 2010.8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK /KWA/2010antara Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi SumateraSelatan dengan PT Duta Graha Indah, Tbk untukmelaksanakan jasa pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan)Pekerjaan Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung SerbaGuna Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010.5 (lima) lembar Foto copy Legalisir

Provinsi Sumatera Selatan.1 (satu) bendel dokumen Administrasi dan TeknisPembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.1 (satu ) Bendel Nomor J 210 Est GEDUNG ,Arsip Rek Mutudari Dokumen PQ, Hasil PQ.1 (satu) buah map biru yang berisi :7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi ( Kontrak ) jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan ) Nomor : 40/ SPK/KWA/2010 tanggal 16Desember 2010.8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi (Kontrak Lump Sum

PAMUuJIWIDODO (saksi DODI ) dan saksi KAMIN di lokasi pekerjaan pelaksanaanpembangunan gedung perawatan RSUD Rembang TA. 2012 tersebut adalahmengkoordinir semua pelaksanaan pekerjaan pembangunan gedungperawatan RSUD Rembang TA. 2012 tersebut dan juga saksi DWI PAMUJIWIDODO (saksi DODI ) menandatangani dokumendokumen atas nama PT.DUTA RAMA.Bahwa berdasarkan pembayaranya bahwa jenis paket pekerjaanpembangunan gedung perawatan RSUD Rembang TA. 2012 tersebut adalahjenis kontrak harga lump sum sebagaimana

dan Tahun Tunggal. ( JenisKontrak tertera dalam Surat Perjanjian Kontrak (Dokumen Kontrak ) terdapatkatakata : Total harga Kontrak atau Nilai Kontrak termasuk PajakPertambahan Nilai ( PPN ) adalah sebesar Rp. 7.759.000.000, ( Tujuhmilyard tujuh ratus lima puluh sembilan juta rupiah ) ) dan katakata tersebutmenunjukkan jenis kontrak jenis Lump Sum.Bahwa mengenai adanya perbedaan dalam Dokumen pengadaan SecaraElektronik yang di keluarkan oleh Pokja dalam BAB IX BENTUK KONTRAKadalah jenis harga lump sum

Pasal 87 ayat (1a):Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),berlaku untuk pekerjaan yang menggunakan Kontrak HargaSatuan atau bagian pekerjaan yang menggunakan hargasatuan dari Kontrak Gabungan Lump Sum dan HargaSatuan.Dengan demikian sehubungan Kontrak yang dipilin adalah jenisKontrak Lumpsum, maka addendum tidak sesuai dengan ketentuanPasal 87 ayat (1a) Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo PerpresNomor 70 Tahun 2012.e.

Eko Bharuna, MT, mewakiliPemerintah Provinsi DKI Jakarta yang isinya menyepakati penunjukanTerdakwa Kartono, SH, sebagai Notaris dan PPAT dalam rangka jual belliDepo C, H dan K dari Perum PPD kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakartadan didalam perjanjian tersebut juga disebutkan BAHWA KONTRAKBERUPA PEKERJAAN JASA KENOTARIATAN YAITU PENGADAANJASA ATAS PENYELESAIAN SELURUH PEKERJAAN KENOTARIATANDALAM BATAS WAKTU TERTENTU, DENGAN JUMLAH HARGA YANGPASTI DAN TETAP SERTA BERSIFAT LUMP SUM ;Walaupun sudah

Eko Bharuna, MT,mewakili Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang isinya menyepakatipenunjukan Terdakwa Kartono, SH, sebagai Notaris dan PPAT dalamrangka jual beli Depo C, H dan K dari Perum PPD kepada PemerintahProvinsi DKI Jakarta dan didalam perjanjian tersebut juga disebutkanBAHWA KONTRAK BERUPA PEKERJAAN JASA KENOTARIATANYAITU~PENGADAAN JASA ATAS PENYELESAIAN SELURUHPEKERJAAN KENOTARIATAN DALAM BATAS WAKTU TERTENTU,DENGAN JUMLAH HARGA YANG PASTI DAN TETAP SERTABERSIFAT LUMP SUM ;Hal. 13 dari 255

