No. 692/Pdt.G/2021/PA.Smp.Menimbang, bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksamagugatan dan jawaban serta menilai dan membandingkan secara komprehensifseluruh alat bukti, Kemudian mengkaji dan menganalisis semua fakta selamapersidangan, maka dapat dikonstatir dan ditemukan fakta hukum sebagaiberikut :1. Fakta hukum pertama gugatan tentang perceraian berdasarkan hukum;2.

dirumuskan di atas perlu dikajisecara cermat dan teliti, dianalisis dan dipertimbangkan lebih lanjut denganberpijak dan mengacu serta bertitik tolak pada konsep, alur pikir dan argumentasihukum (penalaran hukum) sebagaimana rangkaian pertimbangan hukum berikutint;Menimbang bahwa fakta hukum pertama gugatan mengenai perceraianberdasarkan hukum;Menimbang bahwa setelah meneliti secara cermat dan seksama gugatandan menilai serta membandingkan secara komprehensif seluruh alat bukti pihakpenggugat, kemudian mengkaji

perceraian sekalipunsebagai hal yang amat dibenci oleh Allah, dipandang sebagai obat untukmenghindarkan kemelut rumah tangga yang sudah memuncak dan mencekam;Menimbang, bahwa diperbolehkannya perceraian adalah untukmenolak bahaya yang lebih besar guna mendapatkan kemaslahatan yang lebihbanyak, karena memisahkan antara dua orang yang terus menerus bertengkaryang sifatnya sudah memuncak dan mendalam justeru akan lebih baik;Menimbang, bahwa mencermati makna hadits yang disebutkan di atas,apabila kita mengkaji

secara mendalam tujuan syariah (magasid syariah),khususnya mengenai hukum munakahat, kita dapat mengkristalisasi nilai dasardan ruh perkawinan pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalahdilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti dan mengkaji secarakomprehensif kasus dalam perkara ini, dapat diketahui rumah tangga yangsudah hancur berantakan, dinilai menyebabkan suami atau isteri atau keduaduanya hidup dalam kesusahan,

tersebut,hanya memberikan rumusan hukum yang bersifat mengatur tanpa menjelaskantujuan atau dasar pemberlakuan norma tersebut;Menimbang bahwa apabila dilihat dari sudut pandang filsafat hukum Islamyang perlu dipertimbangkan dan dihayati secara mendalam adalah batasanpengertian yang jelas, apa batasan pengertian terwujudnya kemaslahatan anakdalam kaitannya dengan hak asuh anak, karena rumusan tersebut masih bersifatabstrak dilihat dari segi pendekatan praktek;Menimbang bahwa setelah mempelajari, mengkaji

Dalam hal ini MajelisHakim Tingkat Banding tidak akan menanggapinya secarakhusus pada bagian ini, akan tetapi akan menanggapi lebihlanjut pada saat mengkaji pertimbanganpertimbangan MajelisHakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar dalam menjatuhkanpidana kepada Terdakwa, pada bagian akhir putusan ini.Bahwa mengenai pembuktian unsurunsur tindak pidana yangdiuraikan dalam Putusan Pengadilan Militer O3 Padang Nomor05K/PM 103/AD/I/2020 tanggal 12 Februari 2020, setelahmembaca Berita Acara Sidang dan

mengkaji PutusanPengadilan Militer tersebut yang menyatakan Terdakwa telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Desersi dalam waktu damai, Majelis Hakim TingkatBanding akan mempertimbangkan Putusan Pengadilan TingkatPertama tersebut sebagaimana fakta perbuatan dan fakta hukumyang terungkap di persidangan sebagai berikut:1.

SPPT PBB Tahun 2003, 2004 dan 2005, P6, P6a dan P6b;Tidak mengkaji apakah Penggugat adalah orang dan atau badanhukum yang dirugikan dengan terbitnya Surat Keputusan yangdikeluarkan oleh Pejabat Administrasi Negara yaitu Sertipikat HakMilik No. 48/Desa Mangasa/1971 Gambar Situasi No. 334/1971seluas 5.000 m? atas nama Lapodding;Bahwa diatas telah diuraikan/dijelaskan dan sudah terbuktibahwa Penggugat menguasai tanah Persil No. 26.a S.ll, Kohir No. 791Hal. 10 dari 16 hal. Put.