Yulastuti; Bahwa saksi menjelaskan bahwa jenis kontrak yang diajukan dalam PembangunanGedung Kantor Kabupaten Nagekeo adalah jenis lump sum price; Bahwa sumber dana pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor BappedaKabupaten Nagekeo Tahun Angggaran 2012 berasal dari uang muka dana sendiri danuang termin;Halaman 149 dari 222 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2015/PN.KpgBahwa saksi membaca pengumuman kegiatan Pekerjaan Pembangunan GedungKantor Bappeda Kabupaten Nagekeo Tahun Anggaran 2012 yang ditempel

Sum. Utara Cq.

dianggapsudah termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang laindan harga satuan pada daftar kuantitas dan harga tetapdibiarkan kosong;4) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitasdan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenispekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan danharga satuan pekerjaan dianggap nol; dan5) hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaransehingga urutan peringkat dapat menjadi lebih tinggi ataulebih rendah dari urutan peringkat semula;b. untuk Kontrak Lump Sum

atau Kontrak Gabungan Lump Sumdan Harga Satuan pada bagian lump sum dilakukan koreksiaritmatikdengan ketentuan:Hal 107 dari 438 Putusan No.100/Pid.Sus/TPK/201 4/PN.Jkt.

PST.1) volume dan/atau jenis pekerjaan yang tercantum dalamdaftar kuantitas dan harga (apabila ada) disesuaikandengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;2) jenis pekerjaan yang tidak tercantum dalam daftar kuantitasdan harga (apabila ada) disesuaikan dengan jenispekerjaan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;3) hasil koreksi aritmatik pada bagian Lump Sum tidak bolehmengubah nilai total harga penawaran pada bagian LumpSum.25.1.B) Untuk evaluasi sistem gugur, pelaksanaan evaluasi penawarandilakukan

sebelum berangkat kunjungan diberikan uanglumpsum dengan daftar yang di tandatagani oleh penerima.Bahwa uang lumpsum dari daftar yang dibuat PPIK, diserahkan kepadaBendahara, kemudian bendahara mengeluarkan anggarannya tanoa melaluipersetujuan Pengguna Anggaran, dan untuk SPJ rampung baru melalui saksi.Bahwa PPTK membuat Daftar Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas kemudiandiajukan kepada bendahara pengeluaran untuk dapat dicairkan dan dibayarkanterkait biaya perjalanan dinas yang dibiayai secara lump sum

Terdakwa selaku PPTKterkait perjalanan dinas mempersiapan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintahmempersiapkan Perjalanan Dinas, untuk pimpinan dan anggota DPRD KotaDenpasar ditandatangani oleh Ketua DPRD Kota Denpasar sedangkan untuk stafpendamping Sekretaris DPRD Kota Denpasar, selanjutnya PPTK membuat DaftarPenerimaan Biaya Perjalanan Dinas kemudian diajukan Bagian KeuanganSekretariat DPRD Kota Denpasar untuk dapat dicairkan dan dibayarkan terkaitbiaya perjalanan dinas yang dibiayai secara lump sum

setelahditetapkan jadwal kegiatan perjalanan dinas oleh Pimpinan DPRD Kota Denpasarselanjutnya Terdakwa membuat Surat Perintah Tugas (SPT) dan Surat PerintahPerjalanan Dinas (SPPD) selanjutnya dimintakan tandatangan kepada KetuaDPRD Kota Denpasar untuk pimpinan dan anggota DPRD Kota Denpasar dantandatangan Sekretaris DPRD Kota Denpasar untuk staf pendamping, selanjutnyaTerdakwa membuat Daftar Penerimaan Biaya Perjalanan Dinas lalu diserahkan keBagian Keuangan untuk diproses dan dibayarkan secara lump sum

minor.Bahwa mekanisme/cara kerja pemeriksaan fisik kegiatan pembangunanJembatan Padang Leban Kabupaten Kaur pada Dinas Pekerjaan umumProvinsi Bengkulu TA 2015, yaitu;Pemeriksaan dilakukan dengan mencocokan setiap item pekerjaan yang adadidalam kontrak dengan item pekerjaan yang ada dilapangan.Pekerjaan utama adalah pekerjaan pengadaan dan pemasangan rangkajembatan type B dengan bentang 45,00 meter, Adapun Ahli menemukanbahwa pekerjaan pengadaan dan pemasangan rangka jembatan ini tidakboleh Lump Sum