Jadi sangat jelasPenggugat adalah orang yang dirugikan atas terbitnya Sertipikat HakMilik No. 48 termaksud;Tidak mengkaji apakah tanah yang dimohonkan Sertipikat Hak Milikoleh Penggugat/Pemohon Peninjauan Kembali. Objek Sertipikat HakMilik No. 48/Desa Mangasa/1971 termaksud adalah tanah adat/ LetterC.l atau tanah negara bebas/tanah pangnganreang (dasar penerbitanSertipikat Hak Milik No. 48 termaksud;Bahwa diatas telah dijelaskan/diuraikan bahwa pada tahun1942 Pabula Dg.

Jadi sangat jelas bahwatanah objek Sertipikat Hak Milik No. 48 termaksud adalah tanahrincik/tanah adat/tanah Letter C.I, bukan tanah negara bebas/ tanahpangnganreang;Tidak mengkaji apakah dasar permohonan Sertipikat Hak Milik No. 48termaksud yaitu Surat Keputusan Gubernur Tingkat Sulawesi SelatanNo. 26/HM.KIA/1972 tanggal 9 Januari 1972 dapat dibuktikan olehTergugat dan Tergugat Il Intervensi didalam persidangan di PengadilanTata Usaha Negara Makassar No. 38/G.TUN/2005/P.TUN.Mks.halaman 19 dan 20

Disamping itu Tergugatmengira Penggugat tidak perawan, dan sering melakukan halhal musyrikseperti memelihara kris dan mengkaji ilmu kebal.Sehingga Penggugat amatkecewa dan merasa enggan untuk hidup berumah tangga lagi bersamadengan Tergugat.6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumahtangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya.

Betul Tergugat mempunyai keris karena Tergugat suka mengkoleks barang antic namun tidak betul keris tersebut digunakan untuk halhal musrik dan tidak betul juga Tergugat mengkaji ilmu kebal; Bahwa dalil Penggugat angka 6 tidak benar karena justru Desember 2019permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sudah selesai sehingga Tergugat juga merasa bingung kenapa sekarang dipermasalahkan lagi.

namun Tergugat menyangkal sebagian alasanalasan pertengkaran tersebut, karena komunikasi antara Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan baik, benar Tergugatpernah meminta Penggugat untuk bercadar namun Tergugat tidak posesif, benarTergugat menuduh Penggugat tidak perawan karena pada saat malam pertamaHalaman 9 dari 17 HalamanPutusan Nomor 2005/Pdt.G/2020/PA.SorTergugat tidak melihat darah, benar Tergugat mempunyai keris karena Tergugatsuka mengkoleksi barang antic dan Tergugat tidak pernah mengkaji

pertama telah menyatakanterdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalamdakwaan Subsidair;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa penerapan hukum olehHakim Tingkat Pertama tersebut tidak tepat oleh karena kejahatan Narkotika adalahkejahatan yang perlu mendapat perhatian khusus dengan pemberatan hukuman,sehingga dalam memeriksa dan mengadili perkara Narkotika maka hakim harusHal 7 dari Hall5 Pidana Nomor: 126/Pid.Sus/2014/PTBNAdengan penuh ketelitian menggali dan mengkaji

perbuatan apa yang dilakukan olehterdakwa antara lain dengan meneliti latar belakang terdakwa, motivasi terdakwa dansebagainya sehingga akan dapat diambil kesimpulan perbuatan pidana apa yangdilakukan oleh terdakwa, dan dalam perkara ini Pengadilan Tinggi menilai Hakimtingkat pertama kurang dalam menggali, meneliti dan mengkaji peristiwanya sertapenerapan hukumnya;Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi bahwa pengertian dariperbuatan yang diatur dalam undangundang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotikatidak

dilakukan , atau sesaatkemudian diserahkan oleh khalayak ramai sebagai sebagai orang yang melakukanatau apabila sesaat kemudian padanya diketemukan benda yang diduga keras telahHal 8 dari Hall5 Pidana Nomor: 126/Pid.Sus/2014/PTBNAdipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalahpelakunya atau turut melakukan atau turut membantu melakukan tindak pidana itu ;Menimbang, bahwa setelah diperoleh adanya fakta yang terjadi sebagaimanaterurai diatas, maka Pengadilan Tinggi perlu mengkaji

selanjutnyadisebut sebagai Tergugat;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;Setelah memperhatikan Berita Acara Persidangan;Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat;Menimbang, bahwa Penggugat pada persidangan tanggal 10 Juni 2021menyatakan akan mencabut surat gugatan Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2021/PNCbi sebagaimana surat permohonannya tertanggal 10 Juni 2021 yang terlampirdalam Berita Acara Persidangan perkara ini;Menimbang, bahwa setelan Hakim mengkaji

Tim;Menimbang, bahwa setelah Hakim mengkaji secara seksama ataspermohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat tersebut, maka ataspermohonan tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut ;Halaman 1 Penetapan Nomor : 24/Pdt.G.S/2019/PN.Jkt.Tim.Menimbang, bahwa tentang Prosedur pencabutan Surat Gugatantelah diatur secara limitatif dalam Pedoman Teknis Administrasi Dan TeknisPeradilan Perdata Umum Mahkamah Agung RI, yang kaidah hukumnyamenetukan bahwa : Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugatbelum

Oleh karena itu keberatanPenasihat Hukum Terdakwa harus di tolak.3 Berkenaan dengan permohonan keringanan hukuman Majelis HakimBanding akan mempertimbangkan setelah mengkaji lebih lanjut tindakpidana yang didakwakan kepada Terdakwa.Menimbang.....: Bahwa setelah mengkaji Putusan Pengadilan Militer III12 Surabaya Nomor175K/PM.III12/AL/VUI/2011, tanggal 25 Oktober 2011, Majelis HakimTingkat Banding berpendapat bahwa mengenai terbuktinya Terdakwamelakukan Tindak Pidana sebagaimana diputuskan Pengadilan

Nomor 802 K/Pdt/2015Pengadilan Tinggi Maluku Utara tidak menggali dan mengkaji isi pokokperkara yang sebenarnya;.

Bahwa Pemohon Kasasi sangat menyesal dengan Pertimbangan HukumMajelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara disebabkan karena tidak adahal yang baru dalam pertimbagan hukumnya, yang seharusnya Majelis HakimPengadilan Tinggi Maluku Utara mengkaji ulang pertimbangan hukum dalamputusan majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate;.

Padahalseharusnya, judex facti harus mengkaji lebih mendalam bahwa dalamhukum pembuktian, harus pula dipertimbangkan kondisi/akibat korbankejahatan tersebut.Dari fakta persidangan telah terungkap, bahwa korban GERRY GERHARTmengalami luka lecet sebagaimana Visum et repertum yang dibuat danditanda tangani oleh dr. LIDYA A.

Bahwa akibat lukanya tersebut, korban untuk sementara waktutidak dapat menjalankan aktifitasnya.Akibat judex facti tidak mengkaji kKeadaan korban, judex facti telah salahmenilai perbuatan yang dilakukan para Terdakwa. Sesungguhnya,perbuatan para Terdakwa melakukan pemukulan terhadap tahanan yangHal. 5 dari 9 hal. Put. No. 1264 K/Pid.Sus/2009merupakan titipan tahanan Kejaksaan tidaklah dibenarkan, apalagiTerdakwa adalah anakanak.

sama sekali tidak memberikan penjelasantentang "Keadilan", demikian juga walaupun apa yang Pemohon Kasasi uraikandi atas tentang 4 (empat) pertimbangan yang harus diperhatikan oleh MajelisHakim dalam menentukan "Keadilan" yaitu pertimbangan kepentingan Korban,Kesatuan, Masyarakat, dan Terdakwa, namun itu semua menurut hemat sayasangat tidak bertentangan dengan "Teori Keadilan" yang sering kita jumpai.Untuk itu Majelis Hakim Agung Yang Terhormat, izinkanlah pada kesempatan iniPemohon Kasasi akan mengkaji