Sebelah Selatan berbatas Jalan Sebelah Barat berbatas dengan Sutikno (SUM No. 05224Dahulu SHM No.3229) Sebelah Timur berbatas dengan Asni (SHM No.05228 DahuluSHM No. 3237) .Bahwa pada Petitum Perlawan Nomor 6 Perlawanan Register Nomor :02/Pdt.PLW/2018/PN.BKN Dituliskan :Menyatakan Batal, Mencabut dan mengangkat kembali PenetapanPengadilan Negeri Bangkinang No.03/Pen.Pdt/EksPengosonganPts/2004/PN.BKN Jo No. 02/Pdt/G/1997/PN.BKN Tertanggal 09 Mei 2017 terhadapbidang tanah milik para Pelawan berdasarkan

Provinsi Sumatera Selatan.1 (satu) bendel dokumen Administrasi dan TeknisPembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.1 (Satu ) Bendel Nomor J 210 Est GEDUNG ,Arsip Rek Mutudari Dokumen PQ, Hasil PQ.1 (Satu) buah map biru yang berisi :7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi ( Kontrak ) jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan ) Nomor : 40/ SPK/KWA/2010 tanggal 16Desember 2010.8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi (Kontrak Lump Sum

Putusan No.3/Pid.SusTPK/2018/PT.DKI198198.a198.b198.c198.d198.e198.f198.g199199.a199.b199.c199.d199.edari Dokumen PQ, Hasil PQ.1 (Satu) buah map biru yang berisi :7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi ( Kontrak ) jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan ) Nomor : 40/ SPK/KWA/2010 tanggal 16Desember 2010.8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi (Kontrak Lump Sum) Nomor : 40/SPK /KWA/2010antara Komite Pembangunan Wisma Atlet Provinsi SumateraSelatan

Provinsi Sumatera Selatan.1 (satu) bendel dokumen = Administrasi dan TeknisPembangunan Wisma Atlet Provinsi Sumatera Selatan.1 (satu ) Bendel Nomor J 210 Est GEDUNG ,Arsip Rek Mutudari Dokumen PQ, Hasil PQ.1 (Satu) buah map biru yang berisi :7 (tujuh) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi ( Kontrak ) jasa Pelaksanaan Konstruksi(Pemborongan ) Nomor : 40/ SPK/KWA/2010 tanggal 16Desember 2010.8 (delapan) lembar Foto copy Legalisir Surat Perjanjian KerjaKonstruksi (Kontrak Lump Sum

bahwa bangunan gedung SMA 2 Takari tersebuttidak dapat dimanfaatkan sehingga kegiatan belajar mengajarmempergunakan sebuah bangunan gubuk yang berada di dekat lokasitersebut.Bahwa Ahli dan tim juga mendapat informasi dari Komite Sekolah bahwamasih ada kewajiban yang belum diselesaikan oleh pelaksana.Bahwa Ahli menghitung kerugian negara sebesar Rp164.106.664,00 (seratusenam puluh empat juta seratus enam ribu enam ratus enam puluh empatrupiah) total loss (kerugian total) karena jenis kontraknya lump sum

Indonesia Media Televisi, The Sum Of: Rp.3.100.081, Payment For: Payment for Billing Statement no.

PE SOAN KIE Principal Sum Rp.650.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 22-03-2018 Term 6 BLN tanggal 22-03-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia; 411. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0049 FRN a.n. OEI IE LING Principal Sum Rp.3.000.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date 23-01-2018 Term 6 BLN tanggal 23-01-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.