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa maka ada orang lain yangdirugikan yaitu Saksi1 yang telah kehilangan mobil dan Saksi2 yangtelah kehilangan uang karena sampai saat ini uang milik Saksi2 belumdikembalikan oleh Terdakwa.Namun Pengadilan Militer Tinggi Il Jakarta pada putusannya Nomor 54K/BDG/PMTII/AL/IV/2014 tanggal 12 Mei 2014 mengenai pertimbangannyahalaman 13 tidak mengkaji secara menyeluruh putusan Pengadilan MiliterTingkat Pertama bahkan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatanTerdakwa

Imron namun Majelis Hakim Pengadilan MiliterTinggi Il Jakarta tidak mengkaji tentang barang bukti yang ada dalamputusan Pengadilan Militer Il11 Yogyakarta sehingga Pemohon Kasasimenilai Judex Facti tidak memeriksa buktiobukti dari suatu perkara danmenentukan faktafakta dari perkara tersebut, sehingga Pemohon Kasasiberkesimpulan bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menafsirkanputusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama dimana alat bukti berupa suratdalam putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama

tanggal 12 Mei2014, halaman 6 (enam) sampai dengan 8 (delapan) pada point 2 (dua)pertimbangan Hakim Militer Il11 Yogyakarta pada halaman 18 (delapanbelas) salah satu tujuan hukum pidana adalah memulihkan keseimbanganyang terjadi karena adanya tindak pidana dengan adanya perdamaian antaraSaksi Korban dengan Terdakwa berarti telah ada pemulihan keseimbanganhukum yang terjadi akibat dari tindak pidana dimana Pengadilan Militer Il11Yogyakarta mendasari putusan Nomor 1600 K/Pid/2009 namun Judex Factitidak mengkaji

Bahwa dengan mengkaji tentang sifat, hakikat dan akibat perbuatanTerdakwa, dengan dihadapkan pada fakta bahwa Terdakwa sudah 6(enam) kali melakukan tindak pidana yang sama, serta Terdakwa samasekali tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbul dariperbuatannya, maka tidak satu pun alasan pembenar Judex Facti untuktidak menerapkan ketentuan Pasal 26 KUHPM yakni menjatuhkan pidanatambahan pemecatan dari dinas kemiliteran.d.

Mataram dalam putusannya Nomor24/PDT/2014/PT.MTR Tanggal 25 April 2014, adalah pertimbanganhukum yang sangat tidak objektif dan telah secara nyatamengesampingkan faktafakta hukum yang sebenarnya berhasilterungkap dimuka sidang tingkat pertama tanpa memeriksa sekaligusmengkaji hukum dengan mengedepankan profesionalitas dan rasakeadilan hakim yang sebenarnya, hal ini adalah sebagai akibat dariakumulasi dari kesalahan dari majelis hakim ditingkat pertama yang telahsecara nyata tidak cermat atau tidak mengkaji

Bahkan Judex Facti yang menilai tidak adanyahalhal baru terkait pengajuan banding oleh Pemohon Kasasi dalam suratmemori bandingnya sebagaimana termuat dalam putusannya tersebut,telah menunjukkan fakta yang jelas tingkat keengganan dan atauketidakmampuan dari Judex Facti dalam mengkaji hukum, oleh karenasangat jelas bahwa gugatan Para Penggugat/Termohon Kasasi sangatrancu dan tidak memenuhi formalitas gugatan, dimana objek perkarayang diklaim oleh Para Penggugat/Termohon Kasasi adalah tanah ladangsedangkan

Bahkan sikap Majelis Hakim tingkat pertama yang telahmenggiring proses pemeriksaan perkara kearah kemauan ParaPenggugat/Termohon Kasasi, dengan mengesampingkan faktafaktahukum yang telah berhasil dan secara nyata diungkap oleh PemohonKasasi adalah menunjukkan bahwa Judex Facti telah secara nyata pulatidak cermat mengkaji hukum sehingga sangat merugikan PemohonKasasi. Dengan demikian maka haruslah segenap pertimbangan hukumJudex Facti tersebut dikesampingkan sekaligus dibatalkan seluruhnya;.