OEI IE LING Principal Sum Rp.2.000.000.000,00 Indicative Yield 10% Purchase Date 26-01-2018 Term 6 BLN tanggal 26-01-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia; 413. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0035 FRN a.n. INRIANI WIJAYA Principal Sum Rp.1.000.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 08/01/2018 Term 12 BLN tanggal 08/01/2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.

JOHAN LIM Principal Sum Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 11% Purchase Date 18-01-2019 Term 6 BLN tanggal 18-01-2019 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia; 415. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: G 0007 FRN a.n. FEBRINA SILVIANI GO Principal Sum Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 11% Purchase Date 05-04-2018 Term 6 BLN tanggal 05-04-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.

ONI LOUHATTA Principal Sum Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 9% Purchase Date 23-05-2018 Term 3 BLN tanggal 23-05-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia; 419. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: F 0014 FRN a.n. JAUW AY SIAN Principal Sum Rp.500.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 20-03-2018 Term 6 BLN tanggal 20-03-2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.

NIWARTI Principal Sum Rp.550.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 07/11/2017 Term 12 BLN tanggal 07/11/2017 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT. NorthCliff Indonesia; 421. 1 (satu) lembar bilyet Northcliff Fixed Rates Note Nomor: D 0034 FRN a.n. SURIANTO EDDY THAMRIN Principal Sum Rp.300.000.000,00 Indicative Yield 12% Purchase Date 08/01/2018 Term 12 BLN tanggal 08/01/2018 ditanda tangani oleh ERRY SULISTIO PT.

Gubernur Prov Sum Utara tanggal 03062013Nomor 170/6102 beserta lampirannya.1 (Satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera UtaraNomor : 1557/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihalTindak lanjut Surat pernyataan pengunduran diri sebagaiAnggota DPRDSU, beserta lampirannya yaitu Suratketerangan dan Surat pernyataan atas nama Drs.Darmawan Sembiring.1 (Satu) lembar asli Surat DPRD Provinsi Sumatera UtaraNomor : 1559/18/Sekr tanggal 29 Juli 2013 perihalTindak lanjut Surat pernyataan pengunduran diri sebagaiAnggota

bersamaPenyedia Barang/Jasa dapat melakukan perubahan padaKontrak yang meliputi:a) Menambah atau mengurangi volume pekerjaan yangtercantum dalam Kontrak;b) Menambah dan/atau mengurangi jenis pekerjaan;c) Mengubah spesifikasi teknis pekerjaan sesuai dengankebutuhan lapangan; ataud) Mengubah jadual pelaksanaan.(1) Perubahan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat(1), berlaku untuk pekerjaan yang menggunakanKontrak Harga Satuan atau bagian pekerjaan yangmenggunakan harga satuan dari KontrakGabungan Lump Sum

dalam Pasal 92 tentang penyesuaian harga.(1) Penyesuaian Harga dilakukan dengan ketentuan sebagaiberikut:a) Penyesuaian harga diberlakukan terhadap Kontrak TahunJamak berbentuk Kontrak Harga Satuan berdasarkanketentuan dan persyaratan yang telah tercantum dalamDokumen Pengadaan' dan/atau perubahan DokumenPengadaan;b) Tata cara perhitungan penyesuaian harga harusdicantumkan dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan;c) Penyesuaian harga tidak diberlakukan terhadap KontrakTahun Tunggal dan Kontrak Lump Sum

Pengeluaran Negara Rp. 1.169.197.824,002) Realisasi Fisik Pekerjaan (22,98%) Rp. 469.197.952,543) Kerugian keuangan negara (1) 2)) Rp699.999.871.46bahwa kegiatan tersebut tidak sesuai dengan :1) Undangundang Nomor Th 2004 tentang Perbendaharaan Negara:Pasal 21 ayat (1) : Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak bolehdilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima.2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentangPengadaan Barang/Jasa Pemerintah:Pasal 51 ayat (1) huruf c : Kontrak Lump Sum