., a quo, ternyata sama sekali tidakmempertimbangkan bukti bukti dan fakta persidangan sebagai bukti hukumdari Pemohon, in casu Hakim Pengadilan Negeri Tondano, telah tidakmenggali serta mengkaji secara mendalam tentang syarat syarat danprosedur/mekanisme Rapat Organ Pembina, sebagaimana diatur dalamPasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Yayasan Dharma Bhakti IndonesiaTomohon, Akta, Nomor 32 Tahun 2013 (Bukti P.1 dan T,3) mohon ditelitikembali oleh Judex Juris, juga telah tidak dikaji, dinilai dan

Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tondano ternyata telah tidak mengkaji danmempertimbangkan tentang ada tidaknya rapat pembina dilaksanakan olehTermohon Ny. Sri Tarju Harini, sebagai Ketua Pembina Yayasan, denganmerujuk pada Undang Undang Yayasan, in casu Anggaran Dasar YayasanDharma Bhakti Indonesia Tomohon, Pasal 10 dan Pasal 11 ???

pemohon dan para termohon, maka hakim yangmenyidangkan perkara ini memperoleh kesimpulan hukum bahwapemberhentian, penggantian dan perubahan organ Pembina Pengurus danPengawas Yayasan Dharma Bhakti Indonesia Tomohon sebagaimanatersebut dalam Akta Nomor 11 tanggal 28 November 2013 telah memenuhiprosedur sesuai dengan apa yang telah disyaratkan dalam undangundangsehingga dengan demikian telah sah menurut hukum;Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Tondano telah bertindak terlampauFormalistis, dengan tidak mengkaji

tugasnyasesuai petunjuk dan perintah dan kemudian langsung mengarahkan alatberat (exavator) tersebut ke arah Hotel Lombok Baru milik saksi MINARNIdengan cara menggaruk dari atas ke bawah sehingga bangunan hotel,restoran dan kafe di sekitar Pantai Kuta tersebut langsung rusak dan ratadengan tanah;Bahwa pengrusakan terhadap bangunan Hotel Lombok Baru milik saksiMINARNI oleh Terdakwa tersebut bertentangan dengan Surat KeputusanBupati Lombok Tengah Nomor : 172 Tahun 2013 angka 5 yang berbunyimeneliti dan mengkaji

tugas kepada Terdakwa, menyatakan bahwa Terdakwasudah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga Terdakwabertindak adalah berdasar hukum, bukan kemauan Terdakwa sendiriyang melawan hokum (putusan a quo halaman 58 alinea ke1);Menimbang, bahwa baik Terdakwa, maupun Pemerintah DaerahKabupaten Lombok Tengah tidak ada kepentingan pribadi, Terdakwatidak pernah memerintahkan untuk membongkar Hotel Lombok Baru,bahkan dalam SK Bupati Lombok Tengah Nomor 172 tahun 2013angka 5 yang berbunyi meneliti dan mengkaji

tanggal 31Oktober 2013;Bahwa dalam putusannya Majelis Hakim tidak mempertimbangkandengan cermat Surat Keputusan Bupati Nomor 172 Tahun 2013Tanggal 15 Mei Tahun 2013 Tentang Pembentukan Tim RelokasiPedagang Roi Pantai Kute Kabupaten Lombok Tengah dimanadalam fakta persidangan telah ditunjukkan alat bukti surat : SuratKeputusan Bupati Nomor 172 Tahun 2013 Tanggal 15 Mei Tahun2013 tentang Pembentukan Tim Relokasi Pedagang Roi Pantai KuteKabupaten Lombok Tengah, dimana dalam angka 5 berbunyi menelitidan mengkaji

sebagaimanadimaksud pada ayat (1) harus) = memenuhipersyaratan:a. warga negara Indonesia;b. beragama Islam;c. berpendidikan paling rendah sarjana strata 1(satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknikindustri, biologi, atau farmasi;d. memahami dan memiliki wawasan luasmengenai kehalalan produk menurut syariatIslam;e. mendahulukan kepentingan umat di ataskepentingan pribadi dan/atau golongan; danf. memperoleh sertifikat dari MUI.Pasal 15Auditor Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14bertugas:a. memeriksa dan mengkaji

Bahan yang digunakan;b. memeriksa dan mengkaji proses pengolahan Produk;c. memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan;d. meneliti lokasi Produk;e. meneliti peralatan, ruang produksi, danpenyimpanan;f. memeriksa pendistribusian dan penyajian Produk;g. memeriksa sistem jaminan halal Pelaku Usaha; danh. melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujiankepada LPH.Pasal 16Ketentuan lebih lanjut mengenai LPH diatur dalamPeraturan Pemerintah.BAB III...eettie,aSI PRESIDENREPUBLIK INDONESIAQBAB IIIBAHAN DAN

Pengadilan Militer 101 Banda Aceh No.PUT/19 K/PM.I1 01/AD/I1/2009 tanggal 17 Pebruari2009, telah diajukan dalam tenggang waktu danmenurut cara yang ditetapkan oleh Undangundang, oleh karena itu permohonan bandingTerdakwa secara formal dapat diterima.Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa tidakmengajukan Memori Banding.Bahwa mengenai hal pembuktian unsur unsurtindak pidana yang dilakukan dalam PutusanPengadilan Militer I01 Banda Aceh Nomor =:PUT/19 K/PM.I 01/AD/I1/2009 tanggal 17 Pebruari2009, bahwa setelah mengkaji

sudahditentukan secara definitif di dalam KUHPM.Bahwa fakta hukum dalam perkara ini Terdakwahanya dapat surat perintah disamping tugaspokoknya sehari hari menjalani tugas sebagai jagaPos pengamanan Kompi E, dimana Ki E tersebutsedang dibangun.Sehingga dengan demikian putusan PengadilanTingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi danharus dibatalkan sekedar pada dakwaan kedua danharuslah diperbaiki.Bahwa = mengenai pidana yang telahdijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama setelahMajelis Hakim Banding mengkaji

Bahwa setelah mempelajari dan mengkaji berkasperkara, Berita Acara Sidang dan Putusan PengadilanMiliter Il 09 Bandung sebagai pengadilan TingkatPertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwaMajelis Hakim Tingkat Pertama terlalu) mudah simpeldan sepele dalam mempertimbangkan seorang Terdakwauntuk dijatuhi pidana percobaan, yang seyogyanyauntuk menjatuhkan pidana percobaan bagi Terdakwamiliter perlu dipertimbangkan kepentingandinas/kesatuan dan kepentingan Terdakwa sendiridengan tidak bertentangan

Bahwa setelah mengkaji berkas' perkara, BeritaAcara Sidang dan putusan Pengadilan Militer TingkatPertama Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa benarputusan harus dijatuhkan dan diambi denganmemperhatikan dan mempertimbangkan keadilan denganseimbang dengan memperhatikan sisi korban, sisiTerdakwa dan juga rasa keadilan.Namun dalam penjatuhan pidana percobaan harus lebihdipertimbangkan dari kepentingan Terdakwa itu sendiridan kepentingan kesatuan Terdakwa dengan melihat danmemperhatikan posisi Terdakwa

Oleh karena itu pertimbangan PengadilanTingkat pertama tersebut diambil alin dan menjadipendapat Majelis Hakim Banding.Bahwa pidana pokok yang dijatuhkan harus dapatmemberikan pelajaran dan efek jera (Deterent effect)yang seimbang dengan perbuatan Terdakwa, MajelisHakim berpendapat setelah mengkaji pertimbanganpertimbangan dalam putusan tersebut diatas mengenaipidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan TingkatPertama belum cukup untuk memberikan pelajaran efekjera sehingga perlu diperberat dengan pertimbanganagar

dipandang telah tepat dan benar, karenaMajelis Hakim Tingkat Pertama benar telah menilai faktahukum tentang perceraian dengan alasan ex pasal 19huruf (f) peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 dantelah tepat menerapkan pasal 22 ayat (2) =PeraturanPemerintah No 9 Tahun 1975 tersebut;Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukanmemori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Bandingtidak mengetahui apa yang menjadi keberatan dalamkeputusan tingkat pertama tersebut hanya Majelis HakimTingkat Banding menilai, mengkaji

No. 967 K/Pid/2009kaidah hukum atau tidak, dan mengenai pembuktiannya Majelis HakimPengadilan Negeri seperti yang pernah saya jelaskan dalam MemoriBanding yang saya ajukan tertanggal 23 Desember 2008 hanya mengikutiDakwaan Jaksa Penuntut Umum tanoa memuat alasan dan pertimbangansebagai Hakim yang bertugas mengkaji ulang mulai dari BAP Penyidik sertaSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksisaksi sampaidengan dasardasar serta unsurunsur yang dijadikan pertimbangan olehPenuntut Umum untuk

kebijaksanaan bapak,dengan dasar dari kebijakan tersebut Hakim Agung harus melihat kasusperkasus secara menyeluruh baik dari aspek sosial, hukum dan moral,karena keadaan kondisi saya sebagai orang kecil (Wong Cilik), maka tidaksepantasnya secara hukum dan rasa keadilan hukuman yang dijatuhkanterhadap saya seperti yang tercantum dalam amar putusan PengadilanNegeri dan amar Putusan Pengadilan Tinggi, dengan alasanalasan sepertiyang telah saya jelaskan di atas, yang tidak sedikitpun mempertimbangkandan mengkaji

RAHMAT HIDAYAT ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji isi gugatanPenggugat maka dapatlah disimpulkan ternyata yang menjadi pokok perkara dalam gugatan iniadalah apakah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat terhadapPenggugat yang dianggap mengundurkan diri karena tidak masuk kerja secara terus menerus,apakah sah menurut Hukum Ketenagakerjaan Republik Indonesia yang berlaku ?

Agar masingmasing pihak memberikan tanggapan secara tertulis terhadap Anjuranselambatlambatnya 10 (sepuluh) hari setelah menerima surat anjuran.Menimbang, bahwa memperhatikan dalil gugatan Penggugat, Jawaban, buktibuktisurat dan saksi serta kesimpulan Para Pihak dalam perkara a quo karenanya Majelis Hakimakan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh para pihak yang berkaitan denganperkara ini ; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mengkaji isi gugatanPenggugat dan jawaban Tergugat

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengkaji buktibukti yang diajukan para pihak baikbukti surat maupun bukti saksi, Majelis berpendapat bahwa terhadap kehadiran fisik Penggugatdi tempat kerja adalah sebagai berikut : e Bahwa terhadap kehadiran berdasarkan tapping kartu (absensi kehadiran) di systemcomputer (vide bukti P7 dan T3) tidak bisa dijadikan patokan, karena kedua pihakmenunjukkan bukti yang menunjukkan Penggugat hadir dan beberapa hari tidak hadiryang tidak dapat memenuhi unsur tidak hadir

(Vide bukti T1, T2, T4, T5 = P4 dan T6 = P5);Terhadap hal diatas, setelah Majelis mengkaji, yaitu :a. Bahwa Panggilan Kerja I dan If memenuhi untuk 2 (dua) kali panggilan;b. Bahwa terhadap Surat Peringatan I dan Surat Peringatan II tidak pernah diterima olehPenggugat, serta Panggilan Kerja II dan Surat Dianggap Mengundurkan diri diterimaPenggugat pada tanggal 1 Juni 2011;c. Saksi Tergugat Sdr. RIDWAN HUSEIN dan Saksi Tergugat 4 Sdr. M